KabarNet

Aktual Tajam

Banggar DPR Sarang Maling !

Posted by KabarNet pada 22/09/2011

ANGGARAN negara ternyata masih menjadi sumber utama penggarongan uang rakyat. Celakanya, penggarongan anggaran itu justru dilakukan lembaga-lembaga negara, seperti di Badan Anggaran DPR.

Persepsi publik pun kini begitu kuat menilai bahwa Banggar DPR tak lebih sekadar sarang maling. Itu sebabnya, unjuk rasa merebak yang mendesak agar alat kelengkapan DPR itu segera dibubarkan.

Munculnya persepsi seperti itu bukan tanpa alasan. Dua kasus korupsi yang menghebohkan belakangan ini disebut-sebut melibatkan sejumlah anggota Banggar. Tengok, misalnya, kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang yang melibatkan Muhammad Nazaruddin. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sebelumnya merupakan anggota Banggar. Dia menuding anggota Banggar lain ikut menikmati uang korupsi.

Begitu juga pengakuan para tersangka kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mereka menyebutkan adanya commitment fee 10% untuk dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi senilai Rp500 miliar kepada Banggar. Indikasi aliran dana korupsi mengalir ke Banggar itulah yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa empat pemimpin alat kelengkapan DPR itu, Selasa (20/9).

KPK sesungguhnya tak cukup hanya memeriksa pimpinan Banggar. KPK mestinya menyadap seluruh anggota Banggar dan meminta PPATK untuk melacak semua rekening anggota badan itu yang sebagian bertambah gemuk.

Banggar memang punya kekuasaan yang begitu besar, layaknya negara dalam negara. Sebab, di badan inilah seluruh kepentingan partai di DPR terwakili. Semua anggota Banggar menjadi mesin ATM bagi partai masing-masing.

Banggar memiliki kekuasaan untuk menentukan ke mana alokasi dan berapa besar anggaran dikucurkan. Yang lebih konyol, Banggar ikut menentukan perusahaan-perusahaan sebagai pelaksana proyek yang dibiayai APBN itu.

Padahal, UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 107 ayat 2 menyebutkan Banggar hanya berwenang membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi. Karena itu, penetapan anggaran proyek transmigrasi di Kemenakertrans tanpa lewat pembahasan di komisi jelas sebuah pelanggaran.

Celakanya, baik pimpinan Banggar, pimpinan DPR, maupun pimpinan fraksi, tak menganggapnya sebagai pelanggaran. Lebih celaka lagi, mereka seperti menutup mata bahwa di Banggar sarat dengan patgulipat. Bagaimanapun, Banggar kini menjadi sarang maling. Indonesian Budget Center mencatat sejak 2004, dari 58 koruptor DPR mayoritas berasal dari Banggar.

Karena itu, Banggar layak dibekukan, bahkan dibubarkan, karena pembentukannya hanya akal-akalan agar uang rakyat bisa dirampok habis-habisan. EDITORIAL MI

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: