KabarNet

Aktual Tajam

KPK Diminta Bongkar Skandal IT KPU

Posted by KabarNet pada 02/06/2011

JAKARTA – Analis Politik Reform Institute, Yudi Latief mengatakan masuknya Anggota KPU Andi Nurpati ke jajaran pengurus inti DPP Partai Demokrat, semakin menguatkan kalau KPU selama ini tidak beres, termasuk skandal Informasi Teknologi (IT) KPU, yang hingga saat ini masih misterius.

“Masuknya Andi ke Demokrat semakin menguatkan spekulasi publik bahwa ada hal yang ditutup-tutupi KPU. Apalagi posisi Andi di KPU menjabat sebagai Ketua Divisi Pemungutan dan Penghitungan Suara,” tegas Yudi di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut Yudi IT KPU tahun 2009 tidak pernah bisa diakses hingga saat ini, padahal telah menghabiskan anggaran negara ratusan miliar rupiah.

“Sejak pemilu 2009, IT KPU tidak pernah bisa memperlihatkan data perolehan suara di tiap-tiap PPS, padahal anggaran IT KPU tahun 2009 ini sangat mahal. Ini sangat berbeda dengan IT KPU tahun 2004 hingga lima tahun ke depan data perolehan suara bisa diakses publik. Ada apa di pada pemilu 2009?”tanya Yudi.

Menurut Yudi KPK harus kembali pro aktif mengusut dugaan Korupsi IT KPU 2009 ini, meskipun sebelumnya KPK telah menyatakan tidak ada masalah dengan TI KPU 2009. “Kasus Andi menjadi moment bagi KPK untuk mengusut IT KPU,”tegas Yudi.

Sebelumnya KPK sempat melakukan penyelidikan IT KPU ini. KPK menemukan adanya dugaan pemborosan dalam proses pengadaan alat IT di KPU. Indikasi pelanggaran prosedur ini terlihat dari adanya adanya keseragaman alat yang diadakan oleh KPU. Namun, KPK belum sampai tahap mengungkapkan dugaan nilai pemborosan yang dilakukan KPU.

Selain itu KPK juga menemukan dugaan pengadaan alat yang terkesan terburu-buru, yang mengakibatkan aplikasi di daerah tidak optimal. Hasil penelusuran oleh tim yang dibentuk KPK menemukan adanya penggunaan 2 anggaran.

Anggaran pertama senilai Rp 60 miliar diperuntukan kepada KPU pusat, dan anggaran kedua sebesar Rp 40 miliar untuk 600 KPUD seluruh Indonesia, di mana masing-masing KPUD mendapat jatah Rp 25 juta.

Hasil penyelidikan KPK terhadap anggaran yang diperuntukkan bagi KPU Pusat,tidak ditemukan masalah dalam pengadaan IT tersebut. Namun terhadap anggaran yang diperuntukkan kepada KPUD, ditemukan adanya permasalahan, yakni sarana IT yang disediakan untuk daerah tidak bisa digunakan.

KPK sudah melakukan riset di 7 wilayah Indonesia untuk meneliti proyek IT KPU itu, dan hasilnya, ditemukan indikasi kerugian negara. Namun hingga saat ini kasus itu terhenti sampai di tahap pencegahan.

Sebagaimana diketahui, kegunaan IT pemilu oleh KPU ini adalah untuk menunjang proses tabulasi elektronik KPU, dalam melakukan penghitungan elektronik yang dilakukan KPU. Meskipun hasil tabulasi elektronik tersebut tidak dianggap sebagai hasil penghitungan perolehan suara yang sah dan resmi dari KPU.

KPU dalam menetapkan jumlah perolehan suara hasil pemilu, menggunakan hasil penghitungan manual. Hal inilah yang juga memunculkan dugaan pemborosan KPU dalam pengadaan IT pemilu.

Sementara Independent monitoring Organization menemukan selisih Rp 36,5 miliar atau sekitar 63 persen dari pagu anggaran senilai Rp 69,98 miliar dalam pengadaan Teknologi Informasi di Komisi Pemilihan Umum.

Pengadaan ini khususnya pada pengadaan fasilitas Intelligent Character (ICR) Recogniton berupa pemindai. Koalisi menyimpulkan terdapat potensi pemborosan sebesar Rp 8,88 miliar atau mencakup 38 persen dari total pagu yang dipatok senilai Rp 23,18 miliar.

“Padahal tidak kurang dari Rp 234 miliar uang rakyat telah dibelanjakan untuk mendukung teknologi informasi KPU,” kata Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Fahmi Badoh, di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Sulastio dari Indonesia Parliamentary Center mengindikasikan dugaan korupsi pada pengadaan pemindai terlihat adanya surat edaran KPU Pusat yang menentukan spesifikasi tertentu. “Kami menduga spesifikasi itu mengarah pada merek tertentu,” kata dia. Memang, lanjut Sulastio, pengadaan dilakukan di setiap KPU. “Tapi dengan arahan itu mengarah ke penunjukkan langsung,” jelas dia.

Independent Monitoring Organization merupakan koalisi yang terdiri dari Indonesia Budget Center, Indonesia Parliamentary Center, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Komite Independen Pemantau Pemilu, Seknas Fitra, Initiative Institute, dan Indonesia Corruption Watch.

Terkait proses pengadaan ICR, kata Fahmi, “Melanggar Keputusan Presiden no 80 tahun 2003 karena melalui penunjukkan langsung.” Koalisi menilai pasal yang dilanggar adalah Pasal 3 dan Pasal 13 Keppres 80 tahun 2003. Tanpa melalui studi kelayakan, kata dia, sehingga timbul kecurigaan dilakukan dengan cara-cara koruptif.

Koalisi juga menyimpulkan tidak berfungsinya sistem tabulasi suara pemilu secara elektronikk menunjukkan gagalnya pra kualifikasi dan pasca kualifikasi. Dugaan ini diperkuat dengan pengakuan Antasari saat sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan.

“Perlu saya sampaikan, bahwa saya sebagai Ketua KPK pada waktu itu yakni pada kurun waktu November 2008 sampai dengan April 2009 memiliki tugas yang ekstra berat. Banyak kasus-kasus strategis yang sedang dilakukan penyelidikan tentang dugaan adanya kasus korupsi. Di antaranya pengadaan IT KPU, pengaturan upah pungut di pusat maupun di daerah. Serta kasus Masaro proyek SKRT yang kemudian bergulir menjadi adsanya upaya penyuapan pada tubuh KPK,” paparnya saat membacakan pledoi di Pengadilan Jakarta Selatan, Kamis (28/1).

Dimana fakta-fakta baru tersebut, sambungya, mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki kaitan dengan hilangnya nyawa Nasrudin. Sehingga apa yang didakwakan oleh penuntut umum adalah sangat sumir dan terkesan sangat dipaksakan. JAGADRAYA/ RIMANEWS

5 Tanggapan to “KPK Diminta Bongkar Skandal IT KPU”

  1. Insiden yang terjadi di KPU 2009 merupakan bentuk Penyelewengan Pancasila secara terang-terangan, buat apa Pemerintah dalam rangka peringatan pembacaan Pancasila oleh Bung Karno hanya merupakan penghinaan terhadap magna Pancasila itu sendiri.

  2. Lunturnya jiwa bangsa Indonesia terhadap ideologi Pancasila hanya karena dipicu oleh penegakan hukum yang sangat2 melukai rakyat Indonesia sehingga yang terjadi dalam fenomina sekarang adalah Degardasi moral yang telah mendominasi bangsa Indonesia.

    Memahamkan pancasila kedalam pola pikir rakyat Indonesia hanya cukup para Penegak Hukum menjalankan misi Peradilan yang beradap.

  3. Substansi Pengamalan Pancasila sebagai budaya bangsa diperlukan tindakan Penegakan Hukum yang adil dan beradab, tidak perlu dengan perkataan yang muluk-muluk’

  4. Apa arti sebuah renungan tentang Pancasila!!
    Substansi Pengamalan Pancasila sebagai budaya bangsa diperlukan tindakan Penegakan Hukum yang adil dan beradab, tidak perlu dengan perkataan yang muluk-muluk’

  5. Khalik alias capunk said

    kawan kawan Komentator yth,mereka yang sekarang ini sedang berkuasa tidak mengerti Isi Pancasila Kok Apa lagi MORAL, karena mereka tidak pernah belajar MORAL PANCASILA sehingga mereka menghalalkan segala cara

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: