KabarNet

Aktual Tajam

Ujian Nasional Amburadul, Pemerintah Tidak Becus!

Posted by KabarNet pada 15/04/2013

Jakarta – KabarNet: Kecaman pedas mengalir ditujukan kepada Kemdikbud, menyusul penundaan pelaksanaan ujian nasional (UN) jenjang SMA/MA/SMK/SMALB dan Paket C di 11 provinsi. Kemdikbud dituding tidak becus melakukan persiapan penyelenggaraan UN. Banyak pihak mendesak agar penundaan pelaksanaan UN itu diusut karena kelalaian semata ataukah kesengajaan yang berindikasi korupsi.

UN yang semula digelar serentak empat hari di seluruh Indonesia mulai Senin itu, untuk 11 provinsi diundur menjadi mulai Kamis (18/4). Kesebelas provinsi itu adalah Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulteng, Sultra, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulbar.

Kecaman atas penundaan penyelenggaraan UN jenjang SMA akibat keterlambatan dalam pengiriman naskah soal itu antara lain dilontarkan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo, Koordinator Bidang Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri, dan anggota Komisi X DPR Ferdiansjah.

Penundaan pelaksanaan UN di 11 provinsi dinilai Sulistyo sebagai preseden buruk dalam dunia pendidikan. Penundaan itu, katanya, memperlihatkan bahwa pemerintah tidak serius dalam mempersiapkan program-program pendidikan. “Ujian nasional kan kegiatan rutin setiap tahun. Seharusnya pelaksanaannya makin baik dan baik lagi. Bukan malah amburadul seperti saat ini,” kata Sulistiyo ketika diminta komentar di Jakarta, Minggu.

Sulistiyo menambahkan, pelaksanaan UN yang tidak serentak dilakukan di seluruh Indonesia bisa dibenarkan jika memang dirancang untuk itu. Namun, itu amat disayangkan jika ternyata akibat rendahnya perencanaan dan koordinasi dalam tubuh Kemdikbud. “Karena sibuk dengan kurikulum baru, menteri lupa kepada hal-hal rutin. Jadi, kasus penundaan UN ini harus menjadi pembelajaran bagi Kemdikbud,” ujar Sulistyo.

Hal senada dikemukakan Febri Hendri. Dia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Kemdikbud dan perusahaan percetakan terkait keterlambatan distribusi soal UN kali ini. “Harus diketahui penyebab keterlambatan itu. Apakah karena kelalaian ataukah kesengajaan yang berindikasi korupsi,” kata Febri.

Dia menambahkan, keterlambatan distribusi soal UN tahun ini diduga kuat karena ketidakberesan dalam prosedur visitasi saat pemerintah memutuskan pemenang tender percetakan naskah UN. Karena itu, audit dapat dimulai dari aspek kewajaran visitasi perusahaan pemenang lelang. “Patut dipertanyakan apakah panitia lelang Kemdikbud telah melakukan prosedur visitasi dan memutuskan pemenang secara benar,” ujar Febri.

Seharusnya, jika visitasi sebagai bagian proses lelang dilakukan dengan benar, persoalan teknis seperti kurangnya tenaga percetakan dan lokasi yang terlaku kecil dapat dideteksi sejak awal. “Jika ternyata perusahaan percetakan tersebut ternyata tidak memiliki kemampuan dan kapasitas percetakan sebagaimana yang disyaratkan maka perlu diselidiki mengapa perusahaan tersebut bisa lolos. Apakah ada titipan atau suap dalam penetapan pemenangan lelang, pasti ada yang tidak beres,” tuturnya.

Ditambahkan, selain perusahaan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013, pejabat Kemendikbud terkait UN juga perlu diperiksa. Sebab, pejabat tersebut memiliki kontribusi terhadap penetapan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013. “Harus dipastikan, pejabat tersebut menerima imbalan atau jasa atas kontribusinya atau tidak,” kata Febri.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansjah, meminta Mendikbud untuk tidak lempar tangan dengan menyalahkan pihak lain atas terjadinya keterlambatan percetakan soal. Karena, UN merupakan kegiatan tahunan yang seharusnya bisa dilakukan antisipasi jika hal itu terkait dengan masalah anggaran. “Jangan bilang keterlambatan ini karena dananya tidak kunjung cair. Karena ini program rutin, seharusnya upaya memperjuangkan anggaran UN ini harus bisa lebih optimal,” ucap Ferdiansjah yang dihubungi di Jakarta kemarin.

Ia menyayangkan keterlambatan pelaksanaan UN ini bisa terjadi. Seharusnya pelaksanaan UN justru makin baik. “Hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi di UN SMP. Kemdikbud harus segera berkoordinasi agar UN SMP bisa dilakukan sesuai jadwal,” kata Ferdiansjah.

Masalah Teknis
Sebelumnya Mendikbud Mohammad Nuh mengumumkan menunda pelaksanaan ujian nasional (UN) jenjang SMA/MA/SMK/SMALB dan Paket C di 11 provinsi akibat keterlambatan dalam pengiriman naskah soal. Penegasan itu disampaikan kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (14/4).

Mendikbud Mohammad Nuh menjelaskan, penundaan UN jenjang SMA hanya pada 11 provinsi. “Untuk 23 provinsi lainnya, pelaksanaannya tetap sesuai dengan jadwal sebelumnya yaitu mulai Senin, 15 April,” kata Nuh yang pada kesempatan itu didampingi seluruh jajaran eselon 1 di lingkungan Kemdikbud dan 6 perwakilan dari penerbit yang menang tender pencetakan soal UN.

Nuh menjelaskan, pelaksanaan UN di 11 provinsi baru akan dimulai pada Kamis (18/4), dengan mata pelajaran yang diujikan sesuai jadwal sebelumnya yaitu mata pelajaran kimia dan biologi (untuk kelompok IPA), sosiologi dan geografi (IPS), antropologi dan sastra Indonesia (bahasa) serta fikih dan hadis (MA). Sedangkan ujian hari ketiga yang rencananya digelar Rabu (17/4), diundur menjadi Jumat (19/4) dengan mata pelajaran matematika.

Dengan demikian, UN hari pertama yang sedianya dilaksanakan pada Senin (15/4) ditunda menjadi Senin (22/4) dengan mata pelajaran yang diujikan bahasa Indonesia. UN hari kedua Selasa (15/4) menjadi Selasa (23/4) dengan mata pelajaran bahasa Inggris dan fisika (untuk siswa jurusan IPA), ekonomi (jurusan IPS), bahasa asing (jurusan bahasa) dan tafsir (MA).

Konsekuensi dari perubahan itu, menurut Nuh, maka ujian susulan UN jenjang SMA diundur satu minggu ke depan menjadi Senin (29/4) hingga Kamis (2/5). “Memang jadi bersamaan dengan UN jenjang SMP. Tetapi tidak apa-apa karena kan dilaksanakan di sekolah masing-masing, jadi tidak saling mengganggu,” ucap Nuh menegaskan. (Tri Wahyuni/Bonne Pukan)

Source: Suara Karya

2 Tanggapan to “Ujian Nasional Amburadul, Pemerintah Tidak Becus!”

  1. Belajar said

    Tuntutan kinerja kepada sekolah2 sangat ketat, sedangkan kinerja para pejabat atas sangat teledor…. hmmmm

  2. Baru kali ini Ujian Nasional berantakan super amburadul. Pemerintah tidak bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa yang menempuh ujian,

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: