KabarNet

Aktual Tajam

Nama Boediono & Sri Mulyani Bakal Disebut. SBY ?

Posted by KabarNet pada 22/02/2010

Partai Demokrat dan elit komponen istana mencoba menyelamatkan Boediono-Sri Mulyani dalam skandal Bank Century. Mengapa?

Menjelang berakhirnya masa kerja Pansus Hak Angket Bank Century diyakini untuk menyelamatkan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. “Terkesan SBY takut kehilangan keduanya, dan itu menunjukkan istana tidak percaya diri. Padahal keduanya sudah menjadi sasaran kemarahan publik. Bahkan di mata banyak orang, keduanya bagai common enemy,” kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito.

Kubu Partai Demokrat terus getol melobi fraksi-fraksi agar tidak frontal menyebut nama Boediono-Sri Mulyani dalam kesimpulan akhir pansus. Lobi ’politik dagang sapi’ itu terungkap dari objek lobi yang berkutat pada kebijakan fasilitas pendanaan jangka pendek dan penyertaan modal sementara yang selama ini menjadi pusat perhatian pansus.

“Arahnya memang (terkait kesimpulan pansus – red) seputar FPJP dan PMS,” kata ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso.

FPJP dan PMS selama ini memang membidik Boediono dan Sri Mulyani. Itu terkait dengan ada tidaknya pelanggaran hukum terhadap penggunaan dana FPJP dan PMS sebagai dasar pencairan dana talangan Bank Century Rp6,7 triliun.

Dalam kesimpulan sementara fraksi-fraksi, kubu Susilo Bambang Yudhoyono melalui Fraksi Partai Demokrat dan PKB menyimpulkan FPJP dan PMS tidak menyimpang. Sebaliknya, tujuh fraksi lain, termasuk Golkar, menemukan pelanggaran hukum. Temuan data dan fakta atas pelanggaran yang terjadi dalam FPJP dan PMS tidak akan dinafikan. “Selama data dan faktanya berbicara begitu, kami tak akan belok arah,” tambah Priyo.

Priyo mengatakan adanya lobi yang telah dilaksanakan antara petinggi Partai Demokrat dan Partai Golkar, termasuk dengan beberapa mitra koalisi lain. Apa pun tawaran yang dijanjikan kubu SBY, kata Priyo, hal itu tidak menggoyahkan sikap Golkar. Bagaimana jika nanti terus mendapat intimidasi, terutama soal reshuffle kabinet?

“Kami akan bertahan. Kami akan menjaga martabat sebagai partai besar di negeri ini,” tandas wakil ketua DPR tersebut.

Priyo kembali menyatakan bahwa Golkar siap berpamitan kepada SBY bila sikap partainya terhadap masalah Bank Century berusaha dikaitkan dengan perombakan kabinet. “Kami pamit kalau ada menteri yang diganti, dan tentu itu wajar-wajar saja kan,” ujarnya.

Partai Golkar dan PKS bertekad konsisten menuntaskan Century Gate yang sudah membelah wajah republik ini. Nama Wapres, Boediono, dan Menkeu, Sri Mulyani, bakal disebut oleh Golkar dan PKS sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus Century.

Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera perlu membuka siapa yang akan disebut paling bertanggung jawab dalam proses pengucuran dana talangan Bank Century Rp6,7 triliun. Ketegangan politik kedua partai ini dengan kubu Partai Demokrat, jelas kian memberat. (WASPADA)

____________

Pansus Didesak Sebut Nama Penanggung Jawab

Partai politik mitra koalisi pemerintah diingatkan untuk meniru Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tegas menyebut nama mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta sejumlah nama lain sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam skandal Bank Century.

Bahkan, apabila memang ada bukti yang kuat, parpol mitra koalisi di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang skandal Bank Century juga harus berani menyebutkan nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Desakan ini disampaikan sejumlah aktivis dan pengamat politik, antara lain aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardie, aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) Ray Rangkuti, dan pengamat politik yang juga peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi. Mereka mengemukakan pandangannya kepada Suara Karya di Jakarta, Minggu (21/2).

Mereka menyoroti keraguan sejumlah fraksi menyebut nama pejabat yang bertanggung jawab dalam skandal Bank Century untuk pandangan akhir fraksi yang rencananya disampaikan dalam Rapat Pansus Hak Angket DPR tentang skandal Bank Century, Senin (22/2) ini.

Ray Rangkuti berharap, anggota Pansus dari parpol mitra koalisi tidak hanya berani menyebutkan nama Boediono dan Sri Mulyani. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden pun menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terutama dalam memuluskan kebijakan pengucuran dana talangan (bailout) sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

“Tak mungkin Presiden tidak tahu kebijakan pengucuran dana ini. Jadi, nama dia juga harus disebut. Jangan cuma Boediono dan Sri Mulyani. Percuma Pansus dibentuk kalau yang dituding hanya nama Boediono dan Sri Mulyani. Itu nama cere-cere saja,” ujarnya.

Ray Rangkuti mengatakan, rakyat akan kecewa kalau ternyata Pansus terkesan melindungi seseorang atau sekelompok orang, hanya dengan menyebut nama-nama tertentu. Apalagi, ada indikasi beberapa partai atau fraksi di Pansus hanya akan menyebutkan institusi atau instansi yang paling bertanggung jawab.

“Kerja Pansus percuma kalau seperti itu. Institusi itu tidak bersalah, justru orangnya yang bersalah,” tuturnya lagi.

Ia mendukung sikap tegas Partai Golkar dan PKS yang menyebut nama yang bertanggung jawab dalam pandangan akhir fraksi. Seharusnya partai-partai mitra koalisi lainnya, seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional, meniru keberanian Partai Golkar dan PKS.

“Kita juga berharap parpol di luar mitra koalisi seperti PDIP dan Partai Gerindra juga berani menyebutkan nama. Kalau tidak berani, itu bukan oposisi,” katanya lagi.

Adhie Massardi menambahkan, tidak ada alasan bagi Pansus untuk tidak menyebutkan nama-nama yang paling bersalah dalam skandal Bank Century. Apalagi, berdasarkan data yang dikumpulkan Gerakan Indonesia Bersih (GIB), sudah jelas bahwa Sri Mulyani dan Boediono sebagai orang yang paling bertanggung jawab.

“Jika kami saja yang datanya terbatas bisa membuktikan tentunya Pansus yang memiliki data lebih lengkap bisa menguatkan keterlibatan Boediono dan Sri Mulyani serta nama-nama lain,” katanya.

Ia setuju jika Pansus mengumumkan nama Presiden sebagai orang yang ikut bertangung jawab atas kebijakan bawahannya. “Presiden harus bertanggung jawab karena Sri Mulyani itu bawahannya,” katanya.

Keraguan beberapa fraksi menyebutkan nama, menurut Adhie Massardi, bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik. “Publik pasti melecehkan parpol atau fraksi yang penakut dan mencari aman. Kita harus hargai Partai Golkar dan PKS, walaupun tergabung dalam mitra koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono, namun mereka punya komitmen dan ketegasan yang dilandasi keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Mestinya parpol mitra koalisi, apalagi parpol yang mengklaim sebagai oposisi, mau bersikap sama. Bukannya menghindar setelah ada kompromi politik,” tuturnya.

Burhanudin Muhtadi sependapat, penyebutan nama-nama pihak yang bertanggung jawab dalam kasus skandal Bank Century sudah menjadi tuntutan masyarakat. Kesimpulan akhir dan rekomendasi Pansus bakal menjadi pertaruhan politik dari partai-partai politik dan citra DPR.

“Kasus Bank Century mendapat publikasi habis-habisan di media massa, terutama televisi. Publik menyaksikan langsung pemeriksaan Pansus. Publik sudah bisa menilai siapa yang bersalah dan bertanggung jawab dalam kasus ini. Kalau partai, fraksi-fraksi, bahkan Pansus masih malu-malu, mereka bisa dicemoohkan dan dihakimi publik,” tuturnya.

Menurut Burhanudin, sikap partai oposisi seperti PDIP dan Partai Gerindra akan bergantung dari keputusan Partai Golkar dan PKS sebagai partai mitra koalisi pemerintah. “Jika Golkar dan PKS solid dan berani maka kekuatan oposisi akan menjadi kuat. Namun, ini lagi-lagi asal tidak ada penggembosan,” katanya.

Karena itu, katanya, publik bisa mencermati perkembangan politik menjelang Pansus membawa kesimpulan akhir mereka ke Rapat Paripurna DPR pada 2 Maret 2010.

Burhanuddin Muhtadi menuturkan, lobi dalam berbagai bentuk masih terus terjadi, seperti munculnya ancaman perombakan kabinet, rekayasa skandal hukum dari elite partai politik, kasus pajak, sampai pada tawaran-tawaran kursi kabinet terhadap partai politik.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mendukung keinginan sejumlah fraksi untuk menyebut nama orang yang bertanggung jawab atas kasus Bank Century saat pembacaan kesimpulan akhir fraksi.

Usai bertemu dengan Tim 9 Pansus Hak Angket Century di Sekretariat Partai Hanura, Minggu (21/2), Wiranto mendukung agar Pansus mengumumkan nama-nama yang bertanggung jawab itu.

“Tidak ada keraguan saya, silakan buktikan semua, siapa yang bertanggung jawab sebutkan namanya, apa jabatannya,” ucap Wiranto. Penyebutan nama, menurut dia, agar masyarakat menyaksikan dan tahu langsung siapa yang bertanggung jawab di balik skandal ini.

Anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, fraksi pasti akan menyebut nama pejabat yang bertanggung jawab pada pandangan akhir fraksi. “Fraksi kami tegas akan menyebutkan mantan Gubernur BI Boediono dan Ketua KKSK yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ujarnya.

Selain kedua orang itu, kata Bambang, sejumlah nama lain yang akan disebut yakni mantan Sekretaris KSSK Raden Pardede, mantan Ketua UKP3R Marsilam Simanjuntak, serta nama di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bambang juga yakin fraksi lain, seperti Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Hanura, dan Fraksi Gerindra akan menyebut nama yang bertanggung jawab itu. (Suara Karya)

3 Tanggapan to “Nama Boediono & Sri Mulyani Bakal Disebut. SBY ?”

  1. taUbat said

    Dalam penyebutan nama rasanya sudah tidak supries lagi karena semua masyarakat sudah menduga/mengetahui siapa2 saja yang bakal disebut.

    Namun untuk kejelasan proses hukumnya seperti apa pansus harus harus mengawal itu yang terpenting.

  2. taUbat said

    Penyebutan nama kalau hanya 2 orang sepertinya tidak pantas karena tidak sebanding dengan dengan biaya yang dibayar pada masalah Century ini, dari awalpun sebelum pansus terbentuk mahasiswa dan ormas2 sudah menetapkan 2 nama.

    Sekalipun rekan/kerabat/partai kita sendiri jika memang terlibat beritakanlah supaya tidak ada dusta diantara kita…….

  3. cantrik said

    Logikanya sederhana, menteri itu kan pembantu presiden. Jadi kalau pembantu ngeluari uang dari kas yang menjadi tanggung jawab presiden, masa tidak minta ijin presiden. Misalnya pembatu rumah anda berani mengeluarkan uang anda, apakah mungkin tanpa sepengetahuan dan persetujuan anda. Jadi siapa dong yang bertanggung jawab. Menurut saya justru pembantu tidak bisa disalahkan. Karena dia itu menerima perintah.

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: