KabarNet

Aktual Tajam

A Hok Gubernur DKI (Jika Jokowi Tak Direstui DPRD Solo)

Posted by KabarNet pada 28/09/2012

Jakarta – KabarNet: Kursi empuk Gubernur DKI Jakarta bisa diduduki A Hok jika Jokowi tak berhati-hati. Sebab jika salah langkah, bukan tidak mungkin ambisi Jokowi menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta bisa jadi hanya menjadi impian belaka.

Selama ini banyak pihak yang tidak teliti bahwa, menurut aturan hukum tata-negara dan Undang-Undang, Jokowi tak akan bisa dilantik menjadi gubernur DKI, KECUALI kalau pengunduran dirinya disetujui oleh mayoritas anggota DPRD Kota Solo yang didominasi oleh politisi dari gabungan parpol pendukung pasangan Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli (Foke-Nara).

“Jika Jokowi tidak mendapat restu DPRD Solo, maka A Hok yang dilantik jadi Gubernur DKI Jakarta,” tegas Ahli Hukum Tata Negara, DR. Irman Putra Sidin seperti dikutip oleh detikcom, Kamis (27/9/2012).

Penegasan DR. Irman Putra Sidin tersebut didasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur tata cara pengunduran diri seorang kepala daerah. Dalam UU tersebut, kepala daerah dan wakilnya jika mengundurkan diri dari jabatannya harus mendapat restu dari anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna. Restu ini bersifat mutlak. Jika tidak direstui, maka Jokowi tetap menjabat sebagai Wali Kota Solo. “Nah, dalam aturan kita, seseorang tidak boleh menjabat ganda kepala daerah dalam satu waktu,” terang Irman.

Jika dalam rapat paripurna DPRD Solo pengunduran Jokowi ditolak, maka secara hukum tata-negara dianggap berhalangan tetap. Selanjutnya, secara otomatis Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih yang akan menggantikannya untuk dilantik. “Tidak ada pilihan lain, maka A Hok yang akan dilantik jadi Gubernur,” tandasnya.

Sebagai kiasan, Irman membandingkan dengan hubungan sebuah rumah tangga perkawinan yang menganut asas monogami. Seorang suami dilarang menikah kedua kali jika istri pertama belum diceraikan. Jika tidak mengantongi surat cerai, maka penghulu tidak berani menikahkan suami dengan istri barunya.

“Jokowi pun demikian, dia tidak boleh poligami. Kalau istri pertama tidak mau dicerai, penghulu tidak berani menikahkan. Kalau DPRD Solo tidak mau diceraikan, maka penghulu (Menteri Dalam Negeri, red.) tidak berani menikahkan Jokowi dengan rakyat Jakarta,” ungkap Irman.

Saat ditanya, bahwa bukankah mayoritas anggota DPRD Solo dari partai pengusung Jokowi? Sehingga kemungkinan kecil bisa dijegal?,” DR Irmanputra Sidin menjawab, “Itu masalah politis. Saya hanya memberikan argumen hukum. Ini untuk memberi pembelajaran bagi kepala daerah yang akan mencalonkan diri di pilkada tempat lain supaya berhati-hati dan mematuhi hukum,” pungkasnya.

Sebagai ilustrasi, PDI Perjuangan yang mendukung Jokowi hanya memiliki 15 kursi di DPRD Solo dari total keseluruhan 45 kursi. Sementara Gerindra yang mendukung A Hok hanya memiliki 2 kursi. Artinya, kekuatan pendukung Jokowi di DPRD Kota Solo hanya 15 kursi.

Sementara selebihnya total 21 kursi adalah milik gabungan parpol pendukung Fauzi Bowo, yakni Partai Demokrat (tujuh kursi), Partai Golkar (empat kursi), Partai Keadilan Sejahtera (empat kursi), Partai Amanat Nasional (empat kursi) dan Partai Hanura (dua kursi) yang kesemuanya dikhawatirkan akan mengganjal pengunduran Jokowi. Sisanya adalah Partai Damai Sejahtera (PDS) yang netral dalam Pilgub DKI memiliki dua kursi, yang andaikan merestui Jokowi pun tambahan suaranya tidak merubah peta dukungan. [KbrNet/adl]

3 Tanggapan to “A Hok Gubernur DKI (Jika Jokowi Tak Direstui DPRD Solo)”

  1. […] Hilangnya Keceriaan nandaAnalisa Bajet Alternatif 2013 Pakatan RakyatYoanes Bandung & ActivitiesMerunut Tulisan Mr Hermawan Kartajaya tentang AcehMerunut Tulisan Mr Hermawan Kartajaya tentang AcehA Hok Gubernur DKI (Jika Jokowi Tak Direstui DPRD Solo) […]

  2. Anonim said

    1. SEGALA SESUATU MENGENAI PEMERINTAHAN DAERAH DI DKI, DIATUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YG BERLAKU.

    2. GUBERNUR & WAKIL, WALIKOTA/BUPATI & WAKIL DI NKRI, ADALAH PEMIMPIN PEMERINTAHAN, BUKAN PEMIMPIN KEYAKINAN/ AGAMA.

    3. HAL2 YG TERKAIT JABATAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEYAKINAN/ AGAMA, PASTI “WAJIB” DISERAHKAN KEPADA PEJABAT LAIN YG BERKOMPETEN DI BIDANG ITU YAITU PEJABAT YG “MEMELUK KEYAKINAN/ AGAMA DIMAKSUD” . KARENA ATURAN YG BERLAKU, TIDAK MEMBENARKAN SESEORANG PEJABAT YG BERAGAMA “X” UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR KEHIDUPAN WARGANYA YG BERAGAMA “Z”

    4. JABATAN POLITIS BUKANLAH JABATAN KEYAKINAN/ AGAMA DAN ATAU JABATAN ETNIS/ ADAT.

    “JOKOWI AHOK”, SUDAH PASTI AKAN DILANTIK MENJADI GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR DEFINITIF DI DKI-JAKARTA, KARENA SELAIN PROSESNYA TIDAK MELANGGAR HUKUM, JUGA TIDAK ADA PENOLAKAN DARI DPRD PROV. DKI & DPRD KOTA SOLO.

  3. jacky said

    masih ada yg ngga terima ya Jokowi menang?
    siapa ya kira2?

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: