KabarNet

Aktual Tajam

Kisah Surat Abal-abal Di Tangan Andi Nurpati

Posted by KabarNet pada 30/05/2011

Setelah M Nazaruddin, kini giliran Andi Nurpati menjadi sasaran tembak. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, kasus pemalsuan dokumen hasil pemilu yang menyeret Andi Nurpati tak memiliki kaitan dengan Partai Demokrat.

“HAL ini jangan dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat. Sebab MK melapor ke Polri jauh sebelum Andi Nurpatti jadi pengurus Partai Demokrat, tepatnya pada bulan Februari 2010,” ujar Mahfud, Minggu (29/5/2011).

Mahfud menyatakan, Polri tertarik kembali mengusut kasus tersebut setelah media massa kembali ramai membicarakannya. Oleh karena itu Mahfud menilai, kasus ini bukanlah bentuk serangan terhadap Partai Demokrat.

“Mencuatnya kasus ini pun karena pihak Polri belakangan ini menelisik lagi setelah melalui wawancara dengan dengan Metro TV saya katakan bahwa saya bukan hanya melaporkan Nazaruddin, tapi juga melaporkan pejabat Partai Demokrat ke Polri atas tindak pidana yang dilakukannya sebelum masuk Partai Demokrat. Jadi ini sama sekali tak ada kaitannya dengan Partai Demokrat,” ujarnya.

Wanita berjilbab bekas petinggi KPU ini diduga memalsukan surat keputusan MK terkait gagalnya anggota DPR dari Fraksi Hanura Dewi Yasin Limpo. Mahfud MD menuturkan, kasus bermula dari munculnya surat MK palsu tanggal 14/8/2009 yang digunakan oleh KPU untuk menentukan kemenangan Dewi Limpo. Kemudian MK membuat surat yang benar dan asli tanggal 17-8-2009, surat asli itu diterima oleh Andi Nurpati.

“Tapi saat ambil keputusan akhir KPU tetap gunakan surat palsu karena Andi Nurpati tak menyampaikan surat asli MK itu,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, MK telah menegaskan kalau surat yang dipakai KPU salah. Namun ternyata KPU tetap menggunakan surat MK palsu sebagai bahan rujukan. Andi dilaporkan dalam kapasitas sebagai anggota KPU.

Menanggapi kasus tersebut, Ketua KPU, Hafiz Anshary angkat bicara. Menurutnya, kasus itu berawal dari surat KPU pada MK untuk meminta penjelasan tentang maksud dari putusan MK yang menetapkan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon legislatif di Toli-toli Sulawesi Selatan.

“Waktu itu kami ragu-ragu tentang jumlah yang diperoleh masing-masing calon, oleh karena itu kita minta keterangan ke MK,” kata Hafiz, Jumat (27/5/2011).

Berdasarkan surat pertama yang diterima KPU dari MK, maka KPU menetapkan Dewi Yasin Limpo masuk sebagai calon terpilih. Tiba-tiba KPU menerima surat kedua yang menyatakan bahwa surat pertama itu bukan dari MK. “Pak Zainal bilang ke saya bahwa surat pertama yang diterima KPU itu palsu dan bukan dari MK, yang benar itu surat kedua yang benar cara perhitungannya,” paparnya.

Hafiz mengaku ia dan jajarannya pernah ke MK untuk mempertegas, mana surat yang benar. “Bahkan waktu itu ada kesepakatan menelusuri dari mana sebenarnya sumber surat tersebut. Kami telusuri tapi yang paling gencar itu kan MK sendiri. Tapi setelah itu kok tenggelam, nggak tahu lagi kami di mana sumber surat itu, kenapa bisa sampai ke kami, dan kenapa kemudian bisa berbeda,” ungkap Hafiz.

Dijelaskan Hafiz, ada beberapa poin yang membedakan antara surat pertama dan kedua. Mulai dari penomorannya, penanggalannya, bentuk tulisannya, termasuk teks.

“Jadi penomoran di surat pertama itu pakai komputer sedangkan di surat kedua pakai tulisan tangan. Perbedaan inilah yang menyebabkan MK menganggap surat pertama tidak pernah ada,” terangnya.

Meski ada dua surat, KPU memutuskan pemenang berdasarkan surat ke dua. “Jadi yang diputuskan terakhir berdasar surat kedua karena sudah diralat dan setelah kita pertegas lagi,” tambahnya.

“Pemenangnya dari Gerinda namanya Misriani. Jadi kursi itu semula milik Hanura tapi ternyata salah dan setelah kita mendapat surat dari MK ternyata kursi itu milik Gerindra,” lanjutnya.

Ditempat terpisah, Andi Nurpati meluruskan tuduhan tersebut, Andi menyatakan kasus itu terjadi pada tahun 2009, dalam aturan Undang-undang Pemilu, sengketa pemilihan prosedurnya haruslah melalui Badan Pengawas Pemilu dan kemudian dari Bawaslu barulah ke kepolisian. Kemudian, pidana Pemilu itu memiliki masa kadaluarsa.

“Dan sekarang sudah kadaluarsa. Bawaslu juga sudah membentuk tim investigasi terkait sengketa itu dan sudah selesai,” katanya.

Andi mengatakan, terkait putusan KPU untuk tidak menetapkan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR sudah sesuai dengan aturan UU Pemilu. Saat MK memutuskan memenangkan sengketa yang diajukan Dewi Yasin Limpo, KPU langsung menggelar rapat pleno menghitung suara yang diperoleh Dewi Yasin Limpo.

Rapat ini sendiri sedianya dipimpin Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, namun yang bersangkutan berhalangan. “Saya diminta menggantikan memimpin rapat. Ternyata setelah kami hitung, suaranya tidak cukup untuk satu kursi,” kata Andi Nurpati.

Kemudian KPU menyurati MK meminta penjelasan mengenai putusan karena jika tidak cukup satu kursi tapi justru dimenangkan, tentu bertentangan dengan UU Pemilu. Jawaban MK kemudian dinilai memadai bagi KPU. “Akhirnya terang, yang menang kemudian calon dari Gerindra,” ujarnya. MONITOR

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: