KabarNet

Jakarta, RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih menunggu audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengucuran dana sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Dalam waktu dekat diharapkan hasilnya bisa diumumkan untuk ditindaklanjuti.

Kasus Bank Century harus segera diungkap, jangan sam­pai kasus ini menguap di te­ngah jalan. Sebab itu BPK harus jeli meng­audit dugaan pelanggaran pengu­curan dana ke bank tersebut.

Ketua Pusat Kajian Anti Ko­rupsi (PUKAT) UGM, Zaenal Arifin Mochtar melihat penye­lesaian kasus ini akan semakin sulit karena banyak fakta baru yang bermunculan dan melibatkan banyak pejabat.

“Kami minta ini bisa dise­lesaikan hingga tuntas. Sebaiknya KPK saja yang menangani,” katanya.

Menurutnya, kepolisian dan kejaksaan sudah tidak bisa diha­rapkan dalam menyelesaikan kasus ini. Semua berharap pada KPK yang masih punya kre­dibilitas tinggi dalam pem­be­rantasan korupsi. Dia berharap KPK segera menyelesaikan kasus Bank Century

“Yang dihadapi dalam kasus Bank Century adalah pemerintah. Jadi harus punya keberanian yang tinggi dalam menuntaskan kasus ini,”katanya.

Sementara itu Sekjen Jaringan Aktifis Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto meminta KPK terus mengawal kasus Bank Century. Menurutnya, kasus ini adalah kejahatan perbankan yang serius.

“Saat ini kita masih menunggu hasil audit investigatif yang dilakukan BPK. Harapan ada pada tim itu dan setelah ada pi­hak-pihak yang dicurigai ber­tang­gungjawab dalam kasus ini harus cepat diproses,” katanya.

Menurutnya, pengucuran uang senilai Rp 6,7 triliun kepada Bank Century sangat meng­agetkan banyak pihak. Karena Century termasuk salah satu bank yang tidak terlalu besar, tetapi men­dapat kucuran yang sangat besar.

Untuk itu penyelesaian kasus Bank Century merupakan ujian bagi pemerintahan SBY-Boe­diono yang baru seumur jagung. Andrianto mengatakan, pergan­tian pimpinan di BPK diha­rapkan tidak menghambat pro­ses audit investigative kasus tersebut.

Seperti diketahui, beberapa petinggi Bank Indonesia (BI) diduga terseret dalam kasus ini. Mereka adalah bekas Deputi Gubernur Senior BI Anwar Na­sution, bekas Deputi Gubernur Senior BI, Miranda S Goeltom, bekas Deputi Gubernur BI, Aulia Tantowi Pohan, dan Deputi Gu­bernur BI, Siti Fadjriah.

Hal itu diungkapkan Deputi Gubernur BI Budi Rahadi. Me­nurutnya, proses perizinan mer­ger Bank CIC, Danpac, dan Pikko menjadi Bank Century dimulai sejak tahun 2001 dan baru dise­tujui tahun 2004. Proses per­izinan merger dilakukan melalui Rapat Dewan Gubernur BI.

Bertemu Rafat Cs 8 Bulan Sebelum Merjer

Inilah Peran Anwar Dalam Kasus Century

Rakyat Merdeka menerima rilis mengenai peran Anwar Nasution dalam kasus Century. Rilis terse­but dibagi-bagikan usai pelantikan anngota BPK, beberapa waktu lalu, di Kantor BPK, Jakarta.

Dalam rilis tersebut, tercantum penjelasan, bahwa Anwar ru­panya pernah cawe-cawe dalam pembentukan bank tersebut, selama menjabat Deputi Guber­nur Senior (DGS) BI, antara Juli 1999 – Juli 2004.

Bank Century lahir atas hasil merjer tiga bank, yaitu Bank Danpac, Bank Pikko dan Bank CIC. Ketiganya merjer pada 6 Desember 2004, enam bulan setelah Anwar meninggalkan BI. Dengan persetujuan Departemen Hukum dan HAM 14 Desember 2004, gabungan usaha ketiga bank itu yang kemudian diberi nama Bank Century.

Bank tersebut dikendalikan oleh tiga pemegang saham utama, yakni Rafat A Rizvi (warga negara Inggris turunan Pakistan), Robert Tantular dan Alwarrag Hesham Tallat (warga negara Saudi Arabia). Rafat memiliki saham di tiga bank itu yang kemudian dikontrolnya melalui Chinkara Capital yang didirikan pada 8 Oktober 1999.

Anwar mengaku tidak me­nge­nal secara pribadi ketiga orang pemilik Bank Century tersebut. Informasi akan reputasi pribadi mereka, kekuatan modal serta kondisi bank mereka diperoleh Anwar dari laporan pengawasan bank. Dia mengaku terakhir ber­temu pada 16 April 2004, atau 8 bulan sebelum diputuskan merjer. Saat itu, ada pertemuan yang membahas realisasi komitmen pengurus ketiga bank tersebut dalam rangka pelaksanaan mer­jer. Oleh karena itu, adalah tidak benar pernyataan sementara pi­hak yang mengatakan bahwa An­war memperkenalkan Rafat seba­gai calon investor bank merjer ketiga bank tersebut.

Selanjutnya, permohonan stra­tegic merger dibahas pertama kalinya dalam RDG (Rapat De­wan Gubernur) pada 27 No­pem­ber 2001. Pada saat itu, laporan pemeriksaan bank menggam­bar­kan bahwa Bank Pikko dan CIC su­dah pantas dibubarkan karena kekurangan modal. Selain ku­alitas aktiva dan manajemen yang bu­ruk, juga karena terjadi ber­ba­gai pe­langgaran aturan yang dila­ku­kan oleh pemilik serta pengurusnya.

Dalam RDG itu, secara spe­sifik Anwar bertanya, apakah di­gabungnya ketiga bank itu ke­adaannya akan lebih baik? Siti Cha­limah Fadjriah Direktur Direktorat Pengawasan BI, yang mengawasi ketiga bank itu, men­jawab dengan pasti bahwa apa­bila digabung, BI dapat mene­tapkan persyaratan yang ketat dan mengontrol pemegang saham.

Menurut keterangan Siti Fa­djriah saat itu, Chinkara berjanji memperbaiki bank-bank itu, memenuhi persyaratan modal ketiganya dan tidak lagi me­langgar aturan prudensial per­bankan. Pengawas bank pun per­caya akan komitmen mereka.

Sehingga, selanjutnya 16 April 2004, tiga bulan sebelum ber­akhirnya masa jabatan di BI, An­war memimpin rapat dengan para pejabat BI dan pemilik ketiga bank tersebut. Tujuan rapat ada­lah meminta pemilik memenuhi ko­mit­men mereka, antara lain me­nam­bah modal sebesar Rp 300-400 miliar dalam jangka waktu se­ming­gu karena MTN (Medium Term Notes) Dresdner Bank se­nilai 32 juta dolar AS yang dise­torkan sebagai modal ternyata macet.

Pada hakikatnya Rafat bersedia memenuhi ketiga persyaratan tersebut, tapi dia minta waktu seminggu untuk memenuhi setoran dana escrow account. Dia juga berjanji segera membicarakan tambahan modal dengan para pemilik saham lainnya dan me­nyampaikan proposal merjer se­lambatnya bulan Oktober 2004.

Pada 22 Juli 2004, Anton Tari­horan, Direktur pada DPwB1 me­ngajukan dua catatan. Catatan pertama (No. 6/29/DGS/DPwB1/Rahasia) melaporkan perkem­ba­ngan terakhir rencana merjer ke­tiga bank itu. Catatan yang kedua (No. 30/DGS/DPwB1/Rahasia) me­laporkan adanya temuan baru berupa rekayasa laporan keuangan oleh Bank Pikko dan pelanggaran ke­tentuan BMPK (Batas Mak­si­mum Pemberian Kredit) oleh CIC.

Menurut catatan Anton, ka­rena Gubernur BI sudah meme­rin­tahkan bahwa merjer ketiga bank itu mutlak dilaksanakan, maka untuk merealisasikannya, Anton mengusulkan agar BI mem­be­ri­kan setidaknya dua jenis toleransi.

Toleransi pertama adalah MTN Dresdner Bank yang macet itu tidak digolongkan sebagai macet hingga tanggal jatuh temponya. Dengan begitu Bank Century dapat memenuhi persyaratan CAR sebesar 8 persen.

Setelah meninggalkan BI pada 26 Juli 2004, empat hari dari tanggal kedua catatan itu, Anwar tidak lagi mengetahui realisasi usul pemberian toleransi oleh Direktur Pengawasan Bank Indonesia.

“Audit Ini Harus Cek Dan Ricek”
Anwar Nasution, Bekas Ketua BPK
Bekas Ketua BPK, Anwar Nasution mengatakan, waktu penyelesaian hasil audit in­vestigasi kasus Bank Century belum dapat dipastikan. Pa­salnya, proses audit kasus ini bu­tuh waktu lama, khususnya untuk pemeriksaan aliran dana.

“Bank Bali saja makan wak­tu 4 bulan. Itu saja mendapat ban­tuan dari lembaga audit asing. Ini (Bank Century) baru dapat 1,5 bulan. Jadi, proses auditnya belum tahu sampai kapan,” ujar Anwar belum lama ini di Jakarta.

Menurut Anwar, membuka se­buah rekening pada Bank Century bukan perkara mudah. Dibutuhkan penelusuran terle­bih dahulu sehingga ditemukan alasan, kenapa rekening ter­sebut akan dibuka.

Diperlukan lima lapis peme­riksaan untuk itu. Sebab, aliran dana biasanya tidak langsung berpindah ke pengguna terakhir (end user). Apalagi kalau ali­ran­nya ke luar negeri, tentu tidak cepat memprosesnya.

Namun BPK sebenarnya ti­dak mengalami kesulitan da­lam pemeriksaan. Baik itu Bank Indonesia, Komite Sta­bi­litas Sistem Keuangan, maupun Lembaga Penjamin Simpanan, semuanya bisa kooperatif.

“Audit ini harus cek dan ricek. Harus semua diwa­wan­cara. Jadi, tidak tahu sampai ka­pan,” cetusnya.

“Kami Tidak Akan Mengganti Tim”
Hasan Bisri, Ketua Tim Audit Investigasi Bank Century

Ketua Tim Audit Investigasi Bank Century pada Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK), Hasan Bisri menegaskan kalau pi­haknya akan meneruskan pro­ses audit kasus Bank Century.

“Kami akan teruskan. Kami juga tidak akan mengganti tim, karena kalau diganti akan bekerja dari nol lagi,” ucap Hasan Bisri di Gedung BPK belum lama ini.

Menurut Hasan, kendala au­dit terletak pada lamanya wak­tu yang dibutuhkan. Pasal­nya, untuk mengetahui aliran dana, BPK harus mengecek kebera­daan rekening. Di sini, BPK tidak bisa sembarangan me­minta Pusat Pelaporan Ana­lisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membuka rekening.

“Kita harus beri alasan agar rekening dibuka. Di situlah kesulitannya karena semua itu dibatasi undang-undang. Un­tuk itu PPATK harus memiliki informasi lengkap saat mem­buka satu rekening,” terangnya.

Saat ini, dia mengaku PPATK telah menelusuri lebih dari 100 re­kening yang terkait aliran dana bail out Bank Century. Na­mun, reke­ning yang di­pe­riksa belum tentu mengin­di­ka­sikan aliran dana.

“Masih Nunggu Hasilnya”
Johan Budi SP, Kahumas KPK

Kepala Hubungan Masya­rakat Komisis Pemberantasan Korupsi (Kahumas KPK), Jo­han Budi SP mengaku kalau pihak­nya hingga kini masih dalam tahap m­e­nunggu terkait pena­nganan kasus Bank Cen­tury. “Ka­mi sekarang masih me­nunggu hasil audit BPK,” tutur Johan.

Sebab itu Johan enggan ber­­­ko­mentar lebih jauh. Dia me­nya­rankan kepada semua pihak untuk bersabar hingga ada hasil dari audit yang dila­kukan BPK.

“Kami Akan Lakukan Rapat Gabungan Dengan Komisi XI”
Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menuturkan akan mendesak agar kasus Bank Century dituntaskan. Apalagi kasus ini menjadi perhatian masyarakat.

“Kasus Bank Century ini serius. Ada ketidakjelasan yang dianggap menguntungkan pi­hak tertentu,” kata Nasir Dja­mil kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Kendati demikian, Nasir tetap berupaya agar kasus itu ditindaklanjuti. “Kami akan me­lakukan rapat gabungan de­ngan komisi XI terkait pe­na­nganan kasus-kasus yang ada. Hal ini dilakukan supaya tidak ada ego sektoral,” ungkapnya.

Namun untuk saat ini Nasir me­ngaku komisinya masih harus me­lihat hasil dari audit BPK ter­kait kasus Bank Century. (Rakyat Merdeka)