KabarNet

Aktual Tajam

Konspirasi Jahat Proyek PLPB “Karaha Bodas”

Posted by KabarNet pada 28/12/2009

Kekalahan Pertamina dalam Arbitrase Uncitral, Jenewa, Swiss, pada 18 Desember 2000, mengakibatkan Pertamina harus membayar klaim ganti rugi sebesar US$ 261,1 juta kepada Karaha Bodas Company (KBC).

Pendahuluan

Kekalahan Pertamina dalam Arbitrase Uncitral, Jenewa, Swiss, pada 18 Desember 2000, mengakibatkan Pertamina harus membayar klaim ganti rugi sebesar US$ 261,1 juta kepada Karaha Bodas Company (KBC). Kekalahan Pertamina dalam persidangan Arbitrase Internasional tersebut, tentu saja sangat mengherankan bagi banyak kalangan. Kekalahan ini menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah cq. Pertamina dalam persidangan arbitrase. Padahal kalau Pemerintah mau mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang melingkupi proyek KBC, mungkin hasil pengadilan arbitrase akan lain. Karena di Amerika sendiri, investor yang berasal dari AS terikat dengan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) tahun 1977, yang memberi sanksi berat apabila investor asal AS terbukti terkait dalam kasus korupsi saat mendapatkan proyek. Tapi apa lacur, keputusan pengadilan arbitrase sudah diputuskan dan sifatnya adalah final and binding (akhir dan mengikat) sehingga harus diterima dan dilaksanakan oleh Pertamina/Pemerintah Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Priyatna masih terdapat celah untuk melakukan pembatalan atas putusan arbitrase yaitu bila tampak tindak pidana yang tentunya menghendaki putusan Pengadilan Negeri Pidana dan yang miliki kekuatan hukum tetap. Dan menurut hasil penelusuran atas bukti-bukti yang ada, tampak adanya indikasi tindak pidana korupsi, yang seharusnya bisa menjadi bukti awal bagi proses penyelidikan. Untuk itu pihak kepolisian atau kejaksaan seharusnya bisa berperan aktif membantu Pertamina untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi dalam proyek KBC, hal ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan uang negara dari putusan arbitrase tersebut.

Untuk itu kami membuat tulisan ini ditujukan sebagai upaya kami, untuk menjelaskan secara ringkas mengapa kami menolak pembayaran klaim KBC atas putusan pengadilan arbitrase, sehingga diharapkan Pemerintah Indonesia/Pertamina berani melakukan upaya perlawanan hukum atas putusan pengadilan arbitrase melalui pengungkapan kasus KKN dalam proyek Karaha Bodas. Melalui tulisan ini kami juga mengharapkan masyarakat dapat memahami kasus ini secara menyeluruh, sehingga rakyat bisa menilai haruskah mereka menanggung beban pembayaran klaim yang dimenangkan oleh KBC, padahal proyek Karaha Bodas ini sarat dengan nuansa KKN.

Dapat dinyatakan, alasan penolakan kami atas pembayaran final award tersebut berdasarkan empat hal. Pertama, terjadinya penipuan dan indikasi praktik KKN dalam proyek Karaha Bodas. Hal ini dimulai dari pengalihan kepemilikan PT SDS, penentuan harga jual listrik dalam Energy Sales Contract (ESC), persetujuan work plan & budgeting (WP & B) tahun 1998, hingga kejahatan perpajakan yang telah dilakukan oleh KBC LLC. Kedua, pemberhentian proyek dilakukan karena kondisi darurat (force majeure) berupa terjadinya krisis moneter. Hal ini pun dilakukan sesuai rekomendasi IMF. Ketiga, pihak KBC telah menerima klaim ganti rugi asuransi sebesar US$ 75 juta dari Bery Palmer & Lyle Ltd. Loyd’s Broker, London. Sehingga, berdasar asas subrogasi, KBC tidak lagi berhak meneruskan gugatan karena haknya telah beralih ke perusahaan asuransi tersebut. Keempat, pihak KBC tidak mengungkapkan nilai investasi secara benar dalam persidangan aribtrase. KBC mengklaim ganti rugi investasi sebesar US$ 111,1 juta, padahal berdasarkan hasil audit konsultan independen ELC Electroconsult (konsultan independen Italia) investasi KBC pada saat proyek dihentikan tidak lebih dari US$ 50 juta.

Untuk selanjutnya, sebagai latar belakang, akan dijelaskan terlebih dahulu kronologis kasus KBC secara ringkas, mulai dari persetujuan kontrak JOC dan ESC sampai jatuhnya putusan final award Arbitrase International di Jenewa, Swiss.

Kronologis

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas terletak di Desa Sukamenak, Kec. Wanaraja, Garut, Jawa Barat, meliputi sejumlah titik lokasi dengan luas wilayah 19 Ha disekitar Gunung Karaha dan Telaga Bodas. Proyek ini mempunyai target akan membangun PLTP Karaha Bodas dalam waktu 5 tahun. PLTP diharapkan akan menghasilkan listrik dengan kapasitas 120 megawatt (MW), yang terdiri dari 6 unit power plant x 20 MW, dengan jangka waktu konsesi selama 30 tahun.

PLTP Karaha Bodas merupakan salah satu dari 27 proyek power plant yang dibuat di penghujung pemerintahan Soeharto. Proyek ini melibatkan orang-orang di lingkaran kekuasaan pada waktu itu, yaitu anak dan menantu mantan Wapres Sudharmono.

Untuk mengembangkan PLTP Karaha Bodas, PT Manggala Pratama (MP) adalah perusahaan yang pertama kali mengajukan usul dan ide pengembangan, tetapi karana satu dan lain hal pengembangan PLTP Karaha Bodas dilimpahkan ke PT Sumarah Daya Sakti (SDS).

Melihat besarnya skala proyek, pihak SDS kemudian menggandeng mitra PT Magma Power Company (MPC) untuk mengembangkan proyek Karaha Bodas. Tetapi kerja sama ini tidak berlangsung lama, karena PT SDS mengganti mitra kerja dari MPC kepada mitra kerja asing Caithness. Kemudian mereka bersama-sama membentuk PT Karaha Bodas Company LLC (KBC) yang berkedudukan di Caymand Island dengan proporsi saham KBC 10% dan Caithness 90%. Sampai kemudian pihak Caithness menjual sebagian dari sahamnya kepada Florida & Light dan Tomen Corp. sebesar 40,5% dan 9%.

Pada bulan November 1994 pihak KBC berhasil menandatangani kontrak operasi bersama (JOC/Joint Operating Contract) dan kontrak penjualan energi (Energi Sales Contract/ESC) proyek Karaha Bodas dengan Pertamina dan PLN. JOC ditandatangani oleh Dirut Pertamina Faisal Abda’oe, James D. Bishop, Loedito SP, dan diketahui Mentamben, IB Sudjana. Sedangkan untuk ESC ditandatangani oleh James D. Bishop (KBC), Loedito SP (KBC), Dr. Ir. Zulhal MSc (Dirut PLN), dan Faisal Abda’oe (Dirut Pertamina).
Keberhasilan KBC memperoleh kontrak JOC dan ESC Karaha Bodas tidak terlepas dari peran Purnomo Yusgiantoro, yang menjadi konsultan bagi PT SDS dan posisi di pemerintahan sebagai Penasehat Menteri Pertambangan dan Energi bidang energi, Ketua Tim Negosiasi Listrik Swasta dan Ketua Tim Panas Bumi (untuk melihat peran Purnomo lebih jauh dalam proyek Karaha Bodas dapat dilihat dalam sub bab 3, Mark-up Harga Jual Listrik).

Untuk mengejar target penyediaan 6 unit power plant x 20 MW, pihak KBC menggencarkan eksplorasi reservoir di daerah Karaha dan Telaga Bodas. Tetapi usaha eksplorasi yang digencarkan pihak KBC belum memberikan hasil yang signifikan. Hal ini terlihat dari waktu penyerahan Pemberitahuan Pembenaran adanya Sumber Daya Alam atau Notice of Resources Confirmation (NORC) yang seharusnya diserahkan kepada Pertamina pada 21 Januari 1997, tetapi baru diserahkan pada 18 September 1997. Sedangkan “pemberitahuan untuk melakukan pengembangan atau notice of intend to develop (NOID) sampai dihentikannya proyek Karaha Bodas oleh pemerintah pada 20 September 1997 belum diserahkan ke Pertamina.

Dalam waktu yang bersamaan krisis ekonomi melanda Indonesia. Hal ini memaksa pemerintah untuk mengeluarkan Keppres No. 39/1997, untuk menangguhkan pelaksanaan beberapa proyek pembangkit listrik, dimana salah satunya adalah proyek Karaha Bodas. Penangguhan proyek ini merupakan saran penasehat ekonomi pemerintah, IMF. Keppres tersebut menekankan “untuk memelihara kelangsungan ekonomi dan secara umum kemajuan ekonomi nasional, perlu dilakukan langkah penanggulangan fluktuasi keuangan dan akibat yang ditimbulkan”. Selanjutnya ditekankan, “dalam rangka penanggulangan masalah tersebut, perlu diambil langkah penundaan/peninjauan kembali sejumlah Proyek Pemerintah, Proyek Perusahaan Negara dan Proyek Pribadi yang sehubungan dengan Pemerintah dan Perusahaan Negara”.

Pihak Pertamina memohon kepada pemerintah melalui Bapenas sebagai Ketua Tim Keppres No. 39/1997 untuk meninjau kembali penangguhan proyek Karaha Bodas dengan dasar :

– Pentingnya proyek-proyek panas bumi;

– Penangguhan proyek akan berdampak negatif terhadap industri panas bumi yang sedang digalakkan pemerintah;

– Penangguhan akan menurunkan kepercayaan para investor dan penyandang dana proyek.

Usaha tersebut mendapat tanggapan dari pemerintah, dimana pemerintah kemudian mengeluarkan Keppres No.47/1997 yang isinya meneruskan kembali beberapa proyek pembangunan, termasuk Proyek Karaha Bodas, sehingga dengan Keppres ini proyek Karaha Bodas boleh dilanjutkan kembali.

Atas diteruskannya kembali proyek Karaha Bodas, KBC melanjutkan kembali aktivitas eksplorasi dan pengembangan. Pada 16 Desember 1997, KBC menyerahkan NORC baru kepada Pertamina yang menunjukkan kemungkinan adanya kapasitas sebesar 210 MW sumber daya alam di daerah Karaha dan Telaga Bodas dengan penyediaan bagi Karaha diperkirakan sebesar 240 MW. Dan pada 20 Desember 1997 pihak KBC menyerahkan NOID kapasitas listrik sebesar 110 Kwe di kedua wilayah.
Tetapi pada 10 Januari 1998 pemerintah mengeluarkan Keppres No.5/1998 yang membatalkan Keputusan Presiden No.47/1997, sehingga pemerintah mengkonfirmasikan menangguhkan kembali beberapa proyek termasuk proyek Karaha Bodas.

Setelah mengalami penangguhan untuk kali kedua pihak KBC bersama Pertamina berusaha meyakinkan pemerintah, tapi usaha tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. Oleh sebab itu, KBC kemudian mengirim pemberitahuan kepada Pertamina dan PLN bahwa pemberlakukan Keputusan Presiden No.5/1998 dan 39/1997 adalah sehubungan dengan apa yang disebut Keadaan Kahar atau Force Majeure di bawah kontrak JOC dan ESC. KBC menyarankan agar diadakan sesegera mungkin pertemuan dengan para wakil Pertamina dan PLN dan bahwa KBC memiliki hak untuk menyampaikan klaim, tetapi pertemuan ini tidak pernah terealisasi.

Meskipun telah ditangguhkan untuk kali kedua, pihak KBC masih mengharapkan proyek Karaha Bodas akan dilanjutkan kembali, sehingga KBC kemudian mengirimkan Program Kerja dan Anggaran (Work Plan and Budgeting/WP & B) pada tahun 1998, dengan memperhitungkan penangguhan nilai proyek tersebut. Program Kerja dan Anggaran tahun 1998 tersebut disetujui oleh Pertamina pada 11 Maret 1998.

Sedangkan pihak PLN pada tanggal 6 Maret 1998, menulis kepada Pertamina dan KBC yang menyatakan : “Berdasarkan keputusan Presiden tersebut di atas (No.39/1997 dan No.5/1998), Proyek Geo-Termal Karaha dikategorisasikan sebagai proyek yang ditangguhkan, oleh sebab itu Pertamina dan Perusahaan sebagai pihak yang dikontrak di bawah Kontrak Penjualan Energi (ESC) harus tunduk kepada Keputusan Presiden tersebut. Sebagai akibatnya, seluruh aktivitas yang telah dimulai atau dilaksanakan oleh anda yang tidak tercantum di dalam Keputusan Presiden tersebut sehubungan dengan Proyek Geo-Termal Karaha harus menjadi tanggungan dan resiko anda.”

Melihat tanda-tanda bahwa proyek Karaha Bodas tidak akan dilanjutkan kembali, maka pihak KBC mengangkat permasalahannya ke Arbitrase Uncitral, Jenewa, Swiss, melalui kuasa hukumnya Boeis & Schiller. KBC mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI cq. Departemen Pertambangan & Energi, Pertamina dan PLN.

Untuk menghadapi gugatan KBC, DR. Adnan Buyung Nasution, SH. ditunjuk oleh pemerintah sebagai kuasa hukum Pertamina dan PLN. Proses penunjukan ini dirasakan terlambat, karena selama tujuh bulan sebelumnya praktis pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk mempersiapkan gugatan KBC.

Pada 30 September 1999 pengadilan Arbitrase Uncitral mengeluarkan Putusan Pendahuluan (Preliminary Award) diantaranya memutuskan :

1. Mengeluarkan pemerintah RI sebagai tergugat;
2. Menolak keberatan Pertamina dan PLN terhadap yurisdiksi Pengadilan Arbitrase;
3. KBC berhak menyampaikan gugatan berdasarkan JOC dan ESC, melalui sebuah prosedur arbitrase;
4. Menolak keberatan Pertamina dan PLN yang keberatan atas Pengadilan Arbitrase Uncitral sebagai lembaga resmi yang ditunjuk.

Setelah putusan Preliminary Award keluar pihak KBC kemudian memperbaiki berkas tuntutan. Dalam berkas tuntutan yang telah diperbaiki, KBC menuntut Pertamina dan PLN membayar klaim atas kerugian ongkos yang telah dikeluarkan, yang secara khusus berhubungan dengan :

– Eksplorasi dan Pembangunan Proyek sebesar US$ 93,1 juta.
– Kompensasi atas kehilangan rencana keuntungan sebesar US$ 512,5 juta.

Setelah menjalani proses persidangan yang cukup memakan waktu atau 22 bulan sejak keputusan penghentian proyek dikeluarkan, pada 18 Desember 2000, pengadilan arbitrase mengeluarkan Keputusan Akhir (Final Award) yang memenangkan gugatan KBC atas Pertamina dan PLN, pengadilan arbitrase memutuskan sebagai berikut :

1. Pertamina dan PLN telah melanggar Perjanjian ESC dan Pertamina telah melanggar Kontrak JOC.

2. Pertamina dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dijatuhi hukuman dalam bentuk pembayaran ganti rugi sebesar US$ 111.100.000 (seratus sebelas juta seratus ribu dollar Amerika) untuk biaya-biaya yang diderita kepada KBC, termasuk bunga sebesar 4% pertahun, terhitung tanggal 1 Januari 2001 sampai lunas.

3. Pertamina dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dijatuhi hukuman pembayaran ganti rugi sebesar US$ 150 juta (seratus lima puluh juta dollar Amerika) untuk laba yang seharusnya diperoleh kepada KBC termasuk bunga sebesar 4% pertahun, terhitung tanggal 1 Januari 2001 sampai lunas.

4. Pertamina dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dijatuhi hukuman pembayaran ganti rugi sebesar US$ 66.654,92 (enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat dollar Amerika dan sembilan puluh dua sen) kepada KBC untuk biaya dan ongkos yang dikeluarkan sehubungan dengan fase kedua dan terakhir dari arbitrase ini, termasuk bunga sebesar 4% pertahun, terhitung tanggal 1 Januari 2001 sampai lunas.

5. Masing-masing pihak harus menanggung ongkos pembiayaan penasehat hukum dan para asisten mereka.

6. Tuntutan lainnya dari para pihak dinyatakan dibantah atau dihapuskan.

Pihak KBC kemudian meminta pengesahan melalui pengadilan di Distrik Houston, Texas, AS, agar putusan final award dapat dieksekusi. Pengadilan Distrik Houston, melalui Hakim Nancy F. Atlas mengeluarkan Final Judgement bahwa pengadilan arbitrase international telah dilakukan secara benar (final award dapat di ‘confirm’). Bahkan pengadilan di Distrik Houston juga mengukuhkan keputusan final award pengadilan arbitrase.

Menanggapi hasil keputusan pengadilan di Distrik Houston, Texas, pihak Pertamina menyatakan banding ke Supreme Court AS, Pertamina kemudian memberikan bukti-bukti baru (novum) atas kasus tersebut, yaitu :

– Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak melaksanakan keputusan Houston District Court, USA;

– Asuransi politik sebesar US$ 70 juta telah dibayarkan kepada pihak KBC dari Berry Palmer & Lyle Ltd. Loyd’s Broker, London;

– Putusan arbitrase mengklaim bahwa potensi cadangan sebesar 220 MW, padahal potensi berdasarkan hasil kajian tekno-ekonomi yang telah dilakukan dengan menggunakan counselor independent menunjukkan sebesar 30 MW.

Hasil dari pengadilan di Distrik Houston, Texas, kemudian di daftarkan melalui pengadilan di beberapa negara seperti di AS yaitu, New York, Delaware, California, dan Illinois, serta di luar AS, yaitu Alberta (Kanada), Hong Kong, dan Singapura. Pendaftaran ini dimaksudkan bila terdapat aset Pertamina di daerah yang didaftarkan bisa dibekukan. Hasil dari putusan pengadilan luar negeri ternyata berpihak kepada KBC, seperti Pengadilan Hong Kong dan Singapura yang memutuskan mengesahkan keputusan arbitrase internasional.

Pihak KBC melangkah lebih jauh. Mereka menyerahkan hasil putusan pengadilan Distrik Houston berupa perintah penahanan aset milik Pertamina kepada beberapa bank di New York, yaitu Bank of America dan Bank of New York. Pada gilirannya Bank of America dan Bank of New York membekukan aset atau rekening Pertamina yang terdapat di bank mereka.

Dilain pihak, pemerintah berusaha menyelesaikan kasus tersebut melalui out of court settlement (penyelesaian perkara di luar pengadilan). Proses ini dilakukan dengan harapan agar pihak KBC menghentikan proses peradilan. Pemerintah membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Kasus KBC yang bertugas menyelesaikan kasus KBC yang dipimpin oleh Sesmenko Perekonomian dengan anggota Pejabat Eselon I dari Departemen Keuangan, DESDM, Deplu, Kantor Meneg BUMN, Mabes Polri, Kejagung, Pertamina dan PT. PLN (Persero). Penyelesaian out of court settlement dilakukan melalui : diplomasi, due diligence (kajian tekno ekonomi) dan penyelesaian litigasi.

Proses diplomasi diawali oleh Menko Perekonomian bertemu dengan US Secretary of State (Colin Powell), meminta US government agar mengeluarkan statement of interest untuk membahas kemungkinan dilakukannya out of court settelement. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Tim Fasilitasi Penyelesaian Kasus KBC dan KBRI Washington dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi AS.

Due diligence (kajian tekno ekonomis) dilakukan dengan mengaudit proyek Karaha Bodas melalui Independent Counselor, dimana audit tersebut meliputi aspek finansial maupun aspek teknis pelaksanaan proyek. Dari hasil audit diperoleh bahwa potensi sumber daya panas bumi sebesar 30 MW (pasti), 120 MW (paling mungkin) dan 200 MW (harapan). Untuk itu masih diperlukan tambahan pengeboran 2 sumur eksplorasi untuk memastikan potensi panas bumi Karaha Bodas.

Tindakan lain yang dilakukan Pertamina adalah meminta BPKP untuk mengaudit Proyek Karaha Bodas, hasil audit yang dilakukan oleh BPKP ditemukan mark up biaya investasi sebesar US$ 19.168.888 serta kekurangan pembayaran pajak PPh Pasal 21 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN sebesar US$ 18.216.793.659. Untuk mark up investasi, yang diperoleh dari rekapitulasi laporan harian pemboran antara tahun 1995 s/d 1998 sebesar US$ 40.094.112 dibandingkan laporan realisasi biaya eksplorasi dan pengeboran dalam WP & B dilaporkan sebesar US$ 59.263.000.

Sedangkan dalam litigasi Pertamina melakukan upaya hukum sesuai dengan haknya, baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu : di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, New York, Houston, Delaware, Singapura dan Hongkong. Dalam proses ini, Tim Fasilitasi Penyelesaian KBC tidak terlibat secara langsung dalam proses litigasi, melainkan dibantu oleh Clearly Gottlieb, Steen & Hamilton (CGSH) sebagai kuasa hukum Departemen Keuangan dan White & Case sebagai kuasa hukum Pertamina.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, misalnya, Pertamina melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan hukum, untuk meminta pembatalan atau menganulir putusan pengadilan Arbitrase International. Dalam putusan selanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang memerintahkan KBC untuk tidak melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan di AS. Sedangkan dalam putusan akhir PN Jakarta Pusat mengeluarkan ketetapan yang membatalkan keputusan Arbitrase Internasional.

Sebagai peluang litigasi terakhir, Pertamina pada 15 September 2006, mendaftarkan perkara tindak pidana fraud yang dilakukan KBC dan meminta untuk menahan seluruh aset KBC kepada Pengadilan di Cayman Island. Tetapi nampaknya keadilan hukum belum berpihak kepada Pertamina, dimana pada pertengahan bulan Maret 2007, Pengadilan Cayman Islands memperkuat keputusan pengadilan AS, yaitu memvonis Pertamina segera membayar klaim dan bunga kepada Karaha. Nilai klaim mencapai USD 261 juta (sekitar Rp 2,4 triliun), ditambah bunga empat persen per tahun ke KBC.

Demikianlah kronologis secara ringkas kekalahan Pertamina oleh pengadilan arbitrase international dalam proyek PLTP Karaha Bodas, sehingga pertamina harus membayar klaim KBC sebesar US$ 261,1 juta dan denda bunga sebesar 4% per tahun sampai pembayaran final award lunas.

Persoalan Hukum yang Melingkupi Proyek Karaha Bodas

Proyek Karaha Bodas dalam pelaksanaanya sangat kental dengan aroma penipuan dan praktek KKN. Kami sangat yakin jika pemerintah mau mengungkap kasus penipuan dan KKN yang terjadi dalam proyek Karaha Bodas, maka KBC dapat terjerat Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) oleh Pemerintah Amerika Serikat yang memberi sanksi berat kepada perusahaan asal AS yang terbukti melakukan korupsi saat menjalankan proyek di luar negeri.

Menurut Prof. Dr. Priyatna masih terdapat celah untuk melakukan pembatalan atas putusan arbitrase yaitu bila tampak tindak pidana yang tentunya menghendaki putusan Pengadilan Negeri Pidana dan yang miliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelusuran atas bukti-bukti yang ada, tampak adanya indikasi penipuan dan tindak pidana korupsi dalam proyek PLTP Karaha Bodas, yang seharusnya bisa menjadi bukti awal bagi proses penyelidikan. Untuk itu pihak kepolisian atau kejaksaan seharusnya bisa berperan aktif membantu Pertamina untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi dalam proyek KBC, Hal ini sangat penting dilakukan untuk menyelamatkan uang negara dari putusan arbitrase tersebut.

Berikut kami sampaikan beberapa kasus dalam proyek PLTP Karaha Bodas yang sangat kental kasus penipuan dan KKN-nya :

1. Penandatangan Kontrak yang Tidak Sah

Penandatanganan kontrak proyek Karaha Bodas dilakukan pada 28 November 1994. Kontrak yang ditandatangani adalah kontrak operasi bersama (JOC/Joint Operating Contract) proyek Karaha Bodas antara Pertamina dan Karaha Bodas Company (KBC). Kontrak tersebut ditandatangani oleh Dirut Pertamina Faisal Abdaoe, James D Bishop (KBC), Loedito SP (KBC), dan diketahui Mentamben, IB Sudjana.

Selain penandatanganan kontrak JOC, juga ditandatangani kontrak penjualan energi (ESC/Energy Sales Contract) antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan KBC. Kontrak tersebut ditandatangani oleh James D Bishop (KBC), Loedito SP (KBC), Dr. Ir. Zulhal MSc (Dirut PLN), dan Faisal Abda’oe (Dirut Pertamina).

Penandatanganan kedua kontrak (JOC dan ESC) tersebut tidak sah, karena ditandatangani oleh orang yang tidak berhak, yaitu Loedito SP sebagai Dirut PT SDS, yang mewakili PT SDS. Loedito SP ditenggarai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengadakan RUPS PT SDS yang tidak sah. Jika pemerintah mau mengusut tuntas proses manipulasi yang terjadi dalam RUPS SDS ini maka ada peluang bagi pemerintah untuk melakukan pembatalan (annulment atau set aside) atas putusan arbitrase international, tetapi tentunya tindak pidana ini harus diputuskan melalui Pengadilan Negeri Pidana dan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

PT SDS didirikan berdasarkan akte notaris No.75 tanggal 18 Juli 1988, dihadapan Notaris Maria Theresia Budisantoso, SH, di Solo. Terhadap akte pendirian tersebut telah dilakukan beberapa kali perubahan sbb :

– Akte Perubahan Anggaran Dasar No.52 tanggal 21 Juli 1989, yang dibuat dihadapan Maria Theresia Budisantoso, SH., Notaris di Solo;

– Akte perubahan No.36, tanggal 9 Oktober 1989, yang dibuat dihadapan Maria Theresia Budisantoso, SH., Notaris di Solo;

– Akte Perubahan Anggaran Dasar No.98 tanggal 24 November 1989, yang dibuat dihadapan Maria Theresia Budisantoso, SH., Notaris di Solo.

Struktur permodalan, pemegang saham dan susunan pengurus PT SDS didasarkan pada Akte No.36 tanggal 9 Oktober 1989 adalah sbb :

– Modal Dasar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan masing-masing saham @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

– Modal ditempatkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 1.000 (seribu) lembar saham. – Modal disetor sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Susunan pemegang saham PT SDS dan jumlah masing-masing pemegang saham adalah sbb :

Susunan Pengurus PT SDS :

Direksi :

Presiden Direktur : Drg. Mariati Murman Heliarto Direktur I : Ir. Sumirin Direktur II : Dokter Indah Julianto

Komisaris :

Presiden Komisaris : Drg. Farida Kamil Sulaiman Komisaris : Dra. Yenny Budiasih, MBA Komisaris : Drg. Retno Satuti

Proses manipulasi dan pengambil alihan PT SDS dilakukan ketika diadakan rapat dewan direksi dan dewan komisaris pada 20 Agustus 1990. Tetapi dalam prosesnya rapat tersebut dipelintir oleh beberapa pihak yang tidak berhak dan diubah menjadi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rapat tersebut dihadiri oleh Loedito SP, Ir. Sumirin, Dra. Sri Rumsurati, Jose Rizal dan Sri Murwati.

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 15 Anggaran Dasar PT SDS, jo. Pasal 54 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang juga telah diadopsi dan dikukuhkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termuat ketentuan bahwa:

– yang berhak untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham hanya Pemegang Saham. – dan yang mempunyai hak suara hanya pemegang saham saja.

Bertitik tolak dari perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang dikemukakan di atas, jika dihubungkan dengan RUPS tanggal 20 Agustus 1990 yang dilakukan Loedito SP, dkk, pelaksanaan Rapat direksi & dewan komisaris tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Bahkan kemudian oleh Loedito SP dan kawan-kawan notulen RUPS tersebut diajukan ke Notaris sehingga keluar Akte No.33 tanggal 9 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Yetty Taher, SH, di Jakarta, yang antara lain merubah susunan pengurus perseroan. Oleh karena itu, RUPS tersebut tidak sah (ilegal) dan tidak mengikat kepada Penggugat (Drg. Mariati Murman Heliarto dan Dr. Indah Julianto).

Manipulasi di dalam RUPS pada 20 Agustus 1990, yang diakui oleh Loedito SP adalah hasil konversi dari Rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, manipulasi yang dilakukan Loedito SP, dkk, antara lain : – Dalam risalah Rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris disebutkan Dr. Indah Julianto dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pemegang saham sebanyak 300 lembar saham atau 30% dan sebagai Direktur II PT SDS, dinyatakan tidak hadir, akan tetapi di dalam Notulen RUPS disebutkan hadir. – RUPS tidak dihadiri dan diketuai oleh Drg. Mariati Murman Heliarto dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pemegang saham sebanyak 400 lembar saham atau 40% maupun selaku Direktur Utama. – Di dalam notulen RUPS dinyatakan seluruh pemegang saham hadir, sehingga tidak perlu ditempuh formalitas dan prosedur terlebih dahulu tetapi dapat langsung dilakukan RUPS berdasar Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, baik secara formal maupun substansial, tidak pernah ada RUPS pada tanggal tersebut dengan beberapa alasan :

– Drg. Mariati Murman Heliarto sebagai pemegang saham sebanyak 400 lembar saham maupun selaku Direktur Utama PT Sumarah Daya Sakti tidak pernah meminta atau mengundang maupun hadir atau memimpin RUPS para pemegang saham tanggal 20 Agustus 1990.

– Seandainyapun benar RUPS itu dihadiri oleh Ir. Sumirin dalam kedudukannya sebagai pemilik dan Pemegang Saham sebanyak 300 lembar saham 30% maupun selaku Direktur I, RUPS dimaksud tetap tidak sah karena tidak memenuhi tata cara dan kuorum yang digariskan Pasal 16 ayat (1), (2), (3), dan (4) Anggaran Dasar tentang syarat pemanggilan rapat dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar tentang kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan atas Perubahan Anggaran Dasar. Selain itu terdapat beberapa fakta lain yang menguatkan bahwa RUPS yang diadakan pada tanggal 20 Agustus 1990 adalah palsu dengan fakta-fakta berikut :

– Kalimat pada lembar ketiga Notulen RUPS terdapat kata-kata : “……….. dibuat dihadapan saya Notaris ……….”

Padahal Notulen RUPS tersebut dibuat dibawah tangan. Sesuai dengan fakta pada lembar ke-8 yang menyatakan :

“– Bahwa rapat memberi kuasa kepada Euis Mulyani ……….” “– Untuk menyatakan Notulen Rapat ini dalam suatu akte notariil ……….”

– Tanda tangan Mariati Murman Heliarto dan Dr. Indah Julianto yang tertera dalam lembar terakhir Notulen adalah hasil rekayasa LSP dkk berdasar alasan sebagai berikut :

 Sepanjang sejarah PT SDS, mulai sejak pendirian sampai dengan akte perubahan terakhir, setiap melakukan RUPS pasti dilakukan dan dibuat dihadapan Notaris dan tidak pernah dibuat di bawah tangan;

 Menurut hukum dan kebiasaan, tidak lazim dibuat penandatanganan notulen RUPS di atas materai;  Dapat diduga (vermoeden) hal ini dibuat dan dilakukan LSP dkk untuk menutupi kepalsuan guratan tanda tangan Mariati Murman Heliarto dan Dr. Indah Julianto yang dibuat LSP dkk.

 Lembar tanda tangan terpisah atau tidak menyatu dengan Notulen RUPS itu, hal itu terbukti karena tanda tangan dibuat pada lembar tersendiri, sedangkan pada lembar terakhir Notulen RUPS masih terdapat tuang yang cukup untuk ditandatangani oleh yang hadir;

 Pada setiap lembar Notulen RUPS itu sama sekali tidak ada paraf dari Mariati Murman Heliarto dan Dr. Indah Julianto juga paraf dari peserta rapat lainnya;

 Menurut hasil Laboratorium Kriminal Markas Berkas Kepolisian Republik Indonesia, tanggal yang tercantum pada materai dimana tertera tanda tangan Mariati Murman Heliarto adalah bulan Oktober 1990, jadi berbeda dengan tanggal Notulen RUPS yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 1990;

 Kejanggalan lain yaitu, nama-nama penandatangan mulai dari nomor 1 sampai dengan 6 namanya ditulis dalam hurup kapital, tetapi nama penandatanganan No.7 yaitu Sri Murwati dibuat tidak dengan hurup kapital dan dibuat pada lembar tersendiri, padahal jika diatur sedemikian rupa cukup besar ruangan untuk sama-sama menandatangani pada lembar yang sama dengan peserta yang lain.

Di dalam RUPS tanggal 20 Agustus 1990, pihak Loedito SP dkk, secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk tindakan menjual saham milik Drg. Mariati Murman Heliarto dan Dr. Indah Julianto kepada PT Manggala Pratama dan beberapa pihak lainnya secara tanpa hak, yaitu : – Penjualan saham milik Drg. Mariati Murman Heliarto sebanyak 50 lembar saham kepada PT Manggala Pratama. – Penjualan saham milik Dr. Indah Julianto sebanyak 300 lembar saham kepada :

 PT Manggala Pratama sebanyak 100 lembar saham.  Jose Rizal sebanyak 100 lembar saham.  Dra. Sri Rumsurati sebanyak 100 lembar saham.

Tindakan dan perbuatan Loedito SP dkk jelas-jelas bertentangan dengan hukum, tindakan menjual saham milik Drg. Mariati Murman Heliarto dan Dr. Indah Julianto nyata-nyata melanggar asas Nemo Plus Juris dalam Pasal 1471 KUHPerdata, karena saham yang dijual adalah milik dari Drg. Mariati Murman Heliarto dan Dr. Indah Julianto. Sedangkan Drg. Mariati Murman Heliarto dan Dr. Indah Julianto tidak pernah memberikan persetujuan untuk penjualan dimaksud. Sehingga tindakan penjualan saham itu merupakan perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdata.

Selain dari pada itu, sesuai dengan Pasal 584 KUHPerdata jo. Pasal 42 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang diadopsi juga dalam Pasal 49 Undang-undang No.1 Tahun 1995 dan Pasal 8 Ayat 2 dan Ayat 5 Anggaran Dasar PT SDS, bahwa setiap pengalihan atas saham harus ada akte pengalihan saham tersebut berupa akte jual beli dan dicatat dalam buku daftar saham yang ditandatangani oleh Presiden Direktu dan Presiden Komisaris.

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang telah disebutkan di atas, maka persetujuan jual beli saham milik Drg. Mariati Murman Heliarto dan Dr. Indah Julianto yang terdapat dalam Notulen RUPS tanggal 20 Agustus 1990 jo. akte Pernyataan Keputusan Rapat No.33 Tanggal 9 Oktober 1990 tidak pernah ada di dalam akte pengalihan saham, dan juga tidak pernah ada di dalam buku daftar saham yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris pada waktu itu. Sehingga dengan demikian, pengalihan saham di dalam Notulen RUPS Tanggal 20 Agustus 1990 jo. akte pernyataan Keputusan Rapat No.33 Tanggal 9 Oktober 1990 tidak pernah ada (never exist)

Berdasarkan RUPS tanggal 20 Agustus 1990 yang palsu, Loedito SP dkk secara terus menerus melakukan RUPS-RUPS lainnya sehingga merubah Anggaran Dasar PT SDS, sehingga Loedito SP dapat menguasai PT SDS sepenuhnya. Berikut akte-akte yang dikeluarkan oleh Loedito SP dkk setelah RUPS 20 Agustus 1990.

– Mengadakan RUPS dan membuat Akte No.67 Tanggal 20 Oktober 1994, yang berisikan menyetujui penghibahan saham milik PT Manggala Pratama sebanyak 1.000 lembar saham kepada Loedito SP.

– Mengadakan RUPS dan membuat Akte No.58 tanggal 23 November 1994, yang mengangkat Loedito SP sebagai Direktur Utama menggantikan kedudukan Drg. Mariati Murman Heliarto dari posisi Direktur Utama, selanjutnya menjadi Direktur.

– Mengadakan RUPS dan membuat Akte Pernyataan Keputusan Rapat No.23 tanggal 11 April 1995, yang berisikan memberhentikan Drg. Mariati Murman Heliarto dari posisi Direktur PT SDS.

Masuknya Loedito SP ke dalam PT SDS sejak sumula sudah tidak sah dan tidak memiliki wewenang dan kapasitas bertindak untuk dan atas nama PT SDS, sehingga semua tindakan dan produk hukum yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Loedito SP yang mengatasnamakan sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT SDS adalah tidak sah. Sehingga semua dokumen yang telah ditandatangani oleh Loedito SP seperti penandatanganan Joint Operating Contract (JOC) Karaha Geothermal antara PT Pertamina dengan KBC LLC dan Energy Sales Contract (ESC) antara KBC LLC dengan PT Pertamina serta PT PLN adalah tidak sah.

Atas tindakan-tindakannya di atas, Loedito SP telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan pemalsuan Akte No.33 Tanggal 9 Oktober 1990 yang telah dilaporkan Drg. Mariati Murman Heliarto atas Loedito SP kepada Mabes Polri (Laporan Polisi No.Pol:LP/149/V/2002/SIAGA/III tanggal 16 Mei 2002), perkara yang dikenakan kepada Loedito SP tentang :

– Tindak Pidana Pemalsuan berdasarkan Pasal 263 KUHP sehubungan dengan Akte Pernyataan Keputusan Rapat No.33 tanggal 9 Oktober 1990 dan menandatangani perjanjian-perjanjian dengan PT Pertamina seolah-olah Loedito SP adalah Direktur Utama yang sah dari PT SDS.

– Tindak Pidana Penggelapan berdasar Pasal 372 KUHP sehubungan dengan penjualan saham milik Drg. Mariati Murman Heliarto dan Dr. Indah Julianto.

Untuk itu kami mendesak pihak Kepolisian untuk secepatnya memmeroses kasus ini ke Pengadilan, sehingga ada putusan tetap yang mengikat.

Bila telah ada putusan tetap dari pengadilan di Indonesia maka hasil keputusan pengadilan di Indonesia bisa diajukan ke Swiss Federal Supreme Court sebagai bukti baru (novum) atas kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Loedito SP sebagai Dirut PT SDS yang tidak sah. Hal ini bisa dilakukan Pertamina sebagai upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase international, karena dalam Bab VII Pembatalan Putusan Arbitrase Pasal 70 menyebutkan sejumlah faktor yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalannya jika putusan arbitrase tersebut mengandung unsur-unsur :

– Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; – Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau; – Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

2. Mark-up Biaya Investasi

Pada tanggal 16 April 2002 pihak Pertamina melalui Direktur Hulu, meminta BPKP mengaudit KBC dalam rangka Uji Tuntas. Audit yang dilakukan BPKP akan menilai kewajaran pengeluaran pengeluaran/realisasi biaya proyek PLTP Karaha Bodas dalam hubungannya dengan putusan Arbitrase International, dimana Pertamina harus membayar klaim KBC sebesar US$ 261,1 juta, terdiri dari ganti rugi atas pengeluaran biaya sebesar US$ 111,1 juta dan ganti rugi atas kehilangan keuntungan yang tidak jadi diperoleh sebesar US$ 150 juta.

Pemeriksaan yang dilakukan BPKP terbatas pada dokumen-dokumen KBC yang diperoleh dari Pertamina dan instansi terkait. Sedangkan dokumen dari KBC yang berupa laporan keuangan dan bukti pendukungnya tidak diperoleh BPKP, karena sejak tahun 2000 KBC telah menutup kantor perwakilannya di Indonesia.

Hasil audit terhadap dokumen KBC yang dilakukan oleh BPKP dijumpai hal-hal sebagai berikut :

– Pihak KBC melaporkan biaya pengeluaran investasi di Indonesia kepada Arbitrase International (sesuai dengan putusan Arbitrase International), jauh lebih besar dari laporan KBC lainnya, yaitu laporan realisasi WP & B ke Pertamina dan Laporan biaya dalam SPT PPh Badan ke Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

Dari adanya perbedaan laporan KBC tersebut BPKP berpendapat bahwa Arbitrase International tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan perkara, karena sesuai halaman 101 sampai dengan 105 putusan Arbitrase, biaya yang seharusnya diganti oleh Pertamina adalah ”Proven Sunken Cost Incurred” ditambah 4% bunga per tahun. Oleh karena itu kata ”Proven” seharusnya didasarkan atas hasil audit independen auditor yang ditunjuk kedua belah pihak yang bersengketa, sedangkan yang di klaim KBC adalah ”Aproved Budget” bukan Proven Sunken Cost Incurred

– Untuk setiap kegiatan eksplorasi dan sumur panas bumi, KBC menyampaikan laporan harian ke Pertamina. Rekapitulasi laporan harian pemboran seumur panas bumi tersebut antara 1995 sampai dengan 1998 berjumlah US$ 40.094.112 sedangkan laporan realisasi biaya eksplorasi dan pengeboran dalam WP & B dilaporkan sebesar US$ 59.263.000, sehingga terjadi overstated biaya dalam realisasi WP & B sebesar US$ 19.168.888.

Berdasarkan data, catatan dan notulen rapat antara KBC dan Pertamina dalam pertemuan komite bersama berkaitan aspek teknis ditemukan kejanggalan yaitu; Berdasarkan NORC tanggal 12 Agustus 1997 yang disampaikan dalam komite bersama, proyeksi kandungan energi listrik sebesar 55 MW yang kemudian di up-date menjadi 60 MW per 18 September 1997. Pada tanggal 16 Desember 1997, KBC mengajukan NOID sebesar 210 MW. Loncatan proyeksi energi listrik Karaha Bodas dari 55 MW menjadi 210 MW dalam waktu 3 bulan menurut BPKP adalah hal yang luar biasa apalagi bila dihubungkan dengan aktivitas keuangan dalam kurun waktu tersebut ternyata tidak ada pengeluaran yang cukup signifikan.

3. Persetujuan WP&B 1998 Karaha Bodas Company

Di dalam berkas gugatan yang sudah diperbaiki tertanggal 24 November 1999, pihak KBC (penggugat) menuntut ganti rugi kepada Pertamina dan PLN (tergugat) sebagai akibat pelanggaran kontrak yang salah satunya adalah pembayaran atas kerugian investasi yang telah dikeluarkan sebesar US$ 94,6 juta (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu dollar Amerika).

Dalam putusannya pengadilan arbitrase memenuhi tuntutan KBC bahwa penggugat (KBC) memperoleh ganti rugi dari tergugat (Pertamina dan PLN) atas modal yang telah ditanamkan. Keputusan yang menguntungkan KBC ini diambil karena pengadilan arbitrase tidak melihat adanya bukti bahwa tergugat (Pertamina dan PLN) tidak setuju atas biaya Program Kerja dan Anggaran (work program & budget, WP&B) yang besarnya US$ 93,1 juta (sembilan puluh tiga juta seratus ribu dollar Amerika). Selain itu penggugat wajib diberikan damnum emergens yang bersamaan dengan pelaksanaan proyek sesuai kontrak berakhir, cara pehitungan danmum emergens ini berdasarkan saksi ahli penggugat Prof. Ruback yang disebut “risk free rate” (tingkat bunga yang dibayarkan untuk pinjaman uang ketika resiko bahwa bunganya tidak akan dibayarkan dipertimbangkan sebagai nol) sebesar 5,8% per tahun, tarif saat itu yang diambil dari Surat Obligasi Negara Amerika Serikat yang sudah berlaku selama 20 tahun (US Bond). Sehingga jumlah uang yang diterima KBC dari ganti rugi atas modal yang telah ditanamkan sebesar:

Bila keputusan arbitrase dicermati, maka terdapat kejanggalan dalam hal nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh KBC pada tahun 1998 sebesar US$ 9,9 juta. Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia pada 20 September 1997 telah mengeluarkan Keppres No. 39/1997 yang menangguhkan beberapa proyek pembangunan, termasuk Proyek Karaha Bodas. Karena mengalami penangguhan maka pihak Pertamina melalui Direktur Eksplorasi dan Produksi memohon penangguhan proyek ditinjau kembali, yang pada akhirnya pada 1 November 1997 pemerintah mengeluarkan Keppres No.47/1997 yang isinya meneruskan kembali beberapa proyek pembangunan, termasuk Proyek Karaha Bodas, sehingga dengan Keppres ini proyek Karaha Bodas boleh dilanjutkan kembali. Tetapi pada 10 Januari 1998 pemerintah mengeluarkan Keppres No.5/1998 yang membatalkan Keputusan Presiden No.47/1997, sehingga pemerintah mengkonfirmasikan menangguhkan kembali beberapa proyek termasuk proyek Karaha Bodas.

Meskipun proyek Karaha Bodas ditangguhkan oleh Permerintah, pihak KBC pada 5 Maret 1998, tetap mengirimkan WP&B tahun 1998 yang telah diperbaiki. WP&B ini memperhitungkan biaya penangguhan Proyek berdasarkan perkiraan bahwa pekerjaan akan dilanjutkan pada kuartal keempat pada tahun tersebut. Pada tanggal 11 Maret 1998, Pertamina menyetujui WP&B tahun 1998 sesuai dengan perbaikan yang telah dilakukan dan diharuskan sejauh mana diperlukan, meskipun Keputusan Presiden No.5/1998 tentang penangguhan proyek telah dikeluarkan.

Persetujuan WP&B yang diberikan Pertamina pada bulan Maret 1998 ini telah menyalahi Keppres No.39/1997 dan Keppres No.5/1998 yang telah menangguhkan proyek Karaha Bodas. Atas persetujuan Pertamina ini maka pihak KBC berhak mendapatkan ganti rugi WP&B tahun 1998 sebesar US$ 9,9 juta plus bunga sebesar US$ 1,1 juta. Untuk itu, oknum pejabat Pertamina yang telah mengeluarkan persetujuan WP&B proyek KBC tahun 1998 harus mempertanggung jawabkan klaim tersebut.

4. Mark-up Harga Jual Listrik

Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, perusahaan listrik swasta lazim melakukan praktek mark up, dengan cara menggelembungkan harga jual listrik per KWh (Kilo Watt hour). Praktek mark up ini marak dilakukan oleh perusahaan listrik swasta sejak dikeluarkannya Keppres No.37/1992 tentang Usaha Penyediaan Listrik oleh Swasta

Harga jual listrik swasta pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual PLN kepada masyarakat. Untuk memenuhi pasokan listrik nasional PLN sesungguhnya mampu, namun PLN tetap diwajibkan membeli listrik swasta, meskipun dengan harga mahal. Padahal sesungguhnya saat itu telah terjadi over supply (kelebihan pasokan listrik). Dampak dari kebijakan ini, PLN harus menanggung beban hutang yang besar sehingga dapat membangkrutkan PLN. Besar hutang PLN saat itu sebesar Rp.26,4 triliun, ketika kurs US$ 1 = Rp.3.000,-, lalu meningkat tajam menjadi Rp.37,4 triliun, setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi pata 1998.

Praktek mark up yang dilakukan pihak swasta tidak mungkin dilakukan sendiri oleh mereka karena dari sisi pemerintah terdapat Tim Negosiasi Listrik Swasta, dimana salah satu fungsinya adalah melakukan negosiasi dan menentukan harga jual listrik swasta kepada PLN.

Dalam kasus Karaha Bodas, untuk melakukan negosiasi harga jual listrik dengan perusahaan listrik swasta pemerintah menunjuk Purnomo Yusgiantoro sebagai Ketua Tim Negosiasi Listrik Swasta. Tapi disisi lain Purnomo Yusgiantoro juga berperan sebagai konsultan di PT SDS. Adanya Purnomo Yusgiantoro dalam ‘dua sisi mata uang’ (di PT SDS dan Pemerintahan) tentu menimbulkan conflict of interest (konflik kepentingan). Hal ini terlihat dalam penentuan harga jual listrik.

Dalam penentuan harga jual listrik, Purnomo Yusgiantoro sangat dominan dan mempunyai peran yang sangat besar. Dalam rancangan kesepakatan ESC di Bali harga jual listrik ditetapkan sebesar US$ 71,58/MWh. Harga ini pun sebenarnya telah merugikan pemerintah. Tetapi kemudian, Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua Tim Negosiasi Listrik Swasta dengan cara tipu muslihat malah menyetujui permohonan harga listrik yang di ajukan oleh KBC dan Loedito SP menjadi US$ 72,98/MWh pada tanggal 15 November. Harga jual listrik yang telah digelembungkan ini lalu dicantumkan di dalam ESC. Sehingga, Purnomo Yusgiantoro, sebagai ketua Tim Negosiasi Listrik wajib mempertanggungjawabkan atas mark up harga listrik, karena kebijakannya sangat merugikan keuangan negara.

Pihak KBC dalam gugatannya di pengadilan arbitrase mengklaim telah kehilangan laba sebesar US$ 512,5 juta, tetapi klaim yang dikabulkan oleh pengadilan arbitrase adalah sebesar US$ 150 juta. Salah satu dasar dari klaim KBC sebesar US$ 512,5 juta adalah mengacu pada harga jual listrik yang sudah digelembungkan yang terdapat dalam kontrak ESC dan juga bertolak dari estimasi kandungan energi sebesar 210 MW yang diragukan kebenarannya.

Persetujuan yang dilakukan Purnomo Yusgiantoro, atas surat usulan perubahan harga jual listrik yang disampaikan KBC – yang kemudian pada kenyataannya terbukti dituangkan ke dalam ESC sebagai harga jual listrik yang resmi diberlakukan tidak sesuai prosedur – merupakan perbuatan melawan hukum, karena terdapat unsur mark up dan merugikan keuangan negara. Apalagi kemudian kenaikan harga listrik dalam ESC tersebut tidak melibatkan PLN (Pengakuan Dirut PLN Ir. Zuhal/Jawa Pos, 14 April 2007) sebagai pembeli listrik.

Bila kita mengacu kepada ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka mekanisme penetapan harga jual listrik swasta harus berdasarkan persetujuan Mentamben, atas usulan Dirut PLN yang melampirkan Berita Acara hasil kesepakatan negosiasi harga jual listrik yang telah disepakati di Bali. Tindakan Purnomo Yusgiantoro yang secara individual telah nyata melawan hukum karena menetapkan harga jual listrik sebagaimana yang tertuang pada ESC tidak berdasarkan kesepakatan di Bali.

Pelanggaran mark up harga jual ini semakin nyata terlihat dalam perhitungan yang dilakukan pengadilan arbitrase dalam memutuskan nilai rencana pendapatan yang hilang (loss profit), mengacu pada harga jual listrik yang telah digelembungkan, yang tertera dalam ESC.

Berikut ini kami sampaikan perhitungan kerugian negara akibat adanya penggelembungan harga listrik sebagaimana yang terdapat dalam ESC (perhitungan berikut menggunakan metode flat selama 30 tahun);

Hasil kesepakatan di Bali : 71,58 Mills/KWh (surat 18 Oktober 1994)

Usul TPB (Kontrak PPA) : 72,98 Mills/KWh (Nota Dinas TPB 17 November 1994, yang merupkan tindak lanjut atas Surat KBC tanggal 15 November 1994)

Perbedaan Harga (mark up harga) listrik sebesar 72,98 – 71,58 = 1,48 Mills/KWh

Dasar perhitungan dalam arbitrase (kapasitas produksi dan masa konsesi) :
Kapasitas Produksi = 210 MW
Waktu = 30 tahun

Besaran energi yang hilang :

Kapasitas produksi = 210 MW = 210.000 KWh
1 tahun = 365 hari = 365 hari x 24 jam = 8.760 jam
Kap. Prod. 1 tahun = 210.000 x 8.760 jam = 1.839.600.000 KWh
= 1.839.600 MWh
Kap. Prod .30 tahun = 1.839.600 MWh x 30 thn = 55.188.000 MWh
Estimasi Nilai Kerugian Negara :
Kap. Prod. 30 tahun = 55.188.000 MWh
Total Loss (30 tahun) = 1,48 Mills/KWh = 1.480 Mills/MWh
= 55.188.000 MWh x 1.480 Mills/MWh
= 81.678.240.000 Mills
= US$ 81.678.240/30 tahun

Total Loss (per tahun) = US$ 2.722.608/tahun
Total Loss (per bulan) = US$ 226.884/bulan
Total Loss (per hari) = US$ 18.907/hari

5. Kejahatan Perpajakan

Putusan Arbitrase International dalam sengketa antara Karaha Bodas Company (KBC) vs Pertamina telah diputus dimana Pertamina wajib membayar sejumlah US$ 261,1 juta dengan tambahan untuk setiap keterlambatan pelaksanaan putusan dikenakan penalty membayar bunga (interest) 4%/tahun. Sehingga jumlah award arbitrase yang akan diterima oleh KBC menjadi US$ 320 juta.

Sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam kontrak, putusan arbitrase harus diterima dan dilaksanakan secara ”final and binding”. Bentuk ini diatur oleh prinsip-prinsip hukum arbitrase/ADR yang berlaku dimanapun juga. Kenyataan prinsip hukum ini harus diterima oleh Pertamina/Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 38,1 Statuta Peradilan International, yang pada Pasal tersebut mengatakan bahwa negara-negara anggota PBB wajib bersikap sebagai negara yang patuh hukum layaknya suatu ”civilized nation”.

Oleh karena itu bilamana ada keberatan atas ’award’ tersebut, sesuai dengan hukum dan norma-norma arbitrase/ADR, maka bagi yang dikalahkan bilamana ada keberatan terhadap putusan arbitrase international tersebut seyogyanya dicari celah-celah (hukum) diluar putusan yang sudah disepakati secara final and binding. Dan keberatan itu hanya dapat dilakukan tidak melalui pemeriksaan ulang (the merits of the case) akan tetapi diarahkan kepada pemeriksaan terkait tata cara (prosedur)/hearing oleh majelis arbitrase. Dikecualikan bilamana dari hasil berbagai penelitian dan data-data yang ada pada kepolisian tampak ’mark up’ dalam jumlah yang dituntut KBC dan yang telah diputus oleh Majelis Arbitrase International. Menurut ketentuan hukum arbitrase yang berlaku ’award’ tidak bisa dibatalkan, kecuali tampak adanya tindak pidana yang tentunya menghendaki putusan Pengadilan Negeri Pidana dan yang memiliki kekuatan tetap. Dan menurut penelitian selama ini, tampak indikasi tindak pidana korupsi yang masih perlu penyelidikan lebih lanjut.

Walaupun KBC sebagian besar saham-sahamnya di miliki oleh kelompok asing melalui investasi modal asing, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dikuasai dan diatur oleh undang-undang Indonesia. Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu diperhitungkan ialah bahwa dalam rangka pelaksanaan putusan ’award’ arbitrase international tersebut, berlaku UU Perpajakan Indonesia. Oleh karena itu pokok-pokok berikut ini dapat dijadikan landasan penerapan/penagihan/pelunasan pajak-pajak KBC terhutang.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tembahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Selanjutnya dalam Pasal 23 UU No.7/1983 tentang PPh, ”Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang terutang oleh Badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri, selain bank atau lembaga keuangan lainnya, dipotong pajak sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto, oleh pihak yang wajib membayarkan :

a. dividen dari perseroan dalam negeri;
b. bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
c. sewa, royalti, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa managemen yang dilakukan di Indonesia.”

Selanjutnya dalam Pasal 26 UU No.7/1983 tentang PPh , ”Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terhutang oleh badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun atau oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri, dipotong pajak yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

a. dividen dari perseroan dalam negeri;

b. bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
c. sewa, royalti, dan penghasilan lain karena penggunaan harta;
d. imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya yang dilakukan di Indonesia;
e. keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Maka berdasarkan UU No.7/1983 tentang PPh, berkenaan dengan pembayaran ganti rugi dan denda bunga oleh Pertamina kepada Karaha Bodas, maka dapat disimpulkan :

– Ganti rugi merupakan penghasilan sesuai dengan Pasal 1 UU PPh, sehingga pembayaran ganti rugi oleh Pertamina adalah merupakan penghasilan bagi Karaha Bodas dan merupakan objek Pajak Penghasilan.-

– Denda bunga yang dibayarkan Pertamina merupakan pajak peghasilan bagi Karaha Bodas dan merupakan objek Pajak Penghasilan.
– Pemajakan atas ganti rugi maupun dengan bunga yang diterima oleh Karaha Bodas.
– Penghasilan berupa ganti rugi maupun denda bunga yang merupakan objek Pajak Penghasilan, dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan bersama dengan penghasilan-penghasilan lain sesuai dengan laporan keuangan Karaha Bodas, tarip pajaknya berdasarkan Pasal 17 UU PPh yang penghasilan Kena Pajak merupakan laporan diatas Rp.100.000.000,- adalah 30%

– Perlakukan pajaknya dikenakan pajak bersama-sama penghasilan lain dan dilaporkan dalam SPT tahunan sebesar 30%.
– Ada juga pemahaman yang menafsirkan bahwa pembayaran denda bunga tersebut dianggap sebagai pembayaran bunga seperti yang dimaksud dalam pasal 23 UU PPh dalam hal tersebut maka Pertamina sebagai pihak yang membayarkan denda bunga wajib memotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 23 UU PPh sebesar 15% dari jumlah bruto pengenaan pajak berkaitan dengan tax treaty.

– Apabila Karaha Bodas merupakan Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment), maka pengenaan pajaknya di Indonesia adalah selain dikenakan pajak (PPh Badan) atau BUT (Badan Usaha Tetap) tersebut, juga dikenakan pajak atau laba setelah pajak (net income after tax) yang diperoleh BUT sebesar 20% atau sesuai dengan tarif yang berlaku dalam tax treaty.

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 17 UU PPh, Karaha Bodas yang telah memperoleh final award sebesar US$ 261,1 juta merupakan penghasilan bagi Karaha Bodas untuk tahun 2001, maka perolehan final award KBC tersebut merupakan penghasilan kena pajak sebesar 30%. Sehingga KBC mempunyai beban pajak terhutang sebesar US$ 78.330.000,- (diperoleh dari US$ 261,1 juta x 30%), ditambah denda akibat keterlambatan pembayaran. Selain itu berdasarkan Pasal 23 UU PPh, penghasilan dari denda bunga yang diperoleh KBC juga dikenakan pajak sebesar 15% dari denda bunga yang diperoleh KBC.

Sebagai langkah awal seharusnya pihak penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian) dapat menindaklanjuti laporan hasil audit BPKP pada 19 Juli 2002 BPKP terhadap Karaha Bodas Company, LLC. Poin penting yang menjadi laporan BPKP adalah sebagai berikut :

– Terdapat potensi kekurangan pembayaran pajak atas PPh Pasal 21 sebesar Rp.5.974.448.686,- serta kekurangan pembayaran yang terdapat dalam Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar PPN No. : 0060.287.99.053.00 tanggal 24 Januari 2000 sebesar Rp.12.242.344.973,-

6. Transaksi Tidak Tercatat

Berdasarkan hasil kajian dan temuan yang diungkap oleh Lembaga Advokasi Reformasi Indonesia (LARI), maksud dan tujuan kehadiran Loedito SP ke dalam PT SDS, kemudian mengambil alih penuh perusahaan dan saham secara tidak sah, ternyata bukan untuk membiayai proyek seperti yang dijanjikan. Tetapi bertujuan ingin menerima dan menguasai Commitment Fee dari KBC selaku investor.

Sebab, setelah penandatanganan JOC dan ESC, Loedito SP, sepanjang tahun 1995 telah menerima commitment fee sebesar US$10.211.000,- dari investor KBC, melalui transfer yang dilakukan Robert E. Tucker, senior Vice President and Director KBC, dari Citibank New York ke A/C Citibank, N.A. Singapore, A/C No. 10991581, Fvg: PT Sumarah Daya Sakti, Citi Funds A/C No. 7/760.285/012. Purnomo Yusgiantoro selaku pejabat Negara ikut memperoleh dan menikmati pembagian dana commitment fee.
Dengan adanya bukti awal transfer yang dilakukan oleh Robert E. Tucker, seharusnya pihak pemerintah melalui kejaksaan dan kepolisian melacak aliran dana commitment fee tersebut. Hal ini juga berdasarkan pengakuan Drg. Mariati Murman Heliarto bahwa Purnomo memberitahukan adanya commitment fee dari KBC kepada dirinya.

Penutup

Meskipun kasus ini telah berakhir, dimana pihak Pertamina telah membayar klaim ganti rugi sebesar US$ 261,1 juta kepada Karaha Bodas Company (KBC), bagi kami kasus ini sangat mengherankan dan merupakan kekalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Menurut kami kekalahan ini diakibatkan tidak seriusnya pemerintah untuk membongkar kasus penipuan dan KKN yang melingkupi proyek Karaha Bodas. Pemerintah tidak serius mengusut tuntas kasus ini, atau patut dicurigai ada oknum-oknumnya yang dengan sengaja menutupi atau melindungi pelaku kejahatan dalam kasus ini.

Adnan Buyung Nasution sebagai ketua tim pembela pemerintah dalam kasus arbitrase KBC, mengungkapkan pada beberapa media, bahwa beliau sudah meminta kepada pemerintah untuk membongkar kasus korupsi KBC, hal ini dilakukannya sejak zaman pemerintahan BJ Habibie. Habibie setuju untuk membongkar kasus Korupsi KBC, kemudian beliau memerintahkan Jaksa Agung (Andi M. Ghalib) untuk membogkar kasus korupsinya. AM Ghalib setuju, maka kemudian permasalahan ini dirapatkan dengan melibatkan tujuh orang menteri. Ketujuh orang menteri tersebut ditunjuk oleh Presiden untuk membantu memberikan data dan segala informasi dan masukan kepada Adnan Buyung sebagai ketua tim pembela pemerintah. Jaksa Agung dan ketujuh para menteri menyampaikan bahwa mereka siap membantu, tetapi pada kenyataannya sampai jatuhnya putusan pengadilan arbitrase, bantuan yang dijanjikan tersebut tidak pernah terwujud.

Selain Adnan Buyung, Prof. Dr Priyatna, Ketua BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) pernah menyarankan kepada pemerintah untuk membongkar kasus korupsi proyek Karaha Bodas. Menurut Priyatna, dengan membongkar kasus korupsi dan kemudian menangkap semua pelakunya dengan proses hukum yang transparan, maka dengan bahan itu kita bisa meminta bantuan kepada Jaksa Agung Amerika untuk membongkar juga dari pihak Amerikanya. Karena investor asal Amerika yang berusaha di luar negeri terikat dengan UU Foreign Anti-Corrupt Act (UU Anti Korupsi Asing) yang berlaku di Amerika. UU tersebut mengatur hukuman bagi perusahaan Amerika yang melakukan korupsi di luar negeri.

Berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada indikasi proyek ini sangat kental dengan aroma penipuan dan KKN, yaitu :

– Kontrak JOC dan ESC ditandatangani oleh orang yang tidak berhak. Hal ini terjadi karena kontrak JOC dan ESC salah satu penandatanganya adalah Loedito SP. Dimana Loedito SP, diduga telah melakukan penipuan dalam mengambil alih kepemilikan PT SDS dari tangan Drg. Mariati Murman Heliarto. Loedito SP dkk telah melakukan RUPS yang tidak sah dan menjual saham milik Drg. Mariati Murman Heliarto dan Dr. Indah Julianto tanpa sepengetahuan pemegang saham yang sah. Terhadap kasus ini pihak Drg. Mariati sudah pernah mengadukannya ke pihak kepolisian pada 16 Mei 2002. Tapi ternyata kasus ini tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Sehingga penandatanganan Joint Operating Contract (JOC) proyek PLTP Karaha Bodas antara PT Pertamina dengan KBC LLC dan Energy Sales Contract (ESC) antara KBC LLC, PT Pertamina dengan PT PLN adalah tidak sah.

– Adanya praktik mark-up dalam penetapan harga jual listrik di dalam ESC yang dilakukan oleh Purnomo Yusgiantoro. Dugaan ini muncul karena dalam kesepakatan yang dilakukan di Bali telah ditetapkan bahwa harga jual listrik PLTP Karaha Bodas adalah sebesar US$ 71,58/MWh, tetapi ternyata di dalam ESC harga jual ini telah berubah menjadi sebesar US$ 72,98/MWh. Perubahan besaran harga jual listrik ini oleh Purnomo Yusgiantoro tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak melibatkan PLN sebagai pembeli listrik yang dihasilkan. Bila kita mengacu kepada ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka mekanisme penetapan harga jual listrik swasta, harus berdasarkan persetujuan Mentamben, atas usulan Dirut PLN. Dengan demikian, tindakan Purnomo Yusgiantoro yang telah menetapkan harga jual listrik dalam ESC secara sepihak dan tidak berdasarkan pada kesepakatan Bali, telah nyata melawan hukum.

– Pihak KBC mengajukan klaim kerugian investasi yang memperhitungkan WP&B tahun 1998 yang telah disetujui oleh pihak Pertamina. Seharusnya begitu proyek KBC dihentikan pada 10 Januari 1998, pihak Pertamina tidak memberikan persetujuan terhadap WP&B yang dajukan oleh KBC tersebut. Sehingga oknum pejabat Pertamina yang telah memberikan persetujuan WP&B telah melakuan tindakan ketidakhati-hatian sehingga telah menyebabkan kerugian bagi pihak Pertamina. Untuk itu seharusnya oknum tersebut bertanggung jawab atas klaim kerugian investasi yang diajukan KBC dalam pengadilan arbitrase.

– Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP telah ditemukan adanya mark-up atas jumlah investasi yang disampaikan KBC di pengadilan arbitrase bila dibandingkan dengan laporan yang diberikan oleh KBC dalam WP & B dan SPT PPh Badan ke Direktorat Jenderal Pajak. Menurut BPKP, Arbitrase International tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan perkara, karena sesuai halaman 101 sampai dengan 105 putusan Arbitrase, biaya yang seharusnya diganti oleh Pertamina adalah ”Proven Sunken Cost Incurred” ditambah 4% bunga per tahun. Oleh karena itu kata ”Proven” seharusnya didasarkan atas hasil audit independen auditor yang ditunjuk kedua belah pihak yang bersengketa, sedangkan yang di klaim KBC adalah ”Aproved Budget” bukan Proven Sunken Cost Incurred. Selain itu BPKP juga menemukan bahwa untuk setiap kegiatan eksplorasi dan sumur panas bumi, KBC selalu memberikan laporan harian ke Pertamina. Dari hasil rekapitulasi laporan harian, biaya pemboran sumur panas bumi tersebut antara 1995 sampai dengan 1998 berjumlah US$ 40.094.112, sedangkan laporan realisasi biaya eksplorasi dan pengeboran dalam WP & B dilaporkan sebesar US$ 59.263.000. Dengan demikina terjadi overstated biaya dalam realisasi WP & B sebesar US$ 19.168.888.

– Telah terjadi penggelapan pajak. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP, telah ditemukan potensi kekurangan pembayaran pajak atas PPh Pasal 21 sebesar Rp.5.974.448.686,- serta kekurangan pembayaran yang terdapat dalam Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar PPN No. : 0060.287.99.053.00 tanggal 24 Januari 2000 sebesar Rp.12.242.344.973,-.

– Keberadaan Loedito SP di dalam PT SDS yang kemudian mengambil alih penuh perusahaan dan saham secara tidak sah, ternyata bukan untuk membiayai proyek seperti yang dijanjikan. Tetapi hal ini bertujuan untuk menerima dan menguasai Commitment Fee dari KBC selaku investor. Sebab, setelah penandatanganan JOC dan ESC, Loedito SP dkk. termasuk Purnomo Yusgiantoro selaku pejabat Negara, sepanjang tahun 1995 telah menerima commitment fee sebesar US$10.211.000,- dari investor KBC, melalui transfer yang dilakukan Robert E. Tucker, senior Vice President and Director KBC, dari Citibank New York ke A/C Citibank, N.A. Singapore, A/C No. 10991581, Fvg: PT Sumarah Daya Sakti, Citi Funds A/C No. 7/760.285/012.

Melalui tulisan ini, kami mengharapkan pemerintah membuka kembali kasus ini, termasuk mengusut kejahatan yang telah dilakukan para pihak yang terlibat, yang belum tersentuh oleh hukum. Hal ini perlu dilakukan demi keadilan dan agar rakyat tidak menanggung kekalahan arbitrase yang seharusnya tidak terjadi. (eramuslim.com)

Tentang Penulis:

Marwan Batubara, lahir di Delitua, Sumatera Utara, 6 Juli 1955. Marwan adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2004-2009, mewakili provinsi DKI Jakarta. Menamatkan S1 di Jurusan Tehnik Elektro Universitas Indonesia dan S2 bidang Computing di Monash University (Australia). Marwan adalah mantan karyawan Indosat 1977-2003 dengan jabatan terakhir sebagai General Manager di Indosat. Melalui wadah Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPK-N), ke depan Marwan berharap bisa berperan untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, agar dapat bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

6 Tanggapan to “Konspirasi Jahat Proyek PLPB “Karaha Bodas””

  1. Tulisan ini akan amat sangat bermanfaat jika dilengkapi dengan dokumen Joint Operation Contract/ “JOC” dan dokumen Energy Sales Contract/ “ESC”, sehingga kita dapat menganalisa dengan jernih sioapa sebenarnya yang curang…………….
    Terima kasih

  2. I went over this site and I believe you have a lot of wonderful information, bookmarked (:.

  3. Sweet web site , super design , real clean and utilize friendly .

  4. I most definitely recognize everything you could get thought. Actually, As i shopped using your various other articles and reviews and I believe you could be thoroughly proper. Congratulations utilizing this on line internet site.

  5. good ideas once and for all, you may achieved a fresh visitor. An amount most people would suggest relating to ones own distribute that you choose to made couple of days some time ago? Every advantageous?

  6. […] Konspirasi Jahat Proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi […]

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: