KabarNet

Aktual Tajam

Tunjuk Hidung Siapa yang Bertanggung Jawab

Posted by KabarNet pada 22/02/2010

Perwakilan inisiator Pansus Bank Century Bambang Susatyo (kedua dari kiri), Andi Rahmat (tengah) serta Akbar Faisal mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto (kiri) di kantor DPP Hanura, Dipenogoro, Menteng, Jakarta, Minggu (21/2). Inisiator pansus menemui Wiranto untuk meminta pimpinan parpol konsisten untuk mengungkap Kasus Century seterang-terangnya juga untuk mencegah adanya transaksi politik antarpartai yang berusaha menggagalkan kinerja Pansus.

Kesimpulan akhir Pansus Hak Angket Century DPR didesak agar menyebutkan nama orang yang bertanggung jawab ataupun bersalah dalam bailout Bank Century. Jika tidak berani menyebutkan nama, seluruh anggota Pansus layak dilempari telur busuk, sebagai simbol tidak adanya kemajuan dari hasil kerja Pansus.

Demikian diungkapkan pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti dalam diskusi ‘Mengawal Pansus Membongkar Perampokan Uang Rakyat’ di Doekoen Coffee, Jl Raya Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (21/2).

“Yang mau kita dengar, siapa yang paling bertanggung jawab harus disebut orangnya, kalau hanya menyebut institusi BI atau KSSK, berarti kerja mereka mundur,” tandas mantan Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini.

Ray mengatakan Pansus harus berani menyebut siapa dalangnya, agar kepercayaan rakyat terhadap Pansus tidak sia-sia. “Yang mau kita dengar siapa dalangnya, siapa Gubernur BI saat Rp 6,7 trilyun dikucurkan, siapa ketua KSSK saat itu,” tegasnya.

“Dan kalau disebutkan nama, yang kita minta bukan nama deputi menkeu. Kalau cuma deputi, tidak perlu ada Pansus, karena di bawah menteri, itu urusannya menteri dan jaksa,” imbuhnya.

Jika kemudian ternyata tetap tidak menyebut nama, Ray mengatakan sangat layak jika para anggota Pansus Century dilempari telur busuk. “Kalau mereka tidak menyebut nama, artinya seluruh Pansus ini layak kita lempari telur busuk. Dan Tim 9 harus mundur dari DPR,” serunya.

Wiranto Minta Sebut Nama
Secara terpisah, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mendukung keinginan sejumlah fraksi untuk menyebut nama orang yang bertanggung jawab atas kasus Bank Century saat pembacaan kesimpulan akhir Pansus Century. Hal ini ditegaskan Wiranto saat ditemui oleh Tim 9 Pansus Century di Kantor Partai Hanura, Minggu (21/2).

“Tidak ada keraguan saya, silakan buktikan semua, siapa yang bertanggung jawab sebutkan namanya, apa jabatannya,” ucap Wiranto. Penyebutan nama, menurutnya, agar masyarakat menyaksikan dan mengetahui langsung siapa yang bertanggung jawab di balik skandal ini.

Wiranto juga mengatakan jika pemerintah tidak perlu merasa terusik dengan penyebutan ini. “Pemerintah juga tidak perlu superior terhadap rakyat. Juga tidak boleh superior terhadap perwakilan raktyat,” tegasnya.

Ia pun menyadari, sedari awal ada usaha untuk melemahkan kerja Pansus. “Ada upaya melemahkan Pansus, dan mempengaruhi hasil Pansus. Ini melawan rakyat. Ini bukan lagi waktunya politik tidak jujur,” ungkap Wiranto.

Wiranto ditemui oleh 3 orang anggota dari Tim 9, yakni Bambang Soesatyo dari FPG, Akbar Faisal dari Fraksi Partai Hanura dan Andi Rahmat dari Fraksi PKS. Selain Wiranto, Tim 9 juga berencana akan menemui Din Syamsuddin, Amien Rais, Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Suryadharma Ali, Romo Benny, dan Romo Frans Magnis Suseno.

PDIP, Gerindra, Hanura Akan Konsisten
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, dan Partai Hanura, mengaku akan tetap konsisten menyebut pihak yang paling bertanggungjawab pada kasus Bank Century. Konsistensi PDIP, Gerindra dan Hanura dalam kasus dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun akan ditunjukan ketika penyampaian pandangan akhir fraksi di rapat Pansus Hak Angket Kasus Bank Century, Senin (22/2) malam. “Kami tetap konsisten,” ujar anggota Pansus dari Hanura, Akbar Faizal, Minggu (21/2).

Hal senada ditegaskan dua anggota Pansus lainnya, Ahmad Muzani dari Partai Gerindra dan Maruarar Sirait dari PDIP. Saat ini, masing-masing partai masih terus melakukan persiapan untuk besok. Ahmad, misalnya, mengaku tengah melakukan kompilasi atas semua data-data yang dimiliki dan mempelajarinya.

Ketiga partai ini berpandangan, ada kebijakan yang salah pada saat proses merger dan akuisisi Bank Century, yang terdiri dari Bank CIC, Danpac, dan Pikko, proses penggelontoran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek, Penyertaan Modal Awal, dan aliran dana atau bailout.

Mengenai imbauan Ketua DPR Marzuki Alie agar Fraksi-fraksi di Pansus tidak menyebut nama yang paling bertanggungjawab dalam kasus Bank Century, Akbar Faizal menilai, pernyataan politisi Partai Demokrat tersebut sebagai hal yang tidak etis. “Tidaklah etis meminta itu ke pihak lain. Kita bukan anak buah mereka. Jangan menghalang-halangi kebenaran,” tegas kader Hanura.

Maruarar juga mengatakan, kepentingan untuk mengungkapkan kebenaran tidak bisa ditawar-tawar. “Ini harusnya sejalan dengan keinginan Presiden SBY untuk membuka kasus ini secara terang benderang,” tegas politisi muda PDIP. Ketiga partai tersebut menegaskan akan menyebut pihak-pihak yang paling bertanggung jawab pada proses merger dan akuisisi, FPJP, PMS, dan aliran dana.

Senada pula, PKS menyatakan siap akan menyebut nama dalam pandangan akhir fraksi nanti. “Kita akan sebut nama,” ujar anggota Pansus dari PKS, Fahri Hamzah, Minggu (22/2). Ia menambahkan, PKS tidak mungkin membuat kesimpulan di luar yang mereka temukan. “Karena itu berarti menyembunyikan kebenaran. Itu lebih berat bagi kita,” tandasnya.

Kasus Century dinilainya sudah clear terkait siapa yang bertanggung jawab. “Nggak mungkin kita melepaskan ini sebagai sesuatu yang tawar padahal sudah manis. Kan sudah clear,” tegas vokalis Pansus Century DPR ini.

Namun, menurut Fahri, penyebutan nama siapa yang bertanggung jawab dalam laporan fraksi nantinya itu tidak sama dengan metode penyajian penyidik hukum, baik Polri maupun KPK. “Metode berkas di lembaga hukum di penyidikan itu standar, misalkan si A melanggar sekian, ada saksi dan tersangka. Tapi kalau di laporan angket tentu nggak bisa begitu,” jelasnya. Ia pun menegaskan, nama penanggung jawab akan tetap disebut. “Harus disebut,” tegas politisi PKS.

Hanura Siap Sebut Nama
Selain memastikan partainya konsisten mendukung temuan-temuan Pansus Angket Century, Wiranto juga menyatakan siap menyebut nama orang yang dinilai paling bertanggung jawab dalam skandal Century. “Tentunya kalau sampai secara substansial ditemukan bukti-bukti siapa yang bertanggung jawab, Hanura perlu menyebut nama. Tetapi kalau secara substansial nama belum sampai mengarah pada kepastian itu, kita bongkar saja bahwa ada ketidakbereskan dalam century,” ujar Wiranto saat bertemu Tim 9 di Kantor Partai Hanura, Minggu (21/2).

Mengenai kedatangan Tim 9 yang terdiri dari Bambang Soesatyo, Akbar Faisal, dan Andi Rahmat itu, dia mengaku sangat mengapresiasi. “Dan saya tidak terima jika tim 9 dan pansus meragukan komitmen kami yang dari awal menyatakan bahwa Century ada masalah,” jelasnya.

Wiranto juga mengakui bahwa ada sejumlah kepentingan yang berusaha mengintervensi hasil kerja pansus. “Enggak usah ditanya lagi. Banyak pihak selain saya yang menyatakan adanya upaya untuk melemahkan tim pansus,” jelasnya. Alhasil, dia berharap pansus selama ini konsiseten terhadap keputusan awal yang sudah disetuju hampir seluruh anggota fraksi di DPR.

Golkar Juga Sebut Marsilam Bertanggungjawab
Anggota Pansus Angket Century dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo kian mantap menyebut nama orang-orang yang diduga bertanggung jawab dalam skandal Century. Selain Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Bambang juga menyebut nama Marsilam Simanjuntak.

“Kan sudah saya katakan kemarin bahwa yang bertangung jawab adalah KSSK Ketuanya Sri Mulyani, aggotanya Boediono, Raden Pardede sebagai sekretaris dan tidak menutup kemungkinan mantan ketua Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak masuk daftar terduga,” ujar Bambang di Kantor Hanura, Minggu (21/2).

Bambang yang juga inisiator Pansus Angket Century (Tim 9), mengkhawatirkan adanya opini atau desakan untuk fraksi-fraksi di Pansus tidak menyebutkan nama pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Jika pansus yang sudah kerja selama dua bulan hasilnya tanpa menyebut nama, ini sama saja bohong. Ini namanya dagelan politik. Pansus harus melahirkan siapa, menujuk hidung siapa yang bertanggung jawab dalam skandal Century,” tegas dia. Partai Golkar, lanjut Bambang, bersama PKS, PDIP, dan Hanura tetap komitmen untuk menyebut siapa yang bersalah salam kasus tersebut.

Sebut Nama, Golkar Siap Di-reshuffle
Partai Golkar menegaskan akan tetap kritis dalam kesimpulan akhir Pansus Bank Century. Bahkan partai berlambang beringin ini siap kadernya di-reshuffle sebagai konsekuensi dari sikap tersebut. Hal ini dikatakan anggota Pansus Kasus Century dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Bambang Soesatyo kepada wartawan, Minggu (21/2). “Partai Golkar siap di-reshuffle. Itu konsekuensi yang sudah kita hitung,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, Golkar keukeuh akan mengungkap kasus Century seterang-terangnya, tanpa terjebak dengan upaya-upaya transaksi politik yang digalang oleh partai-partai tertentu. “Platform Golkar itu menjadi suara rakyat, Golkar bukan suara pemerintah,” tandas vokalis Pansus Century DPR.

Dalam kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, menteri yang berasal dari Partai Golkar ada 3 orang yakni Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

PPP Bersepakat Tak Sebut Nama
PPP bersepakat tidak akan menyebut nama siapa yang bertanggung jawab atas skandal Bank Century. Bersama dengan Partai Demokrat (PD), PPP hanya akan menyebut institusi yang dinilai bertanggung jawab. “Kami bersepakat menyangkut penanggung jawab, tidak akan menyebut nama hanya institusi. Sebab, (yang bertanggung jawab) itu kan banyak pihak (dalam institusi),” kata Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz, Minggu (22/2).

Irgan mengaku PPP seringkali diajak bertemu PD, bahkan akhir-akhir ini semakin gencar. PD meminta partai-partai koalisi untuk bersikap sama terhadap apa yang harus dilakukan pada pandangan akhir. “Ada beberapa hal yang disepakati, seperti merger, PMS (penyertaan modal sementara), FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek), bailout dan menyangkut penanggungjawab kita tidak menyebut nama, bersepakat hanya institusi,” ujar Sekjen PPP.

Akan tetapi ketika ditanya apakah PD meminta partai koalisi untuk tidak menyebut nama siapa yang bertangung jawab pada kesimpulan akhir fraksi, Irgan membantahnya. “Tidak, itu hanya pandangan kita sama,” kilahnya.

Irgan menegaskan, partainya masih tetap sesuai komitmen awal sebagaimana kontrak politik bersama PD mendukung pemerintahan SBY-Boediono. “Kami tetap konsisten untuk bersikap sama nantinya walau kami menyatakan proses penyelidikan Pansus itu sesuai apa adanya. Bahwa ada pelanggaran terhadap prosedur di dalamnya,” jelasnya.

PAN Masih Rahasiakan Kesimpulan Akhir
Meski tinggal beberapa saat lagi diumumkan, FPAN tidak mau membongkar terlebih dahulu kesimpulan fraksinya atas penyelidikan skandal Bank Century. FPAN meminta agar publik sabar menunggu sampai besok. “Sedang difinalisasi, sabar ya, tunggu saja besok. Masak nggak bisa sabar sedikit?” kata Ketua FPAN Asman Abnur, Minggu (21/2).

Menurut Asman, fraksinya tidak akan gegabah dan sembrono dalam membuat kesimpulan akhir Pansus Century. Karena itu, FPAN akan sangat berhati-hati agar kesimpulannya benar-benar merepresentasikan hasil penyelidikan sesuai data dan fakta. “Jangan ada pemanasan segala, nanti bisa keseleo. Pokoknya tunggu saja, kan tingal beberapa jam saja,” paparnya.

Saat didesak apakah sikap PAN akan ada perubahan atau tetap konsisten sebagaimana kesimpulan sementara tahap pertama dan kedua? Asman kembali mengelak, “Ini kan kerja tim, saya nggak boleh ngomongin dulu. Pokoknya kita akan menyampaikan sesuai hasil temuan,” kilahnya. (Jakartapress)

____________________

DPR Harus Berani Tunjuk Hidung Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik Ray Rangkuti berharap, Pansus Hak Angket Kasus Bank Century harus berani menunjuk hidung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai orang yang paling bersalah dalam pengucuran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun.

Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden seharusnya mengetahui hal-hal yang dilakukan para pembantunya. “Kalau hanya menyebut pejabat di bawah menteri, seperti deputi, tidak perlu Pansus. Kepolisian dan kejaksaan sudah cukup. Jadi, kalau (menyebut) yang cere-cere, lempar telor busuk aja,” ujar Ray pada jumpa pers, Minggu (21/2/2010) di Jakarta.

Selain itu, lanjut Ray, jika hanya menyebutkan pejabat setingkat menteri, Pansus juga telah merendahkan posisinya sebagai panitia yang memiliki kewenangan hingga penyitiaan dan penyanderaan tersebut. Pansus juga dapat dinilai mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat.

Terkait adanya sejumlah fraksi yang akan menyebut institusi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, Ray menilai hal ini tidak dapat diterima. Pasalnya, institusi tidak dapat disalahkan. “Justru orangnya yang bermasalah,” tegas Ray.

Salah satu fraksi yang akan menyebut institusi, bukan nama orang, adalah Fraksi Partai Gerindra. “Biarlah nanti rakyat yang menilainya,” ujar anggota Pansus Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra.

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: