KabarNet

Aktual Tajam

PDI-P Juara Dua “Lomba Korupsi”, Langsung Protes

Posted by KabarNet pada 30/09/2012

Jakarta – KabarNet: Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), Dipo Alam, merilis data yang menampilkan peringkat pejabat negara dan angota DPR terkorup berdasarkan latar belakang partai politik induknya. Dari data yang dirilis Sekretariat Kabinet tersebut, terungkap bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota DPR kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menduduki Peringkat Dua tertinggi keterlibatannya dalam kasus-kasus dugaan korupsi dan tindak pidana umum. Menyikapi laporan Menseskab, Dipo Alam tersebut, pihak PDI-P langsung protes mempertanyakan tujuan dari umbar data itu.

“Dipo Alam bertugas sebagai Seskab, itu mandat beliau. Tapi membuat ranking koruptor kan bukan tugas beliau,” kata Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto, seperti dikutip Detiknews, Jumat (28/9/2012).

Bambang mempertanyakan tujuan Dipo Alam merilis data tersebut. Sebab, menurut Bambang, umbar data itu di luar tugas Dipo sebagai Seskab. “Rakyat hari ini sudah cerdas dan pintar mengevaluasi. Kalau ada komentar dari siapapun maka pertama-tama ini mandatnya apa? Komentarnya apa? Kalau tidak pas ya pasti ada udang di balik batu,” tutur Sekretaris Fraksi PDIP di DPR ini.

Bambang merasa rilis data yang dilakukan Dipo tidak pada tempatnya. Dia menduga ada tujuan tertentu dari apa yang dilakukan oleh Dipo. “Reformasi memberikan kebebasan ngomong, tapi siapapun sekarang paham, kalau ngomong ndak sesuai mandat ya pastilah ada udang dibalik rempeyek,” protesnya.

“Tanya saja Pak Dipo, apakah sebagai Seskab memang punya tugas bikin ranking koruptor kader partai,” pungkasnya.

Sejak Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk penyelidikan hukum pejabat negara dalam berbagai kasus. Lebih dari separuh di antaranya adalah pejabat dari partai politik, dengan tiga besarnya adalah Partai Golkar, PDIP dan Partai Demokrat.

“Berdasarkan kategori kasus yang diajukan, sebanyak 131 orang atau 74,43 persen menyangkut tindak pidana korupsi, dan 45 orang atau 25,29 persen terkait tindak pidana,” ungkap Menseskab Dipo Alam di Kantor Sekretariat Kabinet (Setkab), Jl Majapahit, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2012) sore.

Dari data yang dirilis oleh Sekretariat Negara, terungkap urutan Peringkat “Juara Lomba Korupsi” di kalangan pejabat negara dari kepala daerah hingga anggota DPR, berdasarkan catatan terkait izin pemeriksaan yang pernah diterbitkan oleh Presiden SBY untuk memeriksa oknum-oknum terduga korupsi dan tindak pidana tersebut.

Berikut ini adalah urutan Peringkat “Juara Lomba Korupsi” dan tindak pidana umum yang dirilis Sekretariat Kabinet berdasarkan latar belakang partai politik induk para pejabat negara tersebut:

  • Peringkat 1: Partai Golkar 64 orang (36,36 persen),
  • Peringkat 2: PDIP 32 orang (18,18 persen),
  • Peringkat 3: Partai Demokrat 20 orang (11,36 persen),
  • Peringkat 4: PPP 17 orang (3,97 persen);
  • Peringkat 5: PKB 9 orang (5,11 persen),
  • Peringkat 6: PAN 7 orang (3,97 persen),
  • Peringkat 7: PKS 4 orang (2,27 persen),
  • Peringkat 8: PBB 2 orang (1,14 persen),
  • Peringkat 9: PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh masing-masing 1 orang (0,56 persen),
  • Peringkat 10: Birokrat/TNI 6 orang (3,40 persen),
  • Peringkat 11: Independen/non partai 8 orang (4,54 persen)
  • Peringkat 12: Gabungan partai 3 orang (1,70 persen)

[KbrNet/adl]

3 Tanggapan to “PDI-P Juara Dua “Lomba Korupsi”, Langsung Protes”

  1. Tan Panama said

    Maunya mbak Mega serba nomer satu. Tidak mau di bawah bayang-bayang orang lain (kecuali Soekarno).

  2. […] PDI-P Juara Dua “Lomba Korupsi”, Langsung Protes. […]

  3. taUbat said

    KPK SEGERA VERIFIKASI LAPORAN DIPO ALAM

    Jum’at, 16 November 2012 , 04:04:00

    JPNN – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan verifikasi laporan mengenai dugaan kongkalikong antara kementerian dengan DPR yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Saat ini, berkas laporan tersebut masih berada di Direktorat Pengaduan Masyarakat.

    “Tentunya akan ditelaah lebih lanjut namun sebelumnya perlu verifikasi dan validasi atas laporannya dulu,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi S.P di Jakarta, Kamis (15/11).

    Namun Johan masih belum bersedia menjelaskan detail laporan tersebut. “Belum ada informasi mengenai hal itu,” katanya.

    Meskipun diserahkan oleh pejabat negara, laporan dari Dipo tidak diterima langsung oleh pimpinan KPK. Dipo diterima pejabat dari Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK.

    Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan, asas praduga tak bersalah terhadap kementerian yang dilaporkan Dipo ke KPK tetap dijaga. Namun, Julian tidak menjawab tegas apakah laporan Dipo ke KPK tersebut atas sepengetahuan Presiden SBY.

    Dia hanya mengatakan bahwa semua telah melalui prosedur. Bermula dari aduan atau laporan yang diterima Seskab dan kemudian dikaji. “Atas dasar itu kita bekerja. Dan, jelas kita tidak boleh hanya menduga-duga,” katanya diplomatis.(sof/fal/wan/bay/ttg)

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: