KabarNet

Aktual Tajam

Data Seskab: Partai Golkar Juara Satu “Lomba Korupsi”

Posted by KabarNet pada 30/09/2012

Menteri Sekretaris Kabinet, Dipo Alam

Menteri Sekretaris Kabinet, Dipo Alam

Jakarta – KabarNet: Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), Dipo Alam, merilis data-data korupsi yang melibatkan kader partai. Rilis ini sejatinya ditujukan untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak lagi ada keharusan meminta izin Presiden untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota DPR. Namun, resonansi politik sulit dihindari dari rilis itu. 

Dari data yang dirilis Sekretariat Kabinet tersebut, terungkap bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota DPR kader Partai Golkar menduduki Peringkat Satu alias tertinggi keterlibatannya dalam kasus-kasus dugaan korupsi dan tindak pidana umum.

Di awal rilisnya, Menseskab Dipo Alam memberi catatan bahwa pernyataannya bukan ditendensikan dalam rangka membuka aib pihak tertentu terkait dengan pemeringkat pelaku korupsi di kalangan pejabat negara. “Data ini bukan untuk membuka aib orang. Tapi mari kita sama-sama mengawal anggaran,” demikian Dipo, di kantornya, seperti dikutip Inilah.com, Jumat (28/9/2012).

Dalam keterangannya, Dipo menyebutkan sepanjang era pemerintahan SBY sejak 2004, tercatat di sekretariat kabinet bahwa Presiden SBY telah menerbitkan izin pemeriksaan terhadap 176 pejabat negara dari kepala daerah hingga anggota DPR yang terlibat kasus hukum. Mayoritas dari perkara yang menjerat pejabat negara tersebut terkait kasus korupsi yakni sebanyak 131 orang (74,43 persen) dan 45 orang (25,29 persen) terkait tindak pidana umum.

Dari data yang dirilis oleh Sekretariat Negara, terungkap urutan Peringkat “Juara Lomba Korupsi” di kalangan pejabat negara dari kepala daerah hingga anggota DPR, berdasarkan catatan terkait izin pemeriksaan yang pernah diterbitkan oleh Presiden SBY untuk memeriksa oknum-oknum terduga korupsi tersebut.

Berikut ini adalah urutan Peringkat “Juara Lomba Korupsi” yang dirilis Sekretariat Kabinet berdasarkan partai politik induk para pejabat negara terduga korupsi dan pelaku tindak pidana umum tersebut:

  • Peringkat 1: Partai Golkar 64 orang (36,36 persen),
  • Peringkat 2: PDI-P 32 orang (18,18 persen),
  • Peringkat 3: Partai Demokrat 20 orang (11,36 persen),
  • Peringkat 4: PPP 17 orang (3,97 persen);
  • Peringkat 5: PKB 9 orang (5,11 persen),
  • Peringkat 6: PAN 7 orang (3,97 persen),
  • Peringkat 7: PKS 4 orang (2,27 persen),
  • Peringkat 8: PBB 2 orang (1,14 persen),
  • Peringkat 9: PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh masing-masing 1 orang (0,56 persen),
  • Peringkat 10: Birokrat/TNI 6 orang (3,40 persen),
  • Peringkat 11: Independen/non partai 8 orang (4,54 persen)
  • Peringkat 12: Gabungan partai 3 orang (1,70 persen)

Menariknya, data yang disampaikan Dipo Alam ini seperti menegaskan pernyataan Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat saat berbicara dalam Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat pada Rabu, 13 Juli 2011 tahun lalu.

Saat itu, di hadapan kader Partai Demokrat, SBY menegaskan banyak partai politik yang lebih korup dari Partai Demokrat. “Saya ingin menunjukkan data yang sah, masih banyak parpol yang korupsinya jauh di atas Demokrat,” kata SBY.

Dalam kesempatan itu SBY menyebutkan Partai Demokrat menempati urutan kelima dari seluruh partai politik yakni hanya 3,9 persen. “Saya beri contoh kasus korupsi di tingkat DPRD provinsi, dalam kurun 2004 sampai 2012. Korupsi yang dilakukan oknum Demokrat 3,9 persen, peringkat 5 dari seluruh partai. Di atas Partai Demokrat ada 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 persen dan 5,2 persen,” paparnya.

Sedangkan untuk korupsi di tingkat DPRD Kabupaten/Kota pada periode yang sama, SBY memaparkan oknum PD menempati peringkat tiga dengan 11,5 persen. Di atas Partai Demokrat kata SBY, masing-masing 27 persen, dan 14,4 persen. Sedangkan untuk korupsi di tingkat DPR, Kementerian, Gubernur, dan Wali Kota/Bupati, oknum PD juga menempati posisi tiga. Di bawah dua parpol lain. Di atasnya masih ada dua parpol dengan angka 33,7 persen dan 16,6 persen.

Dalam kesempatan tersebut, SBY mengaku heran bila Partai Demokrat masih terus disebut sebagai partai korup. “Itu faktanya, kenyataannya, adilkah jika kita divonis sebagai partai korup sedangkan partai lain dianggap partai bersih,” sesal SBY ketika itu.

Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo ikut mengomentari publikasi dari Sekretariat Kabinet terkait pemeringkat pelaku korupsi urutan pertama Partai Golkar, disusul PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. “Rilis itu tidak mempengaruhi persepsi publik bahwa Istana adalah episentrum korupsi,” ujar Bambang di Jakarta, Sabtu (29/9/2012).

Tesis tersebut, kata Bambang, diungkap Denny Indrayana sebelum diangkat menjadi Staf Khusus Presiden dan tidak berubah hingga saat ini dengan beberapa kasus besar seperti Century, Hambalang dan Wisma Atlet yang melibatkan orang-orang penting yang dekat dengan Istana. “Partai Golkar tidak khawatir atas manuver Dipo Alam,” kata Bambang seraya menuding Dipo justru tengah mencari muka kepada Presiden dengan mengklaim partai presiden bukan juara korupsi.

Meski dari awal Dipo menegaskan data yang dipublikasi bukan untuk membuka aib pihak tertentu, namun tetap saja, rilis Dipo Alam memiliki resonansi politik yang tidak sederhana. Apalagi jika dikaitkan dengan pernyataan SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat saat di forum internal partai. Apapun, Pemilu 2014 tingga dua tahun lagi. Semua partai berlomba ‘mencuci diri’ agar kembali dipilih oleh rakyat. [KbrNet/adl]

3 Tanggapan to “Data Seskab: Partai Golkar Juara Satu “Lomba Korupsi””

  1. Bede Gul said

    Bapa2 yang ingin dibilang terhormat, jadinya betul semua partai adalah yang menghabiskan uang negara, Entah dengan cara korupsi maupun dengan cara legal membuat peraturan untuk menentukan ‘pendapatannya’ sendiri, lebih baik Istighfar secepatnya sebelum ajal menghampiri. Sudah banyak rakyat yang tersiksa bahkan mati dari hasil kebijakkkan bapa dan ibu, Dan untuk pemilu yang akan datang selamat tinggal saja Partai Politik akan banyak orang tidak memilih karena kecerdaannya

  2. taUbat said

    Kongkalikong Kemenhan dan DPR

    DIPO ALAM : SIAPA TAKUT, TAK ADA YANG TAKUT

    Senin, 10 Desember 2012 | 23:01 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengaku tidak takut untuk memberikan penjelasan kepada Komisi I DPR (membidangi pertahanan) terkait tudingan adanya kongkalikong Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan DPR soal anggaran senilai Rp 678 miliar.

    Dipo menegaskan, ia akan menjelaskan kepada Komisi I DPR terkait tudingannya. “Siapa takut, tidak ada yang takut,” tegas Dipo, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/12/2012).

    Dipo menjelaskan, pada rapat sebelumnya dengan Komisi I DPR tidak bisa hadir karena ada pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Kan saya udah bilang, saya datang minta kordinasi dengan komisi II, kemudian saya ada acara dengan presiden, saya datang atur rapat kordinasi terbatas di koranmil,” jelasnya.

    Lebih lanjut Dipo menjelaskan bahwa dirinya membantah telah membuat kegaduhan politik di tanah air. “Tidak, tidak juga. Aman-aman sajalah,” tegas Dipo.

    Diketahui, Dipo mengirim surat rahasia kepada Kemenkeu guna melakukan pemblokiran anggaran untuk Kemenhan senilai Rp 678 miliar. Sebab, disinyalir Kemenhan telah melakukan kongkalikong dengan DPR. Selain itu, Dipo juga telah melaporkan tiga Kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [ton]

    Marlen Sitompul

    ======================

    INI ALASAN DIPO ALAM LAPORKAN 3 KEMENTERIAN KE KPK

    Senin, 26/11/2012 12:40 WIB

    Jakarta – Sekretaris Kabinet Dipo Alam akhirnya memberikan penjelasan terkait langkahnya melaporkan tiga kementerian dan anggota DPR yang kongkalikong kepada KPK. Menurut Dipo, apa yang dilakukannya adalah berdasarkan arahan dan intruksi Presiden SBY tentang upaya pencegahan korupsi.

    “Saya ingin bacakan konsen Presiden terhadap pemberantasan korupsi, karena beliau dikatakan oleh pengamat, tidak konsisten, tebang pilih dan sebagainya. Tatkala kami melaksanakan hal ini juga dikatakan pencitraan, tidak harmonsi. Saya catat sebagai Seskab, Presiden telah 13 kali mengingatkan kepada anggota kabinet untuk tidak kongkalikong,” kata Dipo Alam.

    Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan beberapa anggota komisi II tentang laporan Dipo ke KPK, dalam rapat dengan Komisi II DPR tentang Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester 1 BPK RI TA 2012, evaluasi pelaksanaanAPBN TA 2012 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2012).

    Dipo kemudian membacakan tiga arahan Presiden tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Pertama, yaitu rapat pada Januari 2012, presiden mengatakan, cegah dan berantas korupsi di sektor pajak dan penggunaan APBN, APBNP dan APBD, baru mencanangkan saja sudah ada korupsi di APBN, dan APBD.

    “Saya (Presiden) bertemu dengan seorang bupati, pak saya nggak dapat (anggaran daerah), yang lain dapat, saya nggak mau kongkalikong. Presiden sudah meminta KPK dan BPK untuk selamatkan APBN dan APBD kita,” ungkapnya membacakan arahan presiden yang pertama.

    Kemudian pada rapat 19 Juli 2012, Presiden menyatakan prihatin benar bahwa makin terbuka penyimpangan anggaran di eksekutif dan legislatif. Boleh disebut dengan istilah presiden sebagai kongkalikong, dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan.

    “Ketiga, presiden dikatakan tidak konssiten terhadap pemberantasan korupsi, komitmennya lemah dan tebang pilih. Ini ada instruksi presiden nomor 17 tahun 2012 tentang pemberantasan korupsi. Kepada para menteri, DPR dan seterusnya sampai gubenur dan walikota, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi dengan merujuk pada prioritas pembangunan nasional,” jelas Dipo membacakan instruksi presiden.

    “Terkait apa yang saya lakukan, (dalam intruksi itu) point kedua, dalam mengambil langkah diktum pertama berpedoman pada strategi pencegahan, strategi pendidikan budaya anti korupsi, strategi meknisme pelaporan, dan seterusnya. Jadi para menteri, dan seskab diminta oleh Presiden untuk melaksanakan aksi pencegahan korupsi,” tegasnya.

    Potin berikutnya dari instruksi presiden nomor 17 itu adalah, dalam melaksanakan instruksi presiden tentang upaya pencegahan korupsi, baik kementerian, pemerintah pusat, dan daerah wajib berkoordinasi dengan KPK.

    “Kemudian (point) berikutnya melaksanakan hal ini dengan sungguh-sungguh dan tanggungjawab. Saya sungguh-sungguh dan tanggungjawab dengan laporan saya kepada KPK,” kata Dipo.

    “Kemudian perlukah presiden sampai 13 kali mengingatkan tentang pencegahan korupsi? Saudara (komisi II-red) bilang mendukung, saya ini melaksanakan intruksi presiden, jadi tidak main-main, karena sistem bekerja,” lanjutnya.

    Sebagaimana diketahui, pada (14/11) yang lalu, Seskab Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke KPK terkait dugaan kongkalikong anggaran dengan DPR. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan detikcom, ada 3 kementerian yang dilaporkan Dipo yakni Kemenhan, Kementan, dan Kemendag.

    M Iqbal (iqb/rmd)

  3. taUbat said

    PKS NILAI RILIS DIPO ALAM KONSPIRATIF

    TUESDAY, OCTOBER 2, 2012 – 12:12

    INDONESIARAYANEWS.COM – @IRNEWSCOM – JAKARTA: SIARAN PERS ATAU RILIS YANG DILAKUKAN OLEH SEKRETARIS KABINET DIPO ALAM DIANGGAP BIASA-BIASA SAJA OLEH PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, LUTFI HASAN ISHAQ. MENURUTNYA, HAL YANG SAMA PERNAH DILAKUKAN MENDAGRI GAMAWAN FAUZI.

    “BEDANYA MENDAGRI MERILIS LEBIH LENGKAP DAN TERKESAN OBJEKTIF KARENA MENYEBUTKAN SECARA UTUH TERSANGKA KORUPTOR DARI PARTAI-PARTAI DI LEGISLATIF, EKSEKUTIF HASIL PILKADA MAUPUN DARI KALANGAN BIROKRAT,” KATA LUTFI DALAM PESAN SINGKATNYA YANG DIKIRIM KEPADA WARTAWAN, SELASA(02/10) SIANG.

    MENURUT LUTFI, KENAPA PERNYATAAN DIPO MENJADI POLEMIK KARENA DIPO ALAM HANYA MENYEBUT TERSANGKA KORUPSI ASAL PARTAI DENGAN HANYA MENYERTAKAN RANKING BESARANNYA SAJA.

    “REAKSI NEGATIF, YANG MENUDUH RILIS BELIAU KONSPIRATIF, TERUTAMA PADA PARTAI-PARTAI URUTAN TERATAS. DAN ITU HANYA TERSANGKA, BELUM TENTU TERBUKTI,” TANDASNYA.

    SEBELUMNYA, SEKRETARIS KABINET (SESKAB) DIPO ALAM MENGEMUKAKAN BAHWA SEJAK OKTOBER 2004 HINGGA SEPTEMBER 2012, PRESIDEN SBY TELAH MENGELUARKAN 176 IZIN TERTULIS PENYELIDIKAN TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG DIMINTA OLEH KEJAKSAAN AGUNG (82 PERMOHONAN), KEPOLISIAN (93 PERMOHONAN) DAN KOMANDAN PUSPOM (1 PERMOHONAN).

    DARI 176 PERSETUJUAN ITU, UNTUK PEMERIKSAAN BUPATI/WALIKOTA SEBANYAK 103 IZIN (58,521 PERSEN); WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA 31 IZIN (17,61 PERSEN); ANGGOTA MPR/DPR 24 IZIN (13,63 PERSEN); GUBERNUR 12 IZIN (6,81 PERSEN); WAKIL GUBERNUR 3 IZIN (1,70 PERSEN); ANGGOTA DPD 2 IZIN (1,13 PERSEN); DAN HAKIM MK 1 IZIN (0,56 PERSEN).

    JUMLAH INI BERASAL DARI SEJUMLAH PARTAI YAITU GOLKAR 64 ORANG (36,36 PERSEN); PDIP 32 ORANG (18,18 PERSEN); PARTAI DEMOKRAT 20 ORANG (11,36 PERSEN); PPP 17 ORANG (3,97 PERSEN); PKB 9 ORANG (5,11 PERSEN).[NAN-5]

    NANDANG PERMANA | RISNAWATI

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: