KabarNet

Aktual Tajam

Mencari Celah Membidik Boediono

Posted by KabarNet pada 03/12/2012

Jakarta – KPK terkesan gamang untuk menyentuh peran Boediono dalam kasus Century. Upaya menelisik peran Boediono terbentur kendala sakitnya saksi kunci Siti Fadjrijah. Di sisi lain, penyelesaian politik akan tergantung keberhasilan KPK menempuh proses hukum.

Sebuah gawe penting bakal dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menetapkan dua tersangka dalam penyidikan kasus dana talangan Bank Century. Bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), KPK akan melakukan pemeriksaan kesehatan salah satu tersangka kasus itu, yakni Siti Chalimah Fadjrijah, yang kabarnya terserang stroke sejak tahun 2009. “KPK kan telah bekerja sama dengan IDI soal hal ini. Jadi, SCF akan dicek kondisi kesehatannya,” kata Ketua KPK, Abraham Samad, Jumat pekan lalu.

Hasil pemeriksaan kesehatan terhadap mantan Deputi V Bidang Pengawasan Bank Indonesia (BI) itu dinilai sangat penting untuk menentukan langkah KPK selanjutnya. Jika ternyata Siti Fadjrijah dinyatakan sehat, KPK akan melanjutkan penyidikan terhadap perempuan kelahiran Temanggung, Jawa Tengah, 2 September 1951 itu. Pemeriksaan ini sangat mendasar untuk memastikan apakah pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) terhadap Bank Century dilakukan atas perintah Gubernur BI saat itu, Boediono.

Kasus Bank Century bermula dari pengajuan permohonan fasilitas repo (repurchase agreement) aset oleh Bank Century kepada BI sebesar Rp 1 trilyun. Surat bernomor 638/Century/D/X/ 2008 bertanggal 30 Oktober itu ditandatangani Hermanus H.M. dan Khrisna Lagateesen selaku direksi Bank Century. Pengajuan repo aset itu dilakukan untuk meningkatkan likuiditas Bank Century. Repo adalah transaksi penjualan instrumen efek antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian pembelian kembali di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati.

Surat permohonan repo aset itu kemudian ditindaklanjuti BI untuk diproses lebih lanjut, yakni oleh Zainal Abidin dari Direktorat Pengawasan Bank 1. Zainal kemudian berkirim surat kepada Boediono, yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur BI dengan surat benomor 10/7/GBI/DPBI1/Rahasia pada 30 Oktober 2008. Surat itu berisi kesimpulan yang dibuat Zainal atas permohonan Bank Century.

Namun BI merespons permohonan fasilitas repo itu dengan menggulirkan wacana pemberian FPKP, seperti terlihat pada empat kesimpulan yang dibuat Zainal Abidin kepada Boediono. Pertama, Bank Century memiliki masalah struktural, yakni masalah likuiditas yang mendasar. Kedua, Bank Century insolvent alias bangkrut karena rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR)-nya hanya 2,02% per 30 September 2008. Ketiga, pemberian FPJP hanya dapat membantu likuiditas sementara masalah struktural tidak akan terpecahkan. Keempat, Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

Ketidaklayakan Bank Century menerima FPJP itu karena ketika itu CAR-nya di bawah 8%, yakni batas minimum yang ditetapkan Peraturan BI Nomor 10/26/PBI/2008, tanggal 30 Oktober 2008. Nah, di sinilah Boediono dinilai berperan dalam proses pengucuran FPJP tersebut. Berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah adanya masukan dari Zainal Abidin itu, ternyata upaya untuk menolong Bank Century tetap dilakukan.

Pergeseran dari permohonan fasilitas repo menjadi wacana pemberian FPJP tadi yang dinilai polikus Partai Keadilan Sejahteran dan bekas inisiator hak angket DPR untuk skandal bailout Bank Century, Muhammad Misbakun, sebagai upaya memanipulasi fakta di balik penyelamatan Bank Century. “Dalam surat permohonan aset tersebut jelas yang diminta adalah Rp 1 trilyun, bukan FPJP,” kata Misbakun, yang tertuang dalam rilisnya yang dilansir Ahad lalu.

Kembali pada langkah BI terkait dengan kesimpulan Zainal Abidin, Gubernur BI lantas memberi arahan agar terhadap Bank Century diupayakan berbagai cara untuk dapat diberikan FPJP. Arahan itu tercantum dalam disposisi yang diberikan Siti Fadjrijah pada 31 Oktober 2008. Dalam disposisi Nomor 10/7/GBI/DPB1/Rahasia itu, Fadjrijah menulis: “Sesuai pesan Gubernur Bank Indonesia (GBI) tanggal 31/10, masalah Bank Century harus dibantu dan tidak boleh ada bank yang gagal untuk saat ini, karena bila hal ini terjadi akan memperburuk perbankan dan perekonomian kita.”

Atas disposisi itulah, kemudian Dewan Gubernur BI mengubah ketentuan persyaratan FPJP dari CAR minimal 8% menjadi CAR positif lewat PBI Nomor 10/30/PBI/2008 tanggal 14 November 2008. Pembahasan perubahan PBI itu, seperti diungkapkan hasil audit investigasi BPK, ternyata mengandung banyak masalah. Berdasarkan transkrip pembicaraan dalam rapat Dewan Gubernur (RDG) BI tanggal 13 November, terungkap bahwa pembahasan itu memang mengarah ke satu bank, yaitu Bank Century.

Setelah dilakukan perubahan PBI pada 14 Oktober 2008, selanjutnya pada tanggal yang sama Boediono selaku Gubernur BI mengeluarkan surat kuasa Nomor 10/68/Sr.Ka/GBI kepada tiga orang, yakni Eddy Sulaeman Yusuf (Direktur Pengelolaan Moneter), Sugeng (Kepala Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter), dan Dody Budi Waluyo (Kepala Biro Operasi Moneter) untuk menindaklanjuti permohonan repo aset Bank Century.

Kemudian, masih pada hari yang sama, diketahui bahwa pihak BI dan Bank Century telah menghadap Notaris Buntario Tigris Darmawan pukul 13.30 WIB untuk membuat Akta Notaris Nomor 176. Di sinilah, menurut audit investigasi itu, terjadi rekayasa seolah-olah permohonan yang diajukan Bank Century adalah permohonan FPJP. Lalu, pada pukul 20.43 WIB, mengucurlah dana pencairan FPJP tahap pertama sebesar Rp 502,72 milyar, kemudian tahap berikutnya hingga mencapai Rp 689 milyar.

Pengucuran ini belakangan diketahui penuh unsur rekayasa. Dari hasil rekonstruksi yang dilakukan auditor BPK dikatahui, saat dana dikucurkan, sebenarnya Akta Notaris Nomor 176 itu belum ditandatangani Bank Century. Namun direkayasa seolah-olah sudah ditandantangani pada pukul 13.30 WIB. Keganjilan itu diketahui dari hasil rekonstruksi yang dilakukan auditor BPK. Pada 14 November 2008 pukul 08.00, RDG dimulai untuk membicarakan perubahan PBI yang memungkinkan Bank Century menerima FPJP.

Hanya saja, proses persetujuan PBI dilakukan dan masih banyak tahap lanjutan yang harus dilakukan agar PBI itu bisa berlaku efektif. Antara lain penelitian dan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM, penerbitan surat edaran BI perihal perubahan ketentuan FPJP, penerbitan surat edaran internal BI oleh Direktur Pengelolaan Moneter, termasuk persiapan oleh Bank Century sendiri untuk memenuhi persyaratan baru itu.

Banyaknya tahap yang harus dilakukan ini membuat BPK berkesimpulan, tidak mungkin PBI itu bisa diubah dan disahkan saat itu juga, yaitu pada 14 November 2008, terlebih pada pukul 13.30, ketika para pihak menghadap ke notaris. Dari proses ini terlihatlah kejanggalan dalam pengucuran dana talangan bagi Bank Century. Dalam proses ini, BI dinilai melanggar prinsip kehati-hatian bank (prudential banking).

BI dinilai tidak melakukan penelitian terhadap surat permohonan yang diajukan Bank Century. Saat mengajukan repo aset, CAR Bank Century hanya 2,02%. Namun bank ini melaporkan kepada BI bahwa CAR mereka mencapai 15,11%. Meski laporan itu manipulatif dan BI mengetahui bahwa CAR Bank Century hanya 2,02%, BI tetap berupaya memberikan bantuan kepada Bank Century sampai harus mengubah PBI tentang ketentuan FPJP.

Kemudian, pada 14 November 2008, BI mengucurkan FPJP kepada Bank Century dengan asumsi CAR Bank Century masih positif. Padahal, sebelumnya, Zainal Abidin mengingatkan bahwa Bank Century memiliki surat berharga senilai US$ 11 juta dan US$ 45 juta yang saat jatuh tempo tidak dapat dicairkan. Macetnya dua surat berharga senilai US$ 56 juta itu dapat mengakibatkan CAR Century menjadi negatif.
Dengan demikian, ketika BI mengucurkan fasilitas FPJP, CAR Bank Century saat itu sudah negatif, sehingga seharusnya FPJP tidak diberikan. BPK berkesimpulan, pengucuran FPJP itu tidak sah. Dari pengucuran FPJP itulah, kemudian upaya penyelamatan Bank Century berlanjut hingga BI harus menggelontorkan dana sampai mencapai Rp 6,7 trilyun.

Hasil audit investigasi BPK menyebutkan, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengucuran FPJP itu dari pihak BI salah satunya adalah Boediono. Karena itulah, para anggota Tim Pengawas (Timwas) Kasus Century di DPR mendesak KPK menelusuri lebih jauh keterlibatan Boediono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.

Di sinilah pemeriksaan atas Siti Fadjrijah menjadi penting. Dari keterangan Siti Fadjrijah-lah diketahui adanya disposisi dari Boediono sebagai Gubernur BI agar proses pemberian bantuan kepada Bank Century diteruskan. Dalam pemeriksaan, di hadapan Panitia Angket Century DPR-RI, Boediono membantah telah memberikan disposisi itu. “Saudari Deputi Gubernur salah dalam memahami pesan dari Gubernur BI terkait penulisan disposisi tersebut,” demikian sanggahan Boediono ketika itu.

Jika Siti Fadjrijah ternyata tak bisa diperiksa karena alasan kesehatan, bukan tak mungkin penyidikan kasus ini akan menggantung. Pasalnya, peran tersangka lainnya, yaitu Budi Mulya (mantan Deputi V Bidang Pengawasan BI), dinilai tidak begitu signifikan dalam membuktikan keterlibatan Boediono. Sementara itu, pembuktian bersalah-tidaknya Boediono secara hukum akan sangat menentukan apakah proses penyidikan kasus Century akan bergulir ke ranah politik.

Suara resmi fraksi-fraksi politik di DPR umumnya memang mengedepankan penyelesaian secara hukum. Proses politik berupa hak menyatakan pendapat baru akan didorong jika proses hukum sudah menetapkan Boediono sebagai tersangka kasus ini. Hanya saja, KPK sendiri sepertinya terlihat limbung dalam menangani perkara ini.

Hal itu tercermin pada sikap Ketua KPK, Abraham Samad, yang kerap berubah-ubah menyangkut upaya hukum terhadap Boediono. Mulanya, Samad mengatakan, DPR-lah yang berhak memeriksa Boediono karena saat ini menjabat sebagai wapres yang merupakan warga negara istimewa berdasarkan konstitusi. “Kalau yang melakukan pelanggaran itu warga negara istimewa, maka yang harus melakukan penyelidikan itu DPR,” katanya ketika itu.

Kemudian pernyataan itu diralat dengan mengatakan, KPK bisa memeriksa Boediono berdasarkan asas equality before the law. Belakangan, Samad terlihat ragu lagi. Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap Boediono saat ini prematur. Dengan belum jelasnya kondisi Siti Fadjrijah, boleh dikatakan, saat ini upaya KPK untuk menelusuri lebih jauh peran Boediono dalam kasus Century terancam mandek. [KbrNet/Slm]

Source: GATRA.COM

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: