KabarNet

Aktual Tajam

Negara Kita Dirusak Elit Politik Bobrok

Posted by KabarNet pada 28/05/2010

NAMPAKNYA, tata kelola negara kita telah ‘dirusak’ dan dikaburkan oleh ulah elit politik. Tak hanya pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dinilai overlapping dengan KPK dan bahkan dianggap mengganggu lembaga-lembaga hukum yang permanen, kini ada lagi lembaga pembentukan sebagai bentuk rekayasa sebagai wadah untuk mengalihkan atau menutupi semua pandangan & pemikiran atas rakyat, tentang kebobrokan pemerintahan SBY – Boediono yaitu Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi pendukung pemerintahan SBY. Yang mengagetkan, kabarnya Setgab bentukan SBY yang diketuai Aburizal Bakrie (Ical) ini bisa memanggil Menteri pemerintahan SBY-Boediono.

Entah apa namanya, ini sistem presidensiil plus atau semi parlementer? Namun, kalangan Menteri anak buah SBY pun menyatakan siap jika dipanggil Ical yang juga pentolan Golkar. Contohnya, Menteri Agama Suryadharma Ali yang kebetulan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan siap datang jika sewaktu-waktu dipanggil Ical selaku Ketua Harian Setgab. “Kalau seperti saya kan anggota partai koalisi maka boleh-boleh saja jika dipanggil Pak Ical,” kata Suryadharma sebelum memberi sambutan dalam acara Muskerwil PPP Jateng di Hotel Pandanaran Semarang, Minggu (15/5).

Wah, Ical naik daun? Pantesan ada yang menuding Ical menjadi ‘The Real President’ atau sebagai ‘presiden’ sesungguhnya yang melebihi kewenangannya secara konstitusi. “The real presiden’ adalah pak Ical, tapi rajanya tetap SBY,” ujar pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (15/5). Secara konstitusional, Ikrar mempertanyakan hak dari Ketua Harian untuk memanggil Menteri atau meminta Presiden membahas kebijakan strategis. “Lalu siapa yang pegang kekuasaan dan siapa yang dipilih rakyat. Bisa ini terjadi benturan dan akan terjadi dikotomi otoritas?” tanyanya.

Bahkan, Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Setgab bisa memanggil para menteri adalah sebuah penafsiran sewenang-wenang para elit terhadap konstitusi. Sebab, wewenang untuk memanggil menteri akan mengakibatkan kacau balaunya tata kelola negara, baik di level eksekutif maupun legislatif. Tata kelola negara akan rusak hanya demi sebuah barter politik. Di level eksekutif, akan terjadi pemangkasan peran dari seorang presiden dan menteri dalam pembuatan kebijakan. Pemangkasan peran sudah terjadi manakala seorang presiden menempatkan dirinya sejajar dengan unsur parpol dalam wadah bernama Setgab.

Presiden dinilai telah menurunkan derajatnya sebagai seorang kepala negara yang tidak boleh terikat dengan ‘forum politik’ secara permanen. Di sisi lain, peran menteri juga akan terpangkas dengan kontrol dari setgab dalam proses pembuatan kebijakan. Padahal, dalam sistem presidensial, menteri-termasuk menteri dari parpol-harus bekerja dalam posisi profesional tanpa boleh diintervensi oleh pihak manapun. Sedangkan di level legislatif, fungsi DPR sebagai lembaga pengawas akan dipotong oleh setgab melalui kontrol secara langsung di level eksekutif. “Kompromi dengan pihak eksekutif akan terjadi di dalam setgab dan bukan dalam forum legislatif sebagaimana mestinya. Kondisi ini akan menyebabkan fungsi DPR berubah menjadi lembaga ‘pemberi stempel’ layaknya terjadi pada negara otoriter,” paparnya.

Ketua MPR Taufiq Kiemas pun ikutan melakukan ‘protes’ . Maklum, barusan saja hubungan tokoh senior PDIP ini ‘mesra’ dengan SBY tetapi tiba-tiba Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini merangkul Ketua Umum Golkar untuk dipercaya menjadi ‘nahkoda’ atau komandan Setgab Koalisi. Terlepas apakah suami Megawati ini cemburu atau merasa diabaikan SBY, yang jelas Taufiq Kiemas berteriak lantang bahwa dalam sistem presidensiil tidak ada yang namanya Sekretariat Gabungan Koalisi (Setgab). Karenanya, ia menilai pembentukan Setgab tersebut menyalahi konstitusi. “Masa pemerintah membuat koalisi, mestinya enggak boleh,” tandas suami Megawati Soekarnoputri ini.

Komitmen Partai Golkar dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi SBY-Boediono tampaknya sudah bulat. Bahkan berani pasang badan terutama terhadap gagasan pemakzulan. Ada apa dengan Golkar?

Kali ini, memang Golkar menang dua kali. Pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang notabene ‘musuh’ Ical, sudah terdepak dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Kedua, Ical menjadi Ketua Setgab Koalisi yang memiliki wewenang memanggil Menteri Pemerintahan SBY. Nampaknya, Golkar tetap saja Golkar yang dulu sebagai ‘pemain’ politik. Sebab apa? Politisi Golkar yang pura-pura vokal dan berteriak lantang terkait wacana pemakzulan dan penuntasan kasus Century, kini tiba-tiba meredup seperti kobaran api tersiram air. Golkar pun ‘mengharamkan’ Hak Menyatakan Pendapat DPR terkait skandal Century. Apakah setelah berhasil merenguk keuntungan dalam deal dengan rezim penguasa?

Setelah ketua umum diberi kursi pimpinan Setgab koalisi, kini Golkar pun siap jadi tameng dan berani pasang badan dari gagasan/serangan pemakzulan SBY-Boediono. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Ade Komarudin yang juga Ketua DPP Golkar menegaskan, Golkar akan berhadapan dengan siapa pun yang berencana memakzulkan Presiden SBY. “Sejak awal kami tidak mau negeri ini dihantui dengan proses pemakzulan.Setgab mengamankan hal yang krusial, yaitu kami nggak mau negeri ini dikehendaki pemakzulan. Keinginan pemakzulan tidak boleh,” tandasnya dalam diskusi di Senayan, Jumat (14/5). Alasannya, pemakzulan ini mengganggu kehidupan stabilitas politik. Sehingga, dalam kasus Century tidak boleh ada niatan dari anggota parlemen untuk memakzulkan. “Kita tidak boleh mempunyai pikiran seperti itu,” tutur anak buah Ical ini.

Memang, perilaku politik itu merupakan sebuah sikap yang selalu berubah-ubah tergantung kepentingan. Kebijakan politik bisa mencla-mencle tergantung sasaran dan target yang dikehendakinya. Ada dugaan bahwa dibentuknya Setgab Partai Koalisi adalah karena SBY takut bergulirnya gerakan pemakzulan? Untuk itu, Golkar sebagai Partai yang cukup besar di DPR diberi ‘hadiah’ agar menjadi ‘anak manis’ bagi SBY dan tidak menjadi ‘anak nakal’. Di pihak Golkar, Ical sebagai ketua harian Setgab bisa ‘mengatur’ para menteri pemerintahan SBY. Kalau sudah begini, sistem presidensiil apa pula ini?

Ini Bukti Bahwa Partai Demokrat Maupun Partai Golkar adalah salah satu Partai Hasil didikan atau sisa dari Peninggalan Rezim Orde Baru.

Sekarang ini,Sudah biasa rakyat disajikan Politik Rekayasa atau pengalihan atas Bank Century sudah menjadi sentral dalam politik diindonesia Indonesia, sehingga jelas ada yang ingin menutup-nutupinya Riuh-rendah dengan berbagai rekayasa & pengalihan2 berupa pertarungan antara Polri, Kejaksaan Agung, dengan KPK,termasuk juga skandal penggelapan & korupsi diinstansi Dirjen Pajak, serta beberapa penumpasan terorisme, padahal sampai skarang tidak mengetahui siapa otak dibalik pemboman & yang membiayai kegiatan teroris, malah semuanya ditumpas sampai mati, tidak ditangkap hidup spt gembong2 teroris lainnya spt Dr. Azhari, ini jelas spt yang dilakukan “Operasi Intelijen” yaitu pengalihan atau rekayasa agaknya erat kaitannya dengan kasus Bank Century, yaitu setelah KPK berencana mengusut kasus Bank Century (bersamaan dengan pengusutan kasus IT Komisi Pemilihan Umum).

“Sekali kau mengkhianati kepercayaan saudara-saudara sebangsamu, kau tak akan pernah lagi bisa mendapatkan rasa hormat dan rasa percaya mereka, Mungkin Kau bisa mendustai semua orang sekali waktu; bahkan mungkin kau bisa mendustai beberapa orang setiap waktu; tapi, kau tak bisa mendustai semua orang setiap waktu”.

[Andreas Kadhafi Muktafian/iluniuikontrakorupsi]

3 Tanggapan to “Negara Kita Dirusak Elit Politik Bobrok”

  1. RAKYAT LAPAR said

    Aburizal Bakrie dan politisi2 Golkar memang LIHAI. Kita semua tidak perlu merasa heran. Yang mencengangkan adalah bagaimana seorang Presiden bisa mau untuk MENJUAL KEKUASAANNYA kepada pihak lain.

    Betul2 Negeri Para Bedebah ini beserta keseluruhan sistim dan orang2nya harus diformat ulang.

  2. taUbat said

    PENEGAKAN HUKUM :

    KASUS CENTURY BERPOTENSI ABADI

    KAMIS, 12 DESEMBER 2013 | 13 JAM YANG LALU

    JAKARTA – SUARA KARYA – PENGAMAT POLITIK LINGKAR MADANI (LIMA) INDONESIA RAY RANGKUTI, MEMPREDIKSI KASUS CENTURY BISA “ABADI”, KARENA TIDAK AKAN SELESAI PADA PEMERINTAHAN DAN DPR PERIODE 2009-2014 INI.

    SEBAB, TUTUR RAY, SESUNGGUHNYA DPR TIDAK INGIN SEGERA MENYELESAIKAN MASALAH TERSEBUT. SEBALIKNYA, MEREKA DIDUGA JUSTRU MENGULUR-ULUR KASUS INI DEMI KEPENTINGAN PRIBADI MASING-MASING.

    “SAYA KIRA, KASUS CENTURY INI TIDAK AKAN SELESAI DALAM PEMERINTAHAN PERIODE INI. KARENA, SAYA MELIHAT DPR JUSTRU SENGAJA MEMELIHARA KASUS INI UNTUK KEPENTINGAN MENAIKAN PAMOR MEREKA,” KATA RAY RANGKUTI KEPADA SUARA KARYA DI SELA-SELA DISKUSI REFLEKSI AKHIR TAHU BERTAJUK PEKAN POLITIK KEBANGSAAN YANG DISELENGGARAKAN INTERNATIONAL CONFERENCE OF ISLAMIC SCHOLARS (ICIS), DI JAKARTA, RABU (11/12).

    JADI, TAMBAH RAY, KETIKA KASUS INI SUDAH MENDEKATI SELESAI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) MALAH MENGULUR-ULUR AGAR BISA MENGOLAH MENJADI PERMAINAN POLITIK.
    “KALAU DPR MEMANG INGIN MENYELESAIKAN KASUS CENTURY DAN INGIN MEMINTA PERTANGGUNGJAWBAN WAPRES BOEDIONO, SEBENARNYA ITU SUDAH BISA DILAKUKAN BEBERAPA WAKTU LALU, KETIKA DISEBUTKAN ADA INDIKASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG .

    MEREKA SUDAH BISA MENGGUNAKAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT (HMP), TAPI KENAPA SIDANG PARIPURNA DPR MALAH MEMILIH OPSI MENYERAHKAN KASUS INI KE KPK,” KATA RAY.

    KARENA ITU, RAY MENYARANKAN WAKIL PRESIDEN (WAPRES) BOEDIONO AGAR MEMENUHI PANGGILAN DPR UNTUK MEMBERI PENJELASAN SEPUTAR DUGAAN KETERLIBATANNYA DALAM KASUS DANA TALANGAN (BAILOUT) BANK CENTURY. KARENA MEMENUHI PANGGILAN DPR HUKUMNYA WAJIB.

    “TAPI, MENJAWAB PERTANYAAN DPR TIDAK WAJIB. JADI, BOEDIONO WAJIB DATANG TAPI TIDAK WAJIB MENJAWAB PERTANYAAN-PERTANYAAN DPR. KALAU DITANTA PAK BOEDIONO BILANG SAJA, SILAHKAN TANYA KPK, KARENA DIA SUDAH MENJELASKAN KEPADA KPK. KALAU DIPAKSA DPR, BOEDIONO PULANG SAJA,” KATA RAY RANGKUTI.

    SEBELUMNYA, ANGGOTA KOMISI III DPR YANG JUGA ANGGOTA TIMWAS CENTURY FACHRI HAMZAH MENGATAKAN, KASUS CENTURY SUDAH BERLARUT-LARUT KARENA KPK SEOLAH TIDAK SERIUS MENYELESAIKAN MASALAH TERSEBUT. (KARTOYO DS) KINERJA PARLEMEN
    AKBAR: CITRA DPR TURUN DRASTIS KAMIS, 12 DESEMBER 2013

    JAKARTA (SUARA KARYA): KETUA DEWAN PERTIMBANGAN DPP PARTAI GOLKAR YANG JUGA MANTAN KETUA DPR AKBAR TANDJUNG, MENGATAKAN, SAAT INI CITRA DPR TENGAH MENGALAMI PENURUNAN YANG TAJAM. HAL ITU TERLIHAT DARI BANYAKNYA LAPORAN DAN KELUHAN MASYARAKAT YANG DISAMPAIKAN LEMBAGA-LEMBAGA PEMANTAU PARLEMEN SEPERTI FORUM MASYARAKAT PEDULI PARLEMEN INDONESIA (FORMAPPI), PARLEMEN WATCH DAN SEBAGAINYA.

    “SAYA BERSYUKUR DENGAN ADANYA LEMBAGA-LEMBAGA PEMANTAU PARLEMEN SEPERTI INI, DPR TIDAK AKAN SEMENA-MENA. KITA TAHU MEREKA ADALAH ORANG-ORANG YANG IKHLAS TANPA PAMRIH, KECUALI UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT,” KATA AKBAR TANDJUNG DALAM DISKUSI DI REFLEKSI AKHIR TAHUN DI KANTOR INTERNATIONAL CONFERENCE OF ISLAMIC SCHOLARS (ICIS) BERSAMA PAKAR HUKUM TATA NEGARA SALDI ISRA, KOORDINATOR FORMAPPI SABASTIAN SALANG, DAN EKONOM RIZAL RAMLI, DI JAKARTA, RABU (11/12).

    DPR, TUTUR AKBAR, SERING DISOROTI KARENA BANYAK SEPAK TERJANGNYA YANG TIDAK MENCERMINKAN KEBERPIHAKANNYA PADA RAKYAT. MISALNYA, STUDI BANDING KE LUAR NEGERI YANG DINILAI HANYA MENGHABISKAN UANG NEGARA, YANG NOTA BENE MERUPAKAN UANG RAKYAT. PERMAINAN ANGGARAN DAN SEBAGAINYA.

    DPR YANG MEMILIKI TIGA FUNGSI UTAMA YAITU, FUNGSI LEGISLATIF (PEMBUATAN UNDANG-UNDANG), FUNGSI BUDGETING (MENYUSUN ANGGARAN), DAN FUNGSI KONTROL (PENGAWASAN) ITU PUN, MENURUT AKBAR BELUM BERJALAN SECARA OPTIMAL.

    “MASIH BANYAK KELEMAHAN-KELEMAHAN DPR DALAM MENJALANKAN KETIGA FUNGSI TERSEBUT. MISALNYA DALAM FUNGSI PENGAWASAN, DPR BELUM MAKSIMAL MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA. BEGITU PUN SOAL CHEK AND BALANCES, ANTARA DPR DAN EKSEKUTIF MASIH BELUM ADA KESEIMBANGAN,” KATA AKBAR.

    HAL INI, MENURUT AKBAR, TIDAK LEPAS DARI KUALITAS ANGGOTA DPR NYA. KARENA ITU, TAMBAH AKBAR, PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK (PARPOL) HARUS MEMPERHATIKAN SISTEM REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN, BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DI DAERAH-DAERAH.

    “UNTUK MEREKRUT CALON ANGGOTA DPR ATAU DPRD, PARTAI-PARTAI POLITIK HARUSNYA MELAKUKAN SELEKSI SECARA KETAT. JANGAN SEMBARANG ORANG BISA MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF (CALEG), APALAGI DENGAN CARA-CARA TRANSAKSIONAL. PARPOL HARUS MEREKRUT ORANG-ORANG YANG MEMANG MEMILIKI KETERPANGGILAN UNTUK BERKIPRAH DI DUNIA POLITIK, BUKAN YANG INGIN MENCARI JABATAN POLITIK ATAU ENCARI KEUNTUNGAN SECARA PRIBADI,” KATA AKBAR.

    CALON ANGGOTA DPR YANG IDEAL, TUTUR AKBAR, ADALAH ORANG YANG SEBELUM MASUK KE PARTAI SUDAH MAPAN SECARA EKONOMI. SEHINGGA, MEREKA TIDAK MENCARI-CARI MATERI KETIKA DUDUK DI PARLEMEN. SEBAB, KATANYA, BELAKANGAN INI BANYAK SEKALI ORANG YANG SEBELUM JADI ANGGOTA DPR KEADAAN EKONOMINYA BIASA-BIASA SAJA, TAPI SETELAH MENJADI ANGGOTA DPR KEADAAN EKONOMINYA BERUBAH DRASTIS.

    HAL ITU, SENADA DENGAN APA YANG DIUNGKAPKAN SALDI ISRA. MENURUT SALDI, MENJADI ANGGOTA DPR INI SEPERTI MENDAYUNG DI ANTARA TIGA KARANG. PERTAMA, SEBAGAI REFRESENTASI RAKYAT, KEDUA SEBAGAI REFRESENTASI PARTAI, KETIGA SEBAGAI REFRESENTASI PRIBADI.

    “DI ANTARA KETIGA KARANG ITU, IDEALNYA DPR LEBIH MENJADI REFRESENTASI RAKYAT. TAPI YANG TERJADI, ANGGOTA DPR BANYAK MENGABDI KEPADA PARTIANYA DAN BERJUANG UNTUK KEPENTINGAN PRIBADINYA. DALAM KASUS SUAP ATAU KORUPSI, TENTU SAJA SULIT MENGATAKAN BAHWA HAL ITU DIA LAKUKAN SECARA PRIBADI TANPA MELIBATKAN PARTAINYA,” KATA SALDI ISRA.

    KARTOYO DS

  3. taUbat said

    ICAL TEGASKAN TAK INTERVENSI LAGI KASUS CENTURY

    NASIONAL – SABTU, 14 DESEMBER 2013 | 04:50 WIB

    INILAH.COM – JAKARTA – KETUA UMUM PARTAI GOLKAR ABURIZAL BAKRIE MENEGASKAN, JIKA DIRINYA SUDAH TIDAK IKUT CAMPUR LAGI DALAM KASUS BANK CENTURY YANG SEKARANG MASIH BERJALAN DI DPR.

    SEHINGGA, APAPUN KEPUTUSAN FRAKSI PARTAI GOLKAR DI TIMWAS CENTURY DILUAR KEWENANGAN DARI DPP PARTAI GOLKAR, KHUSUSNYA TERKAIT DESAKAN KUAT DARI FRAKSI GOLKAR AGAR BOEDIONO DIHADIRKAN DI TIMWAS CENTURY.

    “KALAU BERSUARA KAN BOLEH-BOLEH SAJA, DPP TIDAK BISA MENGEBIRI HAK-HAK ANGGOTA FRAKSI,” UJAR ICAL DI KANTOR DPP PARTAI GOLKAR, SLIPI, JAKARTA BARAT, JUMAT (13/12/2013).

    ICAL KEBERATAN JIKA DESAKAN TIMWAS UNTUK MENGHADIRKAN BOEDIONO KE DPR ATAS DORONGAN PARTAI GOLKAR. SEBAB, TIMWAS CENTURY GOLKAR SELAMA INI YANG PALING KERAS MENDORONG PENGUSUTAN KASUS BANK CENTURY.

    “TIMWAS KAN ITU BUKAN GOLKAR KAN, ITU DPR, YANG TEKEN (SURAT PEMANGGILAN BOEDIONO) ITU KAN BUKAN NOVANTO (KETUA FRAKSI GOLKAR) TAPI PRAMONO (WAKIL KETUA DPR),” TEGASNYA.

    ICAL MELANJUTKAN, KASUS CENTURY INI SUDAH TIDAK PERLU DIRIBUTKAN LAGI. KARENA PROSESNYA SUDAH MASUK KE RANAH HUMUM YANG SAAT INI DISELIDIKI OLEH KPK.

    “SEKARANG INI SUDAH BUKAN PROSES POLITIK LAGI SUDAH MASUK DALAM PROSES HUKUM KITA MAKANYA DUKUNG HAL ITU,” TANDASNYA.

    AJAT M FAJAR [RIS]

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: