KabarNet

Aktual Tajam

Royalti Emas Freeport 1% Sangat Kecil dan Tidak Adil

Posted by KabarNet pada 30/09/2011

Jakarta – Pemerintah diminta tidak takut melakukan renegosiasi kontrak pertambangan. Tak ada pengecualian termasuk Freeport dan Newmont. Untuk Freeport, royalti 1% dianggap tidak adil dan sangat kecil. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel dalam keterangannya yang dikutip detikFinance, Jumat (30/9/2011).

“Jumlah royalti yang diberikan dalam kontrak karya Freeport kepada pemerintah sebesar 1% adalah sangat kecil dan kurang adil. Untuk itu harus dinaikkan agar adil. Dan saya kira dengan kenaikan yang wajar Freeport juga tidak akan rugi. Paling tidak harus mengikuti PP No.45 Tahun2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku, untuk royalti emas sebesar 3,75% dari harga jual kali tonase. Jadi bisa sama-sama mendapat benefit,” tutur Kemal.
Dia mengatakan DPR meminta semua perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia termasuk Freeport dan Newmont harus kooperatif untuk renegosiasi kontrak. Karena ini amanat Undang-undang

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus berupaya merenegosiasi seluruh kontrak karya pertambangan yang mencakup prinsip luas wilayah, divestasi, pengelolaan lingkungan, royalti, dan kewajiban menggunakan jasa dalam negeri sebagaimana diamanatkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Bahkan pemerintah juga mengarahkan soal kewajiban alokasi distribusi produk tambang ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Kontrak karya pertambangan sebelumnya diatur dalam UU No. 1 tahun 1967 dan UU No. 11 Tahun 1967 mengenai pertambangan. Namun, dengan dicabutnya UU tersebut maka seluruh kontrak karya yang ada harus mengikuti UU yang baru tersebut. Saat ini proses renegosiasi kontrak karya antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia berjalan sangat alot.

Saat ini memang dalam kontrak karya Freeport, jumlah royalti yang diberikan kepada pemerintah Indonesia adalah 1%. Sedangkan dalam aturan royalti pertambangan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75% dari harga jual kali tonase.

Menurut Kemal renegosiasi ini sangat logis mengingat dalam laporan keuangan di 2010, Freeport menjual 1,2 miliar pounds tembaga dengan harga rata-rata US$ 3,69 per pound, atau dengan kurs Rp 9.000 berarti setara dengan Rp 39,42 triliun. Kemudian Freeport juga menjual 1,8 juta ounces emas dengan harga rata-rata di 2010 US$ 1.271 per ounce, atau dengan kurs Rp 9.000 berarti setara dengan Rp 20,59 triliun. Jadi total penjualannya mencapai Rp 60,01 triliun.

“Kalau hanya 1%, itu kan sangat kecil, padahal cost of production barang tambang terutama emas saat ini sangat rendah dibanding harga penjualan, hanya sekitar 30-60%. Sangat besar sekali proporsi yang dinikmati perusahaan tambang. Dan tren harga komoditas ini kedepan akan terus tinggi,” tambahnya.

Hal ini menurutnya dikuatkan oleh fakta bahwa pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Pertambangan Umum sangat-sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan PNBP Migas.

“Di 2010 kita mencatat PNBP sektor pertambangan hanya Rp 9,7 triliun sedangkan PNBP sektor Migas Rp 151,7 triliun. Tahun 2011 target PNBP sektor pertambangan menjadi Rp 15,4 triliun sedangkan PNBP sektor Migas Rp 173,2 triliun. Hal ini terjadi karena besaran royalti yang kita terima sangat rendah. Fakta ini menunjukkan ada yang salah dengan sistem kontrak karya pertambangan kita sebelumnya. Dan ini harus segera diperbaiki,” jelas Kemal.

Namun demikian, Kemal mengingatkan pemerintah untuk tetap berupaya mencapai win-win agreement antara kedua belah pihak dalam renegosiasi.  “Yang penting renegosiasi harus benar-benar dilakukan, semua perusahaan tambang harus kooperatif. Negara dan rakyat juga harus diuntungkan, tetapi kepentingan pelaku usaha juga tidak dirugikan,” tutupnya. [kn/dtk/slm]

30 Tanggapan to “Royalti Emas Freeport 1% Sangat Kecil dan Tidak Adil”

  1. taUbat said

    FREPORT SIAP LAKSANAKAN RENEGOSIASI KONTRAK

    Jumat, 30 September 2011 | 21:26 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com — PT Freeport Indonesia siap melaksanakan renegosiasi kontrak dengan pemerintah setelah sebelumnya bersikukuh tetap mematuhi kontrak karya yang ada.

    ”Kami terbuka untuk membahas kegiatan, rencana ke depan, dan kontrak karya kami bersama pemerintah,” kata juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait, Jumat (30/9/2011), di Jakarta.

    Menurut kontrak karya generasi kedua, masa kontrak akan berakhir pada tahun 2021. Namun, terdapat klausul yang menyatakan kontrak bisa diperpanjang 2 kali 10 tahun jika PT Freeport Indonesia menginginkan.

    Ramdhani sebelumnya menyatakan, pihaknya akan tetap menghormati dan mematuhi ketentuan dari kontrak karya. Pihaknya berkeyakinan kontrak itu adil bagi setiap pihak.

    Pihaknya mengklaim telah memberikan kontribusi cukup besar bagi Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan kontrak karya yang berlaku sejak Desember 1991, kontribusi PT Freeport Indonesia kepada pemerintah lebih dari 12 miliar dollar AS.

    Anggota DPR dari Fraksi PAN, Chandra Tirta Wijaya, menjelaskan, PT Freeport hanya memberi royalti bagi pemerintah senilai 1 persen untuk emas dan 1,5-3,5 persen untuk tembaga.

    Royalti ini dinilai jauh lebih rendah dari negara lain yang biasanya memberlakukan 6 persen untuk tembaga dan 5 persen untuk emas dan perak.

    Besaran royalti dari Freeport itu juga lebih rendah dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap setiap badan usaha.

    ================================

    Dalam Konstitusi UUD 1945, Indonesia memiliki Pasal (33) yang mengatur arah dan strategi kebijakan ekonomi.

    Dalam Pasal 33 Ayat (1) disebutkan bahwa pengaturan ekonomi seharusnya berbasis pada kekeluargaan dan kebersamaan.

    Adapun pada Ayat (2) ditegaskan bahwa seluruh rakyat memiliki hak untuk ikut berproduksi dan ikut menikmati hasilnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

    Dalam Ayat (3) diatur bahwa ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ini berarti konstitusi menjamin rakyatlah pemegang hak atas kekayaan sumber daya alam (SDA) tersebut.

    pengelolaan anggaran dan keuangan harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat.
    Apabila pasal-pasal ekonomi dan sosial tersebut diyakini saling terkait, maka dalam UUD 1945 ada enam (6) pasal, yaitu Pasal (23), (27), (28), (31), (33) dan (34), yang keseluruhannya saling terkait dan harus dimaknai secara bersama-sama. Satu pasal mengatur paradigma pengelolaan ekonomi, sedangkan lima pasal lainnya mengatur paradigma kewajiban sosial negara terhadap rakyat.

  2. taUbat said

    MENOLAK RENEGOSIASI, KONTRAK KARYA FREEPORT BISA DITERMINASI

    Minggu, 02 Oktober 2011 08:07

    Gatra News – Upaya pemerintah merenegosiasi seluruh kontrak karya pertambangan semestinya berlaku bagi seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia tanpa terkecuali. Bahkan perusahaan tambang raksasa sekelas PT Freeport Indonesia yang mengoperasikan tambangnya di wilayah Papua pun tak bisa luput dari upaya renegosiasi kontrak karya itu.

    Renegosiasi tersebut mencakup prinsip luas wilayah, divestasi, pengelolaan lingkungan, royalti, dan kewajiban menggunakan jasa dalam negeri. PT Freeport Indonesia harus tunduk dengan Undang-Undang pertambangan yang baru, sehingga setiap upaya renegosiasi kontrak harus dilakukan. Jika Freeport berani membangkang terhadap UU di Indonesia, maka perusahaan tambang asal Amerika itu bisa menghadapi terminasi kontrak.

    Sejauh ini, dalam rangka renegosiasi tersebut, 65 persen dari total perusahaan pertambangan yang terikat kontrak telah menyetujui prinsip-prinsip renegosiasi kontrak tersebut. Namun khusus Freeport, sampai saat ini belum meninjukkan niat baik untuk melakukan renegosiasi kontrak karyanya bersama pemerintah. Perusahaan tambang dan emas ini merasa kontraknya sudah cukup adil bagi pemerintah Indonesia.

    Menurut mantan Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) Kementerian ESDM, Simon Sembiring, renegosiasi kontrak karya merupakan perintah rakyat. Semua perusahaan yang terikat kontrak harus tunduk dengan itu. Dalam UU no 4 (tahun 2009 tentang minerba) disebutkan, dalam tempo satu tahun, isi kontrak harus disesuaikan dengan UU. “Nah, itu perintah rakyat, jadi Freeport tidak bisa membangkang,” ujarnya.

    Kontrak karya pertambangan sebelumnya diatur dalam UU no 1 tahun 1967 dan no 11 tahun 1967 mengenai pertambangan. Namun, dengan dicabutnya UU tersebut dan diganti dengan UU no 4 tahun 2009, maka seluruh kontrak karya yang ada harus mengikuti UU yang baru itu. UU tersebut menyaratkan masa peralihan dalam tempo satu tahun.

    Jika Freeport tidak mau mengikuti aturan itu, maka operasional perusahaannya tidak sah. Kalau mau dibawa ke arbitrase, yang dipakai adalah aturan Indonesia, bukan regulasi Amerika. “Freeport bisa kalah,” ungkap Simon.

    Simon yakin, Freeport bukannya menolak renegosiasi tersebut, namun perlu ada pembicaraan di antara kedua pihak. Tapi jika Freeport memang menolak, maka kontrak mereka bisa diterminasi. “Apalagi kalau ada statement tertulis,” ujarnya.

    Di kontrak karya yang sekarang berlaku pun, pihak Freeport bisa saja meminta perubahan kesepakakatan royalti jika harga tembaga jatuh, sehingga merugikan mereka. Demikian juga pemerintah, tentu dapat melakukan hal yang sama demi meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan nilai tambah dari barang mentah yang dihasilkan, hingga terkait urusan royalti.(HP)

  3. taUbat said

    @ Bapak2 Pimpinan yang terhormat,

    Demi kepentingan hajat hidup orang banyak, alangkah baiknya perseteruan/gontok2an di sudahi saja, itupun tidak buruk karena membawa wawasan masyarakat dan kontrol kedepannya.

    Informasi telah terbuka, mana yang lebih layak didahulukan, jangan berkelit yang tidak ada manfaatnya lagi.

    Yang diamanahi masyarakat, sekaranglah saatnya yang tepat memaksimalkan kemampuannya dalam mensejahterakan masyarakatnya.

  4. taUbat said

    TERLAMBAT, MESTINYA TAHUN LALU FREEPORT SELESAI

    Minggu, 02 Oktober 2011 , 14:59:00 WIB

    RMOL. Tidak ada yang istimewa dari keinginan pemerintah untuk melakukan renegosiasi terhadap semua kontrak karya perusahaan tambang di negeri ini, termasuk PT Freeport. Karena itu merupakan perintah UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba.

    Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara kepada Rakyat Merdeka Online siang ini.

    “Itu perintah UU Minerba. Jadi itu sudah otomatis harus dilakukan. Jangan pula nanti dibilang, mereka mengaku mengambil inisitif lalu mendapat credit point. Saya kira tidak,” jelasnya.

    Justru, masih menurut mantan senator asal Jakarta ini, pemerintah terlambat bila baru saat ini merenegosiasi kontrak karya semua perusahaan tambah tersebut. Mestinya, semua renegosiasi kontrak karya perusahaan itu sudah selesai dilakukan tahun lalu. “Justru mereka mereka sudah sangat terlambat. Artinya sudah sejak setahun lalu mestinya sudah beres. Ini kan belum,” kesalnya.

    Pada Kamis lalu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku optimis renegosiasi sejumlah kontrak karya dengan perusahaan pertambangan. “Kita memiliki UU yang harus saya jalankan. Dan undang-undang kita ini harus kita implementasikan,” ujar Hatta. [zul]

  5. taUbat said

    JANGAN AKHIRI RENEGOSIASI DENGAN TERIMA SUAP

    Friday, October 7, 2011, 22:03

    Monitor Indonesia – Negosiasi ulang kontrak karya antara pemerintah dan PT Freeport harus lebih berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Sudah hampir 44 tahun sejak era Orde Baru sampai saat ini, para bos Freeport di AS menikmati kekayaan tambang emas di Papua. Kini, momentum renegosiasi sudah ada di tangan pemerintah.

    MANTAN Menko Perekonomian era Gus Dur, Rizal Ramli mengungkapkan kesempatan emas renegosiasi sudah ada di depan mata. Namun, Rizal pesimis dengan adanya negosiasi ulang kontrak karya tersebut. “Saya tidak percaya dengan para pejabat RI untuk renegosiasi soal Freeport ini,” tegas Rizal di Jakarta, Jumat (7/10/2011).

    Rizal mengatakan, bos Freeport di Amerika Serikat begitu mudah menawarkan uang sogokan kepada para pejabat Indonesia. “Sejak era Orba sampai era SBY ini dinilai publik mata duitan dan mudah disogok,” tegasnya.

    Karenanya, kredibilitas menteri dan pejabat haruslah orang yang tidak mudah disogok, agar tercapai win-win solution dalam renegosiasi kontrak karya dengan modal asing.

    Rizal menyatakan, kisruh mogok kerja ribuan karyawan PT Freeport Indonesia bisa diatasi dan tidak berlanjut pada tingkat pengadilan hubungan industrial, jika ada titik temu antara Freeport dan karyawan untuk memenuhi kepentingan pekerja.

    “Yang penting, renegosiasi kontrak karya membutuhkan pemerintahan yang jujur dan negosiator yang tangguh dan tegas untuk berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Jangan pula negosiatornya pengusaha yang mau cari untung untuk dirinya, sebab mudah disogok,”kata Rizal.
    Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mendesak pemerintah untuk menutup sementara operasional tambang Freeport selama masa renegosiasi.

    “Karena mereka berada di wilayah hukum Indonesia, maka mereka harus patuh. Selama negosiasi, tutup Freeport. Jangan biarkan mereka beroperasi sampai mau membayar utang dan selesaikan renegosiasi,” kata Ray.

    Ray menilai tarif royalti yang dibayarkan Freeport melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menetapkan tarif royalti emas adalah sebesar 3,75 persen dari harga jual per ton. Untuk tembaga, royalti yang ditetapkan adalah sebesar 4 persen dari harga jual per kilogram, dan royalti perak ditetapkan sebesar 3,25 persen dari harga jual per kilogram.

    Nyatanya, Freeport masih membayarkan tarif royalti kepada Indonesia sesuai dengan Kontrak Karya tahun 1991, yakni royalti tembaga sebesar 1,5 persen, royalti emas dan perak cuma sebesar 1 persen dari harga jual.

    “Sebenarnya royalti 3-4 persen itu sangat sangat rendah bila dibandingkan negara lain. Di negara-negara Afrika, royalti berkisar 5-8 persen. Bahkan Venezuela sedang membuat UU agar negara mendapat royalti di atas 50 persen,” imbuhnya.
    ■ Cahaya Hakim

    ========================

    SEBAGAI MASYARAKAT MERASAKAN ADA KETIDAK PAHAMAN DENGAN SDM DI NEGERI INI, SUDAH 44 TAHUN BEKERJA DENGAN YANG “KELIHATAN” TAPI MASIH JUGA TIDAK DAPAT BERDIKARI. (ALIH TEHNOLOGI)

    ———————

    INI JAMAN SUDAH MERDEKA …….. BERAPAPUN PERSENTASI MESTINYA BERPIHAK PADA RAKYAT JIKA SEKARANG DIBALIK KONTRAK KARYA UNTUK ROYALINYA TEMBAGA 1,5% DAN EMAS/PERAK 1% DIBERIKAN PADA FREEPORT SISANYA MILIK IBU PERTIWI ADALAH SAH-SAH SAJA.

  6. Baju Anak said

    Ayo pemerintah jangan takut, kalau dia gak mau ya udah nasionalisasi aja

  7. Anonim said

    pemerintah kita tuh lemah, payah, or di korupsi juga tuh…. 😦

  8. taUbat said

    DEMOKRAT : KONTRAK FREEPORT TAK MUNGKIN DIUBAH SEBELUM MASANYA BERAKHIR

    Senin, 21 November 2011 21:16 WIB

    LENSAINDONESIA.COM: Menanggapi sejumlah desakan renegoisasi kontrak karya Freeport, Wakil Sekjen Partai Partai Demokrat (PD) Saan Mustofa menegaskan kontrak karya Freeport yang sudah disepakati merupakan kontrak warisan pemerintah sebelum SBY. Praktis, buah kebijakan pemerintahan Megawati itu tidak mungkin dirubah sebelum berakhir.

    “Kontrak karya Freeport itu khan bukan zaman SBY. Mana mungkin itu direnegoisasi sebelum waktunya. Kita tunggu waktunya hingga selesai, baru dipikir ulang,’’ ujar Saan, anggota komisi 3 DPR RI kepada lensaindonesia.com di sela-sela rapat tertutup Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/11/2011).

    Menurut Saan, masyarakat harus memahami, apa pun kenyataan pahit terkait nilai 1 persen royalty yang dianggap jauh dari proporsional, tetap harus dihormati sebagai konsekuensi keputusan pemerintah (Megawati) sebelum SBY yang harus diterima. Jika dipaksakan untuk dirubah tanpa kesepakatan kedua belah pihak, dikawatirkan melanggar kesepakatan Internasional.

    “Hampir semua kontrak karya pertambangan di Indonesia itu bersifat Neil Down (tetap). Termasuk, untuk Kontrak Karya Freepot. Dasarnya, adalah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2003 untuk tarif royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada Freeport Indonesia, yang disebut sebesar 1 persen. Ya sudah, kita terima,’’ tegas Saan.

    Namun demikian, kata Saan, pemerintah memang sedang memperjuangkan renegoisasi kontrak karya pertambangan. Tapi untuk Freeport, saat ini pemerintah sedang mempelajarai study kelayakan jangka panjang.

    “Seperti diketahui kontrak karya Freepot kedua itu ditandatangni tahun 1991, dan akan berakhir 2021. Yang bisa dilakukan dan tengah diajukan pemerintah saat ini, adalah mengevaluasi kajiannya kepada kontrak jangka panjang Freeport Indonesia selanjutnya,’’ pungkas Saan. (esa/LI04)
    Editor: joko

  9. taUbat said

    POLITISI2 DEMOKRAT DI STATEMENNYA BANYAK MENCEDERAI HATI RAKYAT (BERGAYA PENGUASA)

  10. taUbat said

    AKHIR KATA, SOEKARNO, FOUNDING FATHER KITA HANYALAH KORBAN DARI INSTANSI CIA. SEMOGA MELALUI PENGALAMAN SEJARAH, RAKYAT INDONESIA PAHAM BETUL DAN MERASA MEMILIKI INDONESIA. JAGA, RAWAT DAN RAIHLAH KEMBALI INDONESIA AGAR TIDAK JATUH DITANGAN ASING.

  11. taUbat said

    ABRAHAM SAMAD FOKUS PADA SEKTOR ROYALTY TAMBANG

    Monday, 28 November 2011

    JAKARTA–MICOM: Calon pimpinan KPK yang pertama menjalani fit and proper test di Komisi III adalah pengacara asal Makassar Abraham Samad. Dalam proses seleksi tersebut, Abraham menegaskan, jika terpilih, KPK akan menangani kasus-kasus korupsi yang besar di wilayah pertambangan dan pajak.

    “Yang dibutuhkan KPK memberantas kasus grand corruption karenanya dibutuhkan peran yang kuat. Dia (KPK) harus bekerja pada skala prioritas yang harus masuk pada korupsi yang besar. Roadmap harus fokus pada sektor penerimaan royalti pertambangan, seperti royalti di PT freeport, penghasilannya Rp80 triliun, tapi dari APBN yang masuk hanya Rp13 triliun. Ini terjadi kebocoran. KPK harus punya roadmap yang jelas supaya sektor-sektor pertambangan dan pajak kita akan masuk ke situ,” ujar Abraham, di ruang rapat Komisi III DPR, Senin, (28/11).

    Ketua Komisi III Benny K Harman pun mempertanyakan apakah kasus besar yang dimaksud adalah kasus Century dan pajak Gayus Tambunan. Abraham menjawab jika memang kedua kasus tersebut termasuk dalam Pasal 183 KUHAP tentang dua alat bukti yang cukup, kedua kasus tersebut pasti termasuk dalam kasus yang akan diselesaikan jika dirinya terpilih sebagai pimpinan KPK.

    “Kalau kasus-kasus tersebut memenuhi Pasal 183 KUHAP mengenai 2 alat bukti yang cukup maka kasus-kasus itu bisa diselidiki. Bukan soal berani atau nggak berani, melainkan (itu) sesuai aturan hukum atau tidak,” tandasnya.

    |!|!||!|!|!|!|!|!|!|!|!|!||!|!||!|!|!|!|!|!|!|!|!|!||!|!||!|!|!|!|!|!|!|!|!|!||!|!||!|!|!|!|!|!|!|

    BERHITUNG DENGAN FREEPORT

    Kwik Kian Gie, MANTAN MENKO PEREKONOMIAN

    Kompas – Harry Tjan Silalahi menulis tentang Freeport di harian ini pada Senin (14/11). Suaranya mencerminkan perasaan umum tentang Freeport: penjajahan kembali mengisap kekayaan rakyat Indonesia.

    Pengisapan oleh Freeport memang luar biasa. Namun, ini bagian kecil saja. Hampir semua kekayaan mineral kita dikontrakkan dengan manfaat yang amat kecil bagi rakyat Indonesia.

    Kekayaan alam tak dibuat oleh siapa pun. Tak oleh Bakrie, tak oleh Panigoro, tak oleh Soeryadjaya, tak oleh Sandiago Uno, tak oleh Jusuf Merukh, tak pula oleh ratusan lain yang lebih kecil seperti Pramono Anung. Kekayaan mineral diberikan Tuhan kepada seluruh rakyat dari negara yang bersangkutan secara adil. Namun, selama ini kita seakan-akan tak memiliki keberanian mempersoalkan pengisapan kekayaan rakyat oleh beberapa gelintir pribadi, baik asing maupun Indonesia.

    Freeport dapat hak eksploitasi tembaga dan emas dalam konferensi di Geneva, November 1967, yang oleh Harry Tjan Silalahi digambarkan dengan sangat jelas. Dalam tulisan ini saya ingin melengkapinya dengan data angka dan mendukung pendapatnya bahwa manfaat ekonomi yang dinikmati rakyat Indonesia saat ini tak ada beda dengan zaman VOC dan zaman kolonial, bahkan lebih parah lagi.

    Rekayasa Angka?

    Royalti dari Freeport untuk bangsa Indonesia: 1 persen untuk emas dan perak, 1-3,5 persen untuk tembaga. Kami kemukakan angka dari orang yang tampaknya mengetahui isi perut yang sebenarnya. Sangat bisa salah, tetapi baik juga kami kemukakan. Setelah itu kami ungkapkan data dari Freeport. Tentu lebih kecil.

    Data yang tampaknya dapat dipercaya sebagai berikut. Selama 43 tahun Freeport memperoleh 7,3 ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Jika kita ambil emas saja, kita nilai dengan harga sekarang, yakni Rp 500.000 per gram, nilainya setahun 724.700.000 gram x Rp 500.000 atau Rp 362.350 triliun. Setiap tahun, Rp 362.350 triliun dibagi 43 atau Rp 8.426,7442 triliun. Dibulatkan menjadi Rp 8.000 triliun.

    Indonesia dapat 1 persen atau Rp 80 triliun setahun. Sementara tercantum di APBN 2011 dalam pos ”Pemasukan SDA Nonmigas” hanya Rp 13,8 triliun. Media massa pernah menyebut Rp 15 triliun-Rp 20 triliun. Sebagai perbandingan, cukai rokok menyumbang Rp 66 triliun.

    Secara resmi pihak Freeport mengumumkan, untuk kurun Januari-September 2010, Freeport meraup ”pendapatan yang belum disesuaikan” 4,589 miliar dollar AS atau Rp 40,81 triliun (kurs Rp 8.892,5). Disetahunkan menjadi Rp 54,41 triliun. Dari jumlah ini, laba kotornya 2,634 miliar dollar AS. Disetahunkan menjadi 3,512 miliar dollar AS atau Rp 31,23 triliun. Laba kotor ini setelah dikurangi dengan biaya yang sangat tinggi: 1,944 miliar dollar AS plus 4 juta dollar AS untuk PT Smelting dan biaya lain sebesar 7 juta dollar AS. Total biaya 1,955 miliar dollar AS atau 43 persen. Alangkah besar! Bukankah digelembungkan? Ini pada tahun 2010.

    Tahun 2009 produksi emas Freeport 2,033 juta ons. Pada tahun 2010 menjadi 1,185 juta ons atau hanya 58,29 persen. Produksi tembaga juga turun dari 1,138 miliar pon menjadi 913 juta pon. Turunnya sedikit karena masih sebesar 80,22 persen dari tahun sebelumnya. Alasannya: kadar bijih mineralnya rendah.

    Memang Freeport tak mengatakannya, tetapi seperti kita lihat: yang kadar bijihnya menurun tajam itu emas; tembaga tidak. Ini sangat aneh karena penurunan tajam kadar bijih emas bersamaan waktu dengan kenaikan harga emas yang tajam dan meningkatnya kerusuhan di Timika.

    Bukankah angka itu direkayasa? Mana mungkin! Akuntan publik kelas dunia kan membubuhkan tanda tangannya? Namun, tengoklah Wall Street yang jebol pada 2008 dan membawa malapetaka di seluruh dunia hingga kini. Kantor akuntan terbesar dunia Arthur Andersen musnah karena skandal besar. Bacalah buku Abraham Briloff, Unaccountable Accounting.

    Ambil Kembali

    Tak ada gunanya membahas angka-angka itu sebab data berbagai sumber kacau. Kita ambil angka dari mana saja, manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia begitu rendah sehingga dengan risiko apa pun, kita harus mengambil kembali Freeport dan mengelolanya sendiri sebagai BUMN.

    Kalau perlu, biarkan tanpa dieksploitasi supaya masih ada kekayaan yang tersisa di perut bumi sampai semua faktor menjadi kondusif untuk mengelolanya sendiri tanpa mismanajemen dan korupsi. Maka, sangat melegakan bahwa Presiden SBY jelas tegas menyatakan akan melakukan renegosiasi. Kita tunggu tindak lanjut yang konkret dengan berdebar-debar.

    Pada sebuah diskusi saya ditanya: mampukah bangsa Indonesia meneruskan pengelolaan Freeport tanpa hambatan? Jawaban saya: jelas mampu, kapan saja. Caranya, ganti James Moffet dan para kapitalis pemilik Freeport lainnya oleh bangsa Indonesia. Jadi, semua pemimpin Freeport yang tenaga gajian dipertahankan dengan semua gaji beserta fasilitas yang mereka nikmati sekarang. Kalau tak punya manajemen, kita sewa. Bukankah emas dan tembaga diberikan dan kita menerima lemparan apa yang disebut sebagai royalti 1-3 persen?

    Ingat Bung Hatta? Ketika beliau diadili di Den Haag, majelis hakim bertanya apakah Hatta beserta para pejuang kemerdekaan lain mampu mengurus negara Indonesia yang merdeka? Hatta menjawab: ”Kalaupun tak mampu, itu bukan urusan Anda. Kami lebih suka melihat Nusantara musnah di bawah lautan daripada menjadi embel-embel Hindia Belanda!”

    Sekarang mayoritas elite yang berkuasa mengatakan kita tak bisa apa-apa tanpa modal dan manajemen asing justru setelah 65 tahun merdeka. Kalau dinyatakan tak mungkin mengganti James Moffet karena tak satu pun orang Indonesia yang mampu menjalankan fungsinya, kita tak perlu bicara lagi. Bahkan, kita tak perlu berbangsa bernegara. Padahal, yang kita bicarakan ini baru emas. Belum minyak, batubara, uranium, dan banyak mineral yang digali tiap hari.

    Mari mendukung SBY dalam tekadnya berenegosiasi. Bukan untuk perundingan kembali, tetapi kita dukung beliau mengambil kembali seluruhnya. Tanyakan Freeport, jika mereka harus hijrah sekarang, berapa kerugian yang harus dibayar? Pasti mereka mengajukan net present value dari kehadirannya di Timika. Menarik sekali mengetahui angka ini: seberapa jauh mereka serakah dan mau menang sendiri?

    Pak SBY berpengalaman semasa beliau Menteri ESDM berenegosiasi dengan para pembangkit listrik swasta yang dalam kontrak menjual listrik kepada PLN dengan harga tiga kali lipat dari harga yang dijual PLN kepada rakyat Indonesia. Renegosiasinya berhasil. Juru rundingnya canggih: Kuntoro Mangkusubroto. Kini sangat dekat dengan beliau. Tunggu apa lagi?

    Saya sadar, banyak sekali yang dapat dilontarkan sebagai bantahan: angkanya tak benar; BUMN mesti korup dan rusak; berapa pun yang diperoleh dari Freeport, kita beroleh pendapatan. Silakan. Mari berdiskusi atas dasar nalar dan data. ●

  12. taUbat said

    RI – FREEPORT SEPAKAT RENEGOSIASI

    Jum’at, 17 Februari 2012 , 09:35:00

    JPNN.COM – JAKARTA-Tarik ulur renegosiasi antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan PT Freeport Indonesia akhirnya menemukan titik terang. Ini setelah Freeport menyatakan sepakat untuk melakukan renegosiasi kontrak karya (KK).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pihak Freeport sudah menyatakan setuju untuk renegosiasi poin-poin dalam KK. “Renegosiasi dilakukan untuk menyesuaikan isi kontrak dan perjanjian agar lebih memenuhi keadilan dan kepentingan nasional Indonesia,” ujarnya usai bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang baru Rozik B. Soetjipto di Jakarta.

    Menurut Jero, sejak terbitnya Keputusan Presiden No. 3 Thn 2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Menteri ESDM selaku Ketua Harian Tim Evaluasi telah melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan beberapa perusahaan besar pertambangan mineral dan batubara. “Kami meminta kesediaan mereka melakukan renegosiasi,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, PT Freeport Indonesia beroperasi berdasarkan kontrak karya yang ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Freeport memperoleh konsesi penambangan selama 30 tahun. Pada 1991, kontrak karya Freeport diperpanjang hingga tahun 2021.

    Namun, besaran royalti yang dibayar Freeport ke Indonesia sangatlah kecil, sehingga desakan agar Indonesia melakukan renegosiasi terus disuarakan. Sebagai gambaran, Freeport hanya membayar royalti emas sebesar 1 persen. Padahal, berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2003 untuk tarif royalti dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti emas 45 persen lebih tinggi.

    Namun, karena KK Freeport menganut sistem nail down (tidak berubah), maka sampai sekarangpun royalti yang dibayar perusahaan asal AS itu masih sebesar 1 persen. Besaran royalti inilah yang menjadi poin utama renegosiasi.

    Direktur Center For Petroleum and Energy Economics Studies M. Kurtubi mengatakan, selama ini, pemerintah terkesan lamban dan lembek menghadapi tekanan dari pihak Freeport yang mendapat dukungan pemerintah AS. “Karena itu, jika pemerintah memang bertekad melakukan renegosiasi, maka harus lebih tegas,” ujarnya.

    Dalam renegosiasi, lanjut dia, pemerintah bisa menawarkan kontrak baru dengan pembayaran royalti yang lebih besar, atau dengan menyertakan klausul agar dalam jangka waktu tertentu, Freeport harus mendivestasikan 51 persen sahamnya kepada Indonesia. “Seperti klausul dalam kontrak dengan Newmont Nusa Tenggara,” sebutnya. (owi)

  13. taUbat said

    BPK AUDIT LSERENTAK FREEPORT, ANTAM, DAN NEWMONT

    Min, 14 Okt 2012

    TEMPO.CO, Surabaya – Badan Pemeriksa Keuangan menggelar audit lingkungan secara serentak kepadatiga perusahaan tambang besar yaitu PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang, serta PT Newmont Nusa Tenggara. Audit dilakukan untuk melihat kepatuhan tiga perusahaan tersebut dalam mengelola lingkungan di wilayah tambang mereka.

    “Audit sudah mulai, dan awal tahun depan sudah kami umumkan hasilnya,” kata Anggota BPK Ali Masykur Musa, seusai membuka seminar lingkungan yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di hotel Shangri-La Surabaya, Minggu 14 Oktober 2012.

    Ali yang juga Ketua Pimpinan Pusat ISNU, mengatakan audit terhadap tiga perusahaan ini akan dilakukan untuk mengetahui beberapa hal, di antaranya mengenai pembayaran pajak serta royalti yang harusnya dibayarkan kepada negara. Selain itu juga akan melihat jaminan reklamasi yang dijadikan agunan bagi ketiga perusahaan tersebut, apakah sudah memenuhi standar dan diperuntukkan sebagaimana mestinya. “Prinsipnya kami periksa CCGnya (clear, clean, and green),” ujarnya.

    Pemeriksaan terhadap perusahaan besar di bidang pertambangan, kata Ali, sudah dilakukan sejak 2010 silam. Bahkan dari pemeriksaan pada 2010 lalu BPK berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 428 miliar, kemudian pada tahun 2011 Rp 488 miliar yang diselamatkan dari hasil pajak dan royalti yang harusnya dibayarkan perusahaan pertambangan kepada negara.

    Menurut Ali, pemerintah saat ini sudah waktunya mempercepat proses renegosiasi kontrak bagi seluruh pertambangan yang ada. Apalagi, bagi hasil bagi negara atas pengelolaan tambang saat ini hanyalah 1 persen untuk emas, dan 3 persen untuk tambaga. “Sangat kecil dan ini harus direnegosiasikan secepatnya,” ujarnya.

    Sementara itu, seminar sehari bertema “Membangun Komitmen Kebersamaan dalam Penanganan Masalah Lingkungan Hidup dan Becana Alam” yang digelar ISNU dan BNPB setidaknya merekeomendasikan tiga hal. Pertama yaitu desakan kepada pemerintah untuk menata kembali peruntukan kawasan hutan untuk tambang. Desakan ini mengingat penguasaan asing atas tambang yang saat ini mencapai 88 persen.

    Kedua mendesak dilakukannya perubahan seluruh regulasi dalam pengelolaan tambang dengan semangat pancasila dan UUD tahun 1945. Sementara rekomendasi ketiga adalah desakan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam menerbitkan Kuasa Pertambangan (KP). “Di banyak daerah, imbas pilkada langsung menjadikan KP ini melebihi luasan daratan yang dimiliki. Wis pokoknya asal diberi ijin saja tanpa melihat aspek lingkungan,” kata Ali.

    FATKHURROHMAN TAUFIQ)

  14. taUbat said

    Hasil Audit BPK dan telah merekomendasikan 3 hal …..

    KPK sedianya akan memfokuskan pada royalty tambang ….

    DPR: Tahun ini Momen Kembalikan Freeport kepada Rakyat (Selasa, 4 September 2012)



  15. taUbat said

    ABRAHAM SAMAD : JIKA FREEPORT MACAM-MACAM, KITA SIKAT !

    Kamis, 7 Feb 2013 | 12:37 WIB

    JAKARTA, (surabayapagi.com) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan lembaga antikorupsi yang dipimpinnya tak pandang bulu memberantas korupsi. KPK akan membabat habis semua pelaku korupsi, termasuk para pebisnis tambang seperti PT Freeport.

    Awalnya Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika mempertanyakan pengungkapan kasus korupsi di pertambangan. Pasek mempertanyakan minimnya pengungkapan kasus dari sektor ‘basah’ tersebut.

    Abraham merespon dengan penegasan bahwa KPK saat ini juga sedang menangani beberapa kasus di sektor pertambangan. Publik tinggal tunggu waktu pengungkapan kasusnya.

    “Sampai hari ini banyak hal yang ingin kita ungkap. Kita tegaskan kita tidak pandang bulu terhadap semuanya, kalau Freeport macam-macam kita sikat,” kata Abraham.

    Pria asal Makassar itu menegaskan KPK tak pernah memperlakukan spesial pihak-pihak yang terduga melakukan praktik korupsi. Jika ada yang terlibat, langsung dilibas.

    “Kita tidak melakukan diskriminasi,” ujar Abraham.

  16. taUbat said

    RENEGOSIASI KONTRAK FREEPORT KEMBALI DIUNDUR

    Senin, 7 Januari 2013 10:49:29

    merdeka.com – Renegosiasi kontrak-kontrak karya (KK) seperti dengan PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang masih belum rampung, menjadi rapor merah Kementerian ESDM pada 2012 lalu.

    Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengakui hal tersebut. Alasannya, renegosiasi terutama dengan perusahaan besar seperti Freeport dan Newmont karena ada kendala pada poin renegosiasi. “Yang gede gitu mah nanti sajalah, akhir tahun,” ujar Rudi di Jakarta, Senin (7/1).

    Rudi berjanji pada tahun ini semua renegosiasi akan dirampungkan pemerintah sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari renegosiasi tersebut. “Kita punya niat untuk bereskan semua renegosiasi kontrak.”.

    Sebelumnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan proses renegosiasi tambang, masih belum berjalan. Hal ini karena belum ada keputusan dari Ketua Tim Renegosiasi yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

    Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan untuk masalah teknis renegosiasi tersebut sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral Batubara, namun saat ini belum ada keputusan pada level ketua renegosiasi kontrak.
    “Kalau kontrak kan enggak gampang. Ya sekarang kan teknis di Pak Thamrin, sudah ada bahasannya. Tapi di level pak Hatta, Pak Menteri dan sebagainya itu yang belum diputuskan,” ujar Rudi.

    Saugy Riyandi [arr]

  17. taUbat said

    HATTA AKUI RENEGOSIASI ROYALTI FREEPORT MENJADI 10 PERSEN BERAT

    JUMAT, 5 JULI 2013 10:28:00

    MERDEKA.COM – PEMERINTAH SAAT INI MASIH BELUM MENEMUKAN TITIK TERANG MENGENAI RENEGOSIASI KONTRAK DENGAN PT FREEPORT. PEMERINTAH DAN FREEPORT MASIH BERSITEGANG MENGENAI ANGKA ROYALTI YANG HARUS DIBAYARKAN FREEPORT KE INDONESIA.

    MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN, HATTA RAJASA, MENGATAKAN RENEGOSIASI DENGAN FREEPORT MASIH TERUS BERJALAN. HATTA MENYEBUT SUDAH ADA SEDIKIT KEMAJUAN MENGENAI NEGOSIASI INI.

    “FREEPORT BELUM SELESAI MASIH BERJALAN, FREEPORT SUDAH BANYAK KEMAJUAN. SUDAH MISALNYA ROYALTI SUDAH BERSEDIA NAIK,” UCAP HATTA DI JAKARTA, KAMIS (4/7) MALAM.

    HATTA MENGAKUI JIKA PERMINTAAN PEMBAYARAN ROYALTI SEBESAR 10 PERSEN ATAS FREEPORT CUKUP BERAT. NAMUN DEMIKIAN PEMERINTAH AKAN TERUS MENEGOSIASI MENGENAI MASALAH INI.

    “NAMANYA NEGOSIASI KITA INGIN TINGGI. BERAT ANGKA 10 PERSEN ITU. TAPI TETAP KITA AJUKAN, NANTI KITA AJUKAN SAMPAI KETEMU TITIKNYA DI MANA,” TUTURNYA.

    SEPERTI DIKETAHUI, KEWAJIBAN FREEPORT TERHADAP INDONESIA BISA DILIHAT DARI ROYALTI DAN DIVIDEN. FREEPORT HANYA MEMBERIKAN ROYALTI SATU PERSEN DARI HASIL PENJUALAN EMAS DAN 3,75 PERSEN MASING-MASING UNTUK TEMBAGA DAN PERAK. KEWAJIBAN YANG TERBILANG SANGAT RENDAH DIBANDING KEUNTUNGAN YANG DIKANTONGI FREEPORT.

    PADAHAL FREEPORT MENDAPATKAN HAK KELOLA TAMBANG DI MIMIKA SEJAK 1991 ATAU SUDAH HAMPIR 22 TAHUN KEKAYAAN INDONESIA DIAMBILNYA. KONTRAK KARYA FREEPORT INDONESIA DI TAMBANG GARSBERG AKAN HABIS PADA 2021. TAPI, FREEPORT MASIH MENDAPAT KESEMPATAN MEMPERPANJANG KONTRAK DUA KALI 10 TAHUN SETELAH DURASI KONTRAK PERTAMA, 30 TAHUN, BERAKHIR.

    SELAIN ROYALTI, FREEPORT JUGA BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN DIVIDEN KE NEGARA. SEBAB, PEMERINTAH MEMILIKI 9,36 PERSEN SAHAM FREEPORT INDONESIA. TAPI, LAGI-LAGI FREEPORT BERULAH. TAHUN LALU SAJA, DARI KEWAJIBAN MEMBERI DIVIDEN RP 1,5 TRILIUN, SETORAN FREEPORT KURANG RP 350 MILIAR.

    IDRIS RUSADI PUTRA

  18. taUbat said

    MIRIS, INDONESIA HANYA MENDAPAT ROYALTI 3,7 % SAJA DARI HASIL TAMBANG, YANG SEBELUMNYA HANYA 1 %, MELEK MATA

    UNSSAF.OR.ID – TERKAIT RENEGOSIASI DENGAN DUA PERUSAHAAN TAMBANG EMAS TERBESAR DI INDONESIA, PT FREEPORT INDONESIA DAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA YANG MENGURAS ENERGI DAN MEMAKAN WAKTU, AKHIRNYA MEMBUAHKAN HASIL. KEDUA PERUSAHAAN ITU TELAH MENYEPAKATI KENAIKAN ROYALTI YANG DIINGINKAN PEMERINTAH.

    MENURUT DIREKTUR JENDERAL (DIRJEN) MINERAL DAN BATU BARA (MINERBA) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) THAMRIN SIHITE, DUA PERUSAHAAN TAMBANG EMAS ASAL AMERIKA SERIKAT ITU MENYETUJUI BESARAN ROYALTI JADI 3,75% DARI SEBELUMNYA HANYA 1%.

    DIA MENAMBAHKAN, DENGAN KESEPAKATAN ITU AKAN DIIKUTI OLEH PERUSAHAAN TAMBANG LAINNYA. SAYA YAKIN YANG LAIN JUGA AKAN SETUJU DENGAN POINT-POINT RENEGOSIASI. SELAIN ROYALTI, FREEPORT JUGA BERSEDIA MENYERAHKAN WILAYAH KERJANYA YANG MASUK DALAM TAMAN NASIONAL LORENTZ, PAPUA. NAMUN LUAS WILYAH FREEPORT TETAP DI ATAS 25.000 HEKTARE (HA)

    SEPERTI YANG KITA KETAHUI BERSAMA, DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATU BARA (MINERBA), DIATUR BATASAN WILAYAH KERJA PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MINERAL DAN LOGAM, MAKSIMAL 25.000 HA. SEDANGKAN UNTUK IUP OPERASI PRODUKSI BATU BARA 15.000 HA. SAAT INI LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN MILIK FREEPORT MENCAPAI 212.950 HA

    FAISAL

  19. taUbat said

    STOP EKSPOR BAHAN TAMBANG MENTAH, RI INGIN BANGUN MASA DEPAN

    KAMIS, 01 AGUSTUS 2013 – 21:31

    JAKARTA – EKON.GO.ID – PEMERINTAH TELAH MENETAPKAN MULAI 2014 PELARANGAN EKSPOR BAHAN TAMBANG MENTAH DARI INDONESIA DIBERLAKUKAN, ATURAN INI PUN TELAH DIMASUKKAN DALAM UU MINERAL DAN BATU BRA (MINERBA) YANG BARU. PELARANGAN INI MERUPAKAN LANGKAH RI UNTUK MEMBANGUN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK.

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN HATTA RAJASA MENGAKUI SEBAGIAN BESAR SUMBER DAYA ALAM INDONESIA MASIH DIKUASAI DAN DIKELOLAH OLEH ASING. SEPERTI TAMBANG EMAS DI GRASBERG, PAPUA YANG DIKELOLA PT FREEPORT INDONESIA SERTA TAMBANG BATU HIJAU MILIK PT NEWMONT NUSA TENGGARA.

    UNTUK ITU, DIPERLUKAN PENATAAN ULANG TERHADAP TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM AGAR SESUAI DENGAN UUD 1945.

    “KITA HARUS BERPIKIR MENJUAL BAHAN MENTAH TIDAK MENSYUKURI NIKMA ALLAH, KARENA KITA TIDAK MAU MENGGUNAKAN OTAK DAN PIKIRAN KITA UNTUK MENGELOLAH KEKAYAAN ALAM TERSEBUT UNTUK SEBESAR-SBESARNYA,” TUTURNYA DALAM DIALOG MEMBAGUN MASA DEPAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA, DI HOTEL GRAND CEMPAKA, JAKARTA, RABU (31/7/2013).

    LEBIH LANJUT IA MENGATAKAN, PENGHENTIAN EKSPOR BARANG MENTAH MENJADI MUTLAK DILAKUKAN DEMI MASA DEPAN INDONESIA. MENURUTNYA, BANGSA INDONESIA TIDAK AKAN PERNAH MAJU APABILA MENJUAL BARANG MENTAH SAJA.

    “STOP MENGEKSPOR BARANG MENTAH KALAU KITA BICARA MEMBANGUN MASA DEPAN. KARENA BANGSA INI TIDAK PERNAH MAJU HANYA MENDAPATKAN DEVISA DARI MENJUAL BAHAN MENTAH KITA SELAMANYA AKAN MENJADI BANGSA YANG BERGANTUNG,” UJARNYA.

    SELAIN MELAKUKAN PELARANGAN EKSPOR BAHAN MENTAH, SAMBUNG DIA, KEBIJAKAN LAIN YANG DITERAPKAN PEMERINTAH ADALAH RENEGOSIASI KONTRAK KARYA. “INI MENJADI PEGANGAN KITA UNTUK MENGELOLA MASA DEPAN KITA,” TEGASNYA.

  20. taUbat said

    AMIEN RAIS KRITIK PEMERINTAHAN SBY

    MINGGU, 04 AGUSTUS 2013 | 05:28 WIB

    TEMPO.CO, JAKARTA–KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI AMANAT NASIONAL AMIEN RAIS MENGKRITIK PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO KARENA DIDOMINASI OLEH KEKUATAN NEGARA ASING. PRESIDEN, MAJELIS PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DINILAI GAGAL MENJALANKAN AMANAT PASAL 33 DAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

    “MPR, DPR, PRESIDEN DIAM. JADI, MEREKA YANG BESOK MAU JADI CALON PRESIDEN HARUS BISA MENGAKHIRI KONTRAK KARYA DAN BAGI HASIL YANG MEMALUKAN SAAT INI,” KATA AMIEN RAIS SAAT DITEMUI DI HALL A BASKET, SENAYAN, SABTU, 3 AGUSTUS 2013.

    MENURUT DIA, DOMINASI ASING TERJADI DI BERBAGAI SEKTOR PENTING DAN MENCOLOK MATA. DOMINASI INI TERUS TERJADI DARI SETIAP MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN DI ORDE BARU, REFORMASI DAN SAAT INI. EKONOMI NEGARA JUGA TAK POSITIF SEPERTI YANG DIGADANG PEMERINTAH DENGAN TINGKAT PERTUMBUHAN MENCAPAI 6 PERSEN.

    MENURUT AMIER, EKONOMI INDONESIA MASIH DI BAWAH KENDALI BANK DUNIA. DEMIKIAN PULA SEJUMLAH KEBIJAKAN DI SEKTOR MIGAS, PERTANIAN, DAN PENANAMAN MODAL MASIH DIPENGARUHI NEGARA LAIN. “INI BETUL-BETUL SEBUAH PENGHINAAN,” KATA DIA.

    BEBERAPA DOMINASI YANG MENJADI PERHATIAN AMIEN ADALAH KONTRAK TAMBANG EMAS OLEH PT FREEPORT DI PAPUA. KONTRAK INI DINILAI SEBAGAI SEBUAH PENGHINAAN KARENA INDONESIA SEBAGAI PEMILIK DAN TUAN RUMAH HANYA MENERIMA 1 PERSEN PER TAHUN DARI PRODUKSI PERUSAHAAN TERSEBUT.

    HAL LAINNYA ADALAH MEKANISME PERHUBUNGAN UDARA INDONESIA BAGIAN BARAT YANG BERADA DI BAWAH KENDALI SINGAPURA. MENURUT AMIEN, MASKAPAI-MASKAPAI LOKAL TIDAK PUNYA KEKUATAN SEHINGGA DALAM MENGATUR PENERBANGAN HARUS MENYESUAIKAN DAN MELAKUKAN DI SINGAPURA.

    “HENDAKNYA PIMPINAN NASIONAL NANTI TIDAK SEPERTI KEMARIN. SEKARANG INI KITA SESUNGGUHNYA TERHINA.”

    FRANSISCO ROSARIANS

  21. taUbat said

    KONSENTRAT FREEPORT DAN NEWMONT TIDAK BISA DIEKSPOR TAHUN DEPAN

    MONDAY, 09 DECEMBER 2013 13:53 (GMT+7)

    JAKARTA – INDONESIAFINANCETODAY.COM – SEBAGIAN BESAR PRODUKSI KONSENTRAT PT FREEPORT INDONESIA DAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA PADA 2014 TIDAK BISA DIEKSPOR SEIRING PENERAPAN LARANGAN EKSPOR MINERAL MENTAH.

    SUSILO SISWOUTOMO, WAKIL MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM), MENGATAKAN PERUSAHAAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN BATUBARA (PKP2B) DAN LAINNYA TIDAK BOLEH LAGI MENGEKSPOR MINERAL MENTAH MULAI 12 JANUARI 2014.

    IGNASIUS LAYA & YURIKA INDAH PRASETIANTI

  22. taUbat said

    TOLAK LARANGAN EKSPOR, APEMINDO INGIN AJUKAN JUDICIAL REVIEW

    11 DESEMBER 2013 | 14.30

    JAKARTA – TAMBANG.CO.ID – KEPUTUSAN DPR UNTUK MENERAPKAN LARANGAN EKSPOR MINERAL SEBAGAI PERWUJUDAN AMANAT UU NO.4 TAHUN 2009 SUDAH MEMBUAT PENGUSAHA MINERAL KALANG KABUT. PASALNYA, ATURAN YANG AKAN SECARA RESMI DIJALANKAN PADA 12 JANUARI 2014 DISINYALIR AKAN MEMBUAT BANYAK PERUSAHAAN TAMBANG MINERAL GULUNG TIKAR.

    ASOSIASI PENGUSAHA MINERAL INDONESIA (APEMINDO) BERKEYAKINAN BAHWA KEPUTUSAN DPR ITU SEBETULKAN BUKAN UNTUK MELAKSANAKAN AMANAT UU NO.4/2009. JUSTRU SEBALIKNYA APEMINDO YAKIN DPR DAN PEMERINTAH SUDAH MELANGGAR KONSTITUSI.

    “DALAM UU NO.4/2009 ITU TIDAK DIMUAT SOAL PELARANGAN EKSPOR. KALAU DIBATASI EKSPORNYA IYA, KAMI JUGA SETUJU. TAPI BUKAN DILARANG SAMA SEKALI,” KATA POLTAK SITANGGANG, KETUA UMUM APEMINDO DI JAKARTA (11/12).

    APEMINDO BERENCANA MENGAJUKAN JUDICIAL REVIEW KEPADA MAHKAMAH KONSTINTUSI SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM. NAMUN SEBELUM ITU MEREKA AKAN MENGAGENDAKAN PERTEMUAN DENGAN DPR UNTUK MEMBERIKAN MASUKAN DAN MEMBAHAS KEPUTUSAN DPR SECARA LEBIH MENDALAM DAN KOMPREHENSIF.

    “DALAM DUA ATAU TIGA HARI INI KAMI AKAN KIRIMKAN SURAT KE DPR UNTUK MENGAJUKAN PERTEMUAN LAGI. MEREKA HARUS TAHU APA KESULITAN DAN MASALAH YANG KAMI DAPATKAN DAN BAGAIMANA PENGARUHNYA BAGI EKONOMI NASIONAL,” UNGKAP POLTAK.

    KETIKA DITANYA KENAPA JUDICIAL REVIEW TIDAK DILAKUKAN PADA SAAT DPR MENGETUK PALU SEBAGAI TANDA BERLAKUKAN UNDANG-UNDANG PADA 2009 LALU, POLTAK MENGKLAIM HAL ITU SUDAH PERNAH DILAKUKAN NAMUN PENGAJUAN MEREKA DIMENTAHKAN BEGITU SAJA.

    LEBIH LANJUT POLTAK MENEGASKAN, APEMINDO MERASAKAN ADANYA KETIDAKADILAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN UU NO. 4/2009. BAGINYA, PERUSAHAAN MINERAL DENGAN IUP TIDAK SEHARUSNYA DISAMAKAN DENGAN PERUSAHAAN PEMEGANG KONTRAK KARYA.

    “KAMI YANG IUP INI KAN BARU DELAPAN TAHUN BERDIRI DAN BARU BERPRODUKSI KURANG DARI LIMA TAHUN. LALU SEKARANG KAMI DIPAKSA UNTUK TIDAK EKSPOR, BAGAIMANA KAMI BISA BERTAHAN,” KELUHNYA.

    VICHARIUS DJ

  23. taUbat said

    RENEGOSIASI KONTRAK DAN IZIN PERTAMBANGAN TAK KUNJUNG TUNTAS

    SELASA, 17 DESEMBER 2013 11:41

    MERDEKA.COM – PEMERINTAH MENGKLAIM BAKAL MENJALANKAN SEPENUHNYA KOMITMEN UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA. RENEGOSIASI TERHADAP SELURUH KONTRAK KARYA (KK) DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MINERBA DI INDONESIA MENJADI BAGIAN DARI PROSES ITU.

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, HATTA RAJASA, MENGAKU TELAH MENERIMA LAPORAN DARI TIM RENEGOSIASI. DALAM LAPORAN YANG DITERIMANYA, SEBAGIAN BESAR KK TELAH MENYEPAKATI RENEGOSIASI TERSEBUT.

    “TOTAL SEPAKAT SUDAH LEBIH DARI SEPARUH ATAU SEKITAR 34-35 KK,” UJAR HATTA DI GEDUNG KEMENKO PEREKONOMIAN, JAKARTA, SELASA (17/12).

    HATTA MENGATAKAN, ADA ENAM SYARAT YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DALAM RENEGOSIASI YAITU LUASAN WILAYAH PERTAMBANGAN, PENGAKHIRAN KONTRAK DAN KELANJUTAN OPERASI, PENERIMAAN NEGARA, KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DI DALAM NEGERI, KEWAJIBAN DIVESTASI, DAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BARANG DALAM NEGERI.

    MESKI SUDAH ADA KK YANG SEPAKAT MENJALANKAN RENEGOSIASI TERSEBUT, HATTA MENGATAKAN, MASIH TERDAPAT PERUSAHAAN YANG BELUM MENYANGGUPI UNTUK MENJALANKAN ENAM SYARAT TERSEBUT.

    “YANG LAIN BUKAN BERARTI TIDAK SEPAKAT, TETAPI MASIH BERPROSES. ADA YANG SEPAKAT DENGAN POIN SATU TAPI BELUM UNTUK YANG LAIN. INI AKAN DITUNTASKAN MINGGU INI DAN MINGGU DEPAN,” UNGKAP DIA.

    MANTAN MENTERI PERHUBUNGAN INI BERJANJI TIDAK AKAN MEMBERIKAN DISPENSASI TERHADAP PERUSAHAAN TAMBANG MANAPUN. “SAYA HANYA INGIN MENGATAKAN, KITA HARUS MELAKSANAKAN UU TERSEBUT. UU HARUS DIJALANKAN,” TEGAS HATTA.

    LEBIH LANJUT, TERKAIT PERMASALAHAN TEKNIS PENGATURAN DI LAPANGAN, HATTA MENJELASKAN, HAL ITU AKAN DIATUR MELALUI PERATURAN PEMERINTAH. “KALAU SUDAH BICARA TEKNIS, ITU DIATUR NANTI. NANTI TERTUANG DALAM PP,” UCAPNYA.

    AHMAD BAIQUNI

  24. taUbat said

    TAK HANYA MINERBA, UU SDA JUGA HARUS DI AMENDEMEN

    RABU, 8 JANUARI 2014 | 13:27 WIB

    INILAH.COM, JAKARTA – PENGAMAT HUKUM DARI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII) YOGYAKARTA MUDZAKKIR TIDAK MENAMPIK ADANYA SKENARIO DIBALIK UNDANG-UNDANG NOMOR 4/2009 TENTANG MINERAL DAN BUTUBARA (UU MINERBA) YANG AKAN DIREALISASIKAN PEMERINTAH PADA 12 JANUARI MENDATANG.

    TAK HANYA SEBATAS PADA UU MINERBA, LANJUT MUDZAKKIR, UU SUMBER DAYA ALAM (SDA) JUGA BANYAK YANG CENDERUNG MENGUNTUNGKAN PIHAK-PIHAK TERTENTU DARIPADA MENGUNTUNGKAN NEGARA, DAN MASYARAKAT.

    “PASCA REFORMASI UNDANG-UNDANG SUMBER DAYA ALAM, HARUS DITINJAU ULANG LAGI, BANYAK JUGA YANG INKONSTITUSIONAL. HARUS DITINJAU ULANG SEMUANYA,” TANDAS MUDZAKKIR KEPADA INILAH.COM, RABU (8/1/2014).

    MENJELANG PEMILIHAN PRESIDEN 2014, MENURUT DIA, MASYARAKAT HARUS TELITI DALAM MEMILIH PEMIMPIN, TERUTAMA PEMIMPIN YANG MEMPERHATIKAN SDA AGAR DIPERGUNAKAN UNTUK KEMAKMURAN NEGARA.

    “MENURUT SAYA PRESIDEN YANG AKAN DATANG HARUS DIBEBANI OLEH HUKUM YANG PRO BANGSA, PRO RAKYAT, SESUAI PASAL 33 UUD 1945,” UJARNYA.

    SEBELUMNYA, PAKAR HUKUM TATA NEGARA YUSRIL IHZA MAHENDRA MENGUNGKAPKAN, DUA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN RAKSASA ASING YANG ADA DI INDONESIA, PT FREEPORT, DAN NEWMONT, DIUNTUNGKAN DENGAN ADANYA UU MINERBA NO.4/2009.

    SALAH SATU BUNYI DALAM UU TERSEBUT ADALAH DIWAJIBKANNYA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN TAMBANG MENGEMBANGKAN HILIRISASI MINERBA DAN MELARANG EKSPOR BAHAN MINERAL MENTAH (ORE) KE LUAR NEGERI. SEHINGGA PERUSAHAAN TAMBANG WAJIB MEMBANGUN PABRIK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN (SMELTER) DI DALAM NEGERI.

    YUSRIL MENAFSIRKAN PENGOLAHAN DALAM UU MINERBA SAMPAI PADA TAHAPAN KONSENTRAT. SEMENTARA PT FREEPORT, DAN NEWMONT SUDAH SAMPAI PADA TAHAP TERSEBUT. SEHINGGA PRODUK TAMBANG TELAH SIAP UNTUK DIJADIKAN METAL, DAN TIDAK TERKENA LARANGAN EKSPOR SESUAI AMANAT UU MINERBA.

    FADHLY DZIKRY | YEH

  25. taUbat said

    KATA SAKTI PRABOWO DALAM DEBAT CAPRES II: BOCOR

    15 JUN 2014 21:28

    LIPUTAN6.COM, JAKARTA – DEBAT KANDIDAT PILPRES 2014 KEDUA HANYA MENGHADIRKAN PARA CALON PRESIDEN (CAPRES) SAJA, YAKNI PRABOWO SUBIANTO DAN JOKOWI WIDODO ALIAS JOKOWI. DALAM PEMAPARAN VISI MISI TERKAIT PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PRABOWO KERAP MENYEBUT KATA BOCOR.

    BOCOR YANG DIMAKSUD CAPRES NOMOR URUT 1 ITU ADALAH TERKAIT DENGAN KEBOCORAN UANG NEGARA. MENURUT PRABOWO, MENUTUP KEBOCORAN UANG NEGARA MERUPAKAN LANGKAH YANG AKAN DILAKUKANNYA BILA TERPILIH SEBAGAI PRESIDEN.

    “PERTAMBAHAN PENDUDUK LUAR BIASA, TERJADI LEDAKAN PENDUDUK 5 JUTA ORANG LAHIR TIAP TAHUN. UNTUK ITU STRATEGI KAMI TUTUP KEBOCORAN, AMANKAN UANG NEGARA, UANG TUNAI KITA INVESTASI KE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, DENGAN PENDIDIKAN KESEHATAN KITA BISA TUMBUHKAN KESADARAN MASYARAK,” UJAR PRABOWO DI HOTEL GRAN MELIA, JAKARTA, MINGGU (15/6/2014).

    MENGUTIP PERNYATAAN KETUA KPK ABRAHAM SAMAD, PRABOWO MENGUNGKAP JUMLAH KEBOCORAN UANG NEGARA SELAMA INI. YAKNI MENCAPAI RP 7 RIBU TRILIUN.

    “KEKAYAAN KITA BOCOR RP 7 RIBU TRILIUAN. MAKA HARUS ADA PEMERINTAH YANG BERANI MENUTUP KEBOCORAN ITU,” TEGAS PRABOWO.

    SEPANJANG DEBAT KANDIDAT PILPRES 2014 JILID KEDUA INI, PRABOWO TERUS-TERUSAN MENGULANG KATA KEBOCORAN. PANTAUAN LIPUTAN6.COM, LEBIH DARI 50 KALI PRABOWO MENYEBUT KATA KEBOCORAN.

    RADEN TRIMUTIA HATTA

    http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2063603/kata-sakti-prabowo-dalam-debat-capres-ii-bocor

  26. taUbat said

    FREEPORT MINTA KEPASTIAN PERPANJANGAN KONTRAK HINGGA 2041

    SELASA, AGU 12 2014 | 6 JAM YANG LALU

    PT FREEPORT INDONESIA MEMINTA PEMERINTAH MEMBERI KEPASTIAN PERPANJANGAN KONTRAKNYA DALAM MENGELOLA TAMBANG EMAS, PERAK DAN TEMBAGA DI PAPUA HINGGA 2041. PERUSAHAAN TAMBANG ASAL AMERIKA SERIKAT ITU MEMINTA KEPASTIAN PERPANJANGAN KONTRAK ITU SESEGERA MUNGKIN. KONTRAK FREEPORT SAAT INI AKAN HABIS PADA 2021.

    “SEPERTI KITA KETAHUI KONDISI PERTAMBANGAN DI FREEPORT, UNTUK TAMBANG PERMUKAAN ATAU OPEN PIT AKAN HABIS PADA 2017,” KATA PRESIDEN DIREKTUR FREEPORT INDONESIA ROZIQ B. SOEJIPTO DI JAKARTA, SENIN (11/8) KEMARIN.

    ROZIK MENGATAKAN, MELIHAT MENIPISNYA CADANGAN TAMBANG DI PERMUKAAN, FREEPORT MULAI MERINTIS PENGEMBANGAN TAMBANG BAWAH TANAH (UNDERGROUND) SEJAK 2006. “UNTUK MENGEMBANGKAN TAMBANG BAWAH TANAH AGAR MULAI PRODUKSI MAKSIMAL AWAL 2019, DIPERLUKAN BIAYA US$ 8 MILIAR. BELUM LAGI INVESTASI SMELTER SEKITAR US$ 2,3 MILIAR, ATAU TOTAL HINGGA 2041 KEBUTUHAN INVESTASI KITA MENCAPAI US$ 15 MILIAR, SAAT INI SUDAH TEREALISASI US$ 2 MILIAR,” UJARNYA.

    ROZIK MENAMBAHKAN, SEBAGAI SEBUAH PERUSAHAAN, PERHITUNGAN BISNIS DAN DANA INVESTASI MEREKA MEMBUTUHKAN KEPASTIAN KELANJUTAN USAHA. “SECARA BISNIS, MASA ADA YANG MAU INVESTASI US$ 8 MILIAR HINGGA 2019, SAAT MAU AJUKAN PERPANJANGAN KELANJUTAN USAHA TERNYATA TIDAK DIBERIKAN. TENTUNYA KAMI BUTUH KEPASTIAN INVESTASI. NAMUN PEMERINTAH SEKARANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TIDAK BISA MEMBERIKAN PERPANJANGAN KONTRAK, PERPANJANGAN KONTRAK HANYA BOLEH DIAJUKAN DUA TAHUN SEBELUM KONTRAK BERAKHIR.”

    * | B-10

    http://www.borneonews.co.id/index.php/nasional/ekonomi-perbankan/item/20827-freeport-minta-kepastian-perpanjangan-kontrak-hingga-2041

  27. taUbat said

    SIKAP TEGAS PEMERINTAH TERHADAP FREEPORT HARUS DIDUKUNG

    MANGKIRNYA PEMBANGUNAN SMELTER TELAH MENODAI KEDAULATAN DAN KEHORMATAN NEGARA

    RABU, 21 JANUARI 2015

    JAKARTA, JITUNEWS.COM – SIKAP PEMERINTAH YANG TEGAS TERHADAP KELAMBANAN PT FREEPORT INDONESIA (FREEPORT) YANG SAMPAI SAAT INI BELUM JUGA MEMBANGUN SMELTER DIDUKUNG OLEH INDONESIA RESOURCES STUDIES (IRESS).

    DIREKTUR EKSEKUTIF IRESS, MARWAN BATUBARA MENGATAKAN, SEHARUSNYA FREEPORT SUDAH TAHU MENGENAI KETENTUAN YANG BERLAKU TENTANG PEMBANGUNAN SMELTER YANG MERUPAKAN AMANAT DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA).

    MENURUT MARWAN, KETEGASAN PEMERINTAH MENUNJUKKAN POSISI INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG BERDAULAT DAN MEMILIKI KEHORMATAN.

    “PEMERINTAH HARUS TEGAS. PEMERINTAH SUDAH MEMBERIKAN KELONGGARAN BATAS WAKTU PEMBANGUNAN SMELTER. SEBAB, SMELTER SEHARUSNYA TERWUJUD PADA TAHUN 2014 ATAU LIMA TAHUN SEJAK DISAHKANNYA UU MINERBA,” KATA MARWAN DI JAKARTA, RABU (21/1).

    MESKIPUN BERDASARKAN UU MINERBA PEMBANGUNAN SMELTER HARUS DIBANGUN PADA TAHUN 2014, NAMUN PEMERINTAH INDONESIA AKHIRNYA MEMBERIKAN KELONGGARAN KEPADA PELAKU USAHA UNTUK MEMBANGUNNYA HINGGA TAHUN 2017.

    FREEPORT, KATA MARWAN, SEHARUSNYA MENGHORMATI KELONGGARAN YANG TELAH DIBERIKAN PEMERINTAH INDONESIA KEPADANYA.

    TIDAK ADA ALASAN LAGI BAGI FREEPORT UNTUK MENUNDA-NUNDA PEMBANGUNAN SMELTER, APALAGI JIKA ALASANNYA TERKAIT KEPASTIAN KONTRAK KARYA YANG BERAKHIR PADA 2021.

    DIA MENGUSULKAN PEMERINTAH UNTUK MENGEVALUASI PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN SMELTER SETIAP ENAM BULAN.

    TUJUANNYA UNTUK MEMASTIKAN KESERIUSAN FREEPORT DALAM MEMENUHI KOMITMEN MEREKA.

    “JIKA TIDAK ADA PERKEMBANGAN, YA ADA KONSEKUENSINYA,” KATA MARWAN.

    TERKAIT KETIDAKSERIUSAN FREEPORT DALAM MEMBANGUN SMELTER, WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI, SATYA WIDYA YUDHA, SEPENDAPAT DENGAN SIKAP YANG DIAMBIL SUDIRMAN SAID (MENTERI ESDM) YANG MENGANCAM AKAN MENCABUT IZIN EKSPOR KONSENTRAT PERUSAHAAN ASAL AMERIKA SERIKAT ITU PADA 25 JANUARI 2015 NANTI.
    “ANCAMAN TERSEBUT SESUAI DENGAN UU MINERBA NO. 4 TAHUN 2009,” KATA SATYA.

    DIA MELANJUTKAN, DPR JUGA AKAN MEMANGGIL FREEPORT UNTUK MEMBAHAS SOAL MANGKIRNYA MEREKA DARI KEWAJIBAN PEMBANGUNAN SMELTER DAN JUGA SOAL NOTA KESEPAHAMAN ANTARA FREEPORT DENGAN PEMERINTAH.

    “SEHINGGA PEMERINTAH TIDAK TERGESA-GESA MEMBERIKAN INFORMASI KE DPR,” KATA POLITISI ASAL FRAKSI GOLKAR ITU. TERKAIT ANCAMAN LARANGAN EKSPOR KONSENTRAT, JURU BICARA FREEPORT, DAISY PRIMAYANTI MENGATAKAN, PIHAKNYA BERHARAP TETAP BISA MELAKSANAKAN EKSPOR PADA 25 JANURAI MENDATANG. DAISY BERKILAH JIKA SELAMA INI FREEPORT SELALU MEMBERIKAN LAPORAN PERKEMBANGAN TERBARU KEPADA KEMENTERIAN ESDM.
    “KAMI SERIUS DENGAN KOMITMEN KAMI. SAAT INI FREEPORT BERKOMUNIKASI INTENSIF DENGAN KEMENTERIAN ESDM. DAN TENTUNYA BERHARAP TETAP DAPAT MELALUKAN KEGIATAN EKSPOR,” KATA DAISY.

    DAULAT FAJAR YANUAR

    jitunews.com/read/8263/sikap-tegas-pemerintah-terhadap-freeport-harus-didukung

  28. taUbat said

    TAK SEHARUSNYA IJIN EKSPOR FREEPORT DIPERPANJANG

    SENIN, 02/02/2015 08:43 WIB

    MINER’S LIFE – JAKARTA, PEMERINTAH MELALUI KEMENTERIAN ESDM, TELAH MELONGGARKAN IZIN EKSPOR BAGI PT FREEPORT INDONESIA SELAMA ENAM BULAN KEDEPAN.

    NAMUN KEPUTUSAN TERSEBUT TELAH MENUAI PRO DAN KONTRA DI BEBERAPA KALANGAN.

    ERWIN USMAN, DIREKTUR EKSEKUTIF INDONESIA MINING AND ENERGY STUDIES (IMES) MENILAI BAHWA, SEHARUSNYA PEMERINTAH BISA LEBIH MENGEDEPANKAN KONSTITUSI SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM UUD 1945.

    “BUKAN TERUS MENERUS MEMBERI KELONGGARAN KETIKA PERUSAHAAN ASING ENGGAN MENGIKUTI ATURAN SESUAI YANG TERCANTUM DI UU MINERBA.

    MENTERI ESDM SUDIRMAN SAID TERBUKTI TIDAK BISA MENGURUSI SEKTOR ENERGI DI TANAH AIR INI,” TUTURNYA.

    ERWIN MENGATAKAN, SEJAK AWAL SUDIRMAN SUDAH MENGUNGKAPKAN KEKECEWAANNYA KEPADA FREEPORT YANG TAK KUNJUNG MEMBERI KEPASTIAN SOAL SMELTER, BAHKAN SEMPAT MENGANCAM AKAN MENCABUT IZIN EKSPOR KONSENTRAT FREEPORT.

    NAMUN KEADAAN BERUBAH KETIKA BOS PERUSAHAAN TAMBANG ASAL AMERIKA, JAMES R MOFFET, DATANG KE INDONESIA DAN MENEMUI SUDIRMAN.

    SELAIN ITU, DIRINYA JUGA MENYAYANGKAN PERNYATAAN DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM, R SUKHYAR, YANG MENGAKUI BAHWA PP NOMOR 1 TAHUN 2014 DAN PERMEN NOMOR 1 2014 TIDAK SEJALAN DENGAN UU MINERBA.

    mlmagz.com/read/844/tak-seharusnya-ijin-ekspor-freeport-diperpanjang

    ==========================================

    PERPANJANGAN IZIN EKSPOR PT. FREEPORT BUKTI NEGARA LEMAH

    MINGGU, 01 FEBRUARI 2015

    JELANG GENAP 100 HARI PEMERINTAHAN JOKOWI – JK, PEMERINTAH TIDAK PRO RAKYAT, MALAH MENUNJUKKAN KETIDAKBERDAYAANNYA BERHADAPAN DENGAN PT. FREEPORT INDONESIA, SALAH SATU KORPORASI TAMBANG TERBESAR DI INDONESIA.

    PADA 23 JANUARI 2015 LALU PEMERINTAH MALAH MENGELUARKAN PERPANJANGAN IZIN EKSPOR KONSENTRAT TEMBAGA UNTUK PERUSAHAAN TAMBANG INI HINGGA JULI 2015.

    “FAKTA DAN BUKTI CUKUP SUDAH MENJELASKAN KEPADA PEMERINTAH TINDAKAN MELAWAN HUKUM DAN PELANGGARAN HAM ATAS KEHADIRANNYA SEJAK 1967 YANG MENAMBANG DI TEMBAGAPURA MELALUI KONTRAK KARYA I,” TULIS SIARAN PERS KONTRAS DAN DAN JATAM YANG TAYANG DI SITUS KONTRAS.

    KONTRAS MENCATAT SEDERET PELANGGARAN HUKUM DAN HAM OLEH PT. FREEPORT INDONESIA MULAI DARI PENGHANCURAN TATANAN ADAT, PERAMPASAN LAHAN MASYARAKAT LOKAL, PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG MASYARAKAT SIPIL, PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, PERUSAKAN SENDI-SENDI EKONOMI SAMPAI PENGINGKARAN ATAS EKSISTENSI MASYARAKAT SUKU AMUNGME HINGGA PELANGGARAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN DAN SETORAN ILLEGAL UANG KEAMANAN KEPADA APARAT NEGARA SEBESAR US 5,6 JUTA DOLAR .

    SELAIN ITU TEMUAN JATAM DILAPANGAN YAKNI LIMBAH TAILING MEREKA HINGGA SAAT INI SETIDAKNYA TELAH MENCAPAI LEBIH DARI 1,187 MILLIAR TON YANG DIBUANG KE SUNGAI AGHAWAGON, OTOMONA DAN AJKWA.

    LONGSOR BESAR TERAKHIR BAHKAN TELAH MERENGGUT 28 NYAWA PEKERJA SEKALIGUS PADA 14 MEI 2013. HINGGA AKHIRNYA KOMNAS HAM TELAH MENETAPKAN PT. FREEPOT INDONESOA SEBAGAI PELANGGAR HAM BERAT DALAM KASUS TERSEBUT.

    BELUM LAGI INGKAR JANJI (WANSPRESTASI) ATAS KEWAJIBANYA MEMBANGUN SMELTER (PABRIK PELEBURAN LOGAM) SEBELUM IZIN EKSPOR TERSEBUT HABIS SEJAK DESEMBER 2014.

    NAMUN KENYATAANNYA, HINGGA IZIN HABIS, PT. FREEPORT INDONESIA TIDAK ADA ITIKAD BAIK UNTUK MEMBANGUN SMELTER TERSEBUT.

    BAHKAN SAAT PERPANJANGAN IZIN EKSPORT KEDUA PERUSAHAAN ITU BARU AKAN MEMASTIKAN KE PADA PEMERINTAH TENTANG LOKASI LAHAN YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN SMELTER YAKNI DENGAN MENYEWA LAHAN PT. PETROKIMIA DI GRESIK JAWA TIMUR SELUAS 80 HEKTARE DALAM JANGKA WAKTU 20-30 TAHUN.

    LEBIH JAUH SIARAN PERS BERSAMA ITU MENYEBUT, KEWAJIBAN MEMBANGUN SMELTER DAN LARANGAN EKSPOR BAHAN MENTAH SEBENARNYA SUDAH DIKELUARKAN PEMERINTAH SEJAK TAHUN 2009 MELALUI UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN BERLAKU EFEKTIF SETELAH LIMA TAHUN SEJAK KELUARNYA UU TERSEBUT.

    NAMUN SETELAH LARANGAN EKSPOR BAHAN MENTAH TERSEBUT BERLAKU EFEKTIF, PEMERINTAH MALAH MEMBERIKAN PENGECUALIAN KEPADA PERTAMBANGAN BESAR SEPERTI FREEPORT DAN NEWMONT UNTUK TETAP MENGEKSPOR KONSENTRAT TAMBANG DENGAN BEBERAPA POIN RENEGOSIASI KONTRAK KARYA.

    PEMERINTAHAN SBY SAAT ITU; MELALUI MENTERI ESDM MENGAKUI, KELONGGARAN EKSPOR ITU MELANGGAR UU.

    TUNTUTAN KONTRAS DAN JATAM

    1. PEMERINTAH MELALUI KEMENTRIAN ESDM WAJIB MENCABUT NOTA KESEPAKATAN TERKAIT PERPANJANGAN IZIN EKSPOR KONSENTRAT TEMBAGA UNTUK PERUSAHAAN TAMBANG INI HINGGA JULI 2015 PERPANJANGAN, KARENA KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN EKSPOR KONSENTRAT PT. FREEPORT SEJAK AWAL TELAH JELAS-JELAS MELANGGAR UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.;

    2. KETUA DPR RI MEMBENTUK PANSUS ATAS PELANGGARAN PEMERINTAH YANG TIDAK KONSISTEN MENERAPKAN PASAL 5 UU UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, DIMANA TIDAK ADANYA TRANSPARANSI KEPADA DPR SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS.

    3. PT. FREEPORT INDONESIA SEGARA BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN PELANGGARAN HUKUM DAN HAM SEJAK MELAKUKAN PENAMBANGAN MELALUI KONTRAK KARYA I. SELAIN ITU MEREALISASIKAN ATAS KEWAJIBANNYA MEMBANGUN SMELTER SEBAGAIMANA PERINTAH; UU NO. 4 TAHUN 2009.

    4. KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEGERA MELAKUKAN AUDIT LINGKUNGAN ATAS TINDAKAN PT. FREEPORT INDONESIA YANG MERUSAK TATANAN EKOSISTEM LINGKUNGAN HIDUP.

    5. KEMENTRIAN TENAGA KERJA MELAKUKAN INVESTIGASI ATAS PELANGGARAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN YANG MENIMPA BURUH PT. FREEPORT INDONESIA SELAMA INI YANG TERUS DIHADAPKAN KETIDAKPASTIAN ATAS NASIB HAK ATAS PEKERJAANNYA.

    SUMBER : ARRAHMAH.COM

    tribunislam.com/2015/02/perpanjangan-izin-ekspor-pt-freeport-bukti-negara-lemah.html

  29. taUbat said

    BERI IZIN EKSPOR FREEPORT, PEMERINTAH DIGUGAT

    NEGARA BOLEH AMBIL SIKAP UNTUK TIDAK KERUGIAN LEBIH BESAR.

    2 FEBRUARI 2015 | 22 JAM YANG LALU

    KATADATA – PEMERINTAH MENANGGAPI SANTAI ADANYA GUGATAN ATAS KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG YANG MEMPERPANJANG IZIN EKSPOR KONSENTRAT PT FREEPORT INDONESIA.

    DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM R. SUKHYAR MENGANGGAP GUGATAN TERHADAP NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN FREEPORT INDONESIA ADALAH HAL BIASA.

    “NGGAK MASALAH. KAN BIASA SAJA BUKAN KALI INI DIGUGAT,” KATANYA KEPADA KATADATA DI GEDUNG DPR, JAKARTA, SENIN (2/2).

    NAMUN, MENURUT DIA, APA YANG TELAH DILAKUKAN PEMERINTAH TIDAK MELANGGAR SECARA HUKUM.

    IZIN EKSPOR YANG DITERBITKAN UNTUK FREEPORT MENGACU PADA PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 1 TAHUN 2014 DAN PERATURAN MENTERI (PERMEN) ESDM NOMOR 1 TAHUN 2014.

    DIA JUGA MENGANGGAP PENERBITAN KEDUA ATURAN HUKUM TERSEBUT TERSEBUT TIDAK MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009.

    LATAR BELAKANG PENERBITAN PP DAN PERMEN TERSEBUT JUGA UNTUK MENGHINDARI ADANYA KERUGIAN YANG LEBIH BESAR JIKA KEGIATAN USAHA ATAU PUN PERTAMBANGAN DIHENTIKAN.

    “NEGARA BOLEH AMBIL SIKAP UNTUK TIDAK KERUGIAN LEBIH BESAR. DI MANA MELANGGAR UNDANG-UNDANG DARIPADA MUDARATNYA LEBIH BESAR KAMI KASIH KESEMPATAN. YANG PENTING ORE (MINERAL MENTAH) NGGAK BOLEH EKSPOR SAMPAI 2017,” UJARNYA.

    PEMERINTAH JUGA TIDAK AKAN MENGELUARKAN PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) UNTUK EKSPOR TERSEBUT. “NGGAK PERLU, 2017 SEBENTAR LAGI,” KATA DIA.

    SEMENTARA ITU TIM PENGACARA TRISAKTI DAN NAWACITA HABIBUROKHMAN AKAN MENDAFTARKAN GUGATAN MENGENAI IZIN EKSPOR FREEPORT DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.

    DIA INGIN AGAR PEMERINTAH MENCABUT KEMBALI IZIN EKSPOR YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA FREEPORT.

    MENURUT DIA, KEDUA PERATURAN YANG MENJADI LANDASAN PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN EKSPOR KEPADA FREEPORT MELANGGAR UU NOMOR 4 TAHUN 2014 KHUSUSNYA PASAL 170.

    “FREEPORT KAN BELUM PUNYA SMELTER, NGGAK BISA PP DAN PERMEN MENGALAHKAN UNDANG-UNDANG. CABUT SAJA IZIN EKSPORNYA,” KATA DIA KETIKA DIHUBUNGI KATADATA, SENIN (2/2).

    SEPERTI DIBERITAKAN, PEMERINTAH PADA 23 JANUARI LALU MEMPERPANJANG IZIN EKSPOR KONSENTRAT FREEPORT UNTUK JANKA WAKTU ENAM BULAN.

    PEMBERIAN IZIN TERSEBUT SETALAH PERUSAHAAN TAMBANG ITU DINILAI MENUNJUKKAN KOMITMEN UNTUK MEMBANGUN PABRIK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN (SMELTER).

    ARNOLD SIRAIT | ARIA W. YUDHISTIRA

    katadata.co.id/berita/2015/02/02/beri-izin-ekspor-freeport-pemerintah-digugat

  30. taUbat said

    MENGAKU RUGI, FREEPORT TAK BAYAR DIVIDEN LAGI KE PEMERINTAH

    RABU, 10/06/2015 18:49 WIB

    JAKARTA, CNN INDONESIA — PT FREEPORT INDONESIA MEMASTIKAN TIDAK AKAN MEMBAYAR DIVIDEN KEPADA PEMERINTAH SEBAGAI PEMEGANG 9,36 PERSEN SAHAM PERUSAHAAN TAMBANG ASAL AMERIKA SERIKAT (AS) TERSEBUT. MANAJEMEN FREEPORT MENGAKU SEPANJANG 2014 LALU MENGALAMI KERUGIAN SEHINGGA TIDAK BISA MEMBAYAR DIVIDEN SESUAI KEINGINAN PEMERINTAH DAN PARA PEMEGANG SAHAM LAINNYA.

    ITU ARTINYA, PEMERINTAH HARUS KEMBALI GIGIT JARI LANTARAN TELAH MENARGETKAN RP 1 TRILIUN DARI SETORAN DIVIDEN FREEPORT.

    “SAYA RASA PERUSAHAAN YANG UNTUNG SUDAH PASTI AKAN BAGIKAN DIVIDEN. KALAU TIDAK UNTUNG DARI MANA MEREKA MAU BAGI DIVIDEN?” KATA MAROEF SJAMSOEDDIN, PRESIDEN DIREKTUR FREEPORT DI KANTOR KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM), JAKARTA, RABU (10/6).

    NAMUN BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN YANG TERCANTUM DALAM ANNUAL REPORT FREEPORT MCMORAN 2014 SELAKU PERUSAHAAN INDUKNYA, FREEPORT INDONESIA DISEBUT MEMPEROLEH PENDAPATAN USAHA SEBESAR US$ 3,07 MILIAR SEPANJANG 2014, ATAU TURUN 25 PERSEN KETIMBANG 2013 SENILAI US$ 4,09 MILIAR. SEMENTARA UNTUK LABA TAHUN LALU, FREEPORT INDONESIA NYATANYA MEMPEROLEH KEUNTUNGAN MENCAPAI US$ 719 JUTA.

    DENGAN BELUM ADANYA RENCANA MANAJEMEN UNTUK MEMBAGIKAN DIVIDEN TAHUN INI, TENTUNYA KIAN MENAMBAH CERITA PANJANG MENGENAI MINIMNYA KONTRIBUSI FREEPORT DALAM MENYUMBANG DANA KE DALAM PUNDI UANG PEMERINTAH.

    PASALNYA SEJAK 2012 LALU, PERUSAHAAN YANG MEMILIKI WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN DI PAPUA TERSEBUT SUDAH TIDAK MEMBAYAR DIVIDEN KEPADA KEMENTERIAN BUMN YANG MEWAKILI PEMERINTAH DALAM MENGEMPIT SAHAM FREEPORT SEKITAR 9,36 PERSEN. PADAHAL KEMENTERIAN YANG DIPIMPIN OLEH RINI SOEMARNO TERSEBUT TELAH BERHARAP BISA MENGANTONGI UANG BANYAK DARI FREEPORT.

    “IYA, TARGET KAMI RP 1 TRILIUN DARI FREEPORT,” UJAR DEPUTI BIDANG USAHA ENERGI, LOGISTIK, DAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN BUMN DWIJANTI TJAHJANINGSIH BEBERAPA WAKTU LALU.

    MESKI BEGITU, MAROEF MENGATAKAN PERUSAHAANNYA AKAN MEMENUHI SEGALA KEWAJIBAN SEBAGAI PERUSAHAAN ASING YANG MEMILIKI AKTIVITAS DAN INVESTASI DI INDONESIA. IA BERHARAP DENGAN ADANYA RENCANA PERUBAHAN STATUS DARI KONTRAK KARYA (KK) MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) BISA MENJADI KATALIS POSITIF UNTUK KINERJA PERUSAHAAN KEDEPAN.

    “SEMOGA SAJA DENGAN ADANYA KEPASTIAN INI TARGET-TARGET MANAJEMEN SEPERTI PRODUKSI BISA TERCAPAI SEHINGGA BISA MEMBERIKAN BENEFIT DAN DIVIDEN,” TANDASNYA.

    DIEMAS KRESNA DUTA | GEN

    cnnindonesia.com/ekonomi/20150610184958-85-59155/mengaku-rugi-freeport-tak-bayar-dividen-lagi-ke-pemerintah/

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: