KabarNet

Aktual Tajam

KTP Non-Elektronik Masih Berlaku Hingga Akhir 2014

Posted by KabarNet pada 24/01/2014

Jakarta – KabarNet: Pemerintah memperpanjang masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) non elektronik hingga 31 Desember 2014.

Hal itu terkait dengan hasil pemutakhiran data kependudukan yang baru dilakukan pemerintah, yang menunjukkan penduduk wajib KTP belum seluruhnya memperoleh KTP elektronik (e-KTP).

Berdasarkan laman khusus Setkab, perpanjangan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Desember 2013 lalu.

Sebelumnya, sesuai Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 masa berlaku KTP Non Elektronik dinyatakan berakhir pada 31 Desember 2013, yang kini sudah dianulir.

Disebutkan dalam Perpres ini, e-KTP adalah KTP yang dilengkapi chip, yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

“E-KTP merupakan identitas resmi bukti domisili penduduk, bukti diri penduduk untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, dan bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan, dan Pertanahan,” demikian bunyi Pasal 10B Ayat (1a,b,c) Perpres No. 112/2013 itu.

Menurut Perpres ini, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan swasta wajib memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar e-KTP, dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan e-KTP.

Selain itu, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan swasta tetap memberikan pelayanan kepada penduduk yang memiliki KTP Non Elektronik dengan lingkup kabupaten/kota tempat penerbitan KTP Non Elektronik sampai dengan 31 Desember 2014.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 menegaskan, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Perbankan wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud melalui Menteri Dalam Negeri setiap enam bulan sekali hingga 31 Desember 2014.

“Menteri berhak meminta laporan penyelenggaraan pelayanan dengan menggunakan e-KTP yang dilaksanakan oleh swasta,” bunyi Pasal 10E Ayat (2) Perpres No. 112/2013.

Peraturan Presiden ini sudah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 27 Desember 2013. [KbrNet/Sekretariat Kabinet/Tribunnews/adl]

5 Tanggapan to “KTP Non-Elektronik Masih Berlaku Hingga Akhir 2014”

  1. Anonim said

    dasar pemerintah, janji karet. pejabat koru[si ……… sdh banyak pendatang ilegal dengan gampangnya menjadi warga indonesia, terutama dari daratan china

  2. taUbat said

    MEMIMPIKAN PEMILU BERSIH MENGGUNAKAN E-KTP SEBAGAI E-VOTE

    ANALISADAILY.COM – KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TIDAK MENEPATI JANJINYA, YAKNI MENGUMUMKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PENYEMPURNAAN SETIAP BULAN. PASCA PENETAPAN DPT PENYEMPURNAAN DESEMBER 2013 LALU, KPU BARU AKAN MELAKUKAN PENGUMUMAN PADA MARET 2014 (KOMPAS.COM, 21/2).

    KERICUHAN SOAL DPT (DAFTAR PEMILIH TETAP) SEPERTI BIASA MERUPAKAN PESTA AWAL YANG TERJADI SETIAP KALI MENJELANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM. NEGERI INI SEPERTI TAK PERNAH BELAJAR DARI PENGALAMAN, PERMASALAHAN DPT BAGAIKAN “BENANG KUSUT“ YANG TAK PERNAH BISA TERSELESAIKAN HINGGA SAAT INI. ALHASIL DPT HANYA MENJADI BAHAN KERIBUTAN ANTARA KPU DAN PARTAI POLITIK YANG MEMILIKI SEJUTA PANDANGAN DENGAN VERSI KEBENARANNYA MASING-MASING DEMI UNTUK MENJAGA KEPENTINGAN KELOMPOKNYA.

    DISISI LAIN, PROYEK TRILIUNAN E-KTP YANG DIGADANG-GADANG MENJADI SOLUSI DAN AKURASI DPT BISA DIKATAKAN GAGAL. DATA PENDUDUK LEWAT E-KTP JUGA DIANGGAP MASIH BELUM MENJAMIN KEAKURATAN DATA PENDUDUK INDONESIA TERKHUSUSNYA DATA PEMILIH. PADAHAL E-KTP DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SOLUSI TERBAIK YANG DIMILIKI BANGSA INI DALAM RANGKA PEMUTAHIRAN DATA KEPENDUDUKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMILU MAUPUN PELAKSANAAN SURVEI STATISTIK SEPERTI MENCARI ANGKA KEMISKINAN.

    RAMPUNGKAN PROYEK

    E-KTP

    KERICUHAN TERKAIT DPT NYATANYA MASIH TETAP TERJADI DITENGAH RIUHNYA PROSES PEMBUATAN E-KTP YANG TAK KUNJUNG SELESAI. SINKRONISASI DATA ANTARA KPU DAN KEMENDAGRI FAKTANYA TAK BERJALAN DENGAN BAIK SEHINGGA PENETAPAN DPT HARUS TERTUNDA SEHINGGA MENIMBULKAN PERMASALAHAN BARU.

    MENURUT HEMAT SAYA, PERMASALAHAN E-KTP (KTP ELEKTRONIK) SEHARUSNYA DAPAT SEGERA TERSELESAIKAN JIKA PEMERINTAH SERIUS DAN FOKUS, SEHINGGA DALAM PROSES PEMILU 2014 KITA DAPAT MEMPEROLEH DATA PEMILIH (VOTERS) YANG AKURAT. NAMUN NYATANYA PROYEK E-KTP BELUM RAMPUNG SEPENUHNYA, PADAHAL JIKA SAJA DATA DPT YANG BERASAL DARI E-KTP BENAR-BENAR AKURAT MAKA INDONESIA AKAN MAMPU MELAKSANAKAN PEMILU YANG BAIK DI TAHUN INI.

    KEUNTUNGAN LAINNYA, DIMASA DEPAN INDONESIA SUDAH DAPAT MENERAPKAN ELEKTRONIK VOTE DENGAN MENGGUNAKAN E-KTP YANG DIMILIKI OLEH SETIAP WARGA NEGARA YANG SAH SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMILIH. E-KTP SEBAGAI E-VOTERS DIMASA DEPAN AKAN SANGAT BERMANFAAT KARENA DAPAT MENGHEMAT BIAYA DAN MEMBERI KEMUDAHAN. SELAIN ITU, PELAKSANAAN PEMILU AKAN BENAR-BENAR TERJAMIN KEBEBASAN DAN KERAHASIAANNYA SEHINGGA TERWUJUDLAH PEMILU YANG BERSIH.

    E-KTP SEBAGAI E-VOTE

    SETELAH E-KTP RAMPUNG, INDONESIA KEDEPANNYA DIHARAPKAN DAPAT MEMBANGUN SEBUAH WEBSITE UTAMA YANG TERJAMIN KEAMANANNYA HINGGA MELEBIHI TINGKAT KEAMANAN DI PENTAGON ATAUPUN NASA. WEBSITE TERSEBUT BERGUNA SEBAGAI PENAMPUNG SELURUH DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA BESERTA KELENGKAPANNYA, SEHINGGA ELEKTRONIK VOTE DAPAT DILAKSANAKAN JIKA PEMILU TIBA.

    KEDEPANNYA KITA TIDAK PERLU LAGI HARUS BERAMAI-RAMAI DATANG KE TPS DALAM MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA. PEMUNGUTAN SUARA DAPAT LANGSUNG DILAKUKAN DENGAN E-VOTERS DARI RUMAH, KANTOR, LUAR NEGERI ATAU DIMANA SAJA KITA BERADA DENGAN SYARAT MENGGUNAKAN NIK (NOMOR INDUK KEANGGOTAAN) YANG TERTERA PADA KTP MASING-MASING. NIK HARUS SUDAH VALID DAN BERSIFAT UNIQUE (UNIK) TANPA ADA NAMA DAN NIK GANDA DAN PALSU YANG MASIH DITEMUKAN SEPERTI YANG MASIH TERJADI SAAT INI.

    DENGAN ADANYA E-VOTERS, WARGA DAPAT MEMILIKI BILIK SUARA YANG TERJAMIN DAN BERSIFAT DIGITAL. SETIAP WARGA NEGARA AKAN MEMILIKI SEBUAH EMAIL RESMI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN NIK SEBAGAI BUKTI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG SAH. KEMUDIAN KETIKA PEMILU TIBA MAKA SETIAP WARGA NEGARA DAPAT LANGSUNG MELAKUKAN PEMILIHAN SECARA ELEKTRONIK (E-VOTE) DENGAN CARA LOGIN KE WEBSITE PEMERINTAH MENGGUNAKAN NIK E-KTP UNTUK KEMUDIAN MENENTUKAN PILIHAN (VOTE) TERHADAP SALAH SATU KANDIDAT CALON PEMIMPIN BANGSA INI.

    SELAIN ITU, UNTUK TETAP MEMBERIKAN SUASANA RAMAI PADA PELAKSANAAN PEMILU, PEMERINTAH HANYA PERLU MENYEDIAKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ELEKTRONIK DITITIK-TITIK PEMILIHAN DISELURUH WILAYAH INDONESIA SEHINGGA SETIAP WARGA DAPAT DATANG LANGSUNG DAN MELAKUKAN PEMILIHAN. TPS TERSEBUT MEMANG SEDIKIT MIRIP DENGAN TPS KONVENSIONAL NAMUN BERBEDA DARI TEKNIS PENGGUNAANYA. WARGA NEGARA TIDAK PERLU LAGI HARUS MELAKUKAN “CONTRENG“ ATAU “COBLOS“ MELAINKAN BISA LANGSUNG MELAKUKAN KLIK UNTUK MENENTUKAN PILIHAN (VOTE).

    SETIAP WARGA NEGARA TENTUNYA HANYA AKAN DAPAT MELAKUKAN SATU KALI KESEMPATAN DALAM MEMILIH PARA CALON, SEBAB DATA DAN NIK TELAH TERDAFTAR SECARA LANGSUNG DAN BERSIFAT TUNGGAL SEHINGGA TAK MUNGKIN TERDAPAT PEMILIH GANDA MAUPUN PEMILIH YANG MEMILIH LEBIH DARI SATU KALI. HAL INI TENTU AKAN MENCEGAH TERJADINYA PENYALAHGUNAAN DPT SEPERTI YANG BANYAK DI ISUKAN SEKARANG INI.

    HASILNYA NANTI AKAN SANGAT BERBEDA DENGAN METODE KONVENSIONAL SEPERTI YANG DIGUNAKAN SAAT INI DIMANA MASIH MENGUNAKAN BILIK KONVENSIONAL YANG MEMAKAN BIAYA SERTA TINTA SEBAGAI PENANDA. BELUM LAGI KTP DAN NIK GANDA MASIH BANYAK DITEMUKAN SEHINGGA SEMUANYA MASIH MUNGKIN DIPALSUKAN UNTUK SEBUAH KECURANGAN.

    MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG MUMPUNI, TENTUNYA INDONESIA MEMILIKI BANYAK TENAGA AHLI DIBIDANG IT (TEKNOLOGI INFORMASI) YANG MAMPU KERAHASIAAN DAN INDEPENDENSI BAIK SECARA TEKNIS MAUPUN KEILMUAN. DENGAN ADANYA KONSEP YANG JELAS DAN KEMAUAN POLITIK (POLITICAL WILL) DARI SELURUH ELEMEN BANGSA UNTUK MEWUJUDKAN E-KTP SEBAGAI E-VOTERS MAKA HAL ITU TIDAK AKAN SULIT DIPERSIAPKAN.

    SDM YANG MUMPUNI AKAN MENCEGAH KECURANGAN YANG MUNGKIN AKAN TERJADI SEHINGGA MEMBAWA KESUKSESAN PEMILU DIMASA DEPAN. PENULIS BERHARAP CARA INI DAPAT MENJAMIN KEAKURATAN (VALIDITAS) DATA PENDUDUK, JUMLAH PEMILIH (DPT) DAN JUMLAH WARGA YANG TIDAK MEMILIH (GOLPUT). NAMUN METODE INI BUKAN TAK MUNGKIN UNTUK DISALAHGUNAKAN, SEBAB MUNGKIN SAJA TERJADI KONSPIRASI BESAR-BESARAN DEMI KEUNTUNGAN KELOMPOK TERTENTU. OLEH KARENA ITU, SEMUA PIHAK HARUS SALING MENGAWASI SATU SAMA LAIN AGAR TIDAK DISALAHGUNAKAN DEMI KEUNTUNGAN PIHAK TERTENTU.

    PADA AKHIRNYA, PEMILU BERSIH DIHARAPKAN DAPAT TERLAKSANA DI TAHUN INI. KEDEPANNYA JIKA E-KTP SUDAH RAMPUNG, MAKA PEMILU MASA DEPAN DENGAN MENGGUNAKAN E-KTP SEBAGAI E-VOTER HENDAKNYA DAPAT TERWUJUD KARENA HAL ITU SANGAT MUNGKIN DILAKUKAN DIMASA DEPAN KARENA AKAN LEBIH MENGHEMAT BIAYA DAN TENAGA. SEMOGA KEDEPANNYA INDONESIA DAPAT MENERAPKAN TEKNOLOGI INI SEBAGAI JALAN KELUAR DARI PERMASALAHAN DPT DI NEGERI INI.***

    *) PENULIS ADALAH ALUMNUS FBS UNIMED, PANITIA KMRSU-7 2010 PERKANTAS SUMBAGUT DAN PEGIAT PERGERAKAN PEMILU-BERSIH.

    CHANDRA | IRVAN | DIKY | SIMARMATA.

  3. taUbat said

    PEMILU 2014 AKAN GUNAKAN E-KTP

    20-09-11, 01:39 PM

    JAKARTA – FORUM.KOMPAS.COM – MENTERI DALAM NEGERI (MENDAGRI) GAMAWAN FAUZI MEMASTIKAN BAHWA KTP ELEKTRONIK (E-KTP) SUDAH DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN PADA PEMILU 2014. KEYAKINAN TERSEBUT DISAMPAIKAN MENDAGRI WALAUPUN HINGGA SAAT INI PROSES PENERAPAN E-KTP DI BERBAGAI DAERAH MASIH MENGALAMI HAMBATAN.

    “SILAKAN KALAU ADA PASAL ITU (SOAL E-KTP) MASUK DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PEMILU,” KATA GAMAWAN DALAM RAPAT KERJA ANTARA MENDAGRI DAN KOMISI II DPR MENGENAI PERKEMBANGAN PENYELESAIAN E-KTP DI GEDUNG DPR, JAKARTA, SENIN (19/9).

    PENEGASAN TERSEBUT DISAMPAIKAN GAMAWAN MENJAWAB KERAGUAN YANG DISAMPAIKAN OLEH ANGGOTA KOMISI II DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR NURUL ARIFIN MENGENAI BISA ATAU TIDAKNYA E-KTP DIGUNAKAN DALAM PEMILU 2014. HAL ITU DIANGGAP PENTING KARENA MENJADI BAGIAN DALAM PEMBAHASAN RUU PEMILU. SELAIN ITU, KARENA DI DPR SENDIRI BANYAK PIHAK YANG MERAGUKAN E-KTP SUDAH DAPAT DITERAPKAN DI PEMILU 2014.

    DIJELASKAN MENDAGRI, SESUAI KESEPAKATAN DENGAN DPR PADA AKHIR 2012 NANTI, 170 JUTA PENDUDUK INDONESIA DITARGETKAN SUDAH MEMILIKI DAN MENGGUNAKAN E-KTP. KESEPAKATAN ITU AKAN MENJADI KOMITMEN KEMENTERIANNYA. BAHKAN, IA MENGAKU SIAP MUNDUR DARI JABATAN MENTERI ANDAI PADA AKHIR 2012 HAL ITU BELUM BISA TEREALISASI.

    “KALAU TIDAK SELESAI PADA AKHIR 2012, 170 JUTA TIDAK TERCAPAI, SAYA AKAN BERHENTI JADI MENTERI, MUNDUR, SEBAGAI BENTUK RASA TANGGUNG JAWAB,” TEGAS DIA.

    GAMAWAN JUGA MENJELASKAN PIHAKNYA SAAT INI SELALU BERKOORDINASI DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TERKAIT PENGGUNAAN E-KTP UNTUK PEMILU 2014. BAHKAN, KEMENDAGRI JUGA SUDAH MENYERAHKAN SOFTWARE E-KTP DAN PETUNJUK LAINNYA KE KPU AGAR BISA DIPELAJARI LEBIH AWAL OLEH TIM DI KPU.

    TERKAIT PERKEMBANGAN PENERAPAN E-KTP, DIA MENJABARKAN SAAT INI SELURUH PERALATAN UNTUK PEMBUATAN E-KTP SUDAH TERDISTRIBUSI KE 197 KABUPATEN/KOTA DI HAMPIR SELURUH PROVINSI. UNTUK PROVINSI DKI JAKARTA DIA MENGATAKAN 267 TITIK PELAYANAN DI SELURUH KELURAHAN SDUAH TERPASANG PERANGKAT DAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA SEHINGGA SUDAH DAPAT MELAKUKAN PELAYANAN.

    SEMENTARA ITU, UNTUK DI LUAR PROVINSI DKI JAKARTA, PERKEMBANGANNYA HINGGA 18 SEPTEMBER, PERANGKAT YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN DAN SAMPAI DI KECAMATAN SEJUMLAH 2.304 KECAMATAN, PERANGKAT YANG TERPASANG DI 127 KABUPATEN/KOTA DAN 877 KECAMATAN PUN TELAH SAMPAI. DARI 2.304 KECAMATAN YANG DITARGETKAN TAHUN 2011, GAMAWAN MENJELASKAN BAHWA SUDAH TERPASANG JARINGAN KOMUNIKASI DATA DI 1.710 KECAMATAN. TERAKHIR, PELAYANAN E-KTP SUDAH DILAKSANAKAN PADA 421 KECAMATAN DALAM 84 KABUPATEN/KOTA.

    SEMENTARA ITU, MENGENAI BANYAKNYA PEMBERITAAN YANG MENYEBUTKAN BERBAGAI MASALAH DALAM PEMBUATAN E-KTP, GAMAWAN MENILAI SEMUA ITU DILAKUKAN PIHAK-PIHAK YANG MENGINGINKAN PROSES TENDER E-KTP DIULANG. GAMAWAN MENGAKU MEMILIKI DOKUMEN SIAPA SAJA PIHAK YANG MELAKUKAN ITU DAN BAGAIMANA CARA KERJANYA.

    “ADA MAFIA DI LUAR YANG MEMOJOKKAN KITA AGAR TENDER E-KTP DIULANG. KITA PUNYA DATA-DATA ITU, SIAPA SAJA, DAN BAGAIMANA JARINGANNYA BEKERJA,” UNGKAP DIA.

    NAMUN, SAAT DIDESAK SIAPA MAFIA ITU, GAMAWAN ENGGAN MENJAWABNYA. MENURUT DIA, PUBLIK PASTI SUDAH MENGETAHUI SIAPA SAJA MAFIA ITU. “KALIAN SUDAH TAHU SIAPA MAFIANYA, TIDAK PERLU DISEBUTKAN,” PUNGKAS DIA.

    MERAGUKAN

    PADA KESEMPATAN KEMARIN, BANYAK ANGGOTA DPR YANG MASIH MERAGUKAN BAHWA PROGRAM E-KTP YANG DITARGETKAN SELESAI AKHIR 2012 AKAN SELESAI TEPAT WAKTU. ANGGOTA KOMISI II AGUN GUNANDJAR SUDARSA PUN MEMINTA AGAR DALAM PROSESNYA NANTI KOMISI II HARUS MELAKUKAN PENGAWASAN LANGSUNG KE LAPANGAN SECARA RUTIN.

    “UNTUK MENDETEKSI, KALAU PERLU KITA TINJAU KE LAPANGAN, LIHAT PUSAT PENGENDALIAN OPERASI E-KTP, DAN KEDUA KITA AMBIL SAMPEL. INI PENTING SEBAGAI KOMITMEN KITA BERSAMA,” KATA DIA.

    ATAS BERBAGAI PERSOALAN YANG MUNCUL, KOMISI II DPR PUN MEMINTA KEMENDAGRI UNTUK SEGERA MENCARI SOLUSI TERKAIT BERBAGAI PERMASALAHAN DI DAERAH. PERMASLAAHAN YANG DISOROTI, DI ANTARANYA ADALAH MENYANGKUT FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KELANCARAN PENERAPAN E-KTP SEPERTI KETERBATASAN SDM, KENDALA PENDISTRIBUSIAN PERANGKAT, PEMASANGAN JARINGAN, KENDALA KELANCARAN PENGINSTALAN, DAN PELAYANAN OPERATOR DI DAERAH.

    SEMENTARA ITU, KETUA KOMISI II DPR CHAIRUMAN HARAHAP KOMISI II DPR MEMINTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KEMENDAGRI) UNTUK BERKOORDINASI SECARA INTENSIF DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) DALAM MEMUTAKHIRKAN HASIL DATA KEPENDUDUKAN SEHINGGA DIPEROLEH DATA YANG AKURAT. ITU DIPERLUKAN KARENA TERDAPAT PERBEDAAN BESAR DATA YANG DIKELUARKAN KEDUA LEMBAGA TERSEBUT.

    “KAMI JUGA BARU MENGETAHUI BAHWA TERDAPAT PERBEDAAN YANG SEDEMIKIAN BESAR ANTARA DATA KEMENDAGRI DAN BPS,” KATANYA.

    MENURUT CHAIRUMAN, PERBEDAAN ITU DISEBABKAN KARENA PERBEDAAN METODOLOGI DALAM PENDATAAN. WALAUPUN, DIA BELUM DAPAT MEMASTIKAN HAL TERSEBUT KARENA BELUM MENDAPATKAN INFORMASI DARI BPS.

    “DAMPAK LEGALNYA YANG DIGUNAKAN KAN DATA KEPENDUDUKAN, TAPI KALAU BPS KAN DATA STATISTIK YANG DIGUNAKAN DALAM KEBIJAKAN, TERMASUK DATA MISKIN DAN SEBAGAINYA,” KATA CHAIRUMAN MENEKANKAN PERLUNYA KEJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG PERBEDAAN TERSEBUT.

    HAR | P-3

  4. taUbat said

    .

    @ K P K

    _ _ _ B E R A N I _ J U J U R _ I T U _ H E B A T _ _ _

  5. taUbat said

    KPK PASTIKAN TERSANGKA KASUS E-KTP BAKAL BERTAMBAH

    KAMIS, 24/04/2014 18:04 WIB

    JAKARTA – DETIKNEWS – DIREKTUR PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, SUGIHARTO SUDAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI PROYEK E-KTP. SUGIHARTO HAMPIR PASTI BUKANLAH TERSANGKA TERAKHIR KASUS INI.

    “KITA TIDAK MAU BERHENTI TERHADAP TERSANGKA YANG BARU YANG DITETAPKAN SEKARANG INI,” KATA KETUA KPK ABRAHAM SAMAD DI GEDUNG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAKARTA, KAMIS (24/4/2014).

    PENYIDIK SAAT INI MASIH TERUS MEMPELAJARI DOKUMEN YANG BERHASIL MEREKA DAPATKAN DARI PROSES PENGGELEDAHAN. BELAKANGAN INI, KPK MEMANG SEDANG ‘RAJIN’ MELAKUKAN PENGGELEDAHAN TERKAIT KASUS E-KTP.

    “TAPI TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN DARI DOKUMEN-DOKUMEN YANG KITA DAPATKAN DARI PENGELEDAHAN DI MENDAGRI ITU AKAN BERKEMBANG. KARENA KEMARIN KAN BARU DILAKUKAN PENGGELEDAHAN,” PAPARNYA.

    “DARI HASIL PENGGELEDAHAN ITU NANTI AKAN KITA TENTUKAN,” LANJUT SAMAD LAGI.

    SEBELUMNYA DIREKTUR PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, SUGIHARTO, TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI DALAM PROYEK PENGADAAN PAKET PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BEBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA ELEKTRONIK ATAU BIASA DISEBUT E-KTP.

    SUGIHARTO DIJERAT DENGAN PASAL 2 AYAT 1 SUBSIDAIR PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JUNCTO PASAL 55 AYAT 1 KE 1 DAN PASAL 64 AYAT 1 KUHP.

    PROYEK E-KTP DIBIAYAI MENGGUNAKAN PAGU ANGGARAN 2011-2012 SENILAI RP 6 TRILIUN. BERDASARKAN HASIL PERHITUNGAN SEMENTARA KPK, KASUS KORUPSI INI MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR RP 1,1 TRILIUN.

    MOKSA HUTASOIT | MOK | FJR

    http://news.detik.com/read/2014/04/24/180404/2564865/10/kpk-pastikan-tersangka-kasus-e-ktp-bakal-bertambah?9922022

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: