KabarNet

Aktual Tajam

Menkeu Tak Lapor Suntikkan Dana Rp 6,7 T ke Century

Posted by KabarNet pada 30/08/2009

Century Polemik soal penyelamatan Bank Century oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) semakin panas. Kali ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah menyuntikkan dana ke Bank Century merupakan keputusan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu tidak pernah memberikan laporan kepada wakil presiden yang sedang menjadi pejabat presiden karena Presiden SBY sedang pergi ke luar negeri. ”Ketika itu, presiden sedang di luar negeri dan saya ada di Jakarta. Saya tidak mendalami hal itu. Penyelesaiannya saya tidak tahu. Waktu penyelesaian, saya juga tidak dilapori,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden kemarin (28/8).

Penegasan Kalla itu menjawab pertanyaan wartawan tentang pihak yang bertanggung jawab atas pembengkakan dana penyehatan Bank Century dari awalnya Rp 200 miliar menjadi Rp 6,7 triliun. Suntikan likuiditas bagi bank tersebut berpotensi merugikan negara hingga Rp 5 triliun.

Dia menegaskan bahwa keputusan pemerintah memberikan blanket guarantee kepada Bank Century tidak sesuai usulnya kepada presiden. Menghadapi ancaman krisis, Kalla menekankan, pemerintah seharusnya bertindak tegas dengan menghukum bankir nakal, bukan menggelontorkan dana penyehatan.

Namun, karena keputusan sudah diambil pemerintah dan DPR sudah meminta BPK untuk memeriksa pencairan dana tersebut, Kalla menyatakan presiden melalui menteri keuangan akan menjelaskan alasannya kepada DPR. Dia yakin menteri keuangan memiliki alasan yang cukup untuk mengambil kebijakan tersebut.

Karena itu, pemerintah mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kucuran dana tersebut. ”Ini bukan persoalan saya setuju atau tidak setuju. Menkeu tentu punya alasan yang cukup karena waktu itu sedang krisis. Sekarang DPR meminta BPK memeriksa. Supaya fair, biarlah BPK periksa. Kita tunggu saja hasilnya,” tegasnya.

Meski negara berpotensi dirugikan, Kalla masih bersyukur pemerintah tidak menerapkan kebijakan penjaminan penuh (blanket guarantee) yang diusulkan Menkeu dan disetujui Gubernur Bank Indonesia Boediono.

”Coba bayangkan kalau blanket guarantee dilaksanakan, satu bank kecil saja Rp 7 triliun. Kalau seluruh bank nakal diberi uang, (keuangan negara) bisa jebol ratusan triliun. Jadi BLBI jilid kedua. Habislah kita. Untungnya tidak jadi, cuma satu yang diberi,” ungkapnya.

Di bagian lain, pembengkakan suntikan modal oleh LPS tersebut diindikasikan sebagai penyalahgunaan. Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Syafri Adnan Baharuddin menyatakan, sebelum diminta DPR mengaudit investigatif penanganan Bank Century, pihaknya sudah melakukan audit pendahuluan.

Saat ditanya apakah sudah ada indikasi awal penyalahgunaan atau penyimpangan, dia menjawab tegas. ”Iya, jelas ada,” ujarnya di Jakarta kemarin (28/8).

Menurut Syafri, pemeriksaan pendahuluan BPK dilakukan terhadap Bank Indonesia (BI) dan neraca LPS, termasuk penggelembungan suntikan dana. Dari situ, lanjut dia, indikasi penyimpangan mulai tampak. ”Kami sudah mengomunikasikan hal itu dengan BI dan LPS. Itulah yang akan kami tanyakan lebih lanjut,” katanya.

Sebagaimana diwartakan kemarin, penanganan Bank Century membuat gerah DPR karena pemerintah melalui LPS menyuntikkan dana (bailout) hingga Rp 6,7 triliun tanpa berkonsultasi dengan DPR. Padahal, dalam kesepakatan sebelumnya, DPR hanya memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyuntik Bank Century dengan dana Rp 1,3 triliun-Rp 1,6 triliun.

Berbagai spekulasi pun menyeruak. Di antaranya menyebutkan bahwa suntikan modal ke Bank Century itu lebih dilandasi upaya menyelamatkan dana para deposan besar seperti Grup Sampoerna dan jaringan bisnis keluarga Panigoro.

Syafri memastikan, audit investigatif BPK tidak hanya akan diarahkan pada ke mana mengalirnya dana suntikan modal Rp 6,7 triliun tersebut. ”Kita tidak ujuk-ujuk (langsung) mempersoalkan yang Rp 6,7 triliun, tapi mulai mengapa (Bank) Century kolaps, mengapa tidak ada warning dari BI, termasuk mengapa angka (suntikan modal) berubah (membengkak),” katanya.

Menurut dia, bukti atas indikasi penyalahgunaan suntikan modal LPS memang belum ditemukan secara audit. Karena itulah, pihaknya akan mendalami melalui audit investigatif secara menyeluruh. ”Yang jelas, tidak ada kata mundur terhadap audit Century. Catat itu,” tegasnya.

Saat ditanya apakah indikasi penyalahgunaan suntikan modal tersebut bakal menyeret nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani, dan Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution (mantan Komisioner LPS), Syafri enggan menjawab. ”Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa dulu. Yang jelas, dari hasil pemeriksaan awal atas LPS, ada sisi lain yang harus diungkap. Itu yang akan kami dalami,” ujarnya.

Dia yakin Departemen Keuangan maupun BI akan bersedia kooperatif untuk membuka semua informasi terkait kronologi penanganan Bank Century. ”Kami ingin mencari pemecahannya. Kalau misalnya ada yang salah, itu siapa dan bagaimana tindakan kesalahannya,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo menegaskan, penyelamatan Bank Century berpotensi merugikan negara Rp 4,5 triliun-Rp 5 triliun pada 2011, saat LPS harus melepas kepemilikannya. Dia juga mempertanyakan penyelamatan yang diawali dengan pernyataan Bank Century sebagai bank gagal yang berpotensi sistemik.

Sejak itu, LPS empat kali menyuntikkan dana ke Bank Century. Pertama pada 23 November 2008 senilai Rp 2,776 triliun (modal untuk mengembalikan rasio kecukupan modal/CAR Bank Century dari negatif 3,53 persen menjadi 8 persen). Yang kedua pada 5 Desember 2008 senilai Rp 2,201 triliun.

Ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,155 triliun untuk menutup kekurangan CAR berdasar hasil perhitungan BI. Keempat pada 21 Juli 2009 senilai Rp 630 miliar. Dengan demikian, total suntikan dana yang dikucurkan LPS mencapai Rp 6,762 triliun.

Dengan total dana yang sudah dikucurkan itu, potensi kerugian mencapai Rp 4,72 triliun hingga Rp 5,22 triliun. Nilai kerugian tersebut timbul karena harga jual saham Bank Century saat didivestasi pada November 2011 diperkirakan Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun.

”Dengan ekuitas yang sekarang Rp 500 miliar, saat dijual tiga tahun lagi, diperkirakan hanya menjadi Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun,” ungkap anggota Fraksi Amanat Nasional tersebut.

Dradjad mempertanyakan dasar pencairan dana hingga empat kali itu. Setiap kucuran modal biasanya disebabkan munculnya kewajiban baru bagi Bank Century dan harus ditanggung LPS. LPS dicurigai meloloskan kucuran dana USD 18 juta dari Bank Century kepada pihak tertentu yang memiliki hubungan utang-piutang dengan pemegang saham lama, tapi masih dalam proses pengadilan.

Dia menuturkan, audit investigatif BPK juga bisa menggambarkan bagaimana penanganan Bank Century ke depan, terutama pengembalian dana nasabah yang sampai saat ini masih belum jelas. ”Khususnya nasabah-nasabah kecil yang sering menjadi korban. Sebab, selama ini kan yang banyak dikembalikan baru uang milik orang kaya. Yang kecil-kecil itu bagaimana?” ujarnya.

Dihubungi terpisah, anggota III BPK Baharuddin Aritonang menyatakan, agar penyelesaian kasus Bank Century lebih cepat, DPR bisa langsung mengirimkan surat resmi untuk meminta agar BPK mengaudit investigatif. ”Kami siap segera memproses,” tegasnya. (Jawa Pos)

3 Tanggapan to “Menkeu Tak Lapor Suntikkan Dana Rp 6,7 T ke Century”

  1. PANGERAN ISLAM said

    PEMERINTAH PERLU MENERAPKAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

    http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AeV_09BsHiloJ%3Akomisiyudisial.go.id%2Findex.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D1%253ABerita%2BTerakhir%26id%3D2344%253ASANKSI%2BBAGI%2BKORUPTOR%253A%2BPerlu%2BSegera%2BTerapkan%2BHukuman%2BMati%26format%3Dpdf%26lang%3Den+sanksi+merugikan+keuangan+negara&hl=id&gl=id&pli=1

    JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah perlu segera menerapkan sanksi hukuman mati bagikoruptor yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negaradalam jumlah besar. “Bagi siapa pun yang terbukti merugikan negara denganjumlah yang sangat besar, hukuman mati bisa dilaksanakan,” kata Ketua MPRHidayat Nur Wahid, di Depok, Minggu. Hidayatmengatakan dirinya telah meminta langsung kepada Kapolri dan Jaksa Agunguntuk menerapkan hukuman yang terberat bagi para koruptor. “Ini untukmenyelamatkan masa depan bangsa Indonesia,” ujarnya. Pidana mati untuk koruptor di Indonesia bisa diberlakukan, bila mengacu kepadaUU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nur Wahid mengatakan, pelaksanaan hukuman mati tersebut diterapkan agarmenimbulkan efek jera bagi koruptor, maupun calon koruptor. “Ini akanmemberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa di negara kita hukum dapatditegakkan dan masih ada perlindungan bagi rakyat,” ujarnya. Pelaksanaan hukuman mati, kata mantan Presiden PKS tersebut, harus dilakukandengan tegas dan cepat. Ia yakin penerapan hukumam mati tidak akanmenimbulkan protes dunia internasional. “Malaysia dan Singapura bisamenerapkan, mengapa Indonesia tidak,” katanya. Bangsa ini, kata dia,membutuhkan pilihan tegas dan keberanian untuk menetapkan hukuman matibagi para koruptor. Jika tidak, sulit membersihkan korupsi yang sudah menjadibudaya di Indonesia. Di tempat terpisah, pekan lalu, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat)Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana, mengatakan, polemik mengenaiwacana hukuman mati bagi para koruptor akan menjadi perdebatan panjang yangmewarnai upaya pemberantasan korupsi. Di satu sisi, menurut Denny, hukuman mati bertentangan dengan Pancasila danUUD 1945. Tapi, di sisi lain, banyak pihak yang prihatin menyaksikan fenomenamaraknya praktik mafia peradilan yang tidak jarang mengakibatkan vonis yangdijatuhkan kepada para koruptor mengenyampingkan rasa keadilan masyarakat. Namun demikian, Denny setuju jika hukuman mati bagi koruptor diberlakukan.Terlepas hal itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD ’45, namun menurutpenjelasan Pasal 2 UU Tipikor, hukuman mati sangat mungkin diberlakukanterhadap koruptor.
    Denny mengatakan, jika pemerintah komit untuk memberantas korupsi, makayang perlu juga dilakukan adalah memperbaiki kinerja aparat penegak hukumyang telanjur kehilangan kepercayaan dari masyarakat, pascaterbongkarnyakasus suap Urip Tri Gunawan, jaksa terbaik versi Kejaksaan Agung. Denny juga menganjurkan agar pemerintah menghentikan pemberian grasi,amnesti, maupun rehabilitasi kepada terpidana kasus korupsi. Sementara itu, staf pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) WawanPurwanto mengatakan, pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor tidaklebih hanya sebatas mengurangi jumlah kasus korupsi. Apalagi, katanya, mafia peradilan kini semakin sulit diberantas, karena merekamelakukan kerja sama dengan oknum aparat. Fenomena seperti itu tidak hanyaterjadi di Indonesia, tetapi di Amerika Serikat (AS) pun mengalami hal yang sama.Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi menyatakan,pihaknya masih akan mengkaji wacana pemberlakuan hukuman mati bagikoruptor. “Untuk kasus BLBI kami belum bisa mengkaji soal itu, Nanti saya akan baca lagipasal 2 ayat 2, pokoknya ada tiga syarat,” ujarnya. (Sugandi/Jimmy Radjah/Ant)

  2. PANGERAN ISLAM said

    PEMERINTAH PERLU MENERAPKAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

    JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah perlu segera menerapkan sanksi hukuman mati bagikoruptor yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negaradalam jumlah besar. “Bagi siapa pun yang terbukti merugikan negara denganjumlah yang sangat besar, hukuman mati bisa dilaksanakan,” kata Ketua MPRHidayat Nur Wahid, di Depok, Minggu. Hidayatmengatakan dirinya telah meminta langsung kepada Kapolri dan Jaksa Agunguntuk menerapkan hukuman yang terberat bagi para koruptor. “Ini untukmenyelamatkan masa depan bangsa Indonesia,” ujarnya. Pidana mati untuk koruptor di Indonesia bisa diberlakukan, bila mengacu kepadaUU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nur Wahid mengatakan, pelaksanaan hukuman mati tersebut diterapkan agarmenimbulkan efek jera bagi koruptor, maupun calon koruptor. “Ini akanmemberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa di negara kita hukum dapatditegakkan dan masih ada perlindungan bagi rakyat,” ujarnya. Pelaksanaan hukuman mati, kata mantan Presiden PKS tersebut, harus dilakukandengan tegas dan cepat. Ia yakin penerapan hukumam mati tidak akanmenimbulkan protes dunia internasional. “Malaysia dan Singapura bisamenerapkan, mengapa Indonesia tidak,” katanya. Bangsa ini, kata dia,membutuhkan pilihan tegas dan keberanian untuk menetapkan hukuman matibagi para koruptor. Jika tidak, sulit membersihkan korupsi yang sudah menjadibudaya di Indonesia. Di tempat terpisah, pekan lalu, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat)Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana, mengatakan, polemik mengenaiwacana hukuman mati bagi para koruptor akan menjadi perdebatan panjang yangmewarnai upaya pemberantasan korupsi. Di satu sisi, menurut Denny, hukuman mati bertentangan dengan Pancasila danUUD 1945. Tapi, di sisi lain, banyak pihak yang prihatin menyaksikan fenomenamaraknya praktik mafia peradilan yang tidak jarang mengakibatkan vonis yangdijatuhkan kepada para koruptor mengenyampingkan rasa keadilan masyarakat. Namun demikian, Denny setuju jika hukuman mati bagi koruptor diberlakukan.Terlepas hal itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD ‘45, namun menurutpenjelasan Pasal 2 UU Tipikor, hukuman mati sangat mungkin diberlakukanterhadap koruptor.
    Denny mengatakan, jika pemerintah komit untuk memberantas korupsi, makayang perlu juga dilakukan adalah memperbaiki kinerja aparat penegak hukumyang telanjur kehilangan kepercayaan dari masyarakat, pascaterbongkarnyakasus suap Urip Tri Gunawan, jaksa terbaik versi Kejaksaan Agung. Denny juga menganjurkan agar pemerintah menghentikan pemberian grasi,amnesti, maupun rehabilitasi kepada terpidana kasus korupsi. Sementara itu, staf pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) WawanPurwanto mengatakan, pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor tidaklebih hanya sebatas mengurangi jumlah kasus korupsi. Apalagi, katanya, mafia peradilan kini semakin sulit diberantas, karena merekamelakukan kerja sama dengan oknum aparat. Fenomena seperti itu tidak hanyaterjadi di Indonesia, tetapi di Amerika Serikat (AS) pun mengalami hal yang sama.Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi menyatakan,pihaknya masih akan mengkaji wacana pemberlakuan hukuman mati bagikoruptor. “Untuk kasus BLBI kami belum bisa mengkaji soal itu, Nanti saya akan baca lagipasal 2 ayat 2, pokoknya ada tiga syarat,” ujarnya. (Sugandi/Jimmy Radjah/Ant)

  3. PANGERAN ISLAM said

    MAKLUMAT DPP FPI

    SIKAP DPP FPI terhadap Malaysia:
    DPP FPI memprotes keras segala bentuk pelecehan yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia dari Soal TKI, Ambalat sampai dengan budaya. Tapi mengingat kita sekeluarga serumpun maka kami berharap penyelesaiannya secara DAMAI. FPI desak pemerintah RI agar berada di GARDA terdepan guna melakukan langkah-langkah diplomatik maupun advokasi untuk melindungi TKI, Ambalat dan Budaya. Jangan Pemrintah diam, apalgi memanfaatkan situasi tersebut sebagai PENGALIHAN ISU DALAM NEGERI. Kasihan rakyat, jangan dipermainkan. Dan ingat, Konflik RI-Malaysia akan menguntungkan BARAT. Bahkan AS & sekutunya jadi punya alasan untuk MEMBUKA PANGKALAN MILITER di NUSANTARA. Waspada !!!!!!!

    Sumber: DPP FPI/ Al-Habib Muhammad Rizieq Shihab

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: