KabarNet

Aktual Tajam

Sulit Basmi Mafia Hukum Jika Semua Masih Bobrok!

Posted by KabarNet pada 07/06/2011

Kenapa masih juga banyak hakim ‘busuk’, yang bermain uang suap untuk memutuskan vonis perkara? Padahal, gaji hakim sudah dinaikkan tunjangannya melalui remunerasi.

Jawabanya, ternyata harus dibersihkan dulu dari tingkat tertinggi lembaga yang menaungi hakim, yaitu Mahkamah Agung (MA). Hal ini terkait banyaknya hakim nakal, terakhir hakim Syarifuddin Umar ketangkap basah KPK saat menerima suap.

“Sejak permulaan reformasi, kami Komisi Hukum Nasional (KHN) telah menghadap (Almarhum) Presiden Gus Dur saat itu, agar diadakan pembersihan di tubuh MA sebagai hulu. Selama air di hulu kotor, akan mengalir ke bawah. Percuma diberi gaji tinggi (remunerasi), dikasih berapa pun, akan makan apa pun (tetap serakah), tidak pernah kenyang,” kata Ketua KHN Prof JE Sahetapy SH dalam dialog di Metro TV, Minggu (5/6/2011) petang.

Menurut Sahetapy, membersihkan mafia peradilan tidak akan berhasil kalau sampai sekarang MA (Mahkamah Agung) saja tidak bersih dari praktek kotor peradilan di Indonesia. Sebenarnya, ungkap dia, sejak dulu sudah ada wacana untuk melakukan rencana itu tinggal pembersihan di lembaga hukum.

Misalnya saja pembersihan di MA. Namun pembersihan itu hanya sebatas wacana saja. MA tetap kotor dan malah menjadi bagian dari mafia peradilan. “Kalau dari atas saja (MA) masih kotor maka ke bawah juga pasti ikut kotor,” bebernya.

Jadi, tegas Sahetapy, MA harus dibenahi dulu dan diawasi secara ketat karena diduga sebagai pucuk mafia hukum. “Pengawasan pertama-tama harus di MA. Kasus Antasari Azhar sudah kelihatan penjelasan dokter forensik, tapi tidak digubris MA. Mestinya MA harus sudah turun tangan tanpa menunggu bahwa kasus Antasari ini direkayasa,” tegas guru besar hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

Menurut Sahetapy, penegakan hukum era SBY sekarang sangat buruk dan terkesan tebang pilih serta tidak ada tindakan tegas terhadap para koruptor. “Tanpa tindakan tegas Presiden yang cuma sibuk dengan politik pencitraan merasa difitnah, maka negeri ini akan hancur,” tutur mantan Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PDIP ini.

Selain kelakuan hakim banyak yang bobrok, menurut dia, oknum jaksa dan polisi juga melakukan permainaan hukum dengan melakukan pemerasan dan menerima suap. “Di era reformasi ini kepolisian sangat bobrok. Ditambah permainan jaksa dan juga pengacara, maka sangat sulit memberantas semua (mafia hukum) ini,” tutur Sahetapy.

Ia menegaksan, Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua MA harus bertindak tegas dalam penegakan hukum. “Jika ketiganya ini tidak tegas, percuma penagakan hukum di negeri ini.

Presiden harus minta Ketua MA dan Kapolri untuk bertindak tegass. Presiden percuma dengan politik pencitraan dan (pidato) instruksi-instruksinya,” tutur mantan gugur besar tamu di Fakultas Hukum Leiden Belanda dan Universitas Khatolik Leuven Belgia ini.

Sahetapy berpendapat, semua kasus yang diputus hakim Syaifuddin Umar harus ditinjau kembali, khususnya kasus terdakwa korupsi yang divonis bebas. “Semua harus diperiksa termasuk panitera dan pengacaranya.

Mungkin hakim Syarifuddin dapat porsi (uang suap) paling besar, tapi hakim-hakim lain kecipratan. Bahkan, pengacara harus diperiksa (minimal) sebagai saksi,” tandasnya.

Hakim Syarifuddin Harus Dijerat UU Cuci Uang
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan undang-undang pencucian uang guna menjerat hakim Syarifuddin.

“Kami merekomendasikan untuk menggunakan UU pencucian uang,” kata kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Febry Diansyah di kantor ICW, Jakarta, Minggu (5/6/2011).

Undang-undang pencucian itu layak digunakan karena biasanya bukti-bukti berupa uang yang didapat oleh KPK selalu dibantah bukan sebagai uang korupsi atau suap. Dengan menggunakan UU ini, para terdakwa wajib membuktikan hasil kekayaannya.

Tapi, untuk menggunakan UU ini KPK harus berkerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Para terdakwa wajib membuktikan dari mana hasil uang atau kekayaan yang mereka dapat. Jika tidak bisa dibuktikan maka harta kekayaan tersebut berhak dirampas oleh negara,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, KPK menangkap Syarifudin di kediamannya di kawasan Sunter, Jakarta Utara pada Rabu malam (1/6/2011). Dia diduga menerima suap senilai Rp250 juta dari kurator PT Skycamping Indonesia (PT SCI), Puguh Wirawan.

Puguh pun ditangkap tidak lama setelah penangkapan Syarifuddin, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Suap tersebut dimaksudkan untuk menganulir keputusan penyertaan kepailitan atau budel pailit terhadap aset PT SCI.

Hakim Syarifuddin Harus di-Urip-kan
Hakim Syarifuddin yang tertangkap tangan saat menerima suap harus mendapat perlakuan sama dengan jaksa Urip Tri Gunawan yang juga tertangkap tangan menerima suap.

“Dalam kasus ini jaksa jangan main-main melakukan penuntutan. Kalau tuntutannya hanya 10 tahun itu berarti jaksanya main-main. Jaksa harus menuntut seperti kasus Urip Tri Gunawan,” kata kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febry Diansyah di kantor ICW, Minggu (5/6/2011).

Urip Tri Gunawan adalah jaksa di Kejaksaan Agung yang tertangkap menerima suap US$660 ribu dari Arthalyta Suryani. Ia dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider satu tahun kurungan. Upaya Urip untuk meminta keringanan selalu gagal.

Menurut Febry, hukuman 20 tahun penjara adalah hukuman yang sangat pantas untuk hakim Syarifuddin dan kolegannya. “Yang pantas untuk hakim S dan koleganya adalah 20 tahun. Dalam hal ini hakim juga harus memberikan hukuman yang seberat-beratnyanya, agar ada efek jera bagi para hakim yang lainnya,” ujarnya.

Febry juga mengkhawatirkan akan ada konflik kepentingan saat hakim S akan disidangkan di pengadilan Tipikor. Sebab, yang akan mengadili hakim S adalah rekan-rekannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena posisi pengadilan Tipikor berada di bawah PN Jakpus.

Namun demikian, dalam komposisi majelis hakim nantinya, terdapat hakim ad hoc. Kepada hakim ad hoc inilah ICW menaruh harapan besar. “Ada Hakim adhoc kita harapkan benar-benar mengawal kasus hakim S ini,” tegas Febry.

KPK menangkap Syarifudin di kediamannya di kawasan Sunter, Jakarta Utara pada Rabu malam (1/6/2011). Dia diduga menerima suap senilai Rp250 juta dari kurator PT Skycamping Indonesia (PT SCI), Puguh Wirawan. Puguh juga ditangkap tidak lama setelah penangkapan Syarifuddin, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Suap tersebut dimaksudkan untuk menganulir keputusan penyertaan kepailitan atau budel pailit terhadap aset PT SCI.

Inilah Kejanggalan Vonis Bebas Agusrin
ICW menemukan sejumlah kejanggalan dalam vonis bebas untuk terdakwa kasus korupsi Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin yang diputusakan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakartat Pusat, Syarifuddin Umar.

Hakim Syarifuddin kemudian ditangkap oleh KPK karena menerima suap terkait kasus kepailitan PT Skycamping Indonesia (PT SCI). Ia juga dikenal sebagai hakim yang membebaskan 39 terdakwa kasus korupsi.

ICW melihat setidaknya ada 12 kejanggalan dalam vonis bebas untuk Agusrin oleh hakim Syarifuddin yang disebut ICW sebagai hakim S.

“Ada 12 poin kejaggalan dalam penanganan perkara korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas terdakwa Gubernur Bengkulu Agusril,” kata penelici ICW Tama Satrya di kantor ICW, di Jakarta, Minggu (5/6/2011).

12 kejanggalan itu adalah:

  • 1. Putusan terdahulu AN Chairudin di Pengadilan Negeri Bengkulu tentang keterlibatan Gubernur dan kerjasama untuk membuka rekening khusus di Bank BRI Bengkulu tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim.

Padahal perbuatan Agusrin dan Chairudin diyakini secara bersama-sama melawan hukum dan bersama-sama telah merugikan keuangan negara.

  • 2. Keterangan ahli BPK dan BPKP dalam hal perhitungan kerugian negara sama sekali tidak dijadikan pertimbagan oleh hakim. Padahal, sesuai hasil perhitungan BPK no 65/s/I-XV/07/2007 menunjukan adanya kerugian negara dalam kasus tersebut setidaknya Rp 20.162.974.300.
  • 3. Saksi-saksi yang memberatkan Agusrin, seringkali dicecar bahkan seolah dipojokkan dalam persidangan oleh hakim.
  • 4. Agusrin melakukan pengerahan masa dalam proses persidangan yang sisinyalir merupakan upaya untuk mengintimidasi.
  • 5. Bukti surat asli no : 900/2228/DPD I tanggal 22 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Agusrin tidak menjadi pertimbangan oleh hakim. Justru tanda tanggan Agusrin yang di-scan oleh Chairuddin dijadikan dasar bahwa surat Agusrin dipalsukan, padahal Jaksa dapat menunjukan surat asli yang ditanda-tangani oleh terdakwa.
  • 6. Dalam upaya pembuktian yang dilakukan Jaksa, seringkali perkataan Jaksa dipotong oleh hakim S. Hakim S terkesan marah dan memotong penjelasan jaksa penuntut dengan suara keras.
  • 7. Bukti foto tumpukan uang yang diterima oleh ajudan Agusrin tidak diperhitungkan oleh hakim. Foto itu diambil Chairuddin yang menunjukan bahwa ajudan agusrin, Nuim Hayat menerima uang dari yang bersangkutan di Bank BRI Kramat Raya.
  • 8. Adanya bukti dana penyertaan modal dari Bengkulu Mandiri (BUMD) kepada perusahaan swasta yang kemidian dikembalikan ke Kas Daerah sebagai bentuk pengembalian kerugian negara. Padahal ada bukti yang menunjukan ada mufakat untuk menarik uang sebesar Rp9.179.846.000 dengan peruntukan Rp 2.000.000.000 membagun pabrik CPO PT SBM dan sisanya Rp7.179.846.000 dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
  • 9. Agusrin menyetujui modus menutup temuan penyimpangan BPK sebesar Rp 21,3 miliardengan cara makukan investasi saham melalui PT Bengkulu Mandiri kepada PT SBM dan PT BBN.
  • 10. Agusrin melakukan proses pengembalian dana secara fiktif pasca temuan penyimpangan oleh BPK. Modusnya membuat bukti pertanggungjawaban seolah-olah ada pembelian steam boiler seharga Rp4,5 miliar.
  • 11. PN belum menyerahkan putusan kepada penuntut umum, sehingga penuntut umum kesulitan membuat memori kasasi.
  • 12. Tertangkapnya hakim S di dalam dugaan suap perkara pailit PT SCI menguatkan kecurigaan adanya praktik mafia hukum dalam kasus Agusrin. Pasalnya selain tindakan hakim diluar kewajaran dalam proses-proses persidangan, KPK menyita sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing yang patut dicurigai dari perkara-perkara yang pernah yang bersangkutan tangani.

Jakartapress.COM

2 Tanggapan to “Sulit Basmi Mafia Hukum Jika Semua Masih Bobrok!”

  1. kemarin sempat nonton di televisi tentang beberapa hakim yang terjerat kasus suap dan sejenisnya, tapi itu cuma beberapa yang ketahuan sepertinya masih banyak yang tidak ketahuan

  2. TANYA said

    Jika seorang pengambil keputusan dianggap bobrok, maka bagaimana ya nasib keputusan-2 yang pernah diambilnya ?

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: