KabarNet

Aktual Tajam

Anggota DPR Terbanyak Jadi Tersangka Korupsi

Posted by KabarNet pada 28/08/2009

aaa Indonesia Corruption Watch menyatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 2009 ini menempati urutan pertama pejabat yang menjadi tersangka korupsi. Setelah itu disusul oleh pejabat departemen.

Menurut data ICW, anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka atau terpidana korupsi sebanyak 18,95 persen. Kemudian disusul oleh Pejabat Eselon/pimpro (17,89 persen), Duta besar/pejabat konsulat/imigrasi (13,68 persen), dan Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, Walikota (12,63 persen).

Sisanya ada pejabat di level Komisi Negara, Dewan Gubernur, BUMN, Aparat Hukum, dan BPK, prosesntase sebaran tersangkanya hanya dibawah 10 persen.

“Kasus suap yang paling banyak menjadi modus korupsi,” kata peneliti ICW Febri Diansyah dalam seminar bertajuk ‘Mengkaji Modus Korupsi dan Upaya Pemberantasannya’ di DPD RI, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2009.

Suap dan pemerasan merupakan lapis korupsi pertama. Bisa berlanjut kepada tahap berikutnya yaitu nepotisme, kronisme, dan pembentukan kelas baru. Paling berbahaya adalah lapis korupsi tingkat ketiga , yaitu jejaring.

Menurut Febri, jejaring ini yang mengakibatkan korupsi amat potensial dilakukan secara masal dan besar-besaran.

Maka dari itu, tawaran strategis ICW dalam pemberantasan korupsi adalah dengan mempertahankan KPK yang sudah eksis dan mampu melakukan penyidikan sekaligus penuntutan. Selain itu RUU Pengadilan harus segera disahkan.

“Jika tidak ada pengadilan korupsi sama saja kita tidak memberantas sebab di pengadilan umum kan banyak yang diputus bebas, meski tidak seluruhnya,” kata Febri. (vivaNews)

5 Tanggapan to “Anggota DPR Terbanyak Jadi Tersangka Korupsi”

  1. PANGERAN ISLAM said

    Anti Korupsi dalam Perspektif Islam

    “Tidak ada penyebab ketidakadilan dan kekejaman yang lebih besar daripada korupsi, karena penyuapan menghancurkan baik iman maupun negara.”

    Sari Mehmed Pasha

    Pengantar

    Salah satu kenyataan yang secara sadar dinilai buruk dan merusak, tetapi berulang kali dilakukan oleh banyak orang di negeri ini adalah “korupsi”. Dan korupsi di negeri ini bukan lagi soal moral dan hukum semata, melainkan adalah persoalan sistem yang telah mengakar sedemikian rupa.

    Hal lain yang menyebabkan korupsi tumbuh-subur di negeri ini adalah lemahnya penegakan hukum. Hingga hari ini, belum ada koruptor dihukum setimpal dengan perbuatannya. Oleh karenanya bisa dipahami jika keterpurukan Indonesia ke dalam multikrisis ini dinilai oleh banyak pihak akibat korupsi yang terus menerus dilakukan ke semua alokasi keuangan, termasuk ke alokasi dana bantuan presiden dan dana non-bugeter lainnya.

    Tulisan berikut tak bermaksud menawarkan “jalan keluar” atas kompleksitas soal korupsi, melainkan sekadar ingin menyodorkan pandangan-tegas Islam atas korupsi. Pandangan ini rasanya penting dikemukakan ke hadapan publik selain menunjukkan ketegasan Islam anti korupsi, juga membuka mata umat Islam sendiri karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar koruptor-koruptor di negeri ini beragama Islam.

    Apa itu Korupsi?

    Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin corruptio, secara harfiah korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.

    Meskipun kurang tepat, korupsi seringkali disamakan sengan suap (risywah), yakni sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya.” Suapan sendiri diartikan sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama dari seorang dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).” Dalam kitab Hâsyiah Ibn ‘Abidin, suapan (risywah) dipahami sebagai sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim, pejabat pemerintah atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya.

    Pada intinya korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Jika kita pegangi pengertian ini, maka tradisi korupsi telah merambah ke seluruh dimensi kehidupan manusia.

    Pandangan dan Sikap Islam
    Pandangan dan sikap Islam terhadap korupsi sangat tegas: haram dan melarang. Banyak argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Selain karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam, menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta. Korupsi dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengrusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, baik al-Qur’an, al-Hadits maupun ijmâ’ al-‘ulamâ menunjukkan pelarangannya secara tegas.

    Dalam al-Qur’an, misalnya, dinyatakan: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (cara berbuat) dosa padahal kamu mengetahui.” Dalam ayat yang lain disebutkan: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu…”

    Sedangkan dalam al-Hadits lebih konkret lagi, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknati penyuap dan penerima suap dalam proses hukum.” Dalam redaksi lain, dinyatakan: “Rasulullah SAW melaknati penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya (Al-Hadits).

    Secara mendasar, Islam memang sangat anti korupsi. Yang dilarang dalam Islam bukan saja perilaku korupnya, melainkan juga pada setiap pihak yang ikut terlibat dalam kerangka terjadinya tindakan korupsi itu. Bahkan kasus manipulasi dan pemerasan juga dilarang secara tegas, dan masuk dalam tindakan korupsi. Ibn Qudamah dalam al-Mughnî menjelaskan bahwa “memakan makanan haram” itu identik dengan korupsi. Zamakhsyari dalam tafsir al-Kasysyaf juga menyebut hal yang sama. Umar Ibn Khaththab berkata: “menyuap seorang hakim” adalah tindakan korupsi.

    Dalam sejarah Islam sering dikutip kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang Khalifah Bani Umayyah. Beliau adalah figur unik di tengah-tengah para pemimpin yang korup dalam komunitas istana. Ia sangat ketat mempertimbangkan dan memilah-milah antara fasilitas negara dengan fasilitas pribadi dan keluarga. Keduanya tidak pernah dan tidak boleh dipertukarkan.

    Pada suatu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berada di kamar istana melakukan sesuatu berkaitan dengan urusan negara. Tiba-tiba salah seorang anaknya mengetuk pintu ingin menemui bapaknya. Sebelum masuk, ditanya oleh Khalifah, “Ada apa malam-malam ke sini?” “Ada yang ingin dibicarakan dengan bapak”, jawab anaknya. “Urusan keluarga atau urusan negara?” tanya balik Khalifah. “Urusan keluarga,” tegas anaknya. Seketika itu, Khalifah mematikan lampu kamarnya dan mempersilakan anaknya masuk. “Lho, kok lampunya dimatikan,” tanya anaknya sambil keheranan. “Ini lampu negara, sementara kita mau membicarakan urusan keluarga, karena itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” demikian jawab Khalifah. Sang anak pun mengiyakannya.

    Itulah sekelumit cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam upayanya untuk menegakkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi melalui sikap-sikap yang bertanggungjawab dengan menghindari pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan diri, kelompok, dan keluarganya. Adakah pemimpin sekarang seperti Umar bin Abdul Aziz?

  2. PANGERAN ISLAM said

    KETEGASAN SYARIAT ISLAM DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

    Di Indonesia, korupsi agaknya telah menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit, korupsi dikatakan telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia.

    Korupsi yang selama ini berjalan memiliki metode yang jelas, yaitu buat pendapatan sekecil mungkin dan buat pengeluaran sebesar mungkin. Bentuknya beraneka ragam, pelakunya pun bermacam-macam. Ada korupsi yang dilakukan oleh pemegang kebijakan. Misalnya, mereka menentukan dibangunnya suatu proyek yang sebenarnya tidak perlu atau memang perlu tapi di tempat lain, menentukan kepada siapa proyek harus jatuh, menentukan jenis investasi pada perusahaan hampir bangkrut milik pejabat, dan mengharuskan BUMN bekerja sama dengan perusahaan swasta tertentu tanpa memperhatikan faktor ekonomis. Korupsi juga dilakukan pada pengelolaan uang negara seperti uang yang belum/sementara tidak dipakai sering diinvestasikan dalam bentuk deposito, bunganya mereka ambil, bahkan seringkali mereka mendapat premi dari bank; BUMN pengelola uang pensiunan atau asuransi menginvestasikan uang tersebut untuk kepentingan pribadi,atau bahkan di perusahaannya pribadi. Korupsi juga kerap terjadi pada pengadaan dalam bentuk membeli barang yang sebenarnya tidak perlu untuk memperoleh komisi, membeli dengan harga lebih tinggi dengan cara mengatur tender, membeli barang dengan kualitas dan harga tertentu tetapi barang yang diterima kualitasnya lebih rendah, selisih harganya masuk ke saku pejabat, atau barang dan jasa yang dibeli tidak diterima seluruhnya, sebagiannya digunakan oleh pejabat. Begitu pula korupsi terjadi pada penjualan barang dan jasa, pengeluaran, dan penerimaan. Walhasil, korupsi di Indonesia telah menggurita. Wajar selama kurun lima tahun terakhir, Indonesia menduduki tidak kurang dari peringkat kelima negara terkorup.

    Korupsi tentu saja sangat merugikan keuangan negara. Di samping itu, korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi, juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal. Korupsi juga makin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah demikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat (tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi sebagaimana mestinya). Koruptor makin kaya, rakyat yang miskin makin miskin. Akibat lainnya, karena uang gampang diperoleh, sikap konsumtif jadi terangsang. Tidak ada dorongan ke pola produktif, sehingga timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi.

    Pengusutan Korupsi, Suatu Kewajiban

    Korupsi adalah suatu jenis perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri. Dibantah atau tidak, korupsi memang dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Ibarat penyakit, korupsi dikatakan telah menyebar luas ke seantero negeri. Terlepas dari itu semua, korupsi apa pun jenisnya merupakan perbuatan yang haram. Nabi saw. menegaskan: “Barang siapa yang merampok dan merampas, atau mendorong perampasan, bukanlah dari golongan kami (yakni bukan dari umat Muhammad saw.)” (HR Thabrani dan al- Hakim). Adanya kata-kata laisa minna, bukan dari golongan kami, menunjukkan keharaman seluruh bentuk perampasan termasuk korupsi.

    Lebih jauh lagi, Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari ‘Addiy bin ‘Umairah al-Kindy yang bunyinya, “Hai kaum muslim, siapa saja di antara kalian yang melakukan pekerjaan untuk kami (menjadi pejabat/pegawai negara), kemudian ia menyembunyikan sesuatu terhadap kami walaupun sekecil jarum, berarti ia telah berbuat curang. Lalu, kecurangannya itu akan ia bawa pada hari kiamat nanti… . Siapa yang kami beri tugas hendaknya ia menyampaikan hasilnya, sedikit atau banyak. Apa yang diberikan kepadanya dari hasil itu hendaknya ia terima, dan apa yang tidak diberikan janganlah diambil.” Sabdanya lagi, “Siapa saja yang mengambil harta saudaranya (tanpa izin) dengan tangan kanannya (kekuasaan), ia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan diharamkan masuk surga.” Seorang sahabat bertanya,“Wahai Rasul, bagaimana kalau hanya sedikit saja?’ Rasulullah saw. menjawab, “Walaupun sekecil kayu siwak” (HR Muslim, an-Nasai, dan Imam Malik dalam al-Muwwatha).

    Dilihat dari aspek keharamannya, jelas perkara haram tersebut harus dihilangkan, baik ada yang menuntutnya ataupun tidak. Demikian pula kasus korupsi, tanpa ada tuntutan dari rakyat pun sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengusut, menyelidiki, dan mengadilinya.

    Apalagi, ditinjau dari sisi lain, korupsi ini menyangkut perampasan terhadap milik rakyat dan negara. Padahal, yang namanya pemimpin merupakan “pengembala” rakyatnya. Kata Nabi saw., “Sesungguhnya pemimpin itu (imam) adalah pengembala, dan ia pasti dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang digembalakan itu.” Bila ditafakuri karakter pengembala, maka akan tampak bahwa sang pengembala ia akan mencari makanan untuk gembalaannya, bila sakit diobati, ada nyamuk dibuatkan api unggun, dan bila tubuhnya kotor dimandikan di sungai. Artinya, hal-hal yang merupakan kebutuhannya dipenuhi dan hal-hal yang membahayakannya dicegah dan dilawan. Realitanya, harta yang dikorupsi merupakan harta rakyat dan negara. Bila dibiarkan, rakyatlah yang akan mendapatkan kerugian finansial. Yang semestinya rakyat yang menikmati, gara-gara korupsi rakyat menjadi setengah mati. Seorang pemimpin sejati, pasti tidak akan membiarkan kondisi seperti ini. Bila tidak, ia telah berkhianat terhadap akad sebelum ia menjadi pemimpin. Padahal, Allah Swt. di dalam terjemahan surat al-Maa-idah (5): 1 menyatakan, “Hai orang-orang yang beriman tepatilah akad-akadmu … .”

    Ada suatu teladan dari Umar bin Khaththab. Di dalam kitab Thabaqat, Ibnu Sa’ad mengetengahkan kesaksian asy-Syi’bi yang mengatakan, “Setiap mengangkat pemimpin, Khalifah Umar selalu mencatat kekayaan orang tersebut. Selaain itu, bila meragukan kekayaan seorang penguasa atau pejabat, ia tidak segan-segan menyita jumlah kelebihan dari kekayaan yang layak baginya, yaang sesuai dengan gajinya.” Tampak jelas bahwa sikap Umar bin Khaththab progresif dalam mengusut kasus korupsi. Beliau tidak menunggu terlebih dahulu tuntutan dari rakyat. Selain itu, sederhana sekali rumus yang diberikan beliau. Bila kekayaan yang ada sekarang tidak mungkin diperoleh dengan gaji yang didapatkan selama sekian lama menjabat, pasti kelebihan kekayaannya tersebut hasil korupsi. Jelaslah, diperlukan sikap tegas dan serius dari pemerintah untuk mengusut, menyelidiki, dan mengadili orang yang diduga melakukan korupsi karena ini merupakan kewajibannya.

    Pemberantasan Korupsi Perspektif Syariat Islam

    Sesungguhnya terdapat niat cukup besar untuk mengatasi korupsi. Bahkan, telah dibuat satu tap MPR khusus tentang pemberantasan KKN, tapi mengapa tidak kunjung berhasil? Tampak nyata bahwa penanganan korupsi tidak dilakukan secara komprehensif, sebagaimana ditunjukkan oleh syariat Islam berikut:

    Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu sulit berjalan dengan baik bila gaji tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukup nafkah keluarga. Agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup aparat pemerintah, Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Adapun barang siapa yang mengambil selainnya, itulah kecurangan”.

    Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR Imam Ahmad). Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya. Di bidang peradilan, hukum ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan hadiah atau suap.

    Ketiga, perhitungan kekayaan. Setelah adanya sikap tegas dan serius, penghitungan harta mereka yang diduga terlibat korupsi merupakan langkah berikutnya. Menurut kesaksian anaknya, yakni Abdullah bin Umar, Khalifah Umar pernah mengalkulasi harta kepala daerah Sa’ad bin Abi Waqash (Lihat Tarikhul Khulafa). Putranya ini juga tidak luput kena gebrakan bapaknya. Ketika Umar melihat seekor unta gemuk milik anaknya di pasar, beliau menyitanya. Kenapa? Umar tahu sendiri, unta anaknya itu gemuk karena digembalakan bersama-sama unta-unta milik Baitul Mal di padang gembalaan terbaik. Ketika Umar menyita separuh kekayaan Abu Bakrah, orang itu berkilah “ Aku tidak bekerja padamu “. Jawab Khalifah, “Benar, tapi saudaramu yang pejabat Baitul Mal dan bagi hasil tanah di Ubullah meminjamkan harta Baitul Mal padamu untuk modal bisnis !” (lihat Syahidul Aikral). Bahkan, Umar pun tidak menyepelekan penggelapan meski sekedar pelana unta (Lihat Kitabul Amwal).

    Apa yang dilakukan Umar merupakan contoh baik bagaimana harta para pejabat dihitung, apalagi mereka yang disinyalir terlibat korupsi. Seluruh yayasan, perusahaan-perusahaan, ataupun uang yang disimpan di bank-bank dalam dan luar negeri semuanya diusut. Kalau perlu dibuat tim khusus yang independen untuk melakukannya, seperti halnya Muhammad bin Maslamah pernah diberi tugas khusus oleh Umar untuk hal tersebut. Baru setelah itu, dibuktikan lewat pengadilan.

    Di dalam buku Ahkamul Bayyinat, Syekh Taqiyyuddin menyatakan bahwa pembuktian itu bisa berupa pengakuan dari si pelaku, sumpah, kesaksian, dan dokumentasi tertulis. Kaitannya dengan dokumentasi tertulis ini Allah Swt. menegaskan di dalam al-Quran, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Hendaklah penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya…” (QS al-Baqarah [2]: 282). Bila dicermati, penulisan dokumen ini sebenarnya merupakan bukti tentang siapa yang berhak dan apa yang terjadi. Oleh karena kata “maka tuliskanlah (faktubuh)” dalam ayat tersebut umum, maka mencakup semua muamalah dan semua dokumen termasuk perjanjian, katabelece, keputusan pemerintah yang dibuatnya, dan lain-lain.

    Di samping itu, pembuktian pun dilakukan dengan pembuktian terbalik. Bila semua bukti yang diajukan tidak diterima oleh terdakwa, maka terdakwa itu harus membuktikan dari mana harta itu diperoleh dan harus pula menunjukkan bahwa hartanya itu bukan hasil korupsi. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dicontohkan oleh Umar bin Khaththab. Ketika Umar menyita separuh kekayaan Abu Bakrah, orang itu berkilah, “ Aku tidak bekerja padamu “. Jawab Khalifah, “Benar, tapi saudaramu yang pejabat Baitul Mal dan bagi hasil tanah di Ubullah meminjamkan harta Baitul Mal padamu untuk modal bisnis !” Setelah itu, Abu Bakrah tidak dapat membuktikan bahwa dakwaan Umar tersebut salah. Ia tidak dapat menunjukkan bahwa hartanya itu bukan hasil nepotisme. Akhirnya, Umar pun tetap pada putusannya (Lihat Syahidul Aikral). Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang. Tapi anehnya cara ini ditentang untuk dimasukkan dalam perundang-undangan.

    Keempat, teladan pemimpin. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal Negara. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, Khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini. Penyidikan dan penyelidikan tindak korupsi pun tidak sulit dilakukan. Tapi bagaimana bila justru korupsi dilakukan oleh para pemimpin? Semua upaya apa pun menjadi tidak ada artinya sama sekali.

    Kelima, hukuman setimpal. Pada galibnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakaan dirinya. Hukuman dalam Islam memang berfungsi sebagai zawajir (pencegah). Artinya, dengan hukuman setimpal atas koruptor, diharapkan orang akan berpikir sekian kali untuk melakukan kejahatan itu. Dalam Islam, tindak korupsi bukanlah seperti pencurian biasa yang pelakunya dipotong tangannya. “Perampas, koruptor, dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan” (HR Ahmad, Ashabus Sunan, dan Ibnu Hibban). Akan tetapi, termasuk jarîmah (kejahatan) yang akan terkenai ta’zir. Bentuknya bisa berupa hukuman tasyh’ir (berupa pewartaan atas diri koruptor – dulu diarak keliling kota, sekarang bisa lewat media massa). Berkaitan dengan hal ini, Zaid bin Khalid al-Juhaini meriwayatkan Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk menshalati seorang rekan mereka yang gugur dalam pertempuran Hunain. Mereka, para sahabat, tentu saja heran, karena seharusnya seorang yang syahid tidak disembahyangi. Rasul kemudian menjelaskan, “Sahabatmu ini telah berbuat curang di jalan Allah.” Ketika Zaid membongkar perbekalan almarhum, ia menemukan ghanimah beberapa permata milik kaum yahudi seharga hampir 2 dirham (lihat al- Muwwatha ). Atau, bisa juga sampai hukuman kurungan. Menurut Abdurrahman al-Maliki dalam kitab Nidzamul ‘Uqubat fil Islam (hlm. 190), hukuman kurungan koruptor mulai 6 bulan sampai 5 tahun. Namun, masih dipertimbangkan banyaknya uang yang dikorup. Bila mencapai jumlah yang membahayakan ekonomi negara, koruptor dapat dijatuhi hukuman mati.

    Keenam, kekayaan keluarga pejabat yang diperoleh melalui penyalahgunaan kekuasaan diputihkan oleh kepala negara (Khalifah) yang baru. Caranya, kepala negara menghitung kekayaan para pejabat lama lalu dibandingkan dengan harta yang mungkin diperolehnya secara resmi. Bila dapat dibuktikan dan ternyata terdapat kenaikan yang tidak wajar, seperti dilakukan Umar, kepala negara memerintahkan agar menyerahkan semua kelebihan itu kepada yang berhak menerimanya. Bila harta kekayaan itu diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka harta tersebut–katakanlah tanah–dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara itu, apabila tidak jelas siapa pemiliknya yang sah, harta itu dikembalikan kepada kas negara (Baitul Mal). Namun, bila sulit dibuktikan, seperti disebut di dalam buku Tarikhul Khulafa, Khalifah Umar bin Khaththab membagi dua kekayaan mereka bila terdapat kelebihan dari jumlah semula, yang separuh diambil untuk diserahkan ke Baitul Mal dan separuh lagi diberikan kepada mereka.

    Ketujuh, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Adapun masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”. Dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Bila ditambah dengan teladan pemimpin, hukuman yang setimpal, larangan pemberian suap dan hadiah, serta dengan pembuktian terbalik dan gaji yang mencukupi, insya Allah korupsi dapat diatasi dengan tuntas.

    Inilah pentingnya seruan penerapan syariat Islam guna menyelesaikan segenap problem yang dihadapi negeri ini, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, selamatkan Indonesia dan seluruh umat dengan syariat.[]

  3. PANGERAN ISLAM said

    JUGA PERLU DIBERANTAS, KORUPSI AQIDAH, IMAN, AKHLAK, HUKUM ISLAM DAN KONSEP AL-QUR’AN

    http://idrusali85.wordpress.com/2007/10/25/juga-perlu-diberantas-korupsi-aqidah-iman-etika-hukum-islam-dan-konsep-al-quran-2/

    Jika korupsi harta dijadikan masalah besar sekarang inir, maka seyogyanya, korupsi aqidah, korupsi iman, korupsi konsep al-Quran, korupsi konsep etika dan hukum Islam, seharusnya juga menjadi agenda serius. Upaya sebagian kalangan untuk melepaskan etika dari agama dan membangun “ethic without religion” adalah upaya yang salah dan rapuh. Etika tanpa agama akan berakhir dengan kekacauan.

    Ketika itulah akan muncul anggapan umum, bahwa korupsi bahaya buat masyarakat, tetapi zina – dan semua yang mendorong ke arah perzinaan, seperti pornografi – dianggap bukan hal yang bahaya.

    Wartawan, Farid Gaban, pernah menulis di Harian Republika berjudul “Negeri Vampire” untuk korupsi dalam semua sektor kehidupan di Indonesia.

    Kamis, (15 Januari 2004), dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti-korupsi. Menurut Din Syamsuddin, wakil ketua PP Muhammadiyah, gerakan tersebut merupakan gerakan moral untuk memberikan rasa berani kepada masyarakat dan penegak hukum supaya berani mengungkapkan dan menangani kasus-kasus korupsi. Dalam jangka panjang, gerakan itu bertujuan menguatkan basis budaya dan pendidikan antikorupsi dengan memberdayakan masyarakat. Peristiwa ini sungguh hal yang menggembirakan dalam perkembangan sosial-politik di Indonesia di awal tahun 2004.

    Menjelang pemilu 2004, gerakan antikorupsi semakin meningkat. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), yang memiliki kewenangan besar dalam upaya pemberantasan kasus korupsi, pun sudah dibentuk.

    Sepertinya, seluruh bangsa Indonesia sudah sepakat, bahwa korupsi memang harus diberantas. Keterlibatan organisasi dan tokoh-tokoh agama semakin menambah kuatnya gaung gerakan antikorupsi. Banyak konglomerat dan juga mantan pejabat yang sudah dijebloskan ke penjara, gara-gara kasus korupsi. Namun, mungkin, lebih banyak lagi yang belum disentuh hukum. Bahkan ada yang mungkin tak tersentuh hukum atau kebal hukum.

    Yang hebat lagi, jika ada yang melakukan korupsi sambil terus berkampanye melawan korupsi dan rajin berceramah tentang perlunya menegakkan hukum. Semua orang Indonesia tahu, korupsi sudah menjadi bagian dan gaya hidup kita. Kata Ketua Muhammadiyah, M. Syafii Maarif, korupsi sudah menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa. Di sekolah, universitas, kantor pemerintah, pelabuhan, dan sebagainya, ada korupsi. Datanglah ke bandara Soekarno Hatta untuk bepergian ke luar negeri. Biasanya, tak lama, akan ada yang datang menawarkan jasa untuk mengurus fiskal senilai Rp 800.000. Hemat Rp 200.000 dari tarif resmi.

    “Kita juga tidak tahu Pak, uang itu larinya kemana?” kata seorang petugas, mempertanyakan kemana larinya uang fiskal yang Rp 1 jt. Di mana-mana! Sekolah dikatakan gratis, tidak ada pungutan. Itu omongan pejabat. “Tanya saja ke Pak Menteri,” kata seorang guru sekolah dasar ketika dikonfirmasi, bahwa tidak ada uang pungutan untuk siswa baru. Mau mengurus dokumen jalur cepat, ada tarifnya sendiri. Mau agak lambat, ada tarifnya. Belum lama, saya mengurus satu dokumen. Biasanya selesai 5-6 hari. Orang yang antri di depan saya minta selesai hari itu juga. Petugas dengan cepat menyetujui, tapi bayarnya naik hampir dua kali lipat. Begitu mau masuk kantor pemerintah itu, sejumlah orang sudah mendekati saya, dan menawarkan jasa, kalau dokumen mau selesai hari ini, bisa dia uruskan. Padahal, di beberapa bagian dinding di kantor itu banyak ditempeli pengumuman yang melarang berurusan dengan calo. Di berbagai kantor itu pun sudah disediakan berbagai keperluan pengunjung, yang harganya bisa dua, tiga, atau empat kali harga di toko-toko umum. Tidak ada pilihan, harus beli.

    Seorang wartawan, Farid Gaban, pernah menulis sebuah essay indah di Harian Republika berjudul “Negeri Vampire”. Di negara itu, semua elemen terlibat proses saling menghisap dan saling melukai. Jika dia di peras dalam satu sektor kehidupan, maka dia akan membalas memeras pada sektor yang dia kuasai. Dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah, terjadi lingkaran vampire, saling menghisap dan menindas.

    Korupsi di Indonesia memang mengerikan. Namun, karena sudah menjadi bagian dan gaya hidup, banyak yang merasa biasa-biasa saja. Tengoklah prestasi korupsi negara kita. Meskipun laporan Transparansi Internasional tidak dapat dibenarkan 100 persen, tetapi inilah yang diekspose di dunia internasional.

    Tahun 1996 Indonesia masuk peringkat keenam negara terkorup dari 85 negara yang disurvei, setelah Nigeria, Tanzania, Honduras, Paraguay, dan Kamerun. Kemudian tahun 1999 Indonesia naik ke peringkat tiga dari 99 negara yang disurvei setelah Nigeria dan Kamerun. Tahun 2000 Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negera terkorup dari 90 negara yang disurvei, setelah Azebaijan, Ukraina, Yugoslavia, dan Nigeria. Tahun 2001 peringkat Indonesia naik ke posisi keempat dari 96 negara yang disurvei. Juga tahun 2002 Indonesia tetap bertahan di peringkat keempat negara terkorupsi dari 102 negara yang disurvei, setelah Bangladesh, Negeria, dan Paraguay.

    Begitu dahsyatnya korupsi, sehingga turun tangannya NU-Muhammadiyah, tentu diharapkan dapat mengurangi kadarnya yang terlalu tinggi. Dari mana mulainya? Ya sebaiknya dari tubuh NU dan Muhammadiyah sendiri. Setelah itu dari para ulama dan tokoh-tokoh agama, lalu para pejabat tinggi, mulai Presiden, menteri, dan seterusnya. Ibda’ binafsika. Mulai dari diri sendiri.

    Tokoh-tokoh organisasi keagamaan yang terindikasi korupsi, segera dinonaktifkan, dan jika terbukti, tidak diakui sebagai warga organisasi tersebut. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dalam membangun satu masyarakat Islam teladan. Beliau saw sudah mengingatkan, bahwa hancurnya satu bangsa akan terjadi jika bangsa itu memberikan kelonggaran kepada para elite-nya untuk melakukan pelanggaran hukum, sementara rakyat jelata, diberikan sanksi hukum yang tegas jika melanggar.

    Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya hancurlah orang-orang sebelum kamu. Sebab, jika ada orang-orang besar (elite) mencuri, maka mereka dibiarkan saja. Tetapi jika yang mencuri adalah kaum yang lemah (rakyat jelata), maka dijatuhi hukuman potong tangan. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangan-Nya, andaikan Fatimah binti Muhammad (SAW) mencuri, maka pasti akan aku potong tangannya.” (HR Ahmad, Muslim, dan Nasai).

    Sumpah semacam itu perlu dibudayakan oleh para elite negara. Almarhum Hartono Mardjono pernah mengajukan gagasan “sumpah laknat” untuk para hakim, sebelum memutuskan perkara, yang bunyinya kira-kira: “Demi Allah, jika saya bersikap tidak adil dalam memutuskan perkara ini, maka Ya Allah, kutuklah aku!” Para calon Presiden, seyogyanya diminta bersumpah semacam itu, “Demi Allah, kalau aku korupsi, maka Ya Allah kutuklah aku dan keluargaku.” Jika para tokoh NU dan Muhammadiyah bersumpah: “Demi Allah, jika ada warga Muhammadiyah yang korupsi, maka akan kami keluarkan dari organisasi, lalu disambung doa: Ya Allah, kutuklah, laknatlah, para pimpinan dan warga organisasi kami yang korupsi!” maka pengaruhnya Insyaallah akan sangat hebat untuk pemberantasan korupsi.

    Sebenarnya, ada banyak jenis korupsi yang perlu diberantas. Bukan hanya korupsi harta. Kata korupsi, berasal dari bahasa Latin “corruptus–corrumpere”, yang diartikan dengan “break to pieces, destroy”. Jadi, dari kata asalnya, semua yang menimbulkan kehancuran, bisa disebut dengan istilah “korupsi”. Secara maknawi, istilah in kemudian berkembang dan memiliki makna khusus, terutama yang berkaitan dengan istilah hukum. Hal in sudah banyak dimaklumi.

    Ada satu jenis korupsi yang jarang disinggung dan diungkapkan, yaitu korupsi ilmu, atau korupsi kebenaran. Prof. Syed Muhammad Nuquib al-Attas dalam karya monumentalnya, berjudul “Prolegomena to The Metaphysics of Islam”, menggunakan istilah “curruption of knowledge” untuk korupsi jenis ini. Ia menulis, bahwa “Our real challenge is the problem of the corruption of knowledge”. Tantangan utama kita adalah problem korupsi ilmu pengetahuan. Problema ini datang dari kerancuan dari dalam maupun yang datang dari pengaruh filsafat, sains, dan ideologi budaya dan peradaban Barat modern. Alatas menekankan faktor penyebaran sekularisasi sebagai penyebab penting kerancuan yang ujungnya adalah krisis kebenaran dan krisis identitas.

    Kerancuan ilmu memang jauh lebih serius dampaknya dibandingkan “kejahilan”. Ulama atau cendekiawan yang menyebarkan ilmu yang salah akan berdampak buruk kepada masyarakat. Besarnya pengaruh budaya dan peradaban Barat – termasuk dalam tradisi keilmuan–telah menyeret dunia ke jurang kehancuran yang luar biasa seriusnya. Secara ekonomi, politik, budaya, lingkungan, pertahanan-keamanan, dunia sekarang berada di jurang kehancuran. Semua in berawal dari kerancuan ilmu. Barat yang mewarisi tradisi Yunani, Kristen, dan juga peradaban Islam, telah melakukan proses sekularisasi dalam seluruh apek kehidupan, memisahkan ilmu pengetahuan dari Tuhan. Ini akibat trauma yang mendalam mereka terhadap warisan sejarah mereka sendiri, terutama ketika agama Kristen mendominasi kehidupan dan berlaku sewenang-wenang. Sampai-sampai pada abad ke-18, di Eropa muncul fenomena yang dinamakan “anticlericalism” (anti-pendeta).

    Trauma terhadap agama begitu mendalam. Terutama dengan alat kekuasaan (institusi) Gereja yang bernama Inquisisi. Sampai-sampai mantan biarawati, bernama Karen Armstrong menulis, bahwa salah satu institusi Kristen yang paling jahat adalah Inquisisi. (Most of us would agree that one of the most evil of all Christian institutions was the Inquisition, which was an instrument of terror in the Catholic Church until the end of seventeenth century. Its methods were also used by Protestants to persecute and control the Catholics in their countries. (Lihat, Karen Armstrong, Holy War: The Crusades and Their Impact on Today’s World, (London: McMillan London Limited, 1991).

    Owen Chadwick, dalam bukunya, The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century, (New York: Cambridge University Press, 1975), mengungkap sebuah ungkapan populer ketika itu, yang menunjukkan fenomena anti-clericalism di kalangan masyarakat Eropa: “Beware of a women if you are in front of her, a mule if you are behind it, and a priest wether you are in front or behind.” (Hati-hatilah terhadap wanita, jika berada di depannya; hati-hatilah terhadap bagal jika berada dibelakangnya; dan hati-hatilah terhadap pendeta baik kamu di depan atau di belakangnya).

    Peter de Rosa, dalam bukunya, Vicars of Christ: The dark Side of the Papacy, membuka bukunya itu dengan petikan surat Lord Acton, tahun 1887, yang ditujukan kepada seorang penguasa Gereja, Bishop Mandell Creighton. Isinya antara lain: “All power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely.” Robert Held, dalam bukunya, “Inquisition”, memuat foto-foto dan lukisan-lukisan yang sangat mengerikan tentang kejahatan Inquisisi yang dilakukan tokoh-tokoh Gereja ketika itu. Dia paparkan lebih dari 50 jenis dan model alat-alat siksaan yang sangat brutal, seperti pembakaran hidup-hidup, pencungkilan mata, gergaji pembelah tubuh manusia, pemotongan lidah, alat penghancur kepala, dan berbagai alat dan model siksaan lain yang sangat brutal. Ironisnya lagi, sekitar 85 persen korban penyiksaan dan pembunuhan adalah wanita.

    Antara tahun 1450-1800, diperkirakan antara dua-empat juta wanita dibakar hidup-hidup di dataran Katolik maupun Protestan Eropa. Fenomena Barat modern inilah yang memunculkan orang-orang yang terang-terangan anti-Kristen. Jika sebelumnya, para cendekiawan yang dipandang mengancam Gereja, maka pada abad-abad ke-19 dan seterusnya, bermunculan cendekiawan yang sekuler, agnostik, atau atheis. Ide liberalisasi, yang arti asalnya, adalah bebas dari segala batasan (free from restraint), mendominasi Eropa abad ke-19. Sampai-sampai mereka benar-benar tidak ingin melibatkan agama dalam kehidupan mereka sehari-hari, selain Sebago masalah individual. Dalam dunia sains pun diusahakan sekuat mungkin terlepas dari unsur-unsur agama. Sampai-sampai Teori Darwin, yang sebenarnya bukan teori ilmiah, terus dipertahankan sebagai mitos dalam dunia ilmiah dan diajarkan di sekolah-sekolah melalui mata ajaran Biologi, termasuk di negeri-negeri Muslim.

    Korupsi besar-besaran dalam dunia ilmu pengetahuan, melalui proses sekularisasi inilah yang kemudian ditularkan dan diajarkan kepada kaum Muslim. Dalam sejarah peradaban Islam, fenomena seperti in tidak ditemukan. Para ulama dan cendekiawan Muslim di masa lalu adalah orang-orang yang tidak memisahkan berbagai jenis ilmu pengetahuan. Meskipun al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan, menjadi ilmu dunia dan ilmu-ilmu syariat, tetapi beliau menekankan aspek fardhu ain dan fardhu kifayah dalam penelaahan ilmu. Seorang Muslim wajib menguasai ilmu-ilmu fardhu ain dan sekaligus bagi orang-orang tertentu yang dikaruniai Allah kemampuan akal yang tinggi, berkewajiban mengembangkan jenis-jenis ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka, tidak heran, jika para ilmuwan Muslim terdahulu, yang memiliki kepakaran tinggi di bidang sains, adalah para ulama yang mendalam pemahaman mereka tentang al-Quran, hadith, fiqih, dan sebagainya. Tradisi Islam tidak menginginkan manusia terkotak-kotak menjadi “spesialis” yang hanya tahu bidangnya saja, dan tidak tahu ilmu-ilmu lainnya. Prof. Dr. Wan Moh Nor Wan Daud, guru besar di ISTAC-IIUM, menulis buku yang komporehensif berjudul “Budaya Ilmu”, yang isinya antara lain membandingkan perbedaan konsep budaya ilmu antar berbagai peradaban, seperti budaya ilmu dalam masyarakat Yunani, Cina, India, Yahudi, Barat, dan Islam. Dalam tradisi Yunani, misalnya, seperti dikatakan Robert M. Huchins, bekas Presiden dan conselor University of Chicago, bahwa di Athens: “pendidikan merupakan matlamat (tujuan.pen.) utama masyarakat. Kota raya me ndidik manusia. Manusia di Athens dididik oleh budaya, oleh paideia.” Namun, meskipun berbudaya ilmu, masyarakat Yunani mengabaikan akhlak – satu ciri budaya ilmu yang berbeda dengan budaya llmu dalam Islam.

    Demonsthenes, seorang filosof Yunani, mengungkap pandangan kaum cerdik pandai tetapi pintar menjustifikasi amalan tidak berakhlak: “Kami mempunyai institusi pelacuran kelas tinggi (courtesans) untuk keseronokan (keindahan. Pen.), gundik untuk kesihatan harian tubuh badan, dan istri untuk melahirkan zuriat halal dan untuk menjadi penjaga rumah yang dipercayai.”

    Satu konsep menarik yang diajukan penulis buku in adalah konsep “integratif” – disamping konsep “Islamisasi”. Penulis mengkritik keras konsep “spesialisasi sempit” yang membutakan ilmuwan dari khazanah keilmuan bidang-bidang lain. Ia menekankan perlunya menjelmakan sifat keilmuan yang multi-disciplinary dan inter-disciplinary. Spesialiasi yang membutakan terhadap bidang lain, menurut Jose Ortega Y, filosof Spanyol yang berpengaruh besar selepas Nietszche, telah melahirkan “manusia biadab baru” (a new barbarian). Tradisi keilmuan yang menghasilkan “manusia barbar” inilah yang tidak dikenal dalam tradisi Islam.

    Inilah jenis korupsi yang sangat serius dan perlu juga diberi perhatian besar oleh para tokoh dan organisasi keagamaan. Kerancuan, kekacauan, dan kekeliruan dalam memahami ilmu, menjadi pangkal kerancuan dan kehancuran satu peradaban. Jika korupsi harta dijadikan masalah besar, maka seyogyanya, korupsi aqidah, korupsi iman, korupsi konsep al-Quran, korupsi konsep etika dan hukum Islam, seharusnya juga menjadi agenda serius. Upaya sebagian kalangan untuk melepaskan etika dari agama dan membangun “ethic without religion” adalah upaya yang salah dan rapuh.

    Etika tanpa agama akan berakhir dengan kekacauan. Ketika itulah akan muncul anggapan umum, bahwa korupsi bahaya buat masyarakat, tetapi zina – dan semua yang mendorong ke arah perzinaan, seperti pornografi – dianggap bukan hal yang bahaya. Malah dikatakan, bahwa zina adalah “hak hiduk dan hak untuk bekerja”, karena tidak merugikan orang lain. Inilah tradisi keilmuan Yunani yang diwarisi Barat sekuler dan kemudian ditularkan ke dunia Islam. Bahkan, dalam legenda Yunani, para Dewa pun berseingkuh dengan manusia. Cupid, anak Dewa Venus, terpikat oleh kecantikan seorang gadis bernama Psyche dan akhirnya memboyongnya ke istana dewa. (Hidayatullah)

  4. capunk said

    korupsi sudah ber akar dan mengakar di dalam darah Pejabat dan penyelenggara Negara INDONESIA TERCINTA,hanya ada satu cara memberantas KORUPSI ! Bunuh semua yang sedang Menjabat

  5. Lalu Wira Bawe said

    subhanallah…..
    mana pertanggung jawabannya ne orang…..
    bg mn mu berkembang ne Indonesia….
    makan gaji tidur…..

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: