KabarNet

Aktual Tajam

SBY Dikecam! Beri Grasi ‘Kejahatan Luar Biasa’

Posted by KabarNet pada 24/05/2012

Istana Negara, 29 Juni 2005: Presiden SBY menyatakan, grasi untuk jenis kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik tidak akan pernah dikabulkan, termasuk bagi Corby. “Ini menunjukkan kita tidak pernah memberi toleransi kepada jenis kejahatan ini,” tegas Yudhoyono saat itu.

Pemberian grasi kepada Corby bertentangan dengan kebijakan pengetatan pemberian remisi pada napi dengan kejahatan luar biasa, seperti korupsi, narkotik, dan terorisme. Sangat disesalkan langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi grasi pada terpidana kasus narkotik, Schapelle Leigh Corby. “Langkah Presiden bukan langkah bijak dalam pemberantasan narkotik.

Bekas Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, baru kali ini Presiden memberikan grasi pada terpidana kasus narkotik. Hal itu disayangkan karena bertentangan dengan kebijakan pengetatan pemberian remisi pada napi kejahatan luar biasa, seperti korupsi, narkotik, dan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006. “Tapi kini Presiden kini malah memberi pengampunan napi narkotik.” ,” ujar Yusril, di Jakarta, Rabu, 23 Mei 2012.

Menurut Yusril, saat ia masih menjabat Menteri Kehakiman, Presiden Prancis Francois Mitterand pernah meminta dirinya agar merekomendasikan Presiden RI memberikan grasi kepada napi narkotik asal Prancis. Namun saat itu, permintaan Mitterand ditolak pemerintah lewat Yusril.

Dua minggu kemudian, Mitterand mengirim utusan khusus, yakni adik pemimpin Libya Muammar Qhadafi, untuk menemui Yusril. Namun permohonan mereka tetap ditolak Yusril. Alasannya, Presiden RI belum pernah memberi grasi pada napi kasus narkotik. “Saya heran mengapa Presiden RI sekarang begitu lemah menghadapi permintaan pemerintah Australia,” kata dia.

Dalam hal ini, sejumlah politikus juga mengecam keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan permohonan grasi Schapelle Leigh Corby, terpidana 20 tahun kasus penyelundupan ganja di Bali. Grasi tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, narkotik, dan terorisme. ”Kebijakan tersebut juga paradoks dengan semangat memerangi peredaran narkotik,” kata anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Indra S.H., di kompleks DPR, Senayan, kemarin.

Dalam peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Istana Negara, 29 Juni 2005, Presiden juga pernah menyatakan grasi untuk jenis kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik tidak akan pernah dikabulkan, termasuk bagi Corby. “Ini menunjukkan kita tidak pernah memberi toleransi kepada jenis kejahatan ini,” ujar Yudhoyono waktu itu.

Presiden mengabulkan grasi untuk Corby dengan mengurangi hukumannya selama lima tahun. Dengan grasi ini, vonis warga negara Australia yang ditangkap karena membawa 4 kilogram ganja di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada Oktober 2004 itu menjadi 15 tahun penjara.

Indra mengatakan pemerintah seharusnya konsisten memerangi narkotik. Karena itu, dia meminta Presiden membatalkan remisi tersebut. ”Indonesia adalah negara besar dan merdeka. Jangan mau didikte Australia,” kata Indra.

M. Nurdin, anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, khawatir grasi Corby berdampak buruk bagi terpidana narkotik lainnya. Karena itu, komisinya akan meminta penjelasan kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. ”Kalau pemerintah tidak bisa menjelaskan, ini menunjukkan indikasi adanya tebang pilih,” katanya.

Kebijakan SBY untuk Corby dinilai Sesat
Kuat dugaan, restu untuk pemberian grasi kepada Corby lantaran jajaran pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani menuding, karena pembisik yang tidak paham aturan hukum sehingga kerap menimbulkan sesat kebijakan yang diambil Presiden SBY.

Keringanan hukuman atau grasi untuk terpidana 20 tahun penjara dalam kasus mariyuana, Schapelle Leight Corby, menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, warga negara Australia ini terbukti bersalah karena menyelundupkan ganja seberat 4,2 kilogram ke wilayah hukum Indonesia. Padahal, di ranah hukum Indonesia, ganja diklasifikasikan ke dalam narkotika golongan I, sehingga kepemilikan secara ilegal diancam sanksi pidana sangat berat.

Kuat dugaan, restu untuk pemberian grasi kepada Corby lantaran jajaran pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani menuding, karena pembisik yang tidak paham aturan hukum sehingga kerap menimbulkan sesat kebijakan yang diambil Presiden SBY. “Pembisik-pembisik di lingkungan hukum ini yang kadang-kadang menyesatkan Presiden. Oleh karena pembisik ini tidak paham hukum, maka mereka kerap menyesatkan kebijakan Pemerintah,” ujar Yani, di Jakarta, Rabu (23/5). Seperti dikutip gresnews.com

Lebih jauh Yani menyayangkan pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, yang seolah menyepelekan kasus kepemilikan narkoba jenis ganja dalam perkara Corby. “Pernyataan Menteri Hukum dan HAM terkait narkotika jenis ganja adalah argumentasi yang menyesatkan. Kendati narkotikanya hanya ganja, dalam hukum yang berlaku di Indonesia itu dilarang keras sehingga pengadilan menghukum dia selama 20 tahun penjara,” ujarnya.

Sebelumnya, Menkumham Amir Syamsuddin menyebut, dikabulkannya permohonan grasi dengan pengurangan masa hukuman terkait jenis narkoba yang dibawa Corby yakni ganja. “Di beberapa negara, sanksi pidana untuk pembawa (kurir) ganja tergolong sangat ringan. bahkan ada yang sudah menghapuskan sanksi pidana terhadap kasus terkait ganja,” ujar Amir.

Menanggapi dalih pemberian grasi Corby itu, imbuh Yani, mengindikasikan adanya tekanan politik dari pihak luar terhadap pemerintah. “Apabila pemberian grasi ini berlatar belakang tekanan dari pihak Australia, itu sama artinya kita sudah tidak lagi berdaulat di bidang politik,” tegas politikus PPP itu.

RI dalam Tekanan Diplomatik Australia
“Pemberian keringanan bagi Schapelle Corby menunjukkan betapa Pemerintah Australia menekan Indonesia, itu sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya. Seyogianya, upaya serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum untuk WNI (warga negara Indonesia) di luar negeri,” ucap Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, di Jakarta, Rabu (23/5).

Terpidana kasus narkoba Schapelle Leight Corby mendapat keringanan hukuman atau grasi sebanyak lima tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah Indonesia mestinya bisa berkaca dari pemberian keringanan hukuman bagi warga negara Australia itu. “Pemberian keringanan bagi Schapelle Corby menunjukkan betapa Pemerintah Australia menekan Indonesia, itu sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya. Seyogianya, upaya serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum untuk WNI (warga negara Indonesia) di luar negeri,” ucap Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, di Jakarta, Rabu (23/5).

Dalam perkara hukum yang melibatkan Corby, imbuh Pramono, sudah jelas bahwa yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai ratu mariyuana. “Walaupun terlibat dalam sindikat pengedar mariyuana, Pemerintah Australia tanpa malu-malu memberikan perlindungan kepada warganya. Nah dalam konteks ini seharusnya pemerintah kita juga memberikan perlindungan yang sama kepada rakyatnya tanpa melihat persoalannya terlebih dahulu,” ucapnya.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan, pemberian grasi terhadap Schapelle Corby itu ditempuh berdasarkan berbagai pertimbangan. “Kebijakan pengurangan masa hukuman itu dilakukan setelah Presiden mendengarkan pertimbangan dari Ketua Mahkamah Agung serta menteri-menteri terkait. Termasuk bagaimana warga kita di Australia mendapatkan perlakuan yang sama,” tegasnya.

Pramono menambahkan, dalam perkara yang sama, Pemerintah Indonesia terkesan lepas tangan. “Katakanlah ada WNI yang terlibat hal yang sama di luar negeri. Biasanya Pemerintah Indonesia lepas tangan. Jadi, kasus Corby ini merupakan pembelajaran bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang sama dalam memberikan perlindungan bagi warganya,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Dalam tekanan?
Pramono menduga, pemberian grasi ini tidak terlepas dari pertimbangan hubungan diplomatik luar negeri Indonesia. “Sudah pasti ada tekanan, tidak mungkin tidak. Memberikan keringanan lima tahun hukuman penjara pasti berkaitan dengan hubungan diplomatik” kata Pramono.

Tidak mungkin Pemerintah Indonesia mau memberikan keringanan terhadap seseorang dengan kesalahan yang fatal sebagaimana kasus Corby. “Di mata internasional, kasus perdagangan narkoba merupakan kesalahan berat. Kasus ini sama beratnya seperti kasus terorisme serta perdagangan manusia,” urainya.

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengungkapkan dikabulkannya permohonan grasi dengan pengurangan masa hukuman, juga terkait dengan alasan yang diajukan Corby. Selain itu narkoba yang dibawa Corby berjenis ganja, yang di sejumlah negara sanksi pidananya lebih ringan. “Di beberapa negara sanksi pidana untuk pembawa ganja ini bukan saja ringan, namun beberapa negara bahkan menghapuskan sanksi pidana terhadap kasus ganja ini,” ujarnya.

Amir berharap, dengan pemberian pengurangan masa hukuman terhadap warga Australia itu, pemerintah Australia juga melakukan hal yang sama terhadap warga Indonesia di Australia yang menghadapi masalah serupa. “Corby sudah menjalani hukuman tujuh tahun lebih. Jadi diharapkan kemudian ada perlakuan yang yang sama tehadap warga negara kita yang ditahan di Australia Utara. Terutama anak-anak, jumlahnya cukup banyak,” ujar Amir.

Sekadar mengingatkan, imigrasi dan kepolisian menangkap Schapelle Corby karena kedapatan membawa 4,2 kilogram ganja di Bandara Ngurah Rai, Bali, pada 8 Oktober 2004 silam. Dalam persidangan di PN Denpasar, Corby divonis selama 20 tahun penjara pada 27 Mei 2005. Dia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp100 juta.

Pada 20 Juli 2005, Pengadilan Negeri Denpasar kembali membuka persidangan dalam tingkat banding dengan menghadirkan beberapa saksi baru. Kemudian pada 12 Oktober 2005, setelah melalui banding, hukuman Corby dikurangi menjadi 15 tahun.

Namun, pada 12 Januari 2006, melalui putusan kasasi, Mahkamah Agung menghukum Corby dengan hukuman 20 tahun penjara dengan alasan bahwa narkotika yang diselundupkan ke Pulau Dewata termasuk kelas I atau tergolong berbahaya. MA juga menolak pengajuan Peninjauan Kembali (PK) kasus tersebut.

Selama menjalani masa hukuman, Corby memperoleh remisi sebanyak 25 bulan. Dengan perhitungan sudah ditahan sejak Oktober 2004, plus pengurangan 25 bulan dari remisi dan 5 tahun dari grasi, Corby akan selesai menjalani masa tahanan pada September 2017. Ia berhak mengajukan pembebasan bersyarat jika sudah menjalani 2/3 masa hukuman, sehingga diperkirakan dia bisa bebas pada Mei 2013. [KbrNet/Tmpo/GressNews]

12 Tanggapan to “SBY Dikecam! Beri Grasi ‘Kejahatan Luar Biasa’”

  1. Syaiful said

    Jangan jangan Pak SBY mencari perhatian Dunia Internasional karena di dalam negeri sudah sering dikalahkan oleh bang YIM

  2. # Orang Pinggiran # said

    Inilah indoNesiaA …

  3. zack said

    Barangsiapa yang menanam pasti akan memetik hasilnya…. bersabarlah Pak BeYe…. kelak kau akan memetik apa yang kau tanam….

  4. CECEP said

    hmmmmmmmm

  5. Hammer God said

    dungu sih dungu pak…tapi jangan kelewatan!

  6. Anonim said

    Bikin malu aja..percuma mantan jendral tapi mental kerupuk basah…makanya jadi orang itu yang jujur biar ga di tindas bangsa lain…..badan aja gede tapi BLOON.

  7. Anonim said

    SBY kena penyakit amnesia, jadi memorinya suka error, harap maklum

  8. Vie said

    grasi tsb dengan kata lain bisa dijadikan angin segar oleh pengedar narkoba dan menghancurkan generasi muda kita…dengan begitu generasi kita akn menjadi generasi yg bodoh dan tdk berprestasi dan negara Indonesia akan hancur…untuk itu kita harus tegas mengatakan no kpda narkoba dan mari kita perangi narkoba dr lingkungan terkecil yaitu keluarga..karena pemimpin kita dan aturan dinegara kita sering tdk berlaku maka kita harus pintar2 bersikap dan melindungi diri kita sendiri..mari kita tingkatan iman kita sesuai agama yg kita anut…dan perangi narkoba serta kebudayaan2 yg menghancurkan..

  9. taUbat said

    RUHUT : GRASI CORBY HAK PRESIDEN DIATUR UUD

    Menurut Ruhut, sia-sia saja Yusril Ihza Mahendra menggugat grasi itu

    Selasa, 29 Mei 2012, 12:02

    VIVAnews – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan keputusan presiden memberi grasi kepada Schapelle Leigh Corby, warga negara Australia yang menjadi terpidana kasus narkoba. Politisi Demokrat, Ruhut Sitompul, menyatakan apa yang dilakukan Yusril merupakan pencitraan untuk Pemilu 2014.

    “(Protes grasi) Corby itu untuk pencitraan 2014. Tanya Pak Yusril, dia masih mau maju 2014 nggak? Itu semua ada udang di dalam bakso, ini semua pencitraan,” kata Ruhut di Gedung DPR, Selasa 29 Mei 2012.

    Menurutnya, apa yang dilakukan Yusril adalah hal yang sia-sia, pasalnya memberikan grasi adalah hak prerogatif presiden. Undang-undang Dasar 1945 mengatur, pemberian grasi hak prerogatif presiden. “Dasar hukum jelas, bilang dia, tak akan menang lawan presiden. Profesor kalah dengan pendapat es lilin,” katanya.

    Sebelumnya, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi grasi kepada narapidana narkotika, Schapelle Leigh Corby, tidak bijak. Dalam sejarah RI, imbuhnya, baru kali ini presiden memberi grasi pada napi narkotika.

    Arfi Bambani Amri, Nila Chrisna Yulika

  10. taUbat said

    Presiden Beri Grasi Gembong Narkoba

    GRASI NARKOBA, DPR BISA AJUKAN INTERPELASI

    Minggu, 14 Oktober 2012 | 07:48 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap 2 gembong narkoba yang sudah divonis hukuman mati, dinilai aneh. Untuk itu, hak interpelasi (meminta penjelasan Presiden) bisa dilakukan oleh DPR.

    “DPR harusnya bisa ajukan interpelasi soal grasi tersebut,” kata pakar hukum pidana Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan persnya, Minggu (14/10/2012).

    Seperti diketahui, Presiden memberikan grasi kepada gembong narkoba jaringan internasional Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid. Selain itu, Presiden juga memberikan grasi kepada gembong narkoba Merika Pranola alias Ola alias Tania.

    Grasi dikeluarkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7/G/2012 yang mengubah hukuman Deni dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Keputusan itu ditandatangani pada 25 Januari 2012.

    Presiden juga mengabulkan grasi Ola yang masih satu kelompok dengan Deni, melalui Keppres Nomor 35/G/20122 yang ditandatangani 26 September 2011.

    Pemberian grasi ini bukan yang pertama. Hal itu diakui juga oleh Yusril, yang sempat menjabat Menteri Hukum dan Ham.

    Bagi Yusril, peran DPR dalam hal ini mengajukan interpelasi adalah cara yang efektif. Sebab, upaya hukum yang dilakukan atas grasi tersebut, selalu dikalahkan.

    “Terhadap grasi, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kami lawan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) kami kalah,” kata Yusril.

    Agus Rahmat [gus]

  11. taUbat said

    RUHUT TANTANG YANG USUNG INTERPELASI

    Wednesday, 30 May 2012 09:06

    itoday – Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta rekan-rekannya yang mengusung hak interpelasi terkait grasi terhadap Schapelle Corby harus membuktikan usulan tersebut.

    “Teriak interpelasi, tapi mana buktinya,” ungkap Ruhut kepada wartawan, Rabu (30/5).

    Menurut Ruhut, grasi merupakan hak prerogatif presiden termasuk yang diberikan kepada Schapelle Corby.

    Kata Ruhut, anggota DPR yang mengusung interpelasi hanya untuk pencitraan untuk Pemilu 2014. “Partai-partai yang ngotot interpelasi itulah yang justru melakukan pencitraan,” jelasnya.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

    “Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa,” ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

    Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden,” ujarnya.

    Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia

    Achsin

  12. kebanyakan berjanji jadi lupa ama janji si CORBY,

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: