KabarNet

Aktual Tajam

Nurul Arifin Diminta Jaga Mulut!

Posted by KabarNet pada 08/06/2012

Jakarta – KabarNet: Pernyataan politisi Partai Golkar Nurul Arifin, bahwa Perda Syariah diskriminatif terhadap perempuan dinilai sebagai pernyataan yang konyol dan bodoh. Sebab Perda Syariah selama ini khusus dibuat untuk umat Islam dan tidak dipaksakan bagi nonmuslim.

Sekjen Forum Umat Islam meminta Nurul Arifin agar berhati-hati dalam berbicara agar tidak tergelincir ke dalam neraka. “Nurul Arifin itu agamanya apa? kalau dia agama Islam masih mengakui gak, Al-Qur’an dan Sunnah? Kalau dia mengakui Al-Qur’an dan Sunnah harap mulutnya dijaga, jangan sampai terkena hadist nabi akibat sebuah ucapan, seseorang terlempar jauh ke dalam neraka,” kata Ustadz Muhammad Al Khaththath.

Ustadz Khaththath juga menghimbau kepada Nurul agar jangan bermain-main dengan perintah berjilbab, pasalnya perintah berjilbab merupakan perintah langsung Allah Subhanahu wa ta’ala di dalam Al-Qur’an. “Hati-hati menolak Al Qur’an, ingat penduduk Antiokia dengan sebuah seruan saja Allah turunkan azab akibat penentangan mereka terhadap perintah Allah,” ujarnya.

Menurut Ustadz Khaththath, seharusnya masyarakat tidak perlu khawatir dengan diwajibkannya penggunaan jilbab. Pasalnya, hal tersebut hanya diarahkan kepada umat Islam, bukan kepada agama lain sehingga tidak mendiskriminasi seperti yang dituduhkan. “Kewajiban berjilbab itu kewajiban untuk orang orang Islam saja, bukan untuk orang non muslim, orang non-Muslim hanya diminta untuk berpakaian sopan yang tidak mengumbar aurat sebagai adab yang umum,” tandasnya. Seperti dikutip arrahmah.com, Jakarta, Kamis (7/6).

Hal senada juga dikataka oleh Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Syihab. Habib mengatakan, pernyataan Nurul Arifin konyol dan bodoh “Pernyataan Nurul Arifin dari Golkar bahwa Perda Syariah dikriminatif adalah konyol dan bodoh, karena Perda Syariah itu dibuat khusus untuk umat Islam dan tidak dipaksakan untuk nonmuslim,” kata Ketua Umum DPP FPI Habib Rizieq Syihab, Kamis sore (7/6/2012).

Perda Syariah ini, lanjut Habib Rizieq, sama seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga kini. Dan patut diketahui bahwa kepala-kepala daerah yang memberlakukan Perda Syariah ternyata tidak selalu mereka yang berangkat dari Partai Islam. Di Bulukumba pemberlakuan Perda Syariah justru saat diperintah politisi dari Golkar.

Walikota Tasikmalaya sekarang, Syarif Hidayat, bahkan bakal maju lagi menjadi calon walikota periode mendatang dengan dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan wakilnya Cecep sebagai tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Mereka diusung oleh parpol PDIP, Gerindra dan Golkar.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Nurul Arifin mengkritik tajam rencana pemerintah Kota Tasikmalaya menerapkan peraturan daerah (Perda) Syariat Islam dan Polisi Syariah. “Apakah kita mendiamkan kasus ini Pak Menteri, Perda Syariah dan Polisi Syariah diberlakukan di TasikMalaya,” ujar Nurul dalam rapat kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2012).

Masih kata Habib Rizieq, menurutnya sikap melarang dan menghalangi pemberlakuan Perda Syariah adalah sikap diskriminatif, inkonstitusional dan bahkan kriminal. “Menurut saya, justru melarang dan menghalangi pemberlakuan Perda Syariah adalah sikap dikriminatif dan inkonstitusional, bahkan kriminal,” kata Habib Rizieq, Kamis sore (7/6/2012).

Berkaitan dengan pemberlakuan Perda Syariah di Tasikmalaya, Habib Rizieq menilai itu sebagai hak mutlak daerah sesuai dengan otonominya. Perda Syariah juga dinilainya tidak bertentangan dengan konstitusi. “Pemberlakuan Perda Syariah di berbagai daerah, termasuk di Tasik, adalah mutlak hak daerah sesuai otonominya. Dan itu tidak bertentangan dengan konstitusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan sekaligus menjamin kebebasan menjalankan ajaran agama”, jelasnya.

Sementara terkait pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang mengatakan bahwa Perda Syariah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, Habib Rizieq menilai pernyataan itu perlu dikoreksi. Sebab hukum tertinggi di Indonesia sesuai Pancasila dan UUD 1945 adalah Hukum Tuhan Yang Maha Esa, yakni Hukum Allah SWT. “Justru aturan pemerintah pusat yang bertentangan dengan Hukum Tuhan YME yang harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum tertinggi”, jelasnya.

Mengenai pernyataan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj yang mengatakan bahwa Perda Syariah bermasalah, Habib Rizieq memandang selama ini Said Aqillah yang selalu bermasalah dengan Syariat Islam. “Setahu saya Said Aqil yang selalu bermasalah dengan Syariat Islam,” katanya, kepada SuaraIslam.Com

Sebagaimana diberitakan, Pemkot Tasikmalaya berencana membentuk satuan Polisi Syariah yang bertindak menegakkan Perda Nomor 12 tahun 2009, yang berisi tentang tata nilai kehidupan bermasyarakat dengan berlandaskan ajaran agama Islam serta mewajibkan bagi Muslimah di sana untuk menggunakan Jilbab. [KbrNet/Slm]

19 Tanggapan to “Nurul Arifin Diminta Jaga Mulut!”

  1. Nih orang agamanya aja apa nggak jelas, lha wong suaminya aja agamanya beda sama dia.
    Yaaaa pantes aja ngomongnya ngawurrr begini….orang bodoh kok bisa masuk jadi anggota DPR…
    Aduuhhh Kaaaarrr Golkarrrr orang kaya’ gini diterima sih jadi anggota elo?????

  2. Antek Liberal,,,

    malu sama namanya yang artinya bagus, Nurul Arifin,,mending ganti nama jadi, Cristina, atau ga madona,,

    Kalo manusia, Tuhanya uang, yah ini Contohnya,

  3. CECEP said

    si nurul tuh islam KTP, kasih aspal aja mulutnya.

    dari komentarnya aja sdh jelas dia ga ngerti islam. Cuma namanya aja yg islam. cuih . . . . ! dasar DPR mantan pemain sinetron. Ga mutu

  4. iih.singgih@yahoo.com said

    Assalamu’alaikum wr.wb
    saudaraku seiman
    stlh ana menelusuri siapa sbnrnya Sdr.Alwi Ali,ana mendapatkan bhw dia adlh anggota LASKAR KRISTUS. ana tdk hny mnemukan dia dlm forum atau blog ini, tp jg dlm forum yg lain. dia sdh terbiasa menuduh orang yg berbeda pndpt dgnnya dgn sebutan TUKANG FITNAH. dan bkn tdk mungkin ana pun dia sebut sbg tukang fitnah. krn ana sudah membuka rahasianya.
    jd ana mhn kpd smua saudaraku seiman, untuk tdk mepedulikan apa yg dia katakan.
    wassalamu’alaikum wr.wb

  5. cv sera said

    orang belegug jadi dpr

  6. ABU said

    JADI …..SUDAH KETAUAN SEKARANG, SIAPA SEBENAR NYA MUSUH-MUSUH ISLAM, GA JAUH JAUH, MASIH D INDONESIA JUGA,YANG D TERNAK OLEH YAHUDI,D KASIH KOMPOS DOLAR MA JABATAN, JADI DEH BEO BULE…..APA KATA TUAN…PEDULI MAU LIBAS AGAMASENDIRI YANG PENTING DOLAR NYA….NGUCUR, EMANG NIH…..MULUT -MULUT JAHANAM, OTAK UDANG, BONEKA BULE,KACUNG YAHUDI, NUMPUK D DPR……KERJA MEREKA NYUSAHIN RAKYAT,BUKAN PRO ORANG MISKIN,…SOK PANCASILAIS,PADAHAL ANTI PANCASILA, SOK BUDAYAWAN TAPI GA BERBUDAYA,MUKE LOE JAUH, URUS AJA RUMAH TANGGA LOE YANG IMAN NYA BERANTAKAN,

  7. ijin menyimak dan nitip tulisan mas
    http://temonsoejadi.wordpress.com/2012/06/11/arti-100-000-buat-saya/

    terima kasih

  8. gate said

    fucq islam….islam is Tai..islam agama munak…islam is maling….anjing kalian islam

  9. taUbat said

    KAPOLRI: JILBAB POLWAN PERLU ‘DISERAGAMKAN’

    SENIN, 25 NOVEMBER 2013, 15:25 WIB

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA JENDERAL (POL) SUTARMAN MENGATAKAN PERIHAL PEMAKAIAN JILBAB UNTUK POLISI WANITA (POLWAN) PERLU “DISERAGAMKAN” TERLEBIH DAHULU.

    “MEMAKAI JILBAB ITU ADALAH HAK ASASI MANUSIA, SEPERTI DI PROVINSI ACEH, POLWAN SUDAH BERJILBAB, NAMUN KITA PERLU MENYESUAIKANNYA TERLEBIH DAHULU, JANGAN SAMPAI NANTI WARNANYA GAK ‘KARU-KARUAN’,” KATA SUTARMAN DALAM SAMBUTANNYA PADA RAPAT KOORDINASI KOMPOLNAS DAN POLRI DI JAKARTA, SENIN (25/11).

    SUTARMAN MENGAKU KHAWATIR JIKA TIDAK DIATUR DAN DIRUMUSKAN TERLEBIH DAHULU, AKAN TERLIHAT TIDAK TERTIB. “PERLU PENYESUAIAN, JANGAN SAMPAI BAJUNYA ADA YANG DIMASUKKAN ADA YANG DIKELUARKAN, WARNA JILBABNYA JUGA JANGAN BERWARNA-WARNI, KUNING, MERAH NANTI DISANGKA BERAFILIASI TERHADAP PARPOL,” KATANYA.

    DARI SISI ANGGARAN, SUTARMAN MENGAKU BELUM ADA ANGGARAN UNTUK JILBAB POLWAN, NAMUN AKAN SEGERA MENGAJUKAN DI DPR DAN DIMASUKKAN KE DALAM ANGGARAN 2014.

    “DIDISKUSIKAN DULU, DIBUAT KESEPAKATAN BERSAMANYA. JANGAN DIAMBIL SENDIRI-SENDIRI, KALAU ADA YANG PERLU DIREVISI, REVISI, BARU DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA,” UJAR SUTARMAN.

    SEBELUMNYA, JENDERAL BINTANG EMPAT ITU MENEGASKAN PAKAIAN DINAS BAGI POLWAN SEYOGYANYA TIDAK MENGGANGGU AKTIFITAS PEKERJAAN MENYUSUL PERSETUJUANNYA ATAS USUL POLWAN BERJILBAB. “PAKAIAN (POLWAN) YANG PENTING TIDAK MENGGANGGU AKTIFITAS PEKERJAAN,” KATANYA.

    MENURUT SUTARMAN, KETENTUAN SOAL SERAGAM POLISI SUDAH ADA DALAM KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR POL: SKEP/702/IX/2005 TENTANG SEBUTAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM POLRI DAN PNS POLISI.

    TERKAIT PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) TENTANG SERAGAM POLWAN BERJILBAB, SUTARMAN MENGATAKAN PIHAKNYA BELUM BISA MENGELUARKAN ATURAN TERSEBUT KARENA TERBENTUR PADA MASALAH ANGGARAN.

    NAMUN, SUTARMAN MEMBERIKAN KELONGGARAN IZIN KEPADA POLWAN YANG INGIN MENGENAKAN JILBAB DENGAN CATATAN CIRI DAN WARNANYA MENYERUPAI DENGAN SERAGAM POLWAN BERJILBAB SEPERTI DI ACEH.

    CITRA LISTYA RINI | ANTARA

  10. taUbat said

    POLRI BANTAH KELUARKAN TELEGRAM LEPAS JILBAB

    30 NOVEMBER 2013 – 07.43 WIB

    JAKARTA – RIAUPOS.CO (RP) – EUFORIA DIPERBOLEHKANNYA POLWAN MENGGUNAKAN JILBAB MENDADAK MEREDUP.

    HAL ITU MENYUSUL ADANYA INFORMASI JIKA MABES POLRI MENERBITKAN TELEGRAM YANG ISINYA MENGIMBAU POLWAN UNTUK MELEPASKAN JILBABNYA.

    BELAKANGAN, INFORMASI TERSEBUT DIBANTAH OLEH MABES POLRI.

    DI SEJUMLAH DAERAH, INFO TERSEBUT MENYEBAR MELALUI PESAN BROADCAST MEDIA SOSIAL. INTINYA, POLWAN DIIMBAU UNTUK TIDAK MENGENAKAN JILBAB TERLEBIH DAHULU SAMPAI ADA ATURAN YANG JELAS.

    SONTAK, INFORMASI ITU MEMBUAT POLWAN RESAH. SEBAB, SEBELUMNYA KAPOLRI JENDERAL SUTARMAN SUDAH MENYATAKAN BAHWA PARA POLWAN BOLEH BERJILBAB.

    INFO TERSEBUT JUGA TELAH SAMPAI DI TELINGA KOMPOLNAS. ANGGOTA KOMPOLNAS HAMIDAH ABDURRACHMAN MENYATAKAN KEKECEWAANNYA ATAS INFORMASI TERSEBUT. SEBAB, KEBIJAKAN UNTUK MENGIZINKAN JILBAB ITU SUDAH SANGAT POSITIF. IA MEMINTA AGAR PARA POLWAN TIDAK LAGI DILARANG MENGENAKAN JILBAB.

    HAMIDAH JUGA MEMINTA PARA POLWAN UNTUK TETAP TENANG DALAM MENYIKAPI ISU TERSEBUT. ”KALAU YANG SUDAH MEMAKAI (JILBAB) LANJUTKAN SAJA, KECUALI SUDAH JELAS ADA LARANGAN,” TUTUR DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG ITU.

    SEMENTARA ITU, PIHAK MABES POLRI MEMBANTAH TELAH MENGELUARKAN LARANGAN BERJILBAB BAGI POLWAN. ”SAYA TIDAK PERNAH DENGAR ADA TELEGRAM ITU,” UJAR KADIVHUMAS MABES POLRI IRJEN RONNY F SOMPIE SAAT DIKONFIRMASI KEMARIN.

    RONNY JUGA MEMBANTAH KUTIPAN DIRINYA DI SEBUAH MEDIA ONLINE YANG MENYATAKAN JIKA POLRI MENGELUARKAN TELEGRAM UNTUK MELEPAS JILBAB.

    MENURUTNYA, INSTRUKSI KAPOLRI SOAL JILBAB UNTUK POLWAN SUDAH JELAS. POLWAN SE-INDONESIA DIIZINKAN MENGGUNAKAN JILBAB SESUAI DENGAN SKEP/702/IX/2005 TENTANG SERAGAM ANGGOTA DAN PNS POLRI. DENGAN CATATAN, MODEL, UKURAN, DAN WARNANYA MENGIKUTI JILBAB YANG DIKENAKAN OLEH POLWAN ACEH.

    SELAIN ITU, KARENA POLRI BELUM MENYEDIAKAN ANGGARAN UNTUK MEMBELI JILBAB, MAKA ANGGOTA DIPERSILAKAN MENGGUNAKAN UANG SENDIRI UNTUK MEMBELI JILBAB YANG SESUAI ATURAN. ”HINGGA SAAT INI, SKEP ITU MASIH BERLAKU,” LANJUT MANTAN KAPOLWILTABES SURABAYA ITU. POLWAN TIDAK PERLU KHAWATIR.

    SEBELUMNYA, SUTARMAN MEMANG MENEGASKAN JIKA PENGGUNAAN JILBAB BAGI POLWAN TIDAK MUNGKIN DIHALANGI. ”KALAU MELARANG, SAYA JUSTRU SALAH,” UJARNYA USAI MENGHADIRI PERINGATAN HUT BHAYANGKARI, 20 NOVEMBER LALU. KARENANYA, IA MEMPERSILAKAN POLWAN SE-INDONESIA YANG INGIN MENGENAKAN JILBAB UNTUK MENGIKUTI PAKEM POLDA ACEH.

    (BYU/JPNN)

  11. taUbat said

    GARA-GARA WAKAPOLRI, PENGGUNAAN JILBAB DITUNDA

    SUN, 01/12/2013 – 17:28 WIB

    JAKARTA – KAPOLRI JENDERAL SUTARMAN DAN WAKAPOLRI KOMJEN OEGROSENO “BERSELISIH JALAN” SOAL KEBIJAKAN PENGGUNAAN JILBAB BAGI POLISI WANITA (POLWAN).

    JIKA SUTARMAN MEMBOLEHKAN POLWAN UNTUK BISA LANGSUNG MENGENAKAN JILBAB ATAS NAMA HAK ASASI MANUSIA TANPA MENUGGGU PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) LEBIH DULU, NAMUN OEGROSENO MENGATAKAN JIKA KEBIJAKAN ITU HARUS DITUNDA KARENA SOAL JILBAB HARUS DIATUR SECARA KHUSUS SECARA TERTULIS DALAM BENTUK PERATURAN KAPOLRI (PERKAP).

    ”SAYA MENDAPAT MASUKAN DARI IRWASUM (KOMJEN IMAM SUDJARWO) JIKA KEBIJAKAN ITU (UNTUK BOLEH MENGGUNAKAN JILBAB TANPA PERKAP) MEMBUAT DI LAPANGAN JILBABNYA JADI WARNA-WARNI. MAKA ITU DITUNDA DULU DALAM RANGKA MENUNGGU PERKAP. MASA OMONGAN (KAPOLRI) DIJADIKAN FATWA. INI KAN HARUS DIJADIKAN DALAM SEBUAH SURAT PENETAPAN,” KATA OEGROSENO PADA BERITASATU.COM MINGGU (1/12).

    UNTUK ITU, OEGROSENO YANG SEBENARNYA MERUPAKAN SENIOR SUTARMAN KARENA MERUPAKAN AKPOL LULUSAN 1978 SEMENTARA SUTARMAN LULUSAN AKPOL 1981 ITU MENAMBAHKAN, JIKA DIRINYA ATAS NAMA WAKAPOLRI TELAH MENGIRIMKAN SURAT EDARAN KEPADA SELURUH POLDA UNTUK MENUNDA PENGGUNAAN JILBAB BAGI SELURUH POLWAN KECUALI TELAH DIATUR KHUSUS SEBAGAIMANA POLWAN DI ACEH.

    MENGAPA SURAT ITU TIDAK DIKELUARKAN KAPOLRI? OEGROSENO MENJAWAB, “WAKAPOLRI ITU BERHAK SECARA INTERNAL DAN INI ATAS NAMA INSTITUSI. KALAU TIDAK SALAH SURAT ITU TANGGAL 27 ATAU 28 SEPTEMBER. ISINYA UNTUK SEMENTARA POLWAN TIDAK MEMAKAI JILBAB DISAAT DINAS. KALAU DI LUAR DINAS SILAHKAN. DARI DULU TIDAK PAKAI JUGA TIDAK ADA MASALAH KAN? NANTI KITA LIHAT MANA YANG KITA PAKAI, APA JILBAB (MODEL POLWAN DI) MEKKAH, MADINAH, ATAU JEDDAH? KALAU PAKAI JILBAB LALU APA BISA LARI? APA BISA BAWA SENJATA?,” JELANSYA.

    NAMUN, MANTAN KAPOLDA SUMATERA UTARA INI BURU-BURU MENEGASKAN JIKA BUKAN BERARTI JILBAB TELAH LARANG DI LINGKUNGAN POLRI. TAPI SOAL PENGGUNAAN JILBAB BELUM DIATUR. DIA JUGA MENGAKU JIKA HUBUNGANNYA DENGAN SUTARMAN TETAP BAIK DAN SEBAGAI ANAK BUAH DIA TETAP MENGHORMATI JABATAN KAPOLRI KENDATI DIRINYA ADALAH SENIOR SUTARMAN.

    “ SAYA TIDAK ADA MASALAH DENGAN BAPAK KAPOLRI. TAPI NANTI BIAR ADA PERKAP SEHINGGA TEGAS. HARUS DITUNDA DULU DARIPADA NANTI RIBUT, TERLANJUR, DAN JADI (KEBIJAKAN) YANG SEPERTI KANKER. DALAM SURAT SAYA ITU, KAPOLRI SAYA TEMBUSI. INI BUKAN KARENA OEGROSENO-NYA LHO YA, BUKAN ATAS NAMA PRIBADI, INI ATAS NAMA ORGANISASI,” TEGASNYA DAN MENGATAKAN JIKA RUJUKAN JILBAB POLWAN DI ACEH BELUM BISA DIGUNAKAN SECARA NASIONAL.

    ITU KARENA, MASIH KATA OEGROSENO, HARUS DIPIKIRKAN APAKAH JILBAB UNTUK POLWAN LENGKAP DENGAN PENUTUP WAJAHNYA, APAKAH HARUS PAKAI SARUNG TANGAN, ATAU APAKAH HARUS PAKAI ROK BUKANNYA CELANA PANJANG.

    TAPI ANDA SECARA PRIBADI APAKAH SETUJU POLWAN MENGGUNAKAN JILBAB? MANTAN KAPOLDA SULAWESI TENGAH YANG DIMASA LALU SEMPAT “BERSELISIH” DENGAN KAPOLRI SUTANTO TERKAIT EKSEKUSI FABIANUS TIBO ITU MENJAWAB DIPLOMATIS.

    “SAYA PRIBADI TIDAK BISA MENGATAKAN SETUJU ATAU TIDAK SETUJU. SEBAGAI ORGANISASI HARUS ADA ATURAN YANG JELAS DAN TEGAS. YANG MEMUTUSKAN UNTUK ORGANISASI INI ADALAH KELOMPOK KERJA (POKJA) ORGANISASI, BUKAN INDIVIDU. KALAU SAYA BIARKAN SAYA SAMA SAJA MENJERUMUSKAN KAPOLRI, DENGAN SURAT SAYA ITU, SAYA JUSTRU MEMBANTU KAPOLRI,” TEGASNYA.

    SUTARMAN SEBELUMNYA MEMBERI LAMPU HIJAU BAGI ANGGOTA POLWAN YANG INGIN MENGENAKAN JILBAB SAAT BERDINAS. HAL INI DIKATAKAN OLEH SUTARMAN, DI SELA-SELA ACARA SILATURAHMI KAPOLRI DENGAN INSAN PERS, DI MABES POLRI, PADA 19 SEPTEMBER LALU. SAAT ITU OEGROSENO MEMANG TIDAK NAMPAK HADIR KARENA SEDANG DINAS.

    “ITU HAK ASASI SESEORANG. SAYA SUDAH SAMPAIKAN PADA ANGGOTA, KALAU MISALNYA ADA ANGGOTA (POLWAN) YANG MAU PAKAI, SILAKAN SAJA. TAPI ANGGARANNYA BELUM ADA. JADI KALAU MAU BELI (JILBAB SENDIRI), SILAKAN,” KATA SUTARMAN SAAT ITU.

    JENDERAL BINTANG EMPAT ITU PUN MENAMBAHKAN BAHWA CONTOH POLWAN YANG MENGENAKAN JILBAB JUGA SUDAH ADA DI ACEH.

    “CONTOHNYA KAN SUDAH ADA (DI ACEH). MULAI BESOK, KALAU ADA YANG MAU PAKAI SAAT TUGAS, TIDAK MASALAH,” TEGASNYA, SAAT DITANYA BUKANKAH KEPUTUSAN KAPOLRI SOAL SERAGAM POLWAN YANG MELARANG POLWAN MEMAKAI JILBAB MASIH ADA.

    UNTUK DIKETAHUI, ATURAN PELARANGAN BAGI POLWAN UNTUK MENGENAKAN JILBAB TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR POL: SKEP/702/IX/2005 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM POLRI DAN PNS POLISI.

    [IAN/BS]

  12. taUbat said

    OEGROSENO: JILBAB POLWAN HARUS DIATUR

    SENIN, 2 DESEMBER 2013 12:32 WIB

    TRIBUN-MEDAN.COM, TANGERANG SELATAN – WAKAPOLRI KOMJEN POL OEGROSENO MEMILIKI PANDANGAN BERBEDA TERKAIT PENGGUNAAN JILBAB BAGI PARA POLWAN. MENURUTNYA, PENGGUNAAN JILBAB HARUS DIATUR DI DALAM SEBUAH ATURAN TERTULIS SEHINGGA MEMILIKI DASAR HUKUM YANG KUAT.

    “SAYA SEBAGAI WAKAPOLRI SAYA HARUS AMANKAN KEBIJAKAN ITU BAGAIMANA SEMUA ATURAN KARENA ORGANISASI NEGARA HARUS TERTULIS,” KATA OEGROSENO DISELA-SELA KEGIATAN HUT POLAIRUD DI MAKO POLISI UDARA PONDOK CABE, TANGERANG SELATAN, SENIN (2/12/2013).

    SEPERTI DIBERITAKAN, KAPOLRI JENDERAL POL SUTARMAN SEBELUMNYA TELAH MEMBERIKAN LAMPU HIJAU KEPADA PARA POLWAN YANG INGIN MENGGUNAKAN JILBAB. MENURUT SUTARMAN, PENGGUNAAN JILBAB TERMASUK HAK ASASI MANUSIA.

    OEGROSENO MENAMBAHKAN, ATURAN TERTULIS TERKAIT PENGGUNAAN JILBAB DIPERLUKAN AGAR TERDAPAT KESERAGAMAN DI ANTARA PARA POLWAN. DIKHAWATIRKAN, TANPA ATURAN YANG JELAS JUSTRU PENGGUNAAN JILBAB HANYA AKAN DIJADIKAN SEBAGAI SARANA BAGI PARA POLWAN UNTUK BERSOLEK DIRI.

    “JANGAN SAMPAI PAKAI JILBAB NANTI MALAH TAMBAH SEKSI. KALAU MENURUT SAYA, MAU PAKAI JILBAB PAKAI BAJU TERUSAN SAJA SEKALIAN. JANGAN SAMPAI BAJUNYA KETAT, BODY-NYA KELIHATAN, MALAH NIMBULIN NAFSU-NAFSU SAJA NANTI,” UJARNYA.

    LEBIH LANJUT OEGROSENO MENGATAKAN, JIKA SAAT INI PARA POLWAN TETAP INGIN MENGGUNAKAN JILBAB PADA SAAT BERTUGAS, MAKA DIPERSILAHKAN UNTUK PINDAH DIVISI YANG MEMUNGKINKAN MEREKA DAPAT MENGGUNAKAN SERAGAM YANG JAUH LEBIH BEBAS.

    “LEBIH MUDAH KALAU INGIN GUNAKAN JILBAB, SILAHKAN TUGAS DI RESERSE ATAU INTEL. TUGAS PENYAMARAN PAKAI PAKAIAN PREMAN. KALAU SERAGAM BELUM ADA KETENTUANNYA,” TEGASNYA.

    RADEN ARMAND FIRDAUS – KOMPAS.COM

  13. taUbat said

    POLRI TUNDA POLWAN BERJILBAB, INI KATA SBY

    SENIN, 02 DESEMBER 2013 16:16 WIB

    CIPANAS – OKEZONE – MABES POLRI TELAH MEMUTUSKAN MENUNDA TERLEBIH DAHULU PENGGUNAAN JILBAB BAGI POLWAN. PRESIDEN SBY MENGAKU BELUM MENDAPAT INFORMASI MENGENAI PENUNDAAN TERSEBUT.

    “PRESIDEN BELUM MENDENGAR, MEMANG TENTUNYA PRESIDEN MINTA POLRI MERESPON SECARA PROPORSIONAL BAGAIMANA KELAZIMAN TUGAS-TUGAS POLRI,” KATA JURU BICARA PRESIDEN JULIAN ALDRIN PASHA DI ISTANA CIPANAS, JAWA BARAT, SENIN (2/12/2013).

    NAMUN SEBELUMNYA, KATA JULIAN, KAPOLRI JENDERAL SUTARMAN TELAH MEMBERITAHU KEPADA SBY TERKAIT RENCANANYA UNTUK MEMPERBOLEHKAN PENGGUNAAN JILBAB DI KORPS BHAYANGKARA TERSEBUT.

    “YANG SAYA KETAHUI, BAHWA KAPOLRI TELAH AMBIL SIKAP DAN ITU TELAH DIKETAHUI PRESIDEN. SECARA LEBIH JELAS HUMAS POLRI BISA MENJELASKAN,” TUTUPNYA.

    SEBAGAIMANA DIKETAHUI, SEJAK 25 NOVEMBER POLRI MENGIZINKAN BAGI POLWAN YANG INGIN MENGENAKAN JILBAB. MESKI POLRI TAK MENYEDIAKAN JILBAB YANG SERAGAM. MEREKA BERUSAHA UNTUK MENYESUAIKAN JILBAB DENGAN SERAGAM DINAS MASING-MASING SATUAN. HAL ITU DISAMBUT ANTUSIAS OLEH PARA POLWAN.

    FAHMI FIRDAUS (HOL)

  14. taUbat said

    CIIA: ISLAMPHOBIA, JILBAB POLWAN DITUNDA

    DECEMBER 2, 2013 | 20 MENIT YANG LALU

    INTELIJEN.CO.ID – PENGGUNAAN JILBAB UNTUK SERAGAM RESMI POLISI WANITA (POLWAN) DITUNDA, KARENA ADA PIHAK-PIHAK YANG “ISLAMPHOBIA”, DENGAN BERAGAM ARGUMENTASI DEMI TUJUAN MENGHALANGI HAK POLWAN MUSLIMAH MENUNAIKAN KEWAJIBAB BERJILBAB.

    PERNYATAAN ITU DISAMPAIKAN, DIREKTUR THE COMMUNITY OF IDEOLOGICAL ISLAMIC ANALYST (CIIA), HARITS ABU ULYA, KEPADA INTELIJEN(02/12), MENANGGAPI PENUNDAAN KEBIJAKAN POLRI SOAL JILBAB BERSERAGAM POLWAN.

    SEBAGAI REAKSI ATAS PENUNDAAN ITU, HARITS MENDORONG ADANYA “GERAKAN 1000 RUPIAH UNTUK POLWAN”. “GERAKAN INI MERUPAKAN SEBUAH LANGKAH INFAQ AMAL SHOLEH SEBAGAI JAWABAN ATAS TIDAK BERSEGERANYA DALAM KEBAJIKAN MENUNAIKAN PERINTAH ALLAH SWT,” TEGAS HARIST.

    MENURUT HARITS, GERAKAN ITU AKAN MEMBUKA JALAN LEBAR BAGI UMAT ISLAM YANG EMPATI DAN PEDULI KEPADA SAUDARA MUSLIMAHNYA YANG HENDAK MENUNAIKAN SEBUAH KEWAJIBAN BERKERUDUNG, SEHINGGA BISA MENJAGA MARWAHNYA SEBAGAI WANITA MUSLIMAH. “SIAPA YANG SEPAKAT GAGASAN INI,TIDAK ADA SALAHNYA UNTUK DISEBARKAN, BAHKAN SIAPAPUN BISA BERINISIATIF UNTUK MENJADI LEADERS DARI AMAL SOLEH INI,” PUNGKAS HARITS.

    DIBERITAKAN SEBELUMNYA, PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO MEMINTA AGAR POLRI MENANGGAPI KEINGINAN POLWAN BERJILBAB, SECARA PROPORSIONAL.

    TERKAIT IJIN JILBAB POLWAN, KAPOLRI JENDERAL SUTARMAN SUDAH MENGELUARKAN TELEGRAM RAHASIA (TR). NAMUN BELAKANGAN, WAKIL KAPOLRI KOMJEN OEGROSENO DAN INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM KOMJEN IMAM SUDJARWO MENGELUARKAN TR YANG MENERANGKAN PENUNDAAN IZIN PEMAKAIAN JILBAB PADA 28 NOVEMBER 2013.

    OEGROSENO BAHKAN MENGUNGKAPKAN BAHWA KEBIJAKAN KAPOLRI SOAL SERAGAM JILBAB POLWAN PERLU DIGODOK ULANG. POLRI MENILAI KEBIJAKAN HARUS MEMPERTIMBANGKAN SEJUMLAH ASPEK, TERMASUK ETIKA DALAM PEMAKAIAN JILBAB YANG DIPADANKAN DENGAN PAKAIAN DINAS POLWAN YANG KETAT.

    ADMIN

  15. taUbat said

    C A T A T A N _ P O L I S I

    SKEP/702/IX/2005

    SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO POL: SKEP/702/IX/2005,

    LARANGAN POLWAN BERJILBAB,

    KAPOLRI: KETENTUANNYA SEPERTI ITU

    TIDAK DIAKUINYA JILBAB SEBAGAI PAKAIAN POLWAN BERPANGKAL DARI SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO POL: SKEP/702/IX/2005 TENTANG SEBUTAN, PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM POLRI DAN PNS POLRI. KAPOLRI JENDERAL TIMUR PRADOPO MENGAKU PERATURAN ITU BISA DIUBAH.

    BERIKUT KETERANGAN KAPOLRI USAI MENGHADIRI ACARA FORUM PEMRED DI NUSA DUA, BALI, JUMAT (14/6/2013).

    WARTAWAN: BAGAIMANA TANGGAPAN SOAL LARANGAN POLWAN BERJILBAB?

    KAPOLRI : BUKAN TIDAK BOLEH. SAYA KIRA ITU KETENTUAN. DAN KETENTUANNYA MASIH SEPETI ITU, HARAPAN. ITU DINAMIKA KEBUTUHAN. JADI SAYA KIRA SEPERTI ITU.

    WARTAWAN: JADI MASIH BERUBAH LAGI YA PAK?

    KAPOLRI : SAYA KIRA BEGITU.

    DALAM SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT PENGECUALIAN DIBERIKAN PADA POLWAN YANG BERTUGAS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

    http://LAPORANHARI.BLOGSPOT.COM/2013/06/SKEP702IX2005.HTML

    =============================

    RAPAT KERJA KAPOLRI DENGAN KOMISI III DPR RI

    SENIN, 13 JUNI 2011

    PENJELASAN KAPOLRI PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR RI

    ADAPUN RINCIAN 33 SOP TIAP-TIAP SATKER YANG MENJADI PRIORITAS SEBAGAI BERIKUT:

    16) PUSJARAH POLRI, 1 SOP, YAITU: RANCANGAN PERKAP TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM POLRI DAN PNS POLRI (MENGGANTIKAN SKEP KAPOLRI NO. POL.: SKEP/702/IX/2005 TANGGA! 30 SEPTEMBER 2005).

    http://KOMISIKEPOLISIANINDONESIA.COM/UMUM/READ/4186/RAPAT-KERJA-KAPOLRI-DENGAN-KOMISI-III-DPR-RI.HTML

  16. taUbat said

    POLRI TUNDA KEBIJAKAN JILBAB POLWAN KARENA ANGGARAN

    SELASA, 3 DESEMBER 2013 16:48 WIB

    SEMARANG (ANTARA NEWS) – KAPOLRI JENDERAL SUTARMAN MENGEMUKAKAN PENUNDAAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN JILBAB PADA POLISI WANITA BERKAITAN DENGAN PENYESUAIAN ANGGARAN KEPOLISIAN PADA 2014.

    “JADI YANG DIMORATORIUM ITU SERAGAMNYA, TERKAIT KESERAGAMAN,” KATA KAPOLRI DI SEMARANG, SELASA.

    MENURUT DIA, SETIAP KEBIJAKAN AKAN DIIKUTI ATURAN, BEGITU PULA MENGENAI SERAGAM JILBAB, BERKAITAN DENGAN ANGGARAN.

    IA MENJELASKAN ANGGARAN KEPOLISIAN TAHUN 2014 TELKAH DISUSUN SEJAK TAHUN 2012.

    “SUDAH DISUSUN, AKHIR DESEMBER INI DIPA 2014 SUDAH KELUAR,” KATANYA.

    IA MENEGASKAN TIDAK ADA MASALAH DENGAN KEBIJAKAN POLWAN BERJILBAB MENGINGAT DUKUNGAN DARI MASYARAKAT JUGA TIDAK ADA MASALAH.

    “TINGGAL PERLU PENGATURAN, PERSOALAN KESERAGAMAN,” KATANYA.

    I.C.SENJAYA | ADITIA MARULI

  17. taUbat said

    SOAL JILBAB POLWAN, MPR PEGANG OMONGAN KAPOLRI

    JUM’AT, 06 DESEMBER 2013 , 15:05:00

    JAKARTA – JPNN.COM – WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) RI, HAJRIYANTO Y THOHARI MENGATAKAN, PERNYATAAN YANG HARUS DIPEGANG DALAM POLEMIK SERAGAM JILBAB DINAS POLISI WANITA (POLWAN) ADALAH PERNYATAAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), JENDERAL POLISI SUTARMAN.

    “TERKAIT DENGAN SERAGAM JILBAB DINAS POLWAN, YANG KITA PEGANG ADALAH SIKAP KAPOLRI, KARENA SECARA INSTITUSI DIALAH YANG PALING KOMPETEN DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS INSTITUSI POLRI,” KATA HAJRIYANTO Y THOHARI, DI GEDUNG NUSANTARA III, KOMLEK PARLEMEN, SENAYAN JAKARTA, JUMAT (6/12).

    KARENA ITU LANJUTNYA, SEBAGAI PIMPINAN MPR, HAJRIYANTO MENYESALKAN PERNYATAAN WAKAPOLRI, KOMJEN OEGROSENO YANG TERKESAN MENGANULIR SIKAP KAPOLRI TENTANG RENCANA PEMBERLAKUAN SERAGAM JILBAB DINAS BAGI POLWAN.

    “FAKTANYA, PERNYATAAN WAKAPOLRI SUDAH BIKIN POLEMIK KARENA TERKESAN MENGANULIR KEPUTUSAN KAPOLRI YANG MEMBOLEHKAN POLWAN BERJILBAB,” TEGAS POLITISI PARTAI GOLKAR ITU.

    MESTINYA, DALAM SEBUAH INSTITUSI SETELAH ORANG NOMOR SATU DALAM HAL INI KAPOLRI MEMBUAT KEBIJAKAN, BAWAHAN TINGGAL MENJALANKAN TEKNISNYA. “BAWAHAN JANGAN MEMBUAT OPINI BARU LAGI SEHINGGA MENJADI KONTROVERSIAL,” TEGASNYA.

    INGAT LANJUTNYA, DALAM PERSPEKTIF BUDAYA JAWA, PEMIMPIN ITU KALAU NGOMONG CUKUP SEKALI, JANGAN BERUBAH-UBAH. “FILOSOFINYA, SABTO PANDITO RATU DATAN KENO WOLA-WALI,” IMBUH HAJRIYANTO Y THOHARI.

    (FAS/JPNN)

  18. taUbat said

    DPR: JILBAB POLWAN SUDAH JELAS DIPERBOLEHKAN POLRI

    SENIN, 16 DESEMBER 2013, 20:53 WIB

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — SEJUMLAH ANGGOTA KOMISI III DPR MEMANDANG PERMASALAHAN JILBAB POLWAN SUDAH SELESAI. PASALNYA, POLRI SUDAH BERKOMITMEN AKAN MENERUSKAN KEBIJAKAN TERSEBUT.

    ‘’SUDAH JELAS JILBAB POLWAN DIPERBOLEHKAN,’’ UJAR ANGGOTA KOMISI III DPR, BAMBANG SOESATYO, DALAM ACARA RAPAT KERJA (RAKER) DENGAN KAPOLRI DI GEDUNG DPR, SENIN (16/12). MESKI PUN SAAT INI PROSESNYA MASIH MENUNGGU KETENTUAN PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) TERKAIT JILBAB POLWAN.

    AWALNYA, KATA BAMBANG, KALANGAN DEWAN MENGIRA ADA PERBEDAAN VISI ANTARA KAPOLRI JENDERAL POLISI SUTARMAN DENGAN WAKAPOLRI OEGROSENO DALAM PENGGUNAAN JILBAB POLWAN. NAMUN, SETELAH DIJELASKAN KAPOLRI MAKA KEKHAWATIRAN TERSEBUT BISA TERJAWAB.

    HAL SENADA DISAMPAIKAN ANGGOTA KOMISI III SYARIFUDIN SUDING. MENURUT DIA, PENERAPAN JILBAB INI HANYA TINGGAL MENUNGGU PERKAP YANG MENGATUR JILBAB POLWAN. SEHINGGA ADA KESERAGAMAN DALAM PEMAKAIA JILBAB DI LINGKUNGAN POLRI.

    ANGGOTA KOMISI III LAINNYA, BUKHORI YUSUF, MENGATAKAN MASALAH JILBAB MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA MENJALANKAN KETENTUAN DAN NILAI-NILAI DALAM AGAMA. SEHINGGA KEBIJAKANNYA TIDAK BISA DITUNDA-TUNDA KARENA BERHUBUNGAN DENGAN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENJALANKAN KEYAKINAN SESUAI DENGAN AGAMANYA.

    RIGA NURUL IMAN | DEWI MARDIANI

  19. taUbat said

    SUTARMAN TUNJUK BADRODIN HAITI SEBAGAI PENGGANTI OGROSENO

    5 MENIT YANG LALU

    DUMAIHEADLINES.COM – TERJAWAB SUDAH AKHIR PENANTIAN SIAPA PENGGANTI WAKIL KEPALA POLRI KOMISARIS JENDERAL OEGROSENO. KAPOLRI JENDERAL SUTARMAN MENGELUARKAN TELEGRAM RAHASIA, SEHINGGA KELUARLAH NAMA BADRODIN HAITI SEBAGAI PENGGANTI OEGROSENO.

    “WAKA POLRI TR-NYA SUDAH, TURUN HARI INI. JADINYA PAK BADRODIN HAITI,” KATA KAPOLRI USAI MELANTIK KAPOLDA ACEH YANG BARU DI RUPATAMA MABES POLRI, JUMAT (28/2), SEBAGAIMANA DILANSIR JPNN.

    SUTARMAN TAK MENJELASKAN SECARA RINCI ALASAN PENUNJUKAN BADRODIN SEBAGAI WAKA POLRI.”BERBAGAI PERTIMBANGAN DAN ITU YANG TERBAIK,” KATANYA.

    SUTARMAN PUN MENYATAKAN BAHWA PENGGANTI BADRODIN SEBAGAI KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN MABES POLRI SUDAH DITENTUKAN. “PENGGANTI BADRODIN SUDAH DITENTUKAN.

    BADRODIN MERUPAKAN ALUMNUS TERBAIK AKADEMI KEPOLISIAN 1982 DAN MERAIH ADHI MAKAYASA). PRIA KELAHIRAN PALERAN, UMBULSARI, JEMBER, JAWA TIMUR, 24 JULI 1958, ITU PERNAH MENJABAT BERBAGAI POSISI STRATEGIS.

    ANTARA LAIN, KAPOLTABES MEDAN TAHUN, DIR RESKRIM POLDA JATIM, KAPOLWILTABES SEMARANG. KEMUDIAN, KAPOLDA BANTEN, KAPOLDA SULAWESI TENGAH, KAPOLDA SUMATERA UTARA, KADIVKUM POLRI, KAPOLDA JAWA TIMUR, SAHLI KAPOLRI, ASOPS KAPOLRI, SERTA KABAHARKAM POLRI.

    RIMA | JUFT | RIM | INILAH.

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: