KabarNet

Aktual Tajam

KPK Dikebiri demi Kemakmuran DPR

Posted by KabarNet pada 28/09/2012

Jakarta – KabarNet: Tak masuk akal siapapun. Di tengah masih begitu kuatnya gemuruh korupsi dan koruptor menggerogoti uang rakyat, lalu DPR akan merevisi UU KPK. Tujuan hanya satu : “Melemahkan Fungsi dan Wewenang KPK”. Tidak ada yang lain.

KPK telah berani melakukan pembersihan terhadap “tikus-tikus got”, yang telah menghabiskan uang rakyat. Uang rakyat hanya menjadi rebutan diantara partai-partai yang ingin menggunakan dana APBN bagi kepentingan partai.

Sementara itu, subsidi bagi rakyat dihapuskan, dan dampaknya terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, termasuk kenaikan listrik, transportasi, dan lainnya. Sejatinya, jika DPR menjadi wakil rakyat, seharusnya DPR semakin memperkokoh fungsi dan wewenang KPK, bukan sebaliknya ingin mereduksi dan melemahkan, dan bahkan ada usaha-usaha secara sistematis membubarkan KPK.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, secara sistematis, ada usaha-usaha mengebiri dan membonsai KPK, dan KPK menjadi lembaga penegak hukum, yang fungsinya hanya menjadi lembaga yang melakukan pencegahan belaka. Tidak memiliki lagi fungsi dan wewenang penyadapan, penyelidikan, penyidikan, penindakan, dan penuntutan.

Ini tidak terlepas dari banyaknya anggota DPR yang sudah menjadi langganan KPK, dan bahkan sudah banyak anggota DPR dan DPRD, yang masuk bui, karena korupsi. Langkah KPK yang ingin membersihkan kerak-kerak kotoran yang terus mengotori Republik ini, justeru mendapatkan tantangan wakil-wakil rakyat, yang sejatinya mereka entah mewakili kepentingan siapa?

Indonesia menurut Transparancy International (TI), masih menduduki peringkat nomor wahid, dibidang korupsi. Tidak ada kemajuan yang segnifikan dalam pemberantasan korupsi, selama periode reformasi ini.

Justeru korupsi beranak-pinak, terstruktur sangat rapih, dari atas sampai ke bawah, terlibat korupsi. Uang negara (APBN) menjadi ajang korupsi, terutama oleh kalangan partai-partai yang mengakunya memperjuangkan kepentingan dan kemakmuran rakyat. Tetapi, prakteknya justru sebaliknya, yang terjadi mereka menjadikan uang rakyat seperti uang pribadi.

Lihat kasus dari pemilihan Ketua Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI), Miranda Gultom, yang akhirnya membuka tabir, tak kurang melibatkan seluruh anggota Fraksi di DPR, yang terlibat dalam kasus penyuapan, yang menjebloskan tidak kurang 30 orang anggota DPR ke bui.

Sungguh ini sangat ironis. Para anggota DPR yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat, sebaliknya hanya bermain dengan kekuatan yang dapat membayarnya. Belum lagi, kasus yang melibatkan tokoh-tokoh Partai Demokrat, mulai dari Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin, dan mempunyai jaringan sangat luas, kaitannya dalam korupsi.

Termasuk adanya dugaan terhadap sejumlah tokoh Partai Demokorat, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Andi Malangrangeng, Sutan Batugoena, Angelina Sondakh, dan termasuk anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hartati Murdaya, sekarang meringkuk di bui. Belakangan ini Saan Mustafa juga dipanggil KPK.

Seluruh partai politik, mereka telah terlibat dalam korupsi, tak terkecuali, dan mereka memang menjadikan APBN sebagai ajang mendapatkan dana partai yang dianggap sah. Seperti pengakuan Wa Ode Nurhayati, yang menegaskan uang yang dibagi-bagikan kepada pimpinan Banggar (Badan Anggaran), yang menurut Wa Ode bahwa dana yang dibagikan jumlahnya mencapai Rp 250 miliar itu konstitusional.

Belakangan KPK tak tanggung-tanggung menggelandang dua orang jenderal polisi yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi alat simulator, yang berpotensi merugikan negara ratusan miliar. Melihat langkah-langkah KPK banyak kalangan yang terperangah. Sampai-sampai Polri menarik dua puluh penyidiknya yang berada di KPK. Ini semua sebagai langkah melemahkan KPK. Ini benar-benar langkah yang sangat kontraproduktif bagi masa depan Indonesia, yang menginginkan kehidupan yang bersih dan bebas dari korupsi. Justeru sekarang ada usaha-usaha yang sistematis, melemahkan KPK oleh lembaga DPR.

Langkah-langkah DPR ini, bila tidak mendapatkan perlawanan dan sikap kritis rakyat, maka di masa depan KPK hanya tinggal nama tanpa memiliki kewenangan apapun, khususnya dalam penindakan terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Menghadapi perkembangan ini, Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik keras usulan revisi undang-undang KPK yang saat ini drafnya sudah sampai di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Peneliti ICW, Emerson Yuntho, menilai usulan revisi undang-undang KPK ini harus dihentikan.

“Menurut saya (usulan revisi UU KPK) ini harus distop, kalo mau lanjut, harus dimulai dari apakah undang-undang KPK ini mau direvisi apa enggak di situ dulu, baru kemudian kalau mau direvisi seperti apa,” kata peneliti ICW Emerson Yuntho.

Hal itu disampaikan dalam diskusi dengan tema ‘Revisi UU KPK: Menguatkan atau Melemahkan Pemberantasan Korupsi’, yang dihadiri Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika, Peneliti ICW Emerson Yuntho dan Praktisi Hukum Petrus Selestinus, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Menurut Emerson, jika anggota DPR bersikukuh tetap akan mengusulkan revisi undang-undang KPK, maka ICW siap melakukan gerakan moral penyelamatan terhadap KPK. “Paling tidak gagasan moral kepada masyarakat sipil. Kita akan tunjukkan siapa saja teman-teman DPR yang ngotot mengusulkan revisi undang-undang KPK ini ke dapil-dapil. Agar nanti 2014 nggak perlu dipilih lagi,” kata Emerson.

Ia menerangkan, pada posisi ini juga pemerintah harus memiliki peran untuk sepakat memboikot revisi undang-undang KPK, karena pada tahap akhir undang-undang berada di tangan presiden. “Kalau pemerintah memposisikan diri dalam pemberantasan korupsi, maka dia harus boikot. Kalau diundang ya dia nggak usah hadir, dan kalau tanda-tangan nggak mau. Karena yang tanda-tangan itu presiden,” ungkapnya.

“Kalau ketua Baleg yang menerima usulan revisi undang-undang KPK ini saja sudah mempersoalkan, maka jangan pilih politisi yang akan membonsai KPK,” tegas Emerson.

Rakyat jangan membiarkan partai-partai yang mendukung revisi UU KPK, yang tujuannya hanyalah ingin melemahkan lembaga KPK, dan membiarkan korupsi dan koruptor terus-menerus menguasi Republik ini, dan menghabiskan uang APBN dikorup serta mengakibatkan semakin sengsaranya rakyat. Wallahu’alam.

Source: Voa-Islam.COM

5 Tanggapan to “KPK Dikebiri demi Kemakmuran DPR”

  1. beicpellet said

    Sabar Bung! 2014 alih generasi. Mantan DPR 2009-2014 bisa kita babat habisi. Rakyat siaga.

  2. […] Taruna ke-52 Telorkan Piagam SwissbellPilekPentakostalisme: Potensi dan Kritisi yang MenyertainyaKPK Dikebiri demi Kemakmuran DPR .set-header:after{ background-image: […]

  3. […] Dewan Gempur KPK Lewat AuditRevisi UU KPK dan Kejahatan LegislasiKarakteristik Balon Gubsu Masih StandarDemokrat FotoKPK Dikebiri demi Kemakmuran DPR […]

  4. […] KPK Dikebiri demi Kemakmuran DPR […]

  5. taUbat said

    KPK : DAHLAN TAK KURANG ALAT BUKTI UNTUK LAPOR

    Senin, 12 November 2012 | 18:22 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pradja menilai, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan tidak kekurangan alat bukti guna melaporkan anggota dewan pemeras ke KPK. Dahlan, menurutnya, memiliki alat bukti yang lebih dari cukup sehingga KPK dapat menindaklanjuti laporannya.

    “Dia dapat daftar (anggota dewan pemeras) itu dari direksi BUMN kan jelas. Berapa biayanya kan ada di pembukuan. Di situ, ada pencatatan keluar masuknya uang di BUMN,” kata Adnan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (12/11/2012).

    Adnan mengatakan, Dahlan harus secepatnya melaporkan masalah itu ke KPK. Sebab, masalah tersebut harus diselesaikan. Jika tidak diselesaikan, akan menjadi polemik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif. KPK, menurutnya, diberikan mandat oleh negara untuk memproses setiap perkara korupsi. Dahlan tidak dapat begitu saja mengacuhkan hal itu. “Kalau dia bermaksud membersihkan negara ini dari korupsi, ya lapor aja,” tandasnya.

    Adnan mengatakan, KPK tidak menangani kasus pemerasan. Kasus itu cukup dilaporkan ke Bareskrim Polri. KPK akan menangani dugaan gratifikasi di belakang kasus itu.

    Dugaan pemerasan dan kongkalikong antara BUMN dan DPR kembali mencuat setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan mengeluhkan adanya permintaan jatah oleh anggota DPR kepada sejumlah BUMN. Keluhan itu disampaikan kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam melalui pesan singkat yang kemudian bocor ke media.

    Dahlan juga telah mengeluarkan surat edaran yang melarang BUMN melakukan kongkalikong. Hal ini memancing respons anggota dewan karena Dahlan sempat mengungkapkan ada 10 nama anggota DPR yang menurutnya pernah melakukan upaya pemerasan.

    Namun, saat memberikan keterangan di Badan Kehormatan DPR, 5 November 2012, Dahlan hanya melaporkan dua nama. Dua oknum anggota DPR yang dilaporkannya berinisial IL dan S, yang diduga berupaya memeras tiga BUMN. Belakangan, Dahlan menambahkan lima nama baru. Akan tetapi, laporannya tak dilengkapi bukti yang menguatkan adanya upaya pemerasan.

    Aditya Revianur

    ==================

    KPK…. DAHLAN IKSAN ITU MENTERI BUMN !

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: