KabarNet

Aktual Tajam

DPR Telat Minta BPK Audit Century

Posted by KabarNet pada 30/08/2009

bank-Century Apakah masih ada deal-deal tertentu, tapi nampaknya pihak DPR RI lelet dalam menyikapi kasus bailout Bank Century. Komisi XI (bidang Keuangan dan Perbankan) DPR ternyata belum juga mengirimkan suara permintaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit kasus dana talangan Bank Century.

“Belum ada suratnya. Tergantung DPR,” ungkap Ketua BPK, Anwar Nasution,sebelum buka puasa bersama di rumah Ketua DPR Agung Laksono, Sabtu (29/8).

Padahal sebelumnya, Komisi XI DPR yang diketuai kader Golkar Hafiz Zawawi itu menyatakan akan meminta audit kasus dana talangan Bank Century ke BPK. Pemerintah mengucurkan dana talangan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, dana talangan untuk Bank Century tersebut membengkak (dugaan mark-up) menjadi Rp 6,7 triliun.

Menurut Anwar Nasution, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta audit Bank Century itu pada Juli lalu. “Ada permintaan KPK karena masalah ini telah menjadi masalah publik,” ungkap Ketua BPK.

Ia pun menegaskan, bahwa BPK hanya mengaudit kasus itu atas permintaan lembaga lain. “Kami tegaskan BPK tidak bisa inisiatif periksa orang,” jelas Anwar sembari menambahkan, BPK siap mengaudit kasus Bank Century apabila diminta DPR.

Wapres Tak Dilapori
Persoalan bailout Bank Century ini memang memunculkan tanda tanya. Bahkan, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengaku dirinya tidak diberitahu kalau Menteri Keuangan dan Bank Indonesia telah menyuntikkan dana (bailout) untuk menyelamatkan Bank Century yang kolaps akibat gagal kliring pada tahun lalu. “Saya tidak mendalami, penyelesaiannya tidak tahu. Waktu penyelesaiannya saya tidak dilapori, tidak dikasih tahu, nanti saya cek,” ungkap Wapres.

JK juga mengaku tidak tahu adanya pembengkakan suntikan dana ke bank tersebut oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang melonjak menjadi menjadi Rp 6,7 triliun. Terkait dengan keabsahan suntikan dana LPS itu, Wapres mengatakan belum bisa memastikannya. Untuk itu dirinya meminta agar BPK diberi kesempatan melakukan audit investigasi atas Bank Century terlebih dahulu sebagaimana juga yang diminta DPR.

“Ini bukan setuju atau tidak, karena itu urusan DPR yang minta BPK periksa, biarlah BPK periksa, biar fair. Pasti Menkeu punya alasan karena waktu itu keadaan krisis, dan Presiden di luar negeri, saya di Jakarta tetapi tidak tahu,” tandas Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Menurut JK, sebaiknya semua pihak menunggu terlebih hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akan tetapi, dia berpendapat pemerintah harus mengambil sikap keras untuk mengatasi krisis dengan tidak mudah menggelontorkan uang terus-menerus. “Mengatasi krisis ini harus keras tidak dengan menggelontorkan dana terus-menerus, karena masalahnya bukan di situ,” tegas Wapres.

RI-2 menyatakan Indonesia beruntung ketika pemerintah tidak jadi melaksanakan sistem penjaminan penuh dana nasabah perbankan (blanket guarantee ). Pasalnya, jika kebijakan tersebut diterapkan, pemerintah akan jebol ratusan triliun akibat krisis. “Coba bayangkan kalau blanket guarantee dilaksanakan, satu bank kecil saja (Century) Rp 7 triliun, kita bisa jebol ratusan triliun lagi. BLBI jilid II itu, untungnya tidak jadi,” paparnya. (jakartapress)

2 Tanggapan to “DPR Telat Minta BPK Audit Century”

  1. PANGERAN ISLAM said

    PEMERINTAH PERLU MENERAPKAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

    JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah perlu segera menerapkan sanksi hukuman mati bagikoruptor yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negaradalam jumlah besar. “Bagi siapa pun yang terbukti merugikan negara denganjumlah yang sangat besar, hukuman mati bisa dilaksanakan,” kata Ketua MPRHidayat Nur Wahid, di Depok, Minggu. Hidayatmengatakan dirinya telah meminta langsung kepada Kapolri dan Jaksa Agunguntuk menerapkan hukuman yang terberat bagi para koruptor. “Ini untukmenyelamatkan masa depan bangsa Indonesia,” ujarnya. Pidana mati untuk koruptor di Indonesia bisa diberlakukan, bila mengacu kepadaUU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nur Wahid mengatakan, pelaksanaan hukuman mati tersebut diterapkan agarmenimbulkan efek jera bagi koruptor, maupun calon koruptor. “Ini akanmemberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa di negara kita hukum dapatditegakkan dan masih ada perlindungan bagi rakyat,” ujarnya. Pelaksanaan hukuman mati, kata mantan Presiden PKS tersebut, harus dilakukandengan tegas dan cepat. Ia yakin penerapan hukumam mati tidak akanmenimbulkan protes dunia internasional. “Malaysia dan Singapura bisamenerapkan, mengapa Indonesia tidak,” katanya. Bangsa ini, kata dia,membutuhkan pilihan tegas dan keberanian untuk menetapkan hukuman matibagi para koruptor. Jika tidak, sulit membersihkan korupsi yang sudah menjadibudaya di Indonesia. Di tempat terpisah, pekan lalu, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat)Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana, mengatakan, polemik mengenaiwacana hukuman mati bagi para koruptor akan menjadi perdebatan panjang yangmewarnai upaya pemberantasan korupsi. Di satu sisi, menurut Denny, hukuman mati bertentangan dengan Pancasila danUUD 1945. Tapi, di sisi lain, banyak pihak yang prihatin menyaksikan fenomenamaraknya praktik mafia peradilan yang tidak jarang mengakibatkan vonis yangdijatuhkan kepada para koruptor mengenyampingkan rasa keadilan masyarakat. Namun demikian, Denny setuju jika hukuman mati bagi koruptor diberlakukan.Terlepas hal itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD ‘45, namun menurutpenjelasan Pasal 2 UU Tipikor, hukuman mati sangat mungkin diberlakukanterhadap koruptor.
    Denny mengatakan, jika pemerintah komit untuk memberantas korupsi, makayang perlu juga dilakukan adalah memperbaiki kinerja aparat penegak hukumyang telanjur kehilangan kepercayaan dari masyarakat, pascaterbongkarnyakasus suap Urip Tri Gunawan, jaksa terbaik versi Kejaksaan Agung. Denny juga menganjurkan agar pemerintah menghentikan pemberian grasi,amnesti, maupun rehabilitasi kepada terpidana kasus korupsi. Sementara itu, staf pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) WawanPurwanto mengatakan, pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor tidaklebih hanya sebatas mengurangi jumlah kasus korupsi. Apalagi, katanya, mafia peradilan kini semakin sulit diberantas, karena merekamelakukan kerja sama dengan oknum aparat. Fenomena seperti itu tidak hanyaterjadi di Indonesia, tetapi di Amerika Serikat (AS) pun mengalami hal yang sama.Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi menyatakan,pihaknya masih akan mengkaji wacana pemberlakuan hukuman mati bagikoruptor. “Untuk kasus BLBI kami belum bisa mengkaji soal itu, Nanti saya akan baca lagipasal 2 ayat 2, pokoknya ada tiga syarat,” ujarnya. (Sugandi/Jimmy Radjah/Ant)

  2. PANGERAN ISLAM said

    MAKLUMAT DPP FPI

    SIKAP DPP FPI terhadap Malaysia:
    DPP FPI memprotes keras segala bentuk pelecehan yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia dari Soal TKI, Ambalat sampai dengan budaya. Tapi mengingat kita sekeluarga serumpun maka kami berharap penyelesaiannya secara DAMAI. FPI desak pemerintah RI agar berada di GARDA terdepan guna melakukan langkah-langkah diplomatik maupun advokasi untuk melindungi TKI, Ambalat dan Budaya. Jangan Pemrintah diam, apalgi memanfaatkan situasi tersebut sebagai PENGALIHAN ISU DALAM NEGERI. Kasihan rakyat, jangan dipermainkan. Dan ingat, Konflik RI-Malaysia akan menguntungkan BARAT. Bahkan AS & sekutunya jadi punya alasan untuk MEMBUKA PANGKALAN MILITER di NUSANTARA. Waspada !!!!!!!

    Sumber: DPP FPI/ Al-Habib Muhammad Rizieq Shihab

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: