KabarNet

Aktual Tajam

Penegak Hukum Jadi Tameng Penguasa Korup

Posted by KabarNet pada 11/11/2011

Jakarta – KabarNet: Kasus suap Pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011, skandal Century dan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya menjadi terang benderang apabila tidak ada ‘campur tangan’ penguasa. setidaknya tiga kasus itu sudah jelas faktanya, karena berkaitan dengan penguasa, maka kasus itu jadi tidak terungkap. Bahkan, sepak terjang Muhammad Nazaruddin dalam kasus yang juga dikenal dengan suap Sesmenpora tersebut melibatkan banyak pihak. Tidak mungkin (sepak terjang) Nazaruddin tanpa sepengatuhan tuannya.

Banyaknya kasus yang menjadi perhatian publik, seharusnya dijadikan prioritas agar kasus itu dapat diselesaikan secara tuntas. Namun, disangsikan pemerintahan saat ini mampu membongkar ‘skandal’ berbagai kasus yang menimbulkan kebisingan politik itu. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu menciptakan kebijakan dan bukan menciptakan album.

Sudah tentu Komitmen penegakan hukum yang dilakukan pemerintahan SBY-Boediono terkekang oleh kekuatan kekuasaan. Pasalnya buruknya penanganan terhadap kasus Centurygate, Gayus, Nazaruddin dan surat palsu MK yang disebut-sebut menyeret politisi Demokrat Andi Nurpati menjadi bukti betapa penegakan hukum bukan prioritas dari rezim ini.

Hal tersebut dikatakan oleh pengamat politik Tjipta Lesmana saat berbicara dalam forum Sarasehan Anak Negeri di Hotel Le Meredian Jakarta yang disiarkan langsung oleh Metro TV, Kamis (10/11/2011). “Ini kontradiktif. Ikrar SBY yang menegaskan akan berada paling depan dalam jihad melawan korupsi jauh dari kenyataannya. SBY ngomong melulu, tidak ada kerjanya,” kata Tjipta.

Ia menambahkan, KPK saat ini dikungkung oleh kekuatan-kekuatan kekuasaan. Indikasinya jelas, anggota DPR yang diduga terlibat tak diproses. “Ini kolusi dengan penguasa,” tandasnya.

Sementara mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra menyatakan bahwa rezim SBY-Boediono sudah bersikap munafik dihadapan rakyat. “Ini semua bersumber dari kemunafikan. Apa yang dikatakan lain dengan yang dikerjakan,” katanya.

Senada dengan Tjipta Lesmana ia melihat bahwa kasus-kasus yang mengendap, terjadi karena ada kekuatan konspiratif yang menekan aparat penegak hukum sampai-sampai hukum tak berdaya. Kalau saja di sisa pemeritahan yang ada rezim masih saja berkelakuan sama, lalu diteruskan oleh kesalahan kembali rakyat memilih pemimpinnya, maka negara ini benar-benar bangkrut.

“Tuhan tidak tidur, rakyat tidak tidur. Rakyat diimbau untuk membuka mata, melihat dan memilih yang terpercaya, melihat pemimpin yang punya integritas. Bagaimana pun negera ini tidak akan selamat apabila korupsi merajarela, dan penegakan hukum tidak tuntas,” tandasnya.

Politisi PDI Perjuangan, Gandjar Pranowo perihatin dengan banyaknya kasus hukum yang tidak dapat diselesaikan adalah bukti bahwa reformasi yang pernah bergulir pada tahun 1998 silam telah gagal. Sama halnya dengan kasus skandal Century yang hingga saat ini terbilang tabu untuk mengungkap dalang sebenarnya dibalik Baiolut Rp6,7 triliun itu. Ditambah dengan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK), dimana aparat kepolisian terkesan tidak berani menjerat aktor intelektual dibalik kasus yang disebut-sebut mempertaruhkan krediblitas pemilu 2009 itu.

“Saya mengingatkan semua pihak, ini reformasi tidak berjalan. Problem Nazaruddin, century, surat palus MK, penegak hukum seakan main kucing-kucingan. kita tunggu saja republik ini Runtuh, atau kita benahi,” kata politisi PDI Perjuangan, Gandjar Pranowo dalam acara Sarasehan Anak Negeri yang digelar di Hotel Meredien, Jakarta, Kamis (10/11/2011) malam. Dikatakan Gandjar, tidak terungkapnya kasus-kasus diatas berindikasi adanya permainan tingkat tinggi yang dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya tergangggu.

Bayangkan saja, Polemik tentang kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK), yang saat ini ditangani oleh Mabes Polri, tidak juga mampu menyeret mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati, sebagai tersangka. Padahal, Nurpati diduga sebagai orang yang paling mengetahui duduk persoalan kasus tersebut.

Dikatakan lebih lanjut oleh Gandjar Pranowo, bahwa Mabes Polri harus membuktikan keseriusan pihaknya dalam mengusut kasus yang disebut-sebut mempertaruhkan kredibilitas Pemilu 2009 itu. “Ini soal keseriusan penegak hukum. Apa yang hebat dari Andi Nurpati sehingga dia tidak bisa disentuh. Tidak mungkin tidak, ini konspirasi,” ungkap Gandjar dalam acara Sarasehan Anak Negeri yang digelar di Hotel Meridien, Jakarta, Kamis (10/11/2011) malam.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, penasehat Indonesia Police Watch (IPW), Jhonson Pandjaitan mengatakan adanya kasus surat palsu MK adalah bukti negara ini telah dikuasai oleh mafia. “Ini memperlihatkan negara ini negara mafia. Kombinasi antara intelejen dan mafia,” tegas Jhonson.

Seperti yang diketahui, kasus yang disebutkan diatas telah menjadi sorotan publik. Bahkan, hal itu juga ditengarai sebagai faktor menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) -Boediono.

Tidak ketinggalan, Mantan KSAD Jenderal Purnawirawan Tyasno Sudarso angkat bicara. Nampaknya, ia sudah muak melihat berbagai kasus yang terjadi di negeri ini. Tyasno mengatakan, fakta ini adalah bukti bahwa pemerintahan saat ini memang tidak sanggup untuk memimpin bangsa ke depan.

Menurutnya, pergantian rezim adalah solusi terbaik untuk mengakhiri situasi yang serba tidak jelas ini. Hal ini dikatakan Tyasno, menanggapi pertanyaan tentang kasus mantan politisi Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang tak kunjung usai dan skandal Century yang tidak ada kejelasan. “Korupsi ini sudah susah diberantas, rezimnya sudah korup, maka solusinya rezimnya harus dihentikan,” kata Tyasno dalam acara Sarasehan Anak Negeri di Hotel Meridien, Jakarta, Kamis (10/11/2011) malam.

Dia juga mengatakan, arus reformasi yang diciptakan pada tahun 1998 gagal, karena tidak mengadili rezim yang dilengserkan. Ke depan, lanjutnya, hal tersebut tidak boleh terulang kembali. “Kesalahan reformasi yang pertama adalah tidak mengadili Soeharto. Untuk itu, kalau terjadi pergantian rezim lagi, maka harus ada pengadilan untuk rezim sebelumnya” tandasnya.

Seperti yang diketahui, Tyasno Sudarso adalah salah satu tokoh yang cukup lantang meneriakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, dia dan beberapa tokoh lainnya menyerukan dibentuknya pemerintahan transisi. [KbrNet/ Seruu.COM]

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: