KabarNet

Aktual Tajam

Bubarkan Banggar DPR !

Posted by KabarNet pada 06/09/2011

HAK bujet yang dimiliki DPR telah berubah menjadi hak untuk korupsi. Inilah korupsi yang dianggap legal. Legal karena korupsi justru bersarang di Badan Anggaran DPR, yang merupakan tangan resmi DPR dalam melaksanakan hak bujet. Di sinilah politik transaksional berlangsung aman dan nyaman. Sejauh ini, KPK pun seperti tiada bergigi membongkarnya.

Padahal, nyanyian Nazaruddin telah menunjukkan bagaimana dahsyatnya aliran uang APBN melilit anggota Badan Anggaran DPR. Nyanyian Wa Ode Nurhayati, anggota DPR lainnya, malah membeberkan lebih rinci lagi bagaimana korupsi berlangsung di Badan Anggaran DPR.

Tak lebih, tak kurang, Badan Anggaran DPR ialah lembaga calo yang memainkan alokasi dan besaran anggaran proyek dalam APBN. Itulah kejahatan kerah superputih, yang tidak saja menggarong anggaran dengan meraih komisi, tetapi juga menyebabkan dislokasi proyek.

Melalui hak anggaran, mestinya DPR menjadi penyeimbang terhadap pemerintah, bahkan meluruskan arah kebijakan yang diambil pemerintah sebagaimana dicerminkan dalam RAPBN.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. DPR melalui badan anggaran menjadi calo yang menyesatkan arah kebijakan dengan memelintir peruntukan anggaran kemudian mengisapnya demi kepentingan sempit, yaitu pribadi, daerah, dan kelompok.

Badan anggaran jelas lebih banyak mudaratnya daripada maslahat. Badan itu telah menjadi pusat korupsi yang paling gemuk. Di situlah, atas nama wakil rakyat, atas nama hak bujet, politik transaksional dilakukan tanpa malu.

Sudah banyak anggota DPR masuk penjara, tetapi mestinya lebih banyak lagi yang menjadi terpidana bila korupsi yang bersarang di Badan Anggaran DPR dibongkar tuntas.

Karena lebih banyak mudaratnya, lebih baik Badan Anggaran DPR dibubarkan. Hak bujet dikembalikan untuk diurus secara terbuka oleh setiap komisi sesuai bidang masing-masing. Contohnya anggaran untuk pendidikan biarlah ditangani Komisi X yang memang mengurus bidang pendidikan. Hasil semua kajian dari tiap komisi kemudian disampaikan kepada Komisi XI yang bermitra dengan Menteri Keuangan.

Ada yang berargumentasi bahwa perkara anggaran juga menyangkut besaran makro seperti proyeksi harga minyak dunia serta target pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat semata diurus komisi tertentu sehingga harus diurus badan anggaran. Argumentasi itu gombal sebab tidak ada yang dapat memastikan ketepatan sebuah proyeksi, termasuk badan anggaran. Proyeksi itu lebih merupakan kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR. Apa perlunya hal itu diurus sebuah badan khusus yang bernama badan anggaran yang dalam kenyataannya menjadi sarang calo?

Hak bujet, yang dalam bahasa founding father disebut hak begroting, jelas hak strategis wakil rakyat. Namun, sekarang hak itu menjadi eksesif, benalu, dan merusak karena menggunakan tangan yang bernama Badan Anggaran DPR. Lebih cepat badan itu dibubarkan, lebih cepat tangan yang kotor itu diamputasi, lebih baik bagi negara ini. EDITORIAL MI

Satu Tanggapan to “Bubarkan Banggar DPR !”

  1. jaka said

    Dpr memang maling

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: