KabarNet

Aktual Tajam

Habib Rizieq: SBY Patut Diacungi Jempol

Posted by KabarNet pada 24/06/2011

Saudi Arabia telah menghukum pancung tenaga kerja Indonesia Ruyati binti Satubi, Sabtu lalu (18/6/2011) sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Hukum pancung dilakukan di bagian barat provinsi Mekah. Beberapa hari setelah eksekusi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara. Konferensi pers terkait eksekusi oleh pemerintah Arab Saudi tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta, (23/6).

Presiden SBY menyampaikan duka terkait kasus pemancungan atas TKI Ruyati binti Satubi di Saudi Arabia. SBY menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia melakukan protes atas kasus Ruyati. “Saya prihatin serta menyatakan protes yang keras atas pelaksanaan hukuman mati itu,” kata SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, (23/6/2011).

SBY menilai pelaksanaan hukuman mati itu di luar aturan yang seharusnya berlaku dalam hubungan antar bangsa. “Pelaksanaan hukuman mati itu menabrak norma dan tatakrama antar bangsa yang berlaku secara internasional.” terangnya.

Jumpa pers ini dilakukan SBY terkait pemancungan atas Ruyati di Arab Saudi.  Hadir dalam acara jumpa pers Menko kesra Agung Laksono, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menlu Marty Natalegawa, dan beberapa menteri lainnya.

Pada akhirnya Pemerintah resmi mengeluarkan keputusan penghentian sementara atau moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi mulai tanggal 1 Agustus 2011. Masyarakat diminta patuh dan melaksanakan keputusan tersebut.

“Saya memutuskan untuk melaksanakan moratorium pengiriman TKI ke Saudi Arabia efektif 1 Agustus 2011,” kata Presiden SBY saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (23/6/2011).

Pemancungan atas tenaga kerja asal Indonesia (TKI) Ruyati binti Satubi menjadi pembicaraan publik Indonesia. Mayoritas masyarakat mendukung keputusan tersebut, tak ketinggalan dari Front Pembela Islam (FPI).

Dalam hal ini, sikap SBY mendapat acungan jempol dari Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI). Habib Muhammad Rizieq Syihab dalam pesan singkatnya mengatakan, keberanian SBY harus terus didukung, termasuk memperingatkan kepada semua Negara yang menampung Tenaga Kerja Indonesia (TKI),  sebab Indonesia bukan bangsa budak.

“Bagus, tindakan SBY memprotes Saudi dengan moratorium TKI ke Saudi patut  diacungkan jempol. Keberanian SBY harus terus dipompa, beri peringatan yang sama kepada semua Negara penampung TKI, termasuk Malaysia. Tunjukan Indonesia bukan bangsa budak yang bisa direndahkan seenaknya oleh siapa pun. Bila mereka tetap bandel, ancam stop TKI dan tarik semua yang ada, agar mereka tidak sombong. Mereka akan susah tanpa TKI,” tegas Habib.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua FPI Habib Rizieq mengatakan, perlindungan hukum terhadap TKW masih sangat lemah, bahkan tidak ada perlindungan. Padahal, para TKW kita berangkat ke saudi untuk bekerja, bukan untuk membunuh.  Adapun sikap DPP-FPI sejak dulu hingga kini tidak berubah, STOP PENGIRIMAN TKW KE LUAR NEGERI DAN CIPATAKAN LAPANGAN KERJA YANG BAGUS DI DALAM NEGERI. [kn/dt/sm]

10 Tanggapan to “Habib Rizieq: SBY Patut Diacungi Jempol”

  1. Blokosuto said

    Alhamdulillah.
    Namun knp kok hanya Moratorium (penghentian sementara) saja? Mestinya distop sama sekali pengiriman TKW ke negara manapun. Bikin malu aja, negara lain mengekspor teknologi, kita Indonesia kok mengekspor (maaf) “babu”? Mau dikemanakan martabat bangsa Indonesia ini?

    Yang paling bijaksana itu spt ucapan ketua FPI Habib Rizieq Shihab: –> “STOP PENGIRIMAN TKW KE LUAR NEGERI DAN CIPTAKAN LAPANGAN KERJA YANG BAGUS DI DALAM NEGERI”.

    Semoga Moratorium ini dirubah menjadi Penghentian Total & Permanen agar masalah TKW yang sudah puluhan tahun ini selesai dengan tuntas dan tidak menjadi SUMBER FITNAH.

    Wasalam WR.WB.

  2. Blokosuto said

    btw. Biasanya kalau distop secara legal, maka yang berangkat secara ILLEGAL menjadi semakin marak dan menjadi ajang bisnis bagi oknum2 yang tak bertanggung jawab.

  3. Bawor said

    Sekali-kali coba bikin daftar harian kejadian yang menyenangkan kita dan kejadian yang menyedihkan,Mungkin dari tahun ke atahun jumlah hari yang menyedihkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang menyenangkan.Kenapa kok kita dilahirkan jadi orang Indonesia ya, bukan orang Arab Saudi atau Malaysia?Supaya jangan keterusan, ya jangan banyak2 punya anak,supaya yang akan sengsara nanti tidak lebih banyak lagi.Ini supaya kita tidak prihatin terus,kepanjangan prihatinnya.Besok mungkin prihatin pulau kita diambil tetangga,atau prihatin hutan kita digunduli orang sebelah rumah,atau prihatin orang maling kita dipelihara tetangga depan rumah.

  4. SHARING said

    Yang pertama kali harus diluruskan dalam masalah TKI ini adalah kecerdasan dari pihak-2 terkait. Warga Arab Saudi sebagai pengimpor TKI wajib memahami apa perbedaan makna BUDAK DAN TENAGA KERJA.

    BUDAK adalah manusia yang raga dan perasaannya dikuasai sepenuhnya oleh tuan atau majikan yang membeli mereka dari penjual dengan harga tertentu.

    TENAGA KERJA adalah manusia yang menukar atau menjual jasa dan pengalamannya kepada pihak lain dengan harga (upah/bayaran) tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua pihak.

    Dari pengertian ini saja sudah terlihat jelas bedanya, dimana budak MEMILIKI KEDUDUKAN TIDAK SEJAJAR ATAU DIBAWAH MAJIKAN yakni hanya sebagai objek (barang) yang dijual oleh penjual kepada majikan, sedangkan tenaga kerja MEMILIKI KEDUDUKAN YANG SEJAJAR DENGAN MAJIKAN, yakni sebagai pihak penjual jasa kepada sang majikan.

    Dari masalah kecerdasan memaknai kata babu dan tenaga kerja inilah sebetulnya semua pihak yang terkait berangkat melakukan perbaikan-2 di segala unsur pengiriman dan penerimaan jasa TKI, sehingga majikan-2 Arab TIDAK ASAL MENYAMARATAKAN PERLAKUAN MEREKA ANTARA TERHADAP BUDAK DENGAN PERLAKUAN TERHADAP PARA TKI.
    Setelah caran pandang yang keliru atau sempit itu dirubah, maka barulah diperkuat oleh instrumen-2 lain seperti hukum dan manajemen TKI yang solid antar negara pengirim dan penerima TKI.

  5. Iyan said

    Accchh itu omkodo(omong kosong doang). Hanya utk menutupi kelemahannya aja.

    1…Tarohlah pemerintah KSA salah tak ada transparansi, tp yg lebih salah lagi, kenapa pihak kita tdk pro aktif????
    …..Bukankah kasus Ruyati sejak 1,5 th silam?
    …..Bukankah kita tlh tahu bahwa banyak kasus hukum menimpa WNI di LN termasuk kasus RUYATI?
    …..Ataukah ini bukti ketidak pedulian KJRI/Pemerintah thd kasus yg menimpa warganya di LN?

    2…Sekarang Ruyati tlh tiada, apakah pihak kita tlh melakukan tindakan nyata utk menyelamatkan nyawa-nyawa yg tersisa yg lgi ngantri di tiang gantungan dan arena qishash?

    3…Terjadinya berbagai kasus hukum spt ini adalah ada “sebab akibat”nya. Sebenarnya pihak KSA pun merasa dirugikan dgn terbunuhnya warga mereka oleh para TKI bermasalah, meski dgn berbagai alasan baik pembelaan atas penganiayaan atau pelecehan, namun penghilangan nyawa adalah masalah besar yg mesti ada had. Nah walau demikian pihak KSA tdk pernah menyetop TKI datang. Itu menunjukan kebutuhan mereka sangat tinggi thd tenaga TKI. Yang jadi pertanyaan apakah dlm masa moratorium ini akan benar2 diupayakan tindakan yg akan membawa perbaikan bagi kedua belah pihak ? sehingga kita punya posisi tawar tinggi, minimal spt Philipina yg benar2 memanusiakan TK/TKWnya?

    Wallohu a’lam.

  6. Blokosuto said

    TKW yang sebagian besar (hampir 100%) warga pedesaan, dan mayoritas berpendidikan rendah, pasti mengalami benturan kultur budaya dengan majikan2 asing yang berbeda adat istiadat, budaya, dan kebiasaan. Majikan2 Indonesia yang berdomisili di Indonesia saja masih sering mengalami “benturan” budaya dan sosial dengan Pembantu Rumah Tangga yang mayoritas orang desa itu, apalagi majikan Saudi yang kulturnya berbeda.

    Di satu sisi sang majikan asing merasa memiliki hak dan menuntut macam2, karena sudah bersusah payah dan ribet mengurus visa utk mendatangkan sang TKW. Belum lagi biaya besar yang sudah dikeluarkan untuk membayar PJTKI. Di sisi lain para TKW sering kali membawa kultur asli dari desanya ke tengah2 keluarga majikannya yang berbeda budaya, sambil menuntut agar diperlakukan baik.

    Siapakah yang sanggup mengedukasi para majikan asing tsb (mendidik orang untuk merubah adat istiadat dan kebiasaannya yang sudah mengakar)?

    Siapakah yang sanggup mengedukasi para TKW tsb (mendidik mereka untuk merubah adat istiadat dan kebiasaannya yang sudah mengakar, dan menyesuaikan dirinya kedalam budaya yang asing bagi dia)? Jangankan bisa saling beradaptasi, dari segi perbedaan bahasa saja sang majikan dan TKW sudah saling salah paham dan miskomunikasi.

    Kalau mau aman… pake aja sikap pendirian Habib Riziek Shihab Ketua FPI: –> “STOP PENGIRIMAN TKW KE LUAR NEGERI DAN CIPTAKAN LAPANGAN KERJA YANG BAGUS DI DALAM NEGERI”. Bukankah sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyat?

  7. Blokosuto said

    Senin, 27/06/2011 12:11 WIB

    HASYIM MUZADI MINTA MUI KELUARKAN FATWA HARAM PENGIRIMAN TKW

    M. Rizal – detikNews

    Jakarta – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Hasyim merujuk kepada banyaknya protes dari para mufti Robithoh Alam Islami terkait sikap Indonesia yang masih mengirimkan TKW.

    “Bukankah pengiriman wanita tanpa muhrim ke tempat jauh, hukumnya haram secara syariat? Bukankah pengiriman itu merendahkan Islam dan Indonesia sendiri? Mengapa Pak Hasyim tidak bicara ke Presiden RI?” kata Hasyim menirukan banyaknya pertanyaan dari para ulama dalam World Islamic League di Makkah pada 2010, seperti disampaikan kepada detikcom, Senin (27/6/2011).

    Hasyim pun banyak menerima pertanyaan, apakah dia tidak merasa ikut berdosa melihat TKW dikirim ke luar negeri. Para ulama dari berbagai negara seperti Mesir, Libanon, Suriah, dan Maroko itu dipimpin Syeikh Wahbah Zuhaily dan Syeikh Ayatulloh Ali Tashiry.
    “Mereka menanyakan bagaimana sesungguhnya pendapat para ulama Indonesia? Mereka juga menyampaikan bahwa tidak ada negara Islam semiskin apa pun yang mengirimkan TKW/PRT ke Arab Saudi,” jelas Hasyim.

    Hasyim mengaku sudah menyampaikan beberapa kali pertanyaan mengenai soal TKW ini ke presiden dan MUI. Namun belum juga ada respons.

    “Oleh karenanya, saya mohon dan mendesak agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil fatwa tegas dan seluruh ulama di Indonesia menyerukan kepada masyarakat agar tidak memberangkatkan TKW/PRT,” terangnya.

    Selain itu, dalam urusan TKW hendaknya penanganan urusan ini langsung di tangan presiden atau kepala negara, karena ada hal-hal yang memerlukan diplomasi tingkat tinggi.

    “Jangan hanya menyerahkan ke Satgas yang kenyataannya selalu gagal dan terkesan presiden menjaga jarak dengan persoalan. Satgas yang dilepas sendiri tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang sangat berat ini, karena berskala nasional dan internasional. Padahal untuk kali ini, kalau sampai tidak bisa diatasi akan membahayakan kekuasaan pemerintah SBY,” tutur Hasyim.

    (ndr/vit)

  8. Blokosuto said

    Senin, 27/06/2011 13:54 WIB

    MUI PERTIMBANGKAN KELUARKAN FATWA HARAM MUTLAK PENGIRIMAN TKW

    Nurvita Indarini – detikNews

    Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Menyusul banyaknya kasus kekerasan yang dialami TKW, MUI mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa haram mutlak.

    “Kami akan membahas kembali soal ini (TKW), karena belakangan ada heboh marak kekerasan pada TKW. Kami sudah mengeluarkan keputusan pada 2000 itu, tapi kalau fatwa haram memang belum. Tapi akan kita bahas,” ujar Ketua MUI Ma’ruf Amin saat dihubungi detikcom, Senin (27/6/2011).

    Saat itu, fatwa haram yang dikeluarkan MUI masih belum mutlak alias baru pada sebagian kondisi saja. Hal itu dikarenakan ada kemungkinan tidak terpeliharanya TKW yang dikirimkan dan tidak adanya jaminan perlindungan keamanan TKW.

    “Kalau sekarang ternyata tidak ada jaminan perlindungan keamanan bagi TKI tentu akan kami bahas lagi,” sambung Ma’ruf.

    Pada Musyawarah Nasional VI MUI yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2000. MUI mengeluarkan fatwa Nomor 7/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Pengiriman TKW ke Luar Negeri. Ada beberapa poin dalam fatwa tersebut.

    MUI menilai, pada prinsipnya perempuan boleh meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau luar negeri. Kondisi itu menjadi haram jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsigah (kelompok perempuan yang dipercaya), kecuali dalam keadaan darurat yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar’i, dan dapat menjamin keamanan dan kehormatan TKW.

    Selain itu, hukum haram berlaku pula pada pihak-pihak, lembaga atau perorangan, yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW. Demikian pula yang menerimanya.

    Dalam poin selanjutnya, para ulama yang tergabung dalam Komisi Fatwa MUI mewajibkan kepada pemerintah, lembaga, dan pihak yang terlibat dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW selama bekerja di luar negeri.

    (vit/fay)

  9. SHARING said

    Iyan berkata
    27/06/2011 pada 15:47

    Accchh itu omkodo(omong kosong doang). Hanya utk menutupi kelemahannya aja. ….

    Iyan, percayalah …
    Selama cara pandang para majikan Arab Saudi (pemegang uang) terhadap para TKI (pengharap uang) yang mereka pekerjakan masih sebagai babu, yang bisa diperlakukan seenak udelnya sendiri dan bukan sebagai tenaga kerja yang hanya bisa diperah jasanya sesuai isi perjanjian kerja resminya, maka tak heran jika kasus-2 yang dialami almarhum Rukhiyati akan terus bermunculan alias sia-2 belaka dengan upaya-2 yang dilakukan oleh berbagai pihak.

    Memang betul, idealnya Pemerintah INdonesia mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup dan menjanjikan kesejahteraannya bagi rakyat Indonesia yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa. Tapi ya itu, apa mau dikata, di sisi lain pemerintahpun kelihatannya belum sepenuhnya mampu menyediakannya secara cepat, apalagi ditambah masih membanjirnya kasus KKN di berbagai bidang kehidupan yang amat menghambat laju perekonomian Indonesia.

  10. Naraendra said

    Saya ikiut prihatin ats dipancungnya salah satu TKW indonesia di Arab Saudi.
    Dan kiranya tidak berlebihan jika begitu banyak Ormas, LSM bahkan hampir semua media ikut bicara dan mengadakan pembelaan terhadap para penghasil Devisa tersebut
    Memang sudah tidak bisa dipungkiri bila terjadi suatu tindak kekerasan yang melibatkan Islam baik itu umat Islam ( Islam ) sebagai korban lebih-lebih sebagai pelaku, pasti media akan memblow up secara besar-besaran dan disiarkan berhari-hari bahkan berminggu minggu
    Disinilah tidak adilnya para medeia dan para yang menganggap dirinya berkompoten dan pakar.
    Ketika umat Islam jadi korban prembantaian seakan media bungkam, ada apakah ini
    Kiranya masih segar diingatan kita peristiwa pembantaian yang diduga terorist di Sukoharjo sebulan yang lalu, yang menurut informasi penjual angkriangan juga ikut dibantai, tapi mana pembelaan dari media bahkan ormas ilsam serndiri
    Mermang dunia sudah dikuasai kaum kafir, dan saat inilah Allah dengan mudah menilai siapa yang Islam dan siapa yang fasik dan munafik,kalau yang kafir sudah jelas

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: