KabarNet

Aktual Tajam

Korupsi Sektor Migas

Posted by KabarNet pada 04/09/2013

Jakarta – KabarNet: Sejak dicokoknya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pada 13 Agustsu 2013, hingga saat ini KPK telah menyita uang sekitar US$ 1,22 juta. Uang diperoleh saat tertangkap tangan, ruang kerja Sekjen ESDM, deposit box di Bank Mandiri dan brankas SKK Migas. Operasi KPK menjadikan Rudi, Simon Tanjaya (Kernel Oil) dan Deviardi (pelatih golf) sebagai tersangka. KPK mencekal 3 pejabat SKK, yakni Agus S. R. (Divisi Komersialisasi Minyak & Kondensat), Popi A. N. (Divisi Komersial Gas) dan Iwan Ratwan (Divisi Operasi).

Jumlah suap yang diberikan kepada Rudi tergolong kecil jika dibanding dengan potensi rente yang dapat diraih dari berbagai bidang industri migas. Triliunan Rp temuan BPK di sektor migas periode 2000-2012 mengkonfirmasi hal ini. Di benak masyarakat berkembang persepsi, sektor migas memang sarat korupsi yang telah akut. Lahan korupsi sektor migas dan solusi yang mungkin diambil dibahas dalam tulisan ini.

Jenis kegiatan yang dapat menjadi lahan korupsi antara lain pada penetapan cost recovery (CR), penjualan minyak bagian negara, lelang wilayah kerja (WK), perpanjangan kontrak, alokasi penjualan gas dan penetapan sub-kontraktor jasa pendukung. Dalam penetapan CR, modus yang dilakukan berupa penggelembungan CR dan pemasukan pekerjaan tidak relevan CR atau bertentangan dengan PP CR No.79/2010. Dugaan korupsi jenis ini sering dilaporkan BPK, dan untuk 2010-2012 besarnya adalah US$ 221,5 juta atau sekitar Rp 2,3 triliun.

Korupsi dalam proses penjualan minyak bagian negara dapat berupa percaloan, budaya titipan pejabat dan arisan dalam penetapan penjual (trader). Kasus Rudi terkait percaloan. Praktek lain, minyak yang seharusnya tidak dijual (karena sesuai spesifikasi kilang), justru turut dijual pula ke luar negeri. IRESS memperoleh informasi dari sumber terpercaya bahwa sebagian produksi minyak lapangan Duri telah dijual oleh trader ke luar negeri.

Dalam hal lelang WK, praktek yang terjadi berupa pemilihan kontraktor yang melanggar prosedur atau yang berstatus broker. Kontraktor terpilih bukan yang terbaik berdasar hasil evaluasi, seperti pada penetapan pemenang Blok migas Semai V (2007). Para broker ditunjuk karena mempunyai informasi dan kedekatan dengan oknum penguasa. Tak jarang WK menganggur karena calo belum berhasil mendapatkan investor, sehingga negara rugi akibat tidak berproduksinya WK. Bonus tandatangan dari pemenang bisa pula dikorupsi.

Korupsi pada perpanjangan kontrak migas dapat terjadi karena tidak adanya rujukan peraturan dan tarif (disenagaja?). Padahal secara global tarif akuisisi cadangan migas terbukti berkisar 10-20% harga pasar migas. Dalam kasus perpanjangan kontrak blok West Madura Offshore misalnya, negara hanya memperoleh US$ 5 juta sebagai signatory bomus dari Kodeco (Korea) untuk saham 20%. Padahal jika tarif akuisisi diterapkan, minimal negara bisa memperoleh US$ 300 juta! Siapa yang menikmati selisih pembayaran tsb?

Kegiatan penetapan alokasi gas juga dapat menghasilkan rente yang besar bagi para koruptor. Umumnya yang menjadi korban adalah BUMN seperti PLN atau pabrik pupuk. Kasus kerugian PLN sebesar Rp 37 triliun pada 2009-2010 disebabkan oleh tindakan BP Migas mengalihkan alokasi gas yang bukan kewenangannya, yang melanggar Pasal 50 PP No.35/2004. Dugaan korupsi juga terjadi pada pengalihan gas bagi unit Kilang Baru Gresik dari lapangan MDA-MBA Blok Madura Stait ke PLTU Bali dan Banyuwangi pada akhir 2012. Negara berpotensi dirugikan ratusan miliar rupiah.

Dalam hal penunjukan sub-kontraktor industri penunjang, IRESS menerima beberapa laporan tentang praktek permintaan fee oleh oknum-oknum BP/SKK Migas sebesar 10-20% dari nilai proyek jika ingin ditunjuk sebagai pemenang. Upeti tersebut diminta untuk disetorkan ke rekening tertentu dengan dalih akan digunakan sebagai dana operasional. “Pungutan” ini memang dibayar oleh para sub-kontraktor, tetapi kelak akan menjadi tanggungan negara melalui mekanisme cost recovery.

Dari keenam bidang kegiatan di atas terlihat betapa luasnya lahan yang dapat dikorupsi oleh para koruptor dan pemburu rente. Tindakan ini semakin marak karena di satu sisi sistem kebijakan dan peraturan bermasalah. Di sisi lain moral hazard dan nafsu berburu rente oknum-oknum penguasa, pengusaha, kontraktor asing, partai penguasa atau birokrat semakin meningkat. Oleh sebab itu perlu dilakukan perbaikan sistem dan peraturan, serta peningkatan komitmen moral dan etika bisnis pada semua pelaku/pihak yang terkait dalam industri migas.

Sistem dan pelaku perlu diperbaiki secara bersamaan. Para koruptor harus dihukum berat untuk digantikan oleh pajabat yang berintegritas, amanah dan profesional. Khusus subjek pelaku, tertangkapnya Rudi merupakan pintu masuk yang harus dioptimalkan guna memberantas mafia migas. Para pelaku lain selain Rudi di SKK Migas, Kementerian ESDM dan lembaga lain harus diperiksa dan dituntut. Kasus ini harus dikembangkan, tidak terhenti pada Rudi. KPK harus bertindak independen dan teguh menghadapi berbagai intervensi.

Dalam aspek perbaikan sistem, IRESS meminta agar Pemerintah kembali menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai rujukan utama yang bersifat ideologis dan strategis. Rujukan ini telah dioperasionalkan dalam UU Prp. No.44/1960 dan UU No.8/1971, dimana penguasaan negara atas migas dijalankan melalui BUMN. Dalam hal ini hak ekonomi dan kekayaan migas yang dapat dimonetisasi dan digunakan untuk aksi korporasi. Karena berbagai kepentingan, kedua UU tersebut justru diganti dengan UU Migas No.22/2001, sehingga saat ini tidak heran lebih dari 80% cadangan dan produksi migas nasional dikuasai asing.

Selain lepasnya hak ekonomi atas cadangan, karena keterbatasan BP Migas sebagai BHMN, UU Migas No.22/2001 juga memberi kesempatan kepada perusahaan asing atau trader menjual minyak bagian negara seperti kasus Kernel atau gas Tangguh. Padahal kita memiliki Pertamina untuk menjual. BUMN kita juga kehilangan kesempatan untuk otomatis menguasai blok-blok migas yang habis kontrak akibat aturan yang disengaja grey. Akibatnya terbuka kesempatan untuk asing tetap bercokol dan oknum penguasa untuk meperoleh rente.

Aspek pengawasan industri migas kita juga sangat lemah. BP Migas berfungsi tanpa lembaga pengawas. SKK Migas sebagai pengganti pun dijalankan dengan sistem pengawasan bermasalah. Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) menyebutkan tanggungjawab terakhir kinerja SKK Migas ada pada Presiden. Artinya Kepala SKK setingkat dengan menteri sehingga komisi pengawas yang diketuai Menteri ESDM tidak ada artinya. Menteri ESDM bukanlah atasan langsung Kepala SKK Migas, tetapi Presidenlah atasan langsungnya. Sekalipun Menteri ESDM Ketua Komisi Pengawas, jabatan ini hanya simbol untuk pencitraan saja.

Sekarang sudah waktunya Pemerintah membubarkan SKK Migas. Sambil menunggu sistem pengganti melalui UU Migas baru, Pemerintah dituntut menerbitkan Perpres yang menetapkan BUMN sebagai pengganti SKK Migas, pemegang hak ekonomi cadangan, penjual migas bagian negara dan penguasa blok-blok habis kontrak. Dengan demikian, Pertamina mengalami pertumbuhan aset dan keuntungan yang meningkat pesat dan peringkat sebagai perusahaan global terbesar versi Fortune pun ikut naik. Perbaikan status ini akan menambah pengakuan dunia dalam mengakuisisi cadangan secara global guna meningkatkan ketahanan energi. Dalam hal ini Pertamina pun harus memperbaiki kinerja, bebas dari pengaruh mafia migas, dijalankan melalui tatakelola perusahaan yang baik dan ditingkatkan statusnya menjadi non-listed public company. [KbrNet/Slm]

Source: Satu Negeri

8 Tanggapan to “Korupsi Sektor Migas”

  1. […] https://kabarnet.wordpress.com/2013/09/04/korupsi-sektor-migas/ […]

  2. […] https://kabarnet.wordpress.com/2013/09/04/korupsi-sektor-migas/ […]

  3. […] https://kabarnet.wordpress.com/2013/09/04/korupsi-sektor-migas/ […]

  4. Anonim said

    “Mafia Minyak Petral”
    Leave a reply
    Penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengejutkan banyak pihak. Banyak kolega tak percaya Rudi menerima gratifikasi. Pasalnya selama ini Rudi dikenal sebagai sosok baik dan memiliki idealisme tinggi.

    Namanya moncer ketika menyoroti kasus lumpur Lapindo, Sidoarjo. Peraih gelar Dokter Ingenieurs (Dr.-Ing) bidang teknologi minyak dan gas bumi dari Technische Universitaet Clausthal, Jerman ini menentang teori lumpur Lapindo terjadi akibat dampak dari gempa di Yogyakarta. Rudi yakin bencana itu terjadi akibat kesalahan pengeboran.

    Rudi bukanlah sosok yang asing dalam industri migas. Pria kelahiran 1962 ini mengawali kariernya di perguruan tinggi sebagai dosen di jurusan Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1985. Kemudian ia melanjutkan pendidikan hingga meraih doktor di Jerman pada 1991.

    Kecerdasannya sudah terlihat sejak mahasiswa di Teknik Perminyakan ITB. Ia menjadi mahasiswa terbaik ITB 1984, dosen teladan ITB 1998, presenter terbaik Ikatan Ahli Perminyakan Indonesia (IATMI) 2000-2004. Sebagai peneliti, ia menghasilkan lebih dari 50 karya ilmiah nasional dan internasional. Rudi juga ikut membangun laboratorium dan peralatan penelitian di ITB dan Lemigas sehingga mengantarkan dia memperoleh penghargaan dari asosiasi IATMI sebagai Inovator Nasional bidang Migas tahun 2002. Ia dikukuhkan menjadi guru besar ITB pada 2010.

    Ia dikenal sebagai konsultan untuk berbagai proyek pengembangan lapangan KKKS, menjadi trainer berbagai kursus teknis bagi karyawan di lapangan, menciptakan beberapa buku bidang migas. Rudi juga kerap memimpin beberapa kali mematikan semburan pada beberapa sumur migas yang sedang blowout.

    SKK Migas seperti rumah kedua Rudi Rubiandini. Sebelum menjadi Kepala SKK Migas, sebelumnya Rudi pernah menjadi pejabat di institusi yang dulunya bernama BP Migas. Rudi pernah menjadi Corporate Secretary dan Deputi Pengendalian Operasi BP Migas. Ia melakukan berbagai pembenahan terutama pembenahan internal institusi itu.

    Karier Rudi meningkat pada Juni 2012, ia ditunjuk menjadi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan almarhum Widjajono Partowidagdo. Pasca pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi, Rudi diangkat sebagai Kepala SKK Migas pada 16 Januari 2013. BP Migas dibubarkan November 2012 dengan alasan tidak sesuai konstitusi. BP Migas dituding sebagai sarang korupsi dan pro asing.

    Masuknya Rudi sebagai Kepala SKK Migas memberi banyak harapan. Rudi menentukan sejumlah target seperti kenaikan produksi, meningkatkan cadangan dan meningkatkan kapabilitas nasional. Untuk meningkatkan produksi, SKK Migas menetapkan 2013 sebagai tahun pemboran. Sebanyak 1.500 sumur dibor tahun ini.

    Untuk mendukung program tersebut, Rudi telah menyusun 104 program kerja. Rudi bahkan mengancam akan memutus kontrak operator jika tak menjalankan komitmennya.

    Gebrakan Rudi setelah enam menjabat sejak awal Januari 2013 mulai membuahkan hasil. Penerimaan negara dari hasil pengelolaan industri hulu migas mencapai US$ 18,7 miliar, melebihi target yang ditetapkan sebesar US$ 18,4 miliar untuk setengah tahun pertama. Sedangkan, produksi minyak pada periode yang sama berhasil mencapai rata-rata 831 ribu barel minyak per hari atau 99 persen dari target yang ditetapkan sebesar 840 ribu barel per hari.

    Terbetik rumor, pasca-pembubaran BP Migas tahun lalu, berbagai rumor mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Adalah PT Kernel Oil yang dipegang Widodo Ratanachaitong sudah berbisnis sejak era SKK Migas masih bernama BP Migas dan dipimpin R Prijono. Dan, Menteri ESDM dikabarkan memainkan peranan, sehingga Kernel bisa berbisnis minyak kala itu.

    Sampai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik berpesan kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini agar tidak melupakan mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Raden Prijono.

    “Saya bilang ke Pak Rudi, you enggak boleh lupa sama Pak Priyono. Jangan seperti kacang lupa sama kulitnya,” ujar Jero dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja (SKK Migas), di City Plaza, Jakarta, Kamis (14/2/2013).

    Gebrakan-gebrakan yang dilakukan Rudi Rubiandini di SKK Migas selama kurang lebih enam bulan ini membuat gerah Raden Prijono dan Yohanes Chandra Ekajaya yang telah lama berkongsi mengeruk rente dari monopoli operational kapal/angkutan, rig/pengeboran dan yang paling utama eksport minyak mentah/condensate bagi hasil produksi (Production Sharing Contractor/PSC) bagian pemerintah yang telah lama dikendalikan dan dijalankan oleh Yohanes Chandra Ekajaya dengan modus permainan angkutan/kapal yang telah diatur dengan mangacu pada spesifikasi yang hanya dapat dipenuhi oleh kelompok mereka, Terbersit kabar profit sharing antara Kernel Oil 50% dan Raden Prijono / Yohanes Chandra Ekajaya 50%.

    Dengan bantuan kader-kader Raden Prijono yang masih di lingkungan internal SKK Migas, diketahuilah kelemahan Rudi Rubiandini dan dimanfaatkan oleh duet ini. Sempat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Republik Indonesia melakukan aksi di depan kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Jakarta, Jumat (23/8/2013).

    Aksi tersebut menuntut Plt Kepala SKK Migas, Johannes Widjonarko diusut tuntas atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya selama menjabat sebagai Wakil Kepala SKK Migas.

    Selain itu, para mahasiswa itu juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut pula dugaan korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala SKK Migas, Raden Priyono.

    Saat ini salah satu kader Raden Prijono , Johannes Widjonarko diangkat menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggantikan Rudi Rubiandini yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap, setelah sebelumnya sempat disingkirkan oleh Rudi Rubiandini .

    Jejak duet Yohanes Chandra Ekajaya dan Raden Prijono di BPmigas (sekarang SKK Migas) sudah tercium sekitar tahun 2011 dalam Kasus Blok West Madura Offshore melalui PT Sinergindo Citra Harapan yang beralamat di The City Tower Lt 21 / 27, Jakarta

    Korupsi pada perpanjangan kontrak migas dapat terjadi karena tidak adanya rujukan peraturan dan tarif (disenagaja?). Padahal secara global tarif akuisisi cadangan migas terbukti berkisar 10-20% harga pasar migas. Dalam kasus perpanjangan kontrak blok West Madura Offshore misalnya, negara hanya memperoleh US$ 5 juta sebagai signatory bomus dari Kodeco (Korea) untuk saham 20%. Padahal jika tarif akuisisi diterapkan, minimal negara bisa memperoleh US$ 300 juta! Siapa yang menikmati selisih pembayaran tsb?

    Sebelum terjadi kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pada Selasa malam, 13 Agustus 2013, terkait kasus dugaan suap senilai US$ 700 ribu dan Sin$ 127 ribu, tidak banyak yang mengenal Kernel Oil. Ada yang menyebutkan bahwa PT Kernel Oil memiliki hubungan dengan perusahaan minyak PT Indika Energy yang telah berkecimpung selama lebih dari 30 tahun di bidang konstruksi gas dan minyak.

    Kernel Oil merupakan perusahaan jual-beli (trader) minyak mentah dan produk-produk turunannya, termasuk produk petrokimia. Berkantor pusat di Singapura, Kernel Oil memiliki cabang di berbagai negara, seperti di Indonesia, Thailand, Australia, Swiss hingga Dubai.

    Kernel Oil pernah memperoleh jatah di terminal minyak mentah dan kondensat Senipah, Delta Mahakam, Kalimantan Timur, dan terminal minyak mentah sumur minyak Minas, Jambi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

    Seperti diketahui Kernel Oil juga pernah menjadi Kontraktor Bagi Hasil Produksi (Production Sharing Contractor/PSC) pada BP Migas (sekarang SKK Migas) pada masa kepemimpinan R. Prijono

    Kernel Oil kerap ikut dalam tender bulanan pengadaan Premium yang dilakukan oleh anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

    Petral mensyaratkan secara ketat perusahaan yang akan menjadi peserta tender dan rekanan dalam pengadaan impor minyak mentah dan BBM. Persyaratan sebagai peserta tender antara lain perusahaan tercatat di bursa saham global atau perusahaan negara. Lalu, perusahaan yang memiliki ekuitas minimum 50 juta dolar dan diaudit Ernst and Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, atau Deloitte. Petral juga mensyaratkan perusahaan tersebut memiliki kilang, penyimpanan, pencampuran (blending), perkapalan atau mempunyai sewa fasilitas minimum satu tahun.

    Selama ini Petral membeli minyak mentah dari Nigeria, Asia, Australia dan juga negara-negara eks Rusia. Hampir semua pengadaan minyak mentah tersebut pada prinsipnya dilakukan dengan cara tender terbuka yang diikuti oleh 53 perusahaan yang terdaftar sebagai rekanan Petral.

    Namun, khusus untuk pengadaan beberapa minyak mentah yang tidak dijual bebas atau terbatas, Petral membelinya secara langsung kepada perusahaan nasional produsen maupun pihak yang ditunjuk oleh produsen untuk memasarkan minyak mentah tersebut. Sebagai contoh, Petral pernah melakukan penunjukan langsung pengadaan Arab Light dari Aramco yang tidak diperjualbelikan secara bebas, dan Azeri dari PTT Thailand, yang mempunyai penyimpanan minyak mentah Azeri yang terbesar di luar Azerbaijan.

    Sementara, untuk tender impor BBM jenis Premium sebanyak delapan juta barel per bulan diikuti 28 perusahaan. Pemasoknya seperti Arcadia, Total, Glencore, Vitol, Concord, Verita, Gunvor, PPT, Kernel Oil, BP, Unipec, Petrochina, Petronas, Shell, Trafigura, SK, dan Conoco. Petral melakukan pembelian Premium secara tender, karena produsennya adalah trader yang melakukan proses blending di Singapura.

    Sedangkan untuk tender solar secara spot melibatkan 30 perusahaan terdaftar. Sementara pengadaan secara berjangka melalui penunjukan empat perusahaan minyak nasional yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand dan S-Oil yang dimiliki oleh Saudi Aramco. Keempatnya, menurut Petral, mempunyai kilang minyak yang memproduksi solar, sehingga mencegah spekulasi harga dan penyelundupan, sekaligus harga lebih murah dari spot.

    Kernel Oil sendiri terdaftar sebagai perusahaan trader di SKK Migas. Anehnya, sejak era Prijono hingga Rudi, sangat aktif berbisnis hulu sampai hilir. Itu sebabnya, Kernel potensial jadi Kartel Migas

    Menariknya guna memperlancar operational Kernel Oil di Indonesia untuk berbisnis minyak mentah, Kernel Oil berdampingan dengan PT Surya Parna Raya (SPN) dengan fasilitator Effendi MS Simbolon, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang selama ini dikenal vokal menyoroti kebobrokan tata kelola Migas itu diduga memanfaatkan pengaruhnya untuk menekan BP Migas agar menjual gas Hussky ke PT Parna Raya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga jual ke perusahaan lainnya.

    Tahun 2012 dan 2013 PT Surya Parna Niaga (Grup Parna Raya) berhasil mengalahkan ratusan perusahaan sejenis untuk dapat penunjukan BPH Migas.

    Dengan pengaruhnya, Effendi Simbolon disebut melakukan penekanan politik dengan mengatasnamakan partai politik tertentu. Sebagai hasil negosiasi ulang, BP Migas mengusulkan kepada Menteri ESDM melalui Ditjen Migas harga yang berbeda. Untuk PT PGN seharga USD 5,8/MMBTU, untuk PT Inti Alasindo seharga USD 5,8/MMBTU, sedangkan khusus untuk PT Parna Raya lebih murah yaitu seharga USD 5,2/MMBTU.

    Pada perjalanannya usulan itu disetujui oleh Menteri ESDM dalam SK MESDM tentang Harga Jual Gas Hussky kepada ketiga perusahaan tersebut. Selisih USD 0,60/MMBTU dengan volume penjualan 40 MMBTU untuk PT Parna Karya menyebabkan potensi kerugian negara sebesar USD 8,64 Juta per tahun untuk proyeksi kontrak selama 15 tahun, sehingga totalnya mencapai Rp 1,5 triliun.

    Bagan Eksport Minyak Mentah

    Alur Penjualan Gas

  5. Bang Uddin said

    Menelisik Mafia Minyak di Rezim SBY
    http://hutte-stijl.blogspot.com/2012/05/menelisik-mafia-minyak-di-rezim-sby.html

    Mafia Migas Itu Bernama Petral
    http://www.asatunews.com/berita-6418-mafia-migas-itu-bernama-petral-1.html

    Rudi Rubiandini, Terperosok di Saat Bersinar
    http://www.katadata.co.id/1/1/news/rudi-rubiandini-terperosok-di-saat-bersinar/395/

    Jadi kepala SKK Migas, Rudi tak boleh lupakan Priyono
    http://ekbis.sindonews.com/read/2013/02/14/34/717794/jero-minta-rudi-jangan-lupakan-priyono

    Johannes Widjonarko diangkat jadi Kepala SKK Migas
    http://www.antaranews.com/berita/390549/johannes-widjonarko-diangkat-jadi-kepala-skk-migas

    Kernel Oil sedang diaudit BPK, diduga mark-up LNG
    http://www.merdeka.com/peristiwa/kernel-oil-sedang-diaudit-bpk-diduga-mark-up-lng.html

    Effendi simbolon Disebut Terlibat Korupsi Migas
    http://www.pesatnews.com/read/2013/08/30/33980/effendi-simbolon-disebut-terlibat-korupsi-migas

    “Mafia Minyak Petral”
    https://mafiaminyakpetral.wordpress.com/tag/siapa-sih-mafia-migas-indonesia/

  6. taUbat said

    PER 1 JANUARI
    HARGA GAS ELPIJI NAIK RP47.700/TABUNG

    RABU, 1 JANUARI 2014 14:42:51 WIB

    JAKARTA (POS KOTA) – PEMERINTAH SBY MEMBERI KADO TAHUN BARU KEPADA MASYARAKAT BERUPA KENAIKAN HARGA GAS ELPIJI 12 KG RP3.959/KG. SEMENTARA ITU, YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) MEMINTA KENAIKAN HARGA TERSEBUT DINILAI TERLALU TINGGI.

    “MEMANG PER 1 JANUARI 2014, KAMI MENAIKKAN HARGA GAS ELPIJI 12 KG,” KATA VICE PRESIDENT KOMUNIKASI KORPORAT PERTAMINA, ALI MUNDAKIR, KEPADA POSKOTANEWS.COM, RABU (1/1).

    SEHINGGA HARGA GAS ELPIJI 12 KG YANG SEMULA RP74.700 NAIK MENJADI RP122.400 NAIK RP47.700/TABUNG. KENAIKAN HARGA JUAL GAS 12 KG INI UNTUK MENEKAN KERUGIAN PERSEROAN YANG TIAP TAHUNNYA DI ATAS RP5 TRILIUN. APALAGI DENGAN MELEMAHNYA RUPIAH, KERUGIAN MAKIN BESAR, DI ATAS RP5,7 TRILIUN.

    BAHKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA FEBRUARI 2013, MENGUNGKAP PERTAMINA MENANGGUNG KERUGIAN ATAS BISNIS ELPIJI NON SUBSIDI SELAMA TAHUN 2011 SAMPAI OKTOBER 2012 SEBESAR RP7,73 TRILIUN YANG HAL INI DIANGGAP MENYEBABKAN KERUGIAN NEGARA.

    “KALAU DIAKUMULASI KERUGIAN PERSEROAN SEJAK 2009 HINGGA 2013 MENCAPAI 22 TRILIUN,” JELASNYA. MENYINGGUNG KEKHAWATIRAN KENAIKAN HARGA ELPIJI 12 KG AKAN MEMICU MIGRASI KONSUMEN KE GAS ELPIJI 3 KG, PERTAMINA SAAT INI SUDAH MENGEMBANGKAN SISTEM MONITORING PENYALURAN GAS ELPIJI 3 KG YANG DIMULAI DESEMBER 2013.

    DENGAN ADANYA SISTEM INI, MENURUTNYA, DAPAT MEMONITOR PENYALURAN ELPIJI 3 KG HINGGA PANGKALAN BERDASARKAN ALOKASI DAERAHNYA. “KE DEPAN, KAMI TIDAK MENAMBAH PASOKAN KE AGEN GAS 3 KG, KARENA SUDAH TAHU BERAPA KEBUTUHAN AGEN TERSEBUT,” TANDASNYA.

    ANGGOTA PENGURUS HARIAN YLKI, TULUS ABADI, KENAIKAN HARGA GAS ELPIJI INI MERUPAKAN KESALAHAN PEMERINTAH YANG TIDAK TEGAS MENETAPKAN HARGA JUAL GAS 12 KG. SEHINGGA PERTAMINA MENAIKKAN HARGA GAS ELPIJI 12 KG.

    “JADI BOLEH DIBILANG PEMERINTAH SBY MELALUI PERTAMINA MEMBERI KADO TAHUN BARU KEPADA MASYARAKAT BERUPA KENAIKAN HARGA GAS ELPIJI 12 KG,” UCAPNYA.

    MESKI KENAIKAN HARGA KEWENANGAN PERTAMINA SEPENUHNYA, IA MENILAI KENAIKAN TERSEBUT TERLALU TINGGI. INI AKAN MEMUKUL MASYARAKAT. “SEHARUSNYA PERTAMINA MENAIKKAN HARGA JUAL TIDAK SEKALIGUS. TAPI PERLAHAN-LAHAN. BERKISAR 25 PERSEN ATAU 30 PERSEN,” KATANYA.

    SEBAB KALAU SEKALIGUS BEGITU, IA MEMPERKIRAKAN TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN PENGGUNA GAS ELPIJI 12 KG AKAN BERALIH KE GAS ELPIJI 3 KG SERTA PRAKTIK PENGOPLOSAN MAKIN MARAK. “INI AKAN TERJADI. APALAGI KALAU PASOKANNYA TIDAK DITAMBAH. KELANGKAAN GAS 3 KG TAK BISA DIELAKKAN LAGI,” KATA TULUS. SEHINGGA PADA AKHIRNYA, PEMERINTAH BISA KEBOBOLAN. BUKAN TIDAK MUNGKIN BIAYA SUBSIDI MAKIN MEMBENGKAK.

    SETIAWAN

  7. Reblogged this on RONIN INDONESIA.

  8. taUbat said

    PEMERINTAH SBY DITUDING LINDUNGI PETRAL, POLITIKUS MADURA GERAM

    WEDNESDAY MAY 20, 2015 | 4 HOURS AGO

    SAMPANG, 20/5 (MEDIA MADURA) – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI, MAT NASIR MENGAKU GERAM LANTARAN KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT SUSILO BAMBANG YUDHYONO (SBY) DITUDING OLEH MENTERI ESDM SUDIRMAN SAID.

    POLITISI PARTAI DEMOKRAT INI MENGATAKAN, PERNYATAAN SUDIRMAN SAID YANG MENYEBUT PEMBUBARAN PETRAL SELALU BERHENTI DI MEJA PRESIDEN SBY, HANYALAH PERNYATAAN YANG TIDAK DIDASARI OLEH FAKTA.

    SEHINGGA MENURUTNYA, PERNYATAAN TERSEBUT DIANGGAP SANGAT TIDAK LAYAK DILONTARKAN OLEH SEORANG YANG BERPANGKAT SEBAGAI MENTRI.

    “PERNYATAAN SUDIRMAN SAID ITU TIDAK DIDASARI FAKTA, DAN PERNYATAAN YANG IA LONTARKAN BERPOTENSI MEMBUKA PELUANG KONFLIK, MESTINYA SEORANG YANG BERPANGKAT MENTRI LEBIH BISA BERHATI-HATI DALAM MEMBERIKAN PERNYATAAN KEPADA PUBLIK, ” UJARNYA. RABU (19/05).

    MAT NASIR ANGGOTA DPR RI DARI DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) XI MADURA, MENUTURKAN SEHARUSNYA SUDIRMAN TIDAK MENGKAMBING HITAMKAN PEMERINTAHAN MASA SBY.

    “JANGAN SALAHKAN PEMERINTAH TERDAHULU, KARENA SEBELUMNYA JUGA ADA PEMERINTAHAN PRESIDEN LAIN, SEPERTI ZAMAN HABIBIE DAN MEGAWATI,”KATANYA.

    SELAIN ITU, LANJUT MAT NASIR, MENTERI SUDIRMAN JUGA TERKESAN ASAL BUNYI (ASBUN) DALAM MEMBERIKAN STATEMEN KEPADA PUBLIK. APALAGI IA MENYEBUT PEMBUBARAN PETRAL DI MASA LALU SELALU BERHENTI DI MEJA PRESIDEN SBY.

    “MENTERI ESDM TIDAK BOLEH ASBUN. ATAU BISA SAJA PERNYATAAN YANG IA LONTARKAN ADALAH UPAYA UNTUK MENCARI MUKA, KARENA SUDIRMAN SAID SENDIRI TERANCAM AKAN DI RESHAFULE,”TEGASNYA.

    RYN | ESA

    mediamadura.com/pemerintah-sby-dituding-lindungi-petral-politikus-madura-geram/

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: