KabarNet

Aktual Tajam

Anas Dipanggil KPK, Keterangannya Bertolak Belakang!

Posted by KabarNet pada 28/06/2012

Jakarta – KabarNet: Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu 27 Juni 2012. Tiba pukul 10.30 WIB, Anas berjalan dari depan jalan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut tidak mau seperti para tersangka yang turun di depan pintu masuk gedung. Beberapa politisi dan puluhan kader partai Demokrat sudah datang lebih awal untuk mengawal pemanggilan Anas. Beberapa yang hadir seperti Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Andi Nurpati, I Gede Pasek Suardika, Michael Watimena, Sadewo, dan sejumlah pengurus Partai Demokrat lainnya

Anas dipanggil oleh penyidik KPK terkait penyelidikan proyek pembangunan komplek olah raga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, senilai Rp2,5 triliun. Pemanggilan itu bukan sebagai saksi, melainkan hanya untuk dimintai keterangan.

Memakai kemeja panjang batik berwarna emas, Anas menyempatkan dirinya melayani para awak media yang sudah menunggunya sejak pagi hari. Hanya sekitar 10 menit, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut kemudian bergegas masuk ke dalam gedung.

Pukul 17.30 WIB, Anas keluar dari Gedung KPK dan langsung dikerubuti oleh awak media. Tidak ada raut muka tegang usai dimintai keterangan, ia duduk di tangga pintu masuk gedung untuk memberikan keterangan.

Namun, Anas diminta berdiri dulu untuk diambil gambarnya oleh para awak media. “Foto dulu pak,” teriak salah satu wartawan. Ia berdiri beberapa detik, kemudian duduk kembali. “Sudah ya (ambil gambarnya). Saya lapar,” ucapnya.

Anas menjelaskan penyidik KPK bertanya banyak hal. Pertama, terkait struktur di Partai Demokrat yang terdapat Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Tinggi, hingga Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. Yang kedua, lanjutnya, tentang bagaimana struktur dan tugas fraksi Demokrat di DPR.

Anas mengatakan tidak ada pertanyaan dari penyidik terkait Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng. Dugaan korupsi di proyek hambalang menyeret nama Andi karena proyek tersebut berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Yang ditanya penyidik adalah tugas Anas ketika menjadi ketua fraksi pada 2009-2010. Ia melepas jabatan ketua fraksi karena menang sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat, pada Mei 2010. “Tugas saya dulu ketika memimpin fraksi, ketika menjadi anggota Komisi X DPR,” katanya.

Kabar yang beredar saat menjadi ketua fraksi, Anas memerintahkan anggota Komisi II (bidang pertahanan) DPR Ignatius Mulyono untuk mengurus sertifikat tanah di Hambalang yang mandeg. Kabar ini diakui oleh Mulyono beberapa waktu lalu.

Namun, pengakuan berbeda diucapkan oleh Anas. Kepada penyidik, ia mengaku tidak pernah meminta Mulyono untuk melakukan hal tersebut. “Saya jawab saya tidak pernah memerintahkan mengurus sertifikat, saya tidak tahu apadan bagaimana proyek hamblang, dan banyak hal yang lain,” ujarnya.

Undangan KPK kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus Hambalang, mengungkap perbedaan keterangannya dengan Ignatius. Perbedaan penjelasan muncul saat Anas Urbaningrum memberi penjelasan di KPK, Rabu (27/6/2012). Siapa yang berdusta?

Anas mengatakan dirinya tidak pernah meminta anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono untuk mengurus sertifikat tanah Hambalang. “Ditanyakan KPK apakah betul saya memerintahkan Pak Mulyono mengurus sertifikat, saya jawab tidak pernah memerintahkan mengurus sertifikat,” ujar Anas usai memberi keterangan di KPK.

Lebih dari itu, Anas menegaskan dirinya tidak tahu menahu proyek Hambalang yang dikait-kaitkan kepada dirinya. “Apakah saya tahu proyek hambalang, saya tidak tahu proyek Hambalang,” bantah Anas.

Pemanggilan Anas oleh KPK ini melengkapi keterangan sejumlah pihak terkait kasus Hambalang, seperti bekas Kepala BPN Joyo Winoto, Mahfud Suroso, Athiyyah Laila, dan anggota Komisi II Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono.

Penjelasan Anas soal Hambalang ini bertolak belakang dengan penjelasan anak buahnya di Partai Demokrat Ignatius Mulyono. Dalam beberapa kesempatan, Ignatius mengaku dirinya menanyakan sertifikat Hambalang ke BPN atas perintah Anas Urbaningrum, yang saat itu menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat.

“Saya ditanyain (Anas), Bapak di komisi II, Bapak kan pasangan dengan BPN ya, tolong ditanyakan ke BPN kenapa tanah Menpora kok belum selesai-selesai, itu saja,” kata Ignatius seperti dikutip oleh Inilah.com awal Mei lalu.

Ignatius menuturkan, saat itu ia mendatangi ruang Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Di dalam ruangan tersebut, kata Ignatius juga terdapat M Nazaruddin.

Pensiunan tentara itu menjelaskan dirinya tidak pernah ke BPN namun hanya melakukan komunikasi via telpon dengan pihak BPN. “Bukan kami yang urus ke BPN. Perasaan saya, kalau sertifikat bentuknya khusus, ada gambarnya bola dunia, itu bukan sertifikat. Hanya surat keputusan,” jelas Ignatius.

Terkait posisi Anas yang awal Mei dikait-kaitkan dengan proyek Hambalang hanya karena memerintahkan dirinya untuk menanyakan sertifikat Hambalang, kala itu Ignatius menegaskan, “Kenapa kok KPK bisa langsung menyimpulkan karena permintaan tolong Anas? Menurut saya, Menpora Andi Mallarangeng kan dari Partai Demokrat, Anas Ketua Fraksi PD, jadi ada link juga. Bisa saja Andi minta tolong, itu normal, bukan sesuatu yang luar biasa. Saya diminta tolong menanyakan ke BPN,” jelas Ignatius.

Dalam kesempatan lainnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengaku tidak pernah meminta tolong Anas Urbaningrum terkait sertifikat Hambalang. “Tidak pernah (minta tolong Anas)” bantah Andi awal Juni ini.

Nazaruddin sejak awal menuding keterlibatan dua kader Partai Demokrat Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang. “Untuk proyek Hambalang yang mensetting semua itu diluar Kemenpora itu Mas Anas. Kemudian kalo yang setting di kemenpora itu semua yang mengatur Andi Mallarangeng,” kata Nazaruddin dalam sebuah kesempatan.

Lebih lanjut Nazaruddin menjelaskan, Anas yang memerintahkan dirinya bersama Angelina Sondakh, Mirwan Amir, Mahyudin, dan Ignatius Mulyono, untuk mengurusi proyek Hambalang. Sedangkan untuk pembagian fee lanjut Nazar semuanya di bawah kendali Bos PT Dutasari, Mahfud Suroso melalui Anas Urbaningrum.

“Anas yang perintahkan saya, Angie memerintahkan Nirwan Amir, Mahyuddin, dan Ignatius itu perintahnya Mas Anas. Kalau yang mengatur Fee semua Anas lewat Mahfud Suroso,” kata Nazar. [KbrNet/Inilah.com/adl]

6 Tanggapan to “Anas Dipanggil KPK, Keterangannya Bertolak Belakang!”

  1. nbasis said

    Dari pertanyaan-pertanyaan KPK agaknya mereka mau jerat SBY. Beranikah?

  2. Anisa said

    Ini baru dibilang korupsi masal

  3. bunga said

    Kalo Anas berbicara .. bisa berbahaya buat kelangsungan kroni2 nya

  4. wah ternyata makin banyak jumlah kambing hitam di PD.
    kayaknya mreka benar2 sejenis kambing yg perlu dimasukkan kandang, biar ga makan tanaman orang

  5. Wieka said

    Cuma Konspirasi Saja….
    Begitulah jika Pejabat diadili…..
    Tak merasa berdosa berbohong demi Laju Hidupnya…..
    Udah Bukan Rahasia Lagi…!!

  6. @ Anisa.

    Kaya nya kurang Puass ah ! Klu di bilang Korupsi masal,tpi yg lebih tepat Dan
    Layak Di bilang GEROMBOLAN PERAMPOK dan PEMBOBOL Uang Rakyat.
    Dan PENGHISAP DARAH RAKYAT.

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: